SEBAGIAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PON XIX, BANPROP 2016 AKAN DITERIMA DESA 50 %

PANGANDARAN-Keberadaan serta peran Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pangandaran mendapat sambutan positif dari 93 desa yang ada di wilayah Pemkab Pangandaran, terutama dalam menyalurkan beberapa aspirasi desa dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengawalan semua bantuan pemerintah, baik bantuan dari pusat, provinsi maupun bantuan dari Pemda Pangandaran. Seperti halnya Bantuan Keuangan (bankeu) dari pemprop Jawa barat yang sekarang dipending  telah membuat pemerintahan  desa “resah” karena dana bantuan tersebut yang rencananya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur yang ada di desa masing masing jauh jauh hari, malah ada yang sudah disampaikan oleh para Kepala Desa pada warganya.

“Maka tidak menutup kemungkinan jika nanti warga desa pun akan menuntut apabila wacana yang sudah disampaikan tidak ada realisasinya, “ Ungkap Ketua APDESI Kabupaten Pangandaran, Anwar Hidayat, Sag,MM(9/5).

Dan masalah ini, lanjut Anwar, jelas akan menjadi masalah serius di tiap-tiap desa yang sudah terlanjur masuki dalam perencanaan dalam APBDes dan  bantuan tersebut pun sudah masuk pada program pembangunan yang ada di desa.

“Kami akan mencoba audens dengan Bupati untuk menanyakan hal ini dan berhapa agar poemerintah bisa segera merealisasikan bantuan tersebut. “Imbuh Anwar.

Masih kata Anwar, terkait bantuan tersebut, pihak APDESI tetap menghargai kebijakan yang digulirkan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, bahwa hal tersebut perlu aturan yang jelas dengan perencanaan yang matang.

“Dulu ada gagasan pa bupati, bantuan tersebut akan ditarik menjadi program P3IP (program percepatan infrastruktur pedesaan-red), untuk itu kami pun akan terus mengawal agar program P3IP secepatnya bisa diwujudkan. “Kata Anwar lagi.

Diperoleh informasi, lanjut Anwar, bahwa program P3IP tersebut sudah dibuat rancangan peraturan bupatinya dan akan dianggarkan pada APBD perubahan. “Menurut Kabid Pemdes, Tjomi Suryadi, rancangan tersebut sudah diajukan ke kabag hukum  dan selanjutnya diserahkan pada bupati untuk ditandatangani. “Terang Anwar.

Disoal bantuan dari pemprov jabar, Anwar menjelaskan, untuk banprop anggaran  tahun 2016 akan direalisasikan 50% atau sekitar 50 juta, itu dikarenakan sebagian anggaran tersebut dipakai untuk penyelenggaraan PON XIX 2016 karena kebetulan Jawa Barat dipercaya menjadi tuan rumah.
Sedangkan sisanya yang 50 % lagi akan dibayarkan sekaligus dengan bantuan untuk tahun 2017.
“jadi tahun 2017 tiap desa akan menerima Rp 150 juta dengan rincian bantuan tahun 2017 Rp 100 juta ditambah sisa kekurangan tahun 2016 Rp 50 juta. “ Terang Anwar. (AGE)