DPRD KECEWA, KONSULTAN PROYEK JARANG KE LAPANGAN

PARIGI-Banyaknya keluhan masyarakat tentang buruknya pengerjaan infrastruktur yang dikerjakan beberapa rekanan membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd angkat bicara. Menurutnya,  Komisi III telah bekerja maksimal dan menepis tuduhan DPRD kurang respon menanggapi aspirasi masyarakat.

"Saya tanya langsung kapada Ketua Komisi III, apakah sudah melaksanakan pengawasan, dan  jawabannya sudah maksimal,” kata Iwan.

Masih menurut Iwan, buruknya proyek infrastruktur dikarenakan kurang tepatnya perencanaan, sistem pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan maksimal, kecurangan pihak rekanan dan lemahnya pengawasan dari pihak konsultan.

“Konsultan perencanaan tidak boleh asal asalan dalam merencanakan suatu pekerjaan, ULP (Unit Layanan Pengadaan-red) harus jeli dalam menentukan pemenang tender, rekanan yang melakukan penawaran jumping jangan dijadikan  pemenang,” tegas Iwan.

Ditambah Iwan, pembiorong pun seharusnya saat mengikuti proses lelang biasanya melampirkan sertifikat tenaga ahli, namun kenyataan dilapangan sarat itu tidak ada.

“Bagaimana pekerjaan mau bagus, petugas lapangan dari pihak pemborong kebanyakan bukan tenaga ahli bahkan  mirisnya lagi, memahami gambar pun tidak bisa,” ungkap Iwan kesal.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, keterbatasan personel seperti yang sering dikemukakan pihak dinas tehnis jangan selalu dijadikan alasan, sehingga mengurangi fungsi pengawasan kepada pemborong.

“Konsultan pengawas itu kan di bayar, tapi kenapa ke lapangan tidak pernah atau jarang ada, kan ini aneh…” kata Iwan.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa berharap para konsultan pengawas jangan hanya datang di awal dan diakhir pekerjaan.

“Jangan hanya datang ketika melakukan pemeriksaan awal dan saat pemeriksaan akhir saja, pengawas harus ada di tempat setiap hari kerja ,” tegas Wowo. (AGE).