WARGA KESAL, JALAN BARU DIPERBAIKI SUDAH RUSAK LAGI

PANGANDARAN-Pembangunan infrastruktur jalan sangat diharapkan sekali oleh masyarakat untuk menunjang laju perekonomian suatu wilayah, namun  kini warga mulai mengeluh, pasalnya melihat pekerjaan perbaikan jalan yang belum lama dikerjakan sekarang sudah rusak parah lagi. Warga pun menyoroti kinerja berbagai pihak dari mulai pengawas proyek dan keseriusan kontraktor dalam melaksanakan perbaikan jakan tersebut.

Kerusakan paling parah terjadi pada ruas jalan Sukaresik – Cibenda, belum  genap 2 tahun selesai dikerjakan namun sudah rusak parah lagi sangat jauh jika dibandingkan dengan jalan raya Cimerak hingga Legokjawa yang pengerjaannya sekitar 10 tahun lalu hingga sekarang masih tetap bagus.

"Seharusnya pemerintah bisa memilih untuk pengerjaan jalan nasional itu harus perusahaan  yang sudah mahir, teruji dan  jelas hasilnya pun akan maksimal", KeluhWawan (37) warga Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.(19/07).

Wawan sangat mengharapkan adanya kerjasama masyarakat untuk bisa mengawasi semua kegiatan kontraktor dalam melakukan pekerjaannya, demi terwujudnya semua keinginan warga untuk memiliki infrastruktur jalan yang bagus dan tidak cepat rusak. “Jangan asal kontrkator yang tidak tentu dan hasil kerjanya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Ungkap Wawan kesal. (AGE).

77 PENYULUH AGAMA KEMENAG PANGANDARAN MENDAPAT SK KANWIL

CIJULANG-Kementerian Agama RI melalui Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran memandang perlu segera melengkapai pegawai yang akan mengatur urusan pemerintah di bidang agama, baru-baru ini melantik Penyuluh Agama Harian (PAH) se-Kabupaten Pangandaran. “Ini untuk melengkapi dan menuju kualitas kinerja kemenag pangandaran. “Ungkap Kasi Bimbingan Masarakat (Binmas), Nana.(24/7).

Pada acara pelantikan yang digelar di aula MTs YLK Cijulang dengan mengundang 77 penyuluh agama dari tiap-tiap kecamatan, dalam sambutannya Nana menghimbau kepada seluruh penyuluh agama yang ada di Kabupaten Pangandaran  agar bisa bekerja sesuai aturan dan dalam pelaksanaan kinerja di daerah masing-masing bisa optimal dan betul-betul berkualitas. “Walau seluruh penyuluh masih sebagai tenaga honorer, tapi tidak mengurangi tanggungjawab kerja dan bisa berkarya penuh dedikasi tinggi. “Tambah Nana.

Menjawab pertanyaan PNews tentang nasib tenaga penyuluh, Nana mengatakan, seluruh penyuluh sekarang sudah mendapat SK Non PNS dari Kanwil Jawa Barat mudah-mudahan ke depan ada perubahan status menjadi PNS Kemenag. “Untuk saat ini jalani saja sesuai apa adanya, “Kata Nana. ( Nana Haeruman)

BADUT DI BATU HIU KEBANJIRAN PHOTO SELFI

PARIGI-Banyak cara untuk meraih untung dari sektor pariwisata, bermacam usaha warga Kabuaten Pangandaran seperti jualan makanan ringan, penyewaan ban untuk renang, kendaraan “odong-odong” hingga berperan dengan kostum badut untuk meraih rupiah dari wisatawan yang datang.

Seperti saat libur hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, usaha badut dilokasi wisata Batu Hiu sangat menjanjikan karena bisa kebanjiran pesanan sebagai teman photo selfi para wisatawan. Tidak jarang mereka berebut ingin berphoto selfi terlebih anak anak yang sangat menyukai terhadap tokoh kartun seperti teletubis dan marsha. “Bagus, untuk kenang-kenangan.” Kata salah seorang wisatawan.(11/7).

Saat PNews bertanya pada seorang anak, ia mengaku sangat terhibur dan senang bisa poto dengan tokoh kartun teletubis tersebut. "Saya merasa senang bisa berphoto selfi dengan kawan kawan badut dan saya bisa pulang berwisata dari sini ( Batu hiu-red ) punya banyak photo bersama badut kesukaan saya, “Ucap Bella, nama anak itu.

Bela awalnya merasa takut, karena badan teletuibis sangat besar dan tinggi, tapi karena senangnya awalnya bela pun memberanikan diri mendakat dan bisa terus berpoto ria. “Tadinya saya takut, habis badannya tinggi besar. “Tutur Bela lagi.

Komar ( 37 ) salah seorang peran badut di obyek wisata Batu Hiu warag Kecamatan Parigi mengaku, kegembiraannya saat liburan tahun ini karena penghasilannya meningkat  dari penghasilan nya di liburan sebelumnya.
"Alhamdulillah, liburan saat ini banyak yang meminta berphoto terutama anak anak SD dan SMP yang sering menonton acara tokoh kartun teletubid di tv. “Ungkap Komar.

Walau seikhlasnya, menurut Komar, dari hasilk pemberian pengunjung yang ingin berpoto, lumayan bisa untuk  dijadikan mata pencaharian, terutama saat-saat wisatawan banyak datang ke Batu Hiu. “Kami disini cuma bertiga, ada badut teletubis, marsha dan badut boboboy dalam sehari kami mnendapat sekitar Rp. 200 ribu dalam satu hari. “Imbuh Komar.

Tantangan dalam usaha badut ini, menurut Komar, harus siap dengan pakaian badut yang berat dan panas. “Awalnya saya tidak kuat karena  hampir seharian memakai kostum tersebut dengan kucuran keringat karena kepanasan, tapi lama kelamaan karena sudah terbiasa jadi tidak tersiksa lagi. “Pungkas Komar. (AGE).

AKIBAT LUAPAN SUNGAI CIPEUTEUY, BANJIR LANDA BATUMALANG

CIMERAK-Akibat diguyur hujan selama tiga hari secara terus menerus, sebagian akses jalan nasional wilayah selatan tepatnya di wilayah perbatasan Desa Legokjawa dan Desa Batumalang, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran direndam banjir setinggi lutut orang dewasa, bencana ini diperkirakan terjadi akibat meluapnya sungai Cipeuteuy yang mulai dangkal.
Banyak warga mengeluhkan kejadian tersebut karena sawah milik mereka yang mulai menguning terendam banjir.

"Saya takut gagal panen bila sawah kami terendam banjir sampai berlama lama," ungkap Endang warga Batumalang.(29/7).

Hal senada dikatakan Suratno (56) yang keseharian nya sebagai pedagang sayur keliling. Juualan sayuran yang biasanya langsung ditawartkan ke warga tak bisa lagi dikerjakan karena speda motornya tidak bisa melintasi banjir.

"Saya merasa bosan tiap masa penghujan datang pasti selalu banjir walau cuma sebatas lutut, saya pun  otomatis tidak bisa melintas karena motor saya sudah tua dan suka mogok bila terendam air, “ ungkap Suratno (56) dengan nada kesal.

Suratno berharap pemkab Pangandaran bisa memberikan solusi untuk perbaikan jalur sungai cipeuteuy sekarang sudah semakin dangkal yang mengakibatkan terjadinya luapan banjir saat hujan turun.

"Semoga pemerintah kabupaten Pangandaran bisa secepatnya memberikan perhatian masalah ini, Ungkapnya lagi. (AGE)

PERBAIKAN SARANA PENERANGAN JALAN JELANG PON XIX 2016

CIMERAK-Jelang PON XIX 2016 yang akan diselenggarakan september mendatang, segala persiapan penunjang sarana dan prasarana mulai dikerjakan. Seperti pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ ), marka jalan, rambu jalan dan pemasangan paku pembatasa di jalan nasional yang berdekatan dengan lokasi venue dua cabang olah raga PON yang akan dilombakan di Pangandaran.

Salah seorang pelaksana dari PT.KARESI ABADI, Yaya (37) menjelaskan, semua persiapan dalam pelaksanaan proyek nasional ini harus sudah selesai menjelang penghelatan akbar ini. "Saya dan team mulai melaksanakan kegiatan ini sekitar akhir bulan April, mestinya pengerjaan ini sudah selesai pertengahan juli ini, tapi dikarenakan libur  H-7 dan H+7 idul fitri pekerjaan ini sedikit ada keterlambatan, “ Ungkap nya, (29/07).
Menurut Yaya, pengerjaan yang pertama memasang APJ sepanjang tiga kilometer dari depan BRI unit Legokjawa sampai masjid agung Batumalang berjumlah 86 unit tiang lampu mercury, dilanjutkan dengan mengerjakan  marka jalan sepanjang 9000 meter sampai Kecamatan Cijulang, “Mudah-mudahan tidak ada halangan, untuk pememasangan rambu jalan sebanyak 10 unit dan 500 paku jalan atau mata kucing pengerjaannya bisa selesai akhir Juli ini, “ sambung Yaya.

Yaya menambahkan, pekerjaan ini di danai oleh APBN melalui Dirjen Perhubungan Darat sebesar Rp 2 milyar lebih yang diperuntukan menambah fasilitas penyelenggaraan PON XIX 2016. “Ini salah satu perbsikan sarana dari sektor penerangan dan rambu jalan nasional menuju tempat berlangsungnya pesta olah raga akbar ini. “Pungkasnya. (AGE)

PRESTASI DESA KERTAHARJA, TERCEPAT DALAM PENYERAPAN ANGGARAN DANA DESA

CIMERAK-Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran salah satu desa berprestasi dalam penyerapan anggaran Dana Desa (DD), salah satu program prmerintah dalam membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Demikian dikatalan Tri Iriani, S.Sos, MM dari Insfektorat jendral Kemeterian Dalam Negeri saat melakukan kunjungan ke Desa Kertaharja untuk meninjau langsung terkait dana yang dikucurkan APBN melalui p[rogram desa. "Kedatangan kami kesini ingin melihat hasil terkait pembangunan di desa Kertaharja yang terbilang cepat dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran program Dana Desa, “Kata Tri. (29/7).

Ditambahkan Tri, pihaknya setiap tahun melakukan kegiatan road show untuk memantau sejauh mana realisasi penggunaan anggaran APBN ini diterapkan, karena jika datang langsung ke desa-desa, maka pemerintah pusat tidak akan mengetahui sejauh mana program dana desa tersebut bisa terserap di daerah. “Kami pun jadi tahu apa saja keluhan yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. “Kata Tri lagi.

Sementara Kepala Desa Kertaharja,  H.Oman Rohman dalam sambutannya mengatakan, ia sangat gembira dan menyambut baik kedatangan team verifikasi dari Irjen Kementrian Dalam Negeri ke desanya. "Kami atas nama Pemerintahah dan warga Desa Kertaharja mengucapkan terima kasih atas kedatangan team dari pemerintah pusat di desa kami yang tentunya momen ini bisa menjadi kebanggaan warga desa. “Kata Oman.

Dalam melaksanakan program Dana Desa, lanjut Oman, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa kertaharja selalu dilaksanakan tepat waktu dan optimalisasi anggaran. “Dengan kata lain kami bisa melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin  dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan tertib administrasi juga tepat sasaran pembangunan yang telah kami laksanakan. “Sambung Oman.

Lebih jauh Oman mengatakan, sebenarnya Desa Kertaharja melakukan pembangunan berbekal semangat untuk kemajuan desa, sehingga pengerjaan infrastruktur jalan pun terlaksanakan jauh sebelum Dana Desa turun. “Dengan cara berpartner dengan pihak ke tiga dalam pelaksanaannya, sehingga saat Dana Desa tersebut turun, pekerjaan pun sudah selesai. “Selanjutnya kami tinggal membuat SPJ dan siap melaksanakan termin selanjutnya yang harus kami usahakan hingga akhir tahun anggaran desa, “Imbuh Oman.

Di tempat yang sama, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran Drs.Subarnas, SH, M.S.E menuturkan, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah ini diambil 10%  dari APBN untuk.seluruh desa di Indonesia. Sedangkan cara agar pembangunan tidak terlambat diusahakan desa lewat TPK bisa bekerja dengan pihak ke tiga dengan tidak  menunggu dana desa turun. “Seperti halnya desa Kertaharja yang melakukan cara tersebut dan semoga ini bisa menjadi contoh untuk desa lainnya. “Kata Subarnas. (AGE).

DISAYANGKAN, PELEBARAN JALAN MENUJU MANDASARI TIDAK DENGAN JEMBATAN

CIMERAK-Pembangunan infrastruktur jalan menuju akses venue cabor berkuda di arena pacuan Legokjawa mulai dilakukan pelebaran, yang tadinya lima meter menjadi tujuh meter, “Ini semua untuk sarana pendukung terlaksananya PON XIX tahun 2016 yang akan dilaksanakan September mendatang. “Kata pelaksana proyek, Uri. (29/7).

Masih lanjut Uri, pelebaran  jalan tersebut mencapai 12 km, dari titik nol masuk arena PON sampai ke Madasari dengan menelan anggaran Rp. 12 milyar. “Biaya tersebut  meliputi pembangunan selokandi pinggir-pingir jalan, pelebaran dan lapisan aspal hotmiks  yang harus selasai sampai tanggal 7 september mendatang, “Jelasnya.

Untuk pelebaran saat ini, menurut Uri,  sudah hampir selesai dengan proses pengecorannya yang  langsung dilakukan pengaspalan biasa dulu sebagai lapisan asapal tahap awal untuk menambal jalan yang bolong. “Setelah itu dilakukan peng hotmikkan, Insyaalloh selesai tepat waktu",Sambung Uri.

Disoal, tentang jembatan yang tidak diperlebar padahal lebarnya cuma empat meter sehingga sulit jika ada dua kendaraan roda empat berpapasan, Uri mengatakan tidak tahu menahu karena pekerjaaannya hanya pada peklebaran jalan dan pengaspalan jalan saja.

 "Saya memang tidak mendapat pekerjaan jembatan tersebut, jadi tidak tahu kenapa jembatan tersebut tidak perlebar. “Kata Uri singkat. (AGE).

KARANGTARUNA PARIKESIT MARUYUNGSARI MASUK 5 BESAR DI JAWA BARAT

PADAHERANG-Karangtaruna Kabupaten Pangandaran patut berbangga hati, pasalnya Karangtaruna Parikesit Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang masuk 5 besar dalam lomba karangtaruna tingkat provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berkat kegigihan dan kiprahnya selama ini benar-benar bisa dirasakan langsung masarakat.

Usai menerima tim penilai lomba karangtaruna berprestasi se Jawa Barat tahun 2016 di sekretariat karangtaruna Desa Maruyungsari tanggal 20-22 Juni lalu, Ketua Karangtaruna Parikesit,  Junaedi, S.Pd, kepada PNews menuturkan, tim penilai datang untuk membuktikan expos yang telah di laksanakan di tingkat provinsi sebagai tahapan awal lomba.

 “Saya mohon doa’ restu dari semuanya mudah-mudahan kami bisa menjadi yang terbaik. “Kata Juunaedi.(25/7).

Kiprah dan karya nyata yang dilakukan anggota Karangtaruna Parikesit, menurut Junaedi,  sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Seperti adanya kelompok pembuat kerajinan yang memanfaatkan daur ulang, penyuluhan pertanian.

 “Disamping menjadi penyuluh pertanian dan kelompok kerajinan, kami pun bisa membuat lapangan kerja untuk warga desa. “Kata Junaedi lagi.

Lebih lanjut Junaedi mengatakan, keberhasilan yang diraihnya merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat Desa Maruyungsari  terutama anggota karang taruna sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda yang dituntut untuk menggali dan menumbuhkembangkan potensi generasi muda yang ada dilingkungan serta mengeksplore baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di lingkunga sekitar.

”Kita tidak ingin usia muda yang sangat produktif ini disia-siakan untuk sesuatu yang tidak penting,” Pungkas Junaedi. (Toni T)

ROADSHOW PEMDES BP3APK2BPMPD, TINGKATKAN PEMAHAMAN REGULASI KEUANGAN DESA

MANGUNJAYA-Dalam roadshow yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Kabid pemdes BP3APK2BPMPD, terus memantau roda pemerintahan ke setiap desa di 10 kecamatan.

 “Ini untuk meningkatkan penataan usahaan keuangan desa se-Kabupaten Pangandaran. “Ungkap Kabid Pemdes, Tjomi Suryadi S.Sos.(20/7).

Tjomi yang ditemui PNews usai roadshow di Kecamatan Mangunjaya lebih jauh mengatakan, setelah dicek ke desa-desa, sampai saat ini masih ada 13 desa yang belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Termasuk dua desa disini (Kecamatan Mangunjaya-red). “Sambung Tjomi.

Salah satu penyebab belum bisa dicairkannya ADD tersebut, menurut Tjomi, masih kurangnya pemahaman regulasi tentang ADD, sehingga kelengkapan administrasinya pun banyak yang tidak lengkap.
 “Setelah ada kegiatan ini diharapkan ke depan desa-desa sudah bisa memahami dan tidak terjadi kesalahan lagi. “Terang Tjomi. (Toni T)

KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPRD KE DISDUKCAPILSOSNAKERTRANS PANGANDARAN, EVALUASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

PANGANDARAN-Dalam rangka menyikapi keluhan beberpa masarakat tentang pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akte Kelahiran, baru-baru ini komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Dukcapilsosnakertrans untuk mengetahui seberapa jauh pelayan tersebut dilakukan oleh dinas terkait, terutama masalah pelayanan gratis, sebab di desa-desa ternyata masih ada yang dimintai biaya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pangandaran, H. Jajang Ismail, SE mewakili anggotanya. “Kami datang untuk meminta klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban dinas. “Ungkap Jajang.(27/7).

Menurut Jajang, bagaimana pun desa saat meminta biaya pembuatan dokumen kependudkan tersebut pasti mengatasnamakan dinas, karena ada target nominal yang diminta dari masarakat. “Rata-rata masaarakat dimintai biaya Rp 100 ribu untuk biaya pembuatan KK dan KTP. “Terang Jajang.

Mungkin masarakat banyak belum paham, menurut Jajang, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah bahwa pembuatan KK, KTP, Akte dan dokumen kependudkan lainnya itu gratis. Kalau sosialisasi hanya mengumpulkan beberapa tokoh saja itu tidak akan sampai ke masarakat, lain jika sosialisasi dilakukan dengan cara terbuka, seperti membuat  membuat baliho yang dipasang di tiap-tiap desa atau di tempat-tempat umum, masarakat akan membaca dan tahu bahwa pembuatan KTP,KK dan akte itu gratis. “Tadi saya tanya ke kepala dinas, berani tidak seperti itu ? tapi karena belum ada anggaran, hal tersebut belum bisa dilakuakan. “Kata Jajang lagi.

Disoal bahwa masarakat memberikan biaya itu untuk mengganti ongkos perangkat desa yang pergi menguruskan dokumen ke kabupaten, Jajang mengatakan, kalau hanya untuk mengganti ongkos saja kenapa harus ditargetkan nominalnya. “Apalagi di desa kan sudah punya anggaran perjalanan dinas dari APBDes, jadi tidak usah lagi meminta biaya perjalanan tersebut pada masarakat. “Jelas Jajang.

Sebagai wakil rakyat Jajang berharap, agar disdukcapilsosnakertrans bisa memberikan sanksi terhadap pungutan tersebut atau memberikan warning ke desa agar tidak memberikan beban biaya lagi dalam pengurusan dokumen kependudukan pada masarakat. “Kalau tidak diperungatkan, maka nantinya akan terjadi terus. “Imbuh Jajang.

Dari hasil kunjungan tersebut, komisi I memperioritaskan pelayanan gratis KTP,KK dan akte bisa tersosialisasikan, jangan ada lagi kata-kata mun teu pasea heula teu dilayanan. “Setelah saya konfirmasi ke dinas, semua itu karena masih ada beberapa kendala seperti rusaknya perangkat, tinta habis dan dan gangguan jaringan, dan kalau memang alasannya seperti itu, ya sangat kita maklumi. “Terang Jajang.

Masih masalah pelayanan, menurut Jajang, pemerintah pun harus bisa memberikan rasa nyaman saat masarakat datang ke dinas untuk mengurus dokumennya, tidak berdesak-desakan dan tempat duduk yang cukup. “Kalau bupati mengatakan akan membangun puskesmas sekelas hotel bintang 3, kenapa tidak dengan tempat pelayanan lainnya…”Imbuh Jajang lagi.

Ditambahkan Jajang, selain pelayanan dokumen kependudukan, komisi I pun menyoroti tentang pendataan penduduk yang selama ini masih menggunakan data dari pusat, padahal data tersebut berbeda dengan data ril yang ada di daerah. “Terutama data warga kurang mampu, karena ini menyangkut bantuan yang akan diberikan pemerintah. “Kata Jajang lagi.

Ditambahkan Jajang, walau jumlahnya tidak jauh berbeda, tapi obyek penerima bantuan perlu divalidasi kembali agar data dari kementerian dan daerah bisa sama. “si A tahun kemarin tidak mampu, tahun ini bisa saja sudah mampu dan sebaliknya atau warga yang sudah meninggal masih tercatat, jadi tiap tahun pasti berubah. “Pungkas Jajang. (hiek)

JEMPUT BOLA PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN SISWA, DUKCAPILSOSNAKERTRANS GANDENG UPTD DIKBUDPORA

PANGANDARAN-Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan Akte Kelahiran, Dinas Dukcapilsosnakertrans Kabupaten Pangandaran dalam bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan jemput bola dalam pembuatan akte. “Saat ini kami sedang memperioritaskan usia produktif usia 0 sampai 28 tahun. “Terang Kabid Pencatatan Sipil, Uki, S.Sos, MM.( 27/7).

Ditambahkan Uki, dengan langsung terjun dan jemput bola ke anak didik melalui kantor UPTD Pendidikan yang ada di tiap kecamatan, diharapkan akan mampu mempercepat proses pembuatan akte kelahiran pada usia 0-28 tahun tersebut. “Untuk jenjang usia tersebut dari kebutuhan 126 548, yang sudah mempunyai akte baru 40 498. “Tambah Uki.
Dijelaskan Uki, kenapa pemerintah dalam hal ini Disdukcapilsosnakertrans memperioritaskan usia tersebut, usia 0-28 tahun dipandang masih produktif karena usia tersebut ada dalam masa pendidikan hingga mencari pekerjaan. “Tapi bukan berarti di luar usia tersebut tidak dilayani, “Kata Uki lagi.

Apalagi pada usia sekolah, menurut Uki, akte sangat penting karena selalu menjadi persyaratan pada setiap kegiatan belajar atau  kompetisi kejuaran baik olahraga atau edukasi di dunia pendidikan. Jadi, betapa pentingnya akte kelahiran karena selalu menjadi syarat penting semua urusan. “Jika sekarang ada kesan sulit dan mahal, sebaiknya masarakat datang langsung kesini karena proses pembuatan akte tidak seperti itu. “ujar Uki.

Ditemui di ruang kerjanya, kepala Dinas Dukcapilsosnakertrans, Drs. Tantan Roesnandar mengatakan, agar bisa lebih optimal dalam pelayanan jembut bola pembuatan akte kelahiran khususnya di lingkup peserta didik, pihaknya berharap kantor UPTD Dikbupora yang ada di tiap-tiap kecamatan bisa memberikan kesempatan pada sekolah untuk pembuatan akte setiap siswanya. “Saya berharap kantor UPTD pendidikan bisa segera memberikan waktu kapan kami harus datang. “Ungkap Tantan.

Seperti dikatakan Tantan, dari 469 802 penduduk 69 061 yang sudah mempunyai akte. “hanya sekitar 14,7 % pendudukan kabupaten pangandaran yang sudah punya akte kelahiran. “Tutur Tantan. (hiek)

BINCANG DESA MANGUNJAYA, TINGKATKAN WAWASAN BPD & PERANGKAT

MANGUNJAYA-Otonomi daerah telah memberikan ruang yang luas pada setiap daerah  untuk mengelola pemerintahannya berdasarkan kearifan lokal yang dimilikinya, salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga  desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sabab, peran BPD berdasarkan UU No.32  Tahun 2004 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta  menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. “BPD dan pemerintahan yang ada di desa harus selalu satu garis untuk bisa mensejahterakan warga. “Kata Kepala Desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Furqon.(23/7).

Di Akhir masa jabatannya, Furqon kepada perangkatnya dalam kegiatan pembinaan kepada seluruh aparat desa terutama BPD yang  punya peran penting dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). “Seperti diketahui, nanti kepala desa sementara yang akan menjabat tidak boleh membuat RPJMD dan hanya boleh meneruskan kebijakan kepala desa yang lama saja. “Kata Furqun lagi.

Kergiatan yang digelar di aula desa dengan menghadirkan nara sumber staf akhli pemerintahan DPR RI  Dr. Asep Cahyanto. MSI Dihadiri seluruh staf desa, BPD, LPM dan kepala dusun lingkup Desa Mangunjaya, agar seluruh perangkat mendapat pencerahan bagaimana menyelenggarakan pemerintahn desa yang baik dan benar. “Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pada seluruh peangkat yang ada di desa mangunjaya.”Ungkap Furqon.

Sementara dalam paparannya, sumber staf akhli pemerintahan DPR RI  Dr. Asep Cahyanto, M,SI mengatakan, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD bisa di anggap sebagai parlemennya desakarena itu di perlukan pemahaman regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa. Sudah saatnya BPD   bersiap-siap menyusun langkah-langkah strategis yang tertuang dalam kerangka perencanaan (master plan) jangka panjang guna meraih tujuan dan cita-cita bersama. “Langkah-langkah perencanan kerja tersebut diharapkan bisa mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang Desa dengan dijelaskannya beberapa isu-isu strategis yang harus dijalankan sepenuhnya oleh semua pihak. “Terang Asep.

Di tempat yang sama, Ketua BPD Mangunjaya sangat apresiatif dengan acara yang diselenggarakan pihak des karena ini bisa memberikan wacana dan menumbuhkan semangat dan wawasan kepada masyarakat. “Kami memberikan apresiasi dan berharap  bincang-bincang publik ini bisa diselenggarakan lagi secara rutin dan intens untuk lebih menegaskan dan menghasilkan buah pemikiran untuk masa depan Desa Mangunjaya. “Ungkapnya. (Toni T)

PENATAAN KAWASAN WISATA PANGANDARAN, PEMDA AKAN BANGUN 890 KIOS UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA

PANGANDARAN-Butuh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak untuk bisa manata kawasan pariwisata pangandaran agar sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran benar-benar bisa terwujud seperti yang diinginkan bersama.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di depan para pelaku wisata, seperti para pedagang kaki lima, PHRI, Kompepar, nelayan, perahu pesiar, Tour Operator dan stakeholder lainnya. “Usai libur lebaran ini pemerintah terus melakukan evaluasi di bidang pariwisata. “Ungkap Jeje. (19/7).

Acara pertemuan yang bertempat di rumah Menteri KKP RI, Susi  Pujiastusi ini dihadiri juga unsur pemerintahan Pemkab Pangandaran dengan tujuan menyamakan kesepakatan tentang penataan kawasan wisata yang ada di Kecamatan Pangandaran. “Untuk penataan kawasan wisata ini pemda sudah menyediakan anggaran sebesara Rp. 40 milyar lebih. ”Terang Jeje.

Dikatakan Jeje, ke depan ia tidak ingin melihat lagi parkir yang semerawut dan masing-masing pihak mengutip retribusi parkir dari pengunjung. Menurut jeje, anggaran pengamanan wisata dari pemda sebesar Rp 700 juta seharusnya bisa juga menghilangkan parkir-parkir liar yang ada hampir di setiap sudut obyek wisata. “Retribusi parkir itu sudah dibayar pengunjung sekaligus dengan tiket wisata. “Kata Jeje lagi.

Dari hasil terjun ke lapangan, Jeje mendapati, betapa besar uang yang dikeluarkan wisatawan yang datang ke pangandaran hanya untuk biaya parkir saja.”Mau ke pasar ikan parkir, mau renang parkir, mau belanja oleh-oleh parkir, “Imbuh Jeje.

Dalam pertemuan itu juga Jeje memaparkan, Pemda Pangandaran akan membangun kios-kios yang nantinya akan menampung seluruh pedagang kaki lima yang sekarang ada di pantai.

Dengan anggaran yang dikucurkan APBD sekitar Rp.40 milyar, nantinya pemda akan membangun kios-kios di empat titik. Seperti di area aks Star meredian, Dinas Sosial, pasar seni dan eks Hotel Pananjung Sari yang akan disewa Dari PNKA. “Di 4 area tersebut akan dibangun 890 kios untuk para pedagang kaki lima. “Terang Jeje.

Jeje menegaskan, ke depan setelah dibangun kios-kios tersebut, nantinya tidak boleh ada yang berjualan lagi di area pantai. “Jika tidak mau, saya akan paksa dan jika masih bandel terpaksa saya akan gusur pakai bulldozer. “Tegas Jeje.

Untuk nekayan, Jeje pun sudah menyiapkan tempat menambatkan perahu di Dusun Parapat. “Dan untuk nelayan, kami akan bangun perumahan nelayan. “Sambung Jeje.

Sementara untuk perahu pesiar, Jeje berencana dengan Menteri KKP, Susi Pujiastuti untuk membuat dermaga khusus untuk perahu pesiar.

Akhirnya pertemuan pun diakhiri dengan pernyataan setuju dari semua pihak serta berjanji untuk ikut mendukung program kepariwisataan yang dicanangkan Pemkab Pangandaran. (hiek).

BESOK, OBYEK WISATA CITUMANG DITUTUP UNTUK SEMENTARA

PANGANDARAN-Akhirnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran menutup kawasan obyek wisata Citumang milik Perum Perhutani di Desa Bojong Kecamatan Parigi, hal tersebut dilakukan karena menurut Pemda Pangandaran pihak Perhutani kurang optimal dalam penataan sistim pengelolaan wisata tersebut. “Penutupan ini untuk sementara dan demi kebaikan kita semua. “Kata Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.(19/7).

Menurut Jeje, pihaknya merasa kecewaan dengan sistim keselamatan yang diterapkan pihak pengelola (perhutani-red), pasalnya, sejak ia dilantik menjadi Bupati Pangandaran selama 5 bulan, sudah terjadi dua  insiden yang menghilangkan nyawa pengunjung. “Hilangnya nyawa wisatawan itu bukan kejadian biasa tapi kejadian luar biasa, “Tegas Jeje.

Jika kejadian ini terus berulang, menurut Jeje, yang rugi bukan hanya perhutani saja, sebab yang pengunjung  ketahui Citumang itu bagian dari pangandaran, maka dengan sendirinya citra kepariwisataan Kabupaten Pangandaran-lah yang nantinya punya imej kurang baik di dunia pariwisata. “Dan itu sangat bertentangan dengan visi kabupaten pangandaran untuk menjadikan pangandaran sebagai wisata dunia.”Terang Jeje.

Dikatakan Jeje pula, tidak benar kalau Pemkab Pangandaran akan mengambil alih kawasan Citumang, karena penutupan yang dilakukan oleh pemda pun bersipat sementara hingga evaluasi oleh perhutani dan stakeholder yang terlibat langsung di obyek wisata citumang sudah menemukan titik temu solusi permasalahan. “Mulai hari besok (rabu, 18/7-rd) citumang akan dipasang police line. “Kata Jeje.

Lebih jauh Jeje mengatakan, pemda mempersilahkan perhutani, Pemerintahan Desa Bojong, Pemandu, karangtaruna, perwakilan pedagang atau siapa pun yang berkepentingan di obyek wisata citumang untuk  mencari formulasi serta SOP system keamanan wisata. “Jika 2-3 hari atau 1-2 minggu sudah ada solusi, maka citumang pun sudah bisa dibuka kembali, dan ini bisa menjadi promosi di media karena nanti akan saya katakan bahwa citumang sudah aman untuk dikunjungi kembali.”Terang Jeje lagi.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.,Pd M.Pd mengatakan, pemda dan DPRD tidak bermaksud mematikan usaha yang selama ini dilakukan oleh warga Desa Bojong dan sekitarnya, tapi sebaliknya pemerintah dan DPRD ingin membuat masarakat lebih bisa merasakan dampak positif dari dunia pariwisata. “Kita benahi SOPnya, kita tingkatkan profesionalisme pemandunya dan seterusnya. “ Kata Iwan.
 
Menurut Iwan, anugerah Tuhan dengan menciptakan alam indah citumang agar bisa juga secara ekonomis dirasakan manfaatnya oleh masarakat. “Saya tidak ingin masarakat seperti tikus mati di lumbung padi. “Kata Iwan lagi.

Sementara tokoh Karangtaruna Desa Bojong, Sumadi menuturkan saat awal dibukanya obyek wisata Citumang hingga sekarang denga proses yang sangat berliku. “Dimulai hanya dengan keinginan saja, hingga sekarang karangtaruna sudah mempunyai kas Rp.100 juta lebih. “Ungkap Sumadi.

Sumadi pun menuturkan tentang kontribusi karangtaruna pada pembangunan infrastruktur menuju citumang. Dengan membuat jembatan, perbaikan jalan hingga menyantuni jompo dari hasil iuran para pemandu yang tergabung di Karangtaruna Desa Bojong.

“Malah saya belum melihat usaha perbaikan jalan menuju kesini dilakukan oleh perhutani. ”Kata Sumadi.

Ditemui saat menyusuri area wisata Citumang, Administatur Perhutani Ciamis, Ir. Bambang Juriyanto, MM, kepada PNews  mengatakan, dengan penutupan ini diharapakan bisa  untuk evaluasi agar citumang menjadi lebih baik, karena penutupan ini sipatnya sementara. “Dan kita pun akan kejar tayang buntuk membuat formasi yang bagus untuk pengelolaan citumang ke depan. “Ungkapnya.

Menurut Bambang, pihaknya juga akan bersinergi dengan sekitar 200 pemandu yang ada di Citumang bagaimana membuat SOP dan mekanisme di lapangan untuk keselamatan pengunjung. “Karena pemandu merupakan bagian dari pariwisata citumang, maka keterlibatannya sangat dibutuhkan. “Ungkap Bambang lagi.

Untuk zero accident, menurut Bambang, perhutani akan mengoptimalkan tempat-tempat yang dianggap berbahaya dengan memasang papan peringatan serta menempatkan petugas di tempat tersebut sehingga bisa meminimalkan orang kesana tanpa didampinmgi oleh pemandu yang professional. “Kami juga akan memasang rambu-rambu tanda bahaya di tempat yang memang berbahaya bagi wisatawan. “Terang Bambang.

Disoal sharing pendapatan dengan Pemkab pangandaran, Bambang menjelaskan, perlu dibicarakan dengan atasnnya serta membawanya ke forum, karena selama ini belum ada Undang-undang yang mengatur hal tersebut. “Nanti kita akan diformulasikan seperti apa yang bisa mengatur itu, dan kita cari undang-undang yang bisa merealisasikan sharing tersebut. “Imbuh Bambang.

Saat ditanya, selama ini Perhutani pun belum melakukan perbaikan infrastruktur jalan menuju citumang, Bambang hanya mengatakan, terimakasih kepada masarakat yang sudah bisa membantu mengemnbangkan wisata citumang karena masarakat bisa hidup disana, “Sementara dari perhutani sudah ada di dalamnya, dari investasi seperti menara pengawas, saung, mushala dan kamar kecil itu semua untuk kenyamanan pengunjung. “Pungkas Bambang. (hiek)