WAGUB JABAR BERI APRESIASI, TINGKAT KEMISKINAN DI PANGANDARAN 7,7 PERSEN

                                                                                                              poto: nay

PARIGI-Dalam kunjungan kerjanya beberapa hari lalu ke Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Menurut Deddy, 7,7 persen angka tingkat kemiskinan yang semula 8,3 persen, merupakan hasil capaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

“Berarti ada penurunan yang signifikan masalah kemiskinan disini, padahal Pangandaran merupakan kabupaten baru. “ungkap Deddy.(22/1)

Dikatakan Deddy, melihat perkembangan Pangandaran, apalagi dalam penataan kawasan wisata pantai dengan membersihkan warung-warung di sepanjang pantai merelokasikan ke gedung baru yang diperoleh pedagang secara gratis, meruoakan terobosan yang patutu diacungi jempol.

Deddy yang didampingi Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang hadari saat melakukan kunjungan kerjanya ke SMA Negeri 1 Pangandaran, lebih jauh mengatakan, ada tiga hal yang bisa menunjang dunia pariwisata bisa berkembang, diantaranya, Aminitas (fasilitas destinasi), Atraksi (ada daya tarik) dan Akomodasi (hotel dan penginapan) dan tentunya dengan segala kenyamanannya.

Dengan adanya tiga hal tersebut, lanjut Deddy,  tentunya wisatawan pun akan merasa nyaman dan dengan sendirinya arus wisatawan ke Pangandaran pun akan terus meningkat.

“Bukan sebaliknya, wisatawan kapok dan enggan untuk berkunjung lagi ke Pangandaran karena kumuh, semerawut dan sebagainya. “ungkap Deddy.

Tahun 2018 ini, menurut Deddy, merupakan saat yang tepat untuk meningkatan laju perekonomian di jabar selatan, peningkatan infrastruktur jalan dengan menyambungkan tol dari Cileunyi-Bandung ke Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar sampai ke Pangandaran.

"Apalagi Pangandaran ditunjang dengan bandara Nusawiru Cijulang yang bisa masuk pesawat jenis boing dengan runway sepanjang 2.000 meter," ungkapnya lagi.

Deddy juga mengatakan, suatu daerah akan sejahtera apabila 4 persen dari jumlah penduduknya adalah pengusaha.

Deddy juga mengajak generasi muda agar bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dalam upaya meningkatkan perekonomian menyambut era masyarakat ekonomi Asean.

“Sekarang di Pangandaran kan sudah ada perguruan tinggi. “kata Deddy.

Deddy menambahkan, saat ini sudah ada pasar asean yang mau tidak mau pengusaha akan bersaing ketat dengan pengusaha-pengusaha negara asean.

Jika pengusaha daerah tidak bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, maka tidak mustahil pengusaha daerah akan kalah bersaing dengan kompetitornya, karena usahawan Indonesia masih rendah dan tertinggal pengusaha negara asean lainya.

Deddy berharap, para pelajar di Pangandaran mau untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, agar kelak di kemudian hari seluruh potensi yang ada di daerah bisa lebih tergali.

“Mari kita optimalkan potensi yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk mendongkrak perekonomian daerah kita sendiri. “tegasnya.

Deddy juga mengatakan, sebaiknya semua orang tidak harus menjadi pegawai, tapi sebaliknya  bisa menciptakan lapangan usaha dengan kreatifitas dan inovasi membuka gagasan yang akan menghasilkan peluang usaha baru.

“Pangandaran punya potensi untuk menjadi wisata kelas dunia, dan untuk itu kita harus siap dengan segala kreativitas inovasi yang kita miliki. " ujarnya.

Sementara masih di tempat yang sama, Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, menyampaikan, kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat di Pangandaran diharapkan bisa memberi monivasi agar apa yang selama ini telah dicapai Pangandaran bisa terus ditingkatkan.

"Alhamdulilah program-program kami telah bisa diterima oleh masyarakat Kab Pangandaran contohnya pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sekarang sudah dibangun beberapa puskesmas di Kab Pangandaran setara dengan hotel bintang tiga," ucapnya. (PNews)

PENATAAN KAWASAN WISATA JADI MOMENTUM AWAL KEBANGKITAN PARIWISATA PANGANDARAN

Sebuah gebrakan besar telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebagai langkah awal penataan kepariwisataan. Dimulai dengan membangun beberapa ruang terbuka hijau dan taman kota yang sekaligus berfungsi menjadi etalase pintu gerbang, sehingga memberi kesan sapaan “Selamat Datang” pada siapa pun yang berkunjung ke Pangandaran. Dan tentunya ini selaras dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan, alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan adalah 30%, 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Tidak hanya itu, setelah berpuluh-puluh tahun kondisi sepanjang pantai dengan kesan kumuh, semerawut dan sareukseuk menghiasi wajah pariwisata Pangandaran, kini semua orang seakan terhenyak dengan perubahan pemandangan di sepanjang pantai timur dan barat.

Pedagang yang selama ini memenuhi kawasan pantai pun tak dibiarkan terlantar begitu saja, karena sebagai tempat relokasi pemerintah tidak segan-segan menggelontorkan anggaran untuk membangun gedung-gedung megah sebagai penggantinya.

Inilah awal kebangkitan pariwisata Pangandaran, sebuah perubahan yang sudah lama dirindukan, karena sejatinya pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan seluruh elemen yang akan melahirkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Kini dunia pariwisata Pangandaran terus berbenah diri sebagai wujud pencapain menuju pariwisata berkelas dunia, penerapan kebijakan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata ke depan, karena pembangunan pariwisata merupakan kebijakan yang erat kaitannya memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat, pengembangan ekonomi kreatif yang keseluruhannya akan berujung untuk lebih mensejahterakan masyarakat sebagai pelakunya.

Di suatu kesempatan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta mengatakan, penataan kawasan wisata merupakan upaya untuk membangun, memperbaiki ataupun menciptakan tatanan dan aktifitas wisata yang didukung sarana dan prasarana wisata yang lebih efektif dan efisien, karena penataan wisata akan mengedepankan 3 asfek, sosial, ekonomi dan lingkungan dan tentunya ini berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh Jeje mengatakan, pemahaman penataan wisata berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan harus mampu mengembangkan kehidupan sosial masyarakat setempat dan berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. Hal ini, lanjut Jeje, penataan kawasan wisata harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Dengan dilakukannya Penataan diharapkan perilaku masyarakat makin baik, motivasi berusaha makin tinggi, semangat bekerja sama dan hubungan antar warga pun semakin baik.

Penataan kawasan wisata juga, lanjutnya, harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Artinya, diharapkan nanti akan mampu memberikan jaminan terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat melalui usaha yang terkait dengan pariwisata.

“Yang tidak kalah penting, penataan kawasan wisata juga harus mengindahkan lingkungan dan menjamin kelestarian alam, artinya lagi, penataan ini harus menyatu dengan pembangunan lingkungan, sehingga lingkungan tidak hanya dibangun fisiknya pada periode awal penataan, namun juga dirawat dan dipelihara dengan baik. “ungkapnya.

Dan yang dimaksud pembangunan berkelanjutan, kata Jeje lagi, penataan kawasan wisata harus dimulai dari potensi yang ada dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, ada motivasi kuat dari masyarakat untuk ikut berkontribusi aktif dalam pengembangan, ada peran sebagian besar masyarakat yang melakukan usaha layanan terkait dengan kegiatan pariwisata, 

“Dan tentunya semua ini dipastikan akan melibatkan peran penuh masyarakat dalam pelaksanaannya. “imbuhnya. (hiek)

AKIBAT KURANGNYA PENGAWASAN DISHUB, IRING-IRINGAN TRUK PASIR GANGGU ARUS LALU LINTAS

CIJULANG - Iring - iringan truk pengangkut pasir yang hampir tiap hari melintas di jalan utama banyak diprotes warga dengan alasan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Bukan hanya itu, banyak kejadian kecelakaan lalu-lintas (lakalantas), juga salah satu penyebabnya karena ulah truk pengangkut pasir, pasalnya ruang gerak kendaraan lain menjadi sempitnya karena terhalang antrian truk tersebut.

Seperti dikatakan salah seorang warga Cijulang, Agung (40), menurutnya, ini disinyalir akibat antrian truk pengangkut pasir yang mengakibatkan pandangan mata pengendara lain menjadi sempit, padahal dari arah berlawanan banyak kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi.

"Saya dan warga Cijulang lainnya sangat tidak setuju dengan antrian truk-truk pengangkut pasir yang cukup mengganggu kenyamanan berlalu-lintas, dan terbukti sudah berapa orang yang meninggal akibat lakalantas yang disebabkan terganggunya truk-truk tersebut."katanya.(24/01)

Ditempat terpisah, salah satu tokoh Kecamatan Cimerak, Rahayu (45), mengaku dirinya sangat terganggu sekalian karena setiap hari perjalanannya terganggu iring-iringan truk pengangkut pasir.

Secara pribadi, lanjut Rahayu, ia sangat tidak nyaman saat di jalan raya, karena iring-iringan truk tersebut jelas bisa membahayakan pemakai jalan yang lain.

“Seharusnya pemda melalui Dinas Perhubungan mengontrol langsung aktifitas truk-truk pengangkut pasir ini terutama saat melaju di jalan nasional", ucapnya.

Rahayu menambahkan, mungkin juga ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan dari Dishub sebagai institusi yang mengatur lalu lintas jalan raya. (AGE)

EMPAT KADES DI KECAMATAN CIMERAK TUNTUT KEADILAN KE PTPN VIII NUSANTARA

CIMERAK - Polemik Tanah Negara (TN) eks. PTPN VIII Nusantara seluas kurang lebih 1200 hektar yang tersebar di empat desa, diantaranya di Desa Limusgede, Mekarsari, Kertaharja dan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, hingga saat ini belum menemui titik terang, siapa yang berhak untuk melanjutkan dan menggarap tanah negara tersebut, karena  sampai saat ini masih dikuasai segelintir orang sebagai pemegang SPK dari PTPN VIII Nusantara, walau pun sertipikat HGUnya sudah habis sejak tanggal 31 desember 2016 lalu.

Keempat kepala desa tersebut terus memperjuangkan dan meminta keadilan kepada pihak perusahaan yang ber-kantor Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Limus gede, Koswara Nugraha, ia bersama-sama kepala desa lainnya terus berjuang untuk mempertanyakan hak garapan tanah negara tersebut yang sudah habis HGUnya 2016 lalu.

Dikatakan Jaja, pihaknya dengan didampingi Camat Cimerak, tanggal 22 januari 2018 lalu menghadap ke kantor PTPN VIII Nusantara di Cisaga, namun sayang saat itub tidak bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan karena sedang bertugas ke luar kota.

“Padahal sebelum berangkat, pada tanggal 19 januari kami mengirimkan surat yang mengatakan bahwa kami akan datang, kami merasa kecewa karena menurut informasi surat kami baru diterima pada hari senin. “jelas Koswara.(24/1)


Ditambahkan Koswara, selama ini pihaknya hanya menuntut rasa keadilan, karena lahan eks PTPN VIII Nusantara sudah habis kontrak dan dengan sendirinya seharusnya pemegang SPK pun ikut berhenti.

“Tapi kenapa SK SPK itu sampai sekarang masih bisa digunakan, malahan sekarang para pemegang SPK sudah berani menanami area perkebunan dengan pohon albasiah, padahal yang kita tahu, dalam kontraknya hanya sewa pohon kelapa saja, kok jadi dimonopoli."terangnya lagi.

Hal senada dikatakan kepala Desa Mekarsari, Rohimat, menurutnya selama ini ia merasa tidak dihargai dan tidak dianggap aparat pemerintahan oleh pihak PTPN VIII Nusantara.

"Saya ngomong apapun, sepertinya pihak pemegang SPK sudah tidak menggubris karena yang saya tahu mereka cuma mikirin untung buat pribadinya saja", ucapnya kesal.

Rohimat dan tiga kepala desa lainnya berharap agar persoalan ini cepat mendapat tanggapan dari pihak PTPN VIII Nusantara agar persoalan di lapangan bisa selesai.

"Untuk menjaga kondusifitas, kami berharap pihak perusahaan bisa cepat tanggap agar persoalan ini tidak berlarut-larut. “ imbuh Rohimat. (AGE)

TP PKK CIMERAK GELAR LOMBA KULINER DAN QOSIDAH.

CIMERAK- Dalam rangka peningkatan kualitas kader posyandu, Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, menggelar lomba kuliner dan qosidah bertempat di aula kecamatan.(24/1)

Kegiatan yang diikuti 11 desa ini dibuka langsung Sekmat Cimerak, Lingling Nugraha, ada lomba kuliner yang menampilkan berbagai makanan tradisional, seperti tumpeng oyek, wedang jahe dan jenis lainnya dengan tidak menggunakan bahan dasar terigu dan tepung beras.

Menurut Kepala Desa Batumalang, Jaja, kegiatan ini sangat perlu di apresiasi karena makanan yang dihadirkan benar-benar alami dan menyehatkan.

"Kegiatan ibu-ibu PKK ini sangat positif serta diharapkan dengan kegiatan seperti ini kita bisa mengenal makanan tradisonal kita." ungkapnya.

Ditambahkan Jaja, mudah-mudahan kegiataj semacam ini bisa dilaksanakan setiap tahun agar makanan khas tradisional kita tetap ada dan bisa dikembangkan dikemudian hari. (AGE)

TAHUN 2017 PEMKAB PANGANDARAN SALURKAN RASTRA SENILAI RP 8,6 MILYAR

PARIGI-Pelaksanaan penyaluran bantuan beras sejahtera (rastra) untuk penanggulangan masyarakat miskin dianggggap perlu segera dilaksanakan, karena program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran warga pra sejahtera untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok yang paling mendasar.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat secara simbolik menyerahkan bantuan rastra yang selanjutnya akan disalurkan ke seluruh masyarakat di desa-desa di 10 kecamatan bertempat di halaman kantor bupati.(24/1)

Dikatakan Jeje, sejaLan dengan Intruksi Presiden nomer 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantun sosial non tunai, dengan telah terjadi perubahan yang semula berbentuk subsidi kini bertransformasi pada bantuan soial pangan berbentuk  natura (beras) atau bantuan non tunai lainnya.  

“Dalam program ini nantinya KPM (Kelompok Penerima Manfaat-red) akan menerima bantuan beras dengan kualitas medium sebanyak 10 kg untuk masing-masing KK. “terang bupati.

Dikatakan Jeje, penyaluran bentuan rastra di Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan tahap 3 tahap. Tahap I bulan januari, tahap II bulan juni dan selanjutnya pada tahap ke III pada bulan 2018  mulai dilaksanakan Bantuan Pangandan Non Tunai (BPNT).

“Tahun 2017 lalu pemkab Pangandaran sudah menyalurkan rastra secara mandiri dari APBD sebesar Rp 8, 6 miyar lebih yang sudah disalurkan ke 29.575  kepala keluarga. “terangnya lagi.
(Anton AS)

KUA PADAHERANG TERUS MEMBENAHI PETUGAS P3N

PADAHERANG-Untuk optimalisasi pelayanan pada masyarakat, Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) kecamatan Padaherang terus berbenah, baik dalam urusan administrasi atau kinerja para anggotanya.
Menurut Kerpala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padaherang, H. Mamuri, pihaknya sengaja mengundang para petugas P3N se-Kecamatan Padaherang untuk membenahi administrasi yang terkait urusan Nikah Rujuk (NR).
“Seperti masalah akta cerai, idah masalah usia dan masalah lainnya yang erat kaitannya dengan urusan NR. ”terang Mamuri. (23/1)

Masalah yang akan dibenahi petugas P3N ini, kata Mamuri lagi, betul-betul harus sudah beres sebelum diserahkan ke KUA.

“Jangan sampai saat akad nikah akan dilaksanakan timbul permasalahan, tentu itu akan merugin masyarakat. “ungkapnya.

Adapun akta cerai yang dimaksud, lanjut Mamuri, perhitungannya dari penetapan pengadilan agama selama 100 hari dari waktu yang ditetapkan, itu yang disebut masa idah. sedangkan untuk masalah umur, bagi pria usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

“Mudah-mudahan dengan tertibnya administrasi ini bisa meningkatkan pelayanan yang positif terhadap masyarakat. “imbuhnya lagi.(Nana Hoeruman)

KARENA TAK ADA LAPORAN RESMI, SEJUMLAH KASUS PNS TIDAK DITANGANI

PARIGI -Kasus asusila yang dilakukan PNS di Kabupaten Pangandaran yang terjadi sejak tahun 2013 hingga sekarang banyak yang tidak tertangani, dan Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDP SDM) pun hanya bisa menangani 2 kasus.

Seperti yang dituturkan Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir BKPDP SDM, Ganjar Nugraha mengatakan, kasus asusila yang dilakukan PNS bisa ditangani apabila ada laporan resmi yang masuk.

"Kalau dilapangan ada kejadian PNS yang terlibat, namun tidak ada laporan resmi, itu tidak mungkin kami proses," kata Ganjar.(23/1)

Dikatakan Ganjar, sebenarnya sanksi yang diberikan kepada PNS yang terlibat asusila telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 yang dirubah menjadi PP Nomor 45/1990, kedua PP tersebut merupakan regulasi yang lebih spesifik mengatur ijin perceraian dan perkawinan PNS.

Apabila terdapat PNS yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang syah, Ganjar menegaskan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 PP Nomor 45/1990.

"Dalam Pasal 17 dikatakan, PNS yang hidup bersama dengan wanita atau pria layaknya suami istri dan setelah ditegur atasannya masih terus melakukannya akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," terangnya.

Jika selama ini ada kesan pelanggaran yang dilakukan PNS tidak ditangani, menurut Ganjar, itu  disebabkan tidak adanya laporan resmi yang masuk ke BKPDP SDM.

Ditambahkan Ganjar, pihaknya hanya bisa menanggapi kasus-kasus yang laporannya resmi masuk ke kantor. Tapi jika laporannya memang tidak ada, maka pihaknya pun tidak bisa berbuat apa apa.

“Karena semua harus berdasarkan laporan resmi, prosedurnya memang begitu. "pungkasnya. (AGE)

H. SURMAN: “JIKA ADA PUNGUTAN DI SEKOLAH, SEGERA LAPORKAN KE DISDIK..”

PANGANDARAN- Hampir di setiap kesempatan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata sering menegaskan, dengan alasan apa pun sekolah dilarang meminta uang dari orang tua siswa, karena keperluan siswa tersebut sudah ditanggulangi pemerintah daerah. baik dalam program Pangandaran Hebat, AMS atau program sejenisnya.

Tapi entah kenapa, sampai sekarang masih saja ada sekolah yang membebani orangtua murid dengan pungutan-pungutan yang tidak ada paying hukumnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, H. Surman pun angkat bicara. Adanya kabar terkait pungutan di sekolah yang dibebankan kepada orang tua wali murid dengan modus infak atau sodaqoh, menurut Surman, sangat menyayangkan hal tersebut dilakukan komite sekolah.

Ditegaskan Surman, pungutan tersebut bisa diartikan pungli, artinya biaya-biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan fasilitas dan layanan yang mestinya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya.

Masih kata Surman, dalam Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, pungutan untuk biaya kegiatan sekolah, LKS, pengembangan ruang kelas atau perpustakaan itu termasuk pungli.

“Untuk biaya tersebut siswa tak perlu mengeluarkan uang lagi karena sudah ditanggung pemerintah."tegasnya.(22/1)

Ditambahkan Surman, apalagi pungutan tersebut memakai dalih infak atau sodaqoh, padahal  jumlah nominal yang dibebankan disamakan ratakan untuk semua orang tua wali murid, hal tersebut jelas-jelas sangat menyalahi aturan.

Surman juga mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah menggratiskan semua biaya pendidikan.

“Saya tegaskan, jangan ada lagi pungutan apapun untuk orang tua siswa karena itu sangat membebani mereka terutama bagi yang kurang mampu", ungkapnya.

Surman juga berharap kepada semua orang tua siswa, jika masih ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah, sebaiknya segera laporkan ke disdikpora.

"Saya berharap peran para orangtua siswa agar mau melaporkan jika masih diminta pungutan di sekolah, dan tentunya kami pun akan langsung menanggapi serta akan memberikan sanksi tegas pada sekolah yang masih melakukan pungutan", tandasnya. (AGE)

HINGGA TANGGAL 18 PEBRUARI MENDATANG PETUGAS PPDP LAKSANAKAN COKLIT

MANGUNJAYA-Masih dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang akan di gelar 27 Juni 2018 mendatang, memasuki tahapan pemutahiran data pemilih, sekarang para petugas PPDP Kabupaten Pangandaran sibuk melakukan pencocokan dan penelitian ( coklit) daftar pemilih yang dilaksanakan serentak tepat pada tanggal 20 januari 2018. Coklit tersebut nantinya untuk akan menjadi daftar pemilih sebagai bahan dasar menjadi DPS ( Daftar Pemilih Sementara )

Menurut salah seorang petugas PPDB Kecamatan Mangunjaya, Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam tahapan  pemilu, sehingga para petugas PPDP langsung turun door to door untuk mencocokan data melalui KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) para calon pemilih.
Di Kecamatan Mangunjaya sendiri dengan 52 jumlah petugas PPDP melakukan coklit pada   DP 4  sebanyak 12,498 pemilih laki-laki dan 12,870 pemilih perempuan (25,368 pemilih) yang akan dilaksanakan hingga tanggal 18 pebruari 2018.

“Kami harus melakukannya dengan akurat, sebab kesalahan dalam coklit bisa merubah jumlah DPS. “ungkapnya.(22/1)

Dengan prioritaskan para tokoh yang ada di Kecamatan Mangunjaya, para petugas PPBD pun langsung mendatangi, diantaranya, keluarga Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, menjadi tujuan pertama.

“Lalu kami melanjutkan ke rumah keluarga H. Asikin dari partai PPP, Ngisom Arrosyid dari PKB, Nia Kurniasih dari PAN hingga ke rumah Ketua Panwaslu kecamatan. “imbuhnya. (Tn)

DEDDY MIZWAR: “KOTAKU MERUPAKAN TINDAKAN PREVENTIF UNTUK KENYAMANAN LINGKUNGAN”

PANGANDARAN-Selepas berkunjung ke SMAN 1 Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, S.Sn, SE, M.I.Pol, dalam kunjungan kerjanya, dengan didampingi Wakil Bupati Panganaran, H. Adang Hadari, meresmikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Dusun Bengkekan Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran.(22/1)

Dalamkunjungan tersebut, Deddy menyampaikan, program Kotaku merupakan realisasi bantuan untuk membangun infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Dikatakan Deddy, bantuan dana infrastruktur ini diruntukan ke tempat yang kondisi sarana dan prasarananya lingkungannya tidak memenuhi syarat. Diantaranya, membangun jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih serta pengelolaan sampah dan limbah.

Deddy juga mengatakan, betapa pentingnya di setiap desa atau kampung menciptakan lingkungan yang bersih, karena sumber penyakit itu berasal dari lingkungan kotor.

“Kotaku bisa juga sebagai tindakan preventif dan promotif untuk menciptakan kenyamanan, dan ini diharapkan bisa menginspirasi tempat-tempat lainnya,”imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Adang Hadari, atas nama pemerintahan dan warga masyarakat, menyampaikan terima kasih dengan peluncuran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran.

“Program ini benar-benar sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, dan tentunya kita berharap program semacam ini bisa dilanjutkan di masa mendatang.”ungkap Adang. (Anton AS)

WAGUB JABAR RESMIKAN SANIMAS DI PANGANDARAN

PANGANDARAN.- Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, S.Sn, SE, M.I.Pol didampingi Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari berkesempatan meresmikan melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Dusun Sirnagalih Desa Cibenda kecamatan Parigi.(22/1)

Kepada awak media, wagub pemeran Naga Bonar menyampaikan, keberadaan Sanimas sangat penting untuk masyarakat karena sangat erat kaitannya dengan kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Sanitasi bisa jadi penentu derajat kesehatan masyarakat. “ungkapnya.

Ia menambahkan, masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius baik di tingkat pemerintah pusat atau pun daerah, karena kalau tidak sehat tentunya tidak akan bisa bekerja dengan baik.  (Anton AS)

DEDDY MIZWAR: “PANGANDARAN KAYA POTENSI ALAM UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF”

PANGANDARAN-Dalam rangkaian kunjungan kerjanya (kunker) ke Kabupaten Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, S.Sn, SE, M.I.Pol yang didampingi Asisten Daerah II Propinsi Jawa Barat, Dinas Mina Marga, Perhubungan, Bappeda, Biro Yanbangsos, Biro Umum, Humas, Dalbang, BKPP IV, Kasatker PPLP jabar, Kasatker PKP Jabar kementerian PUPR dan Badan Kesbangpol, berkesempatan mengunjungi SMAN 1 Pangandaran di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran.(22/1)

Selain ke SMAN 1, rombongan wagub pun dalam agenda kunjungannya berkesempatan pula meninjau kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sukahurip dan melihat kegiatan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di Dusun Sirnagalih Desa Cibenda kecamatan Parigi.

Dalam sambutannya Deddy sangat mengapresiasi program pembangunan daerah yang selama ini telah dicapai Kabupaten Pangandaran. dari seluruh asfek. baik itu sosial, ekonomi, wisata, pendidikan, budaya, kesehatan dan perbaikan infra struktur yang terangkum dalam 4 skala perioritas program keja pemerintah daerah.

“Saat ini Indonesia telah menjadi macan ekonomi ke 7 asia, salah satu adalah pesatnya perkembangan perkonomian di Jawa Barat. “tutur Deddy.

Program pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SLA serta peningkatan pelayanan kesehatan dengan menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat, menurut Deddy, merupakan kebutuhan dasar yang memang harus menjadi perioritas perhatian pemerintah agar masyarakat tidak merasa terbebani.

Deddy juga mengatakan, Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang kaya dengan potensi alam salah satunya penunjang dunia pariwista, sehingga dimungkinkan berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat yang bisa dijual pada wisatawan.

“Pangandaran juga mempunyai pelabuhan laut dan udara sebagai sarana transfortasi yang akan lebih mendekatkan Pangandaran ke dunia luar. “imbuh Deddy.

Sementara Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari saat mendampingi kunjungan wagub tersebut terimakasih, karena tentunya kunjungan ini menjadi kebanggaan sendiri bagi masyarakat dan pemerintahan kabupaten Pangandaran.

Adang juga sempat menyampaikan perjalanan berdirinya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran yang sudah memasuki usia 5 tahun.

Dikatakan Adang, ada 4 program skala perioritas, pembangunan infra struktur, kesehatan, pendidikan, kesehatan dan penataan wisata yang sekarang sedang giat dilaksanakan pemda.

“Salah satu perhatian kami terhadap pendidikan yakni dengan menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SLA baik untuk sekolah negeri atau pun swasta. “terang Adang.

Semuanya itu, lanjut Adang, untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK ), Angka PartisipasiMurni (APM), meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan meningkatkan pemerataan serta akses layanan pendidikan.

“Sehingga dengam program ini seluruh siswa di semua angkatan sekolah benar-benar dibebaskan dari semua biaya pendidikan. “imbuhnya.

Masih kata Adang, di bidang kesehatan, sudah dibangun 9 puskesmas dari 15 puskesmas yang ada di seluruh kecamatan dengan kontruksi bangunan megah dan representatif dengan fasilitas ac dan tv di tiap-tiap ruang rwat inapnya, yang secara simbolik peresmiannya dibuka langsugn oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan beberapa hari lalu.

“InsaAlloh, puskesmas lainnya pun akan segera kami perbaiki pada tahun anggaran yang akan datang. “kata Adang lagi.

Pada sektor pariwisata, lanjut Adang, selain mempercantik dengan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau, pemda pun telah melakukan relokasi pedagang yang biasa berjualan di sepanjang pantai barat dan timur pangandaran ke 1.364 kios yang ada di 4 lokasi bangunan baru.

“Sementara untuk pembangunan infra struktur kami memperioritaskan dan pemerataan perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi. “pungkas Adang. (Anton AS)