Operasi Senyap, Bentuk Pengawasan Kampanye Di Kota DI Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS -Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pataruman,Kota Banjar, Siti Fitriyah S. Pd.I didampingi Kordiv Hukum Asep Saparudin. S. IP dan pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dan Ginanjar Wijaya Sastra. SI. P, siang tadi menggelar jumpa pers terkait Pengawasan masa Kampanye, bertempat di sekretariat Panwascam Pataruman.(07/12)

Di depan para awak media Siti mengaku bersukur karena pada tahapan masa kampanye yang sudah berjalan selama 10 hari ini dinyatakan lancar dan belum ada dugaan pelanggaran dari para pelaku kampanye.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tetap memprioritaskan pada penguatan lembaga internal baik PKD maupun kesekretariatan Panwascam agar pengawasan bisa berjalan dengan baik dan optimal.

"Tahapan masa kampanye ini dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024," jelasnya.

Pihaknya berharap, untuk anggota dan personel Panwas Kecamatan Pataruman dapat bekerja semaksimal mungkin dalam mengawasi perjalanan masa prosesi kampanye secara baik sehingga tidak ada  pelanggara oleh peserta kampanye.

Siti menyebut, ada beberapa hal yang dilarang dalam kampanye, seperti menggunakan sarana negara, menggunakan sarana ibadah, mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang, agama ras golongan calon peserta pemilu dan merusak atau menghilangkan alat peraga.

Ia menambahkan, bukan saja pada para pelaku kampanye, tetapi semua unsur baik penyelenggara maupun unsur ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa serta Perangkat Desa termasuk anggota BPD agar berlaku Netral.

“Alhamdulilah kami pun sudah melaksanakan sosialisasi dan himbauan pada instansi-instansi pemerintahan, Lembaga Permasyarakatan yang ada di lingkungan kecamatan Pataruman,” ucap Siti.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Partisipasi Masyarkat dan hubungan masyarakat Asep Saparudin menambahkan, seluruh kegiatan kampanye harus berpedoman pada UU No 7 tahun 2017tentang kampanye Pemilu, PKPU Nomor 15 tahun 2023 kampanye Pemilu, dan PKPU no 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU 15 Nomor 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Panwaslu Pataruman beserta seluruh PKD se-Kecamatan Pataruman, disamping melakukan tahapan Pemilu terkait Pengawasan pelayanan pindah pemilih bagi DPTB dan DPK yang dilakukan PPS dan PPK dan Pengawasan tahapan kampanye dalam pengawasan zona pemasangan APK dan tempat untuk rapat umum (kampanye terbuka) di wilayah Kecamatan Pataruman.

Hal senada dikatakan Ginanjar Wijaya, pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan.

Kegiatan Panwascam menurut Ginanjar menjadi suatu keharusan yang digambarkan pada pola kerja cerdas, kerja tuntas dan tulus.

"Insya Alloh pengawasan kampanye bisa terwujud  meseskipun subjektif lembaga pengawas kampanye panwascam memiliki keterbatasan kewenangan, yaitu hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan, tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi," jelasnya.

Pemahaman yang bijak dari semua line bahwa Panwascam kecamatan Pataruman dalam melakukan kinerja, kata Ginanjar harus mempraktekan teori operasi senyap.

"Pengawasan secara operasi senyap ini disebut sebagai politik pengawasan’,” pungkasnya. (tito)

477 KPM Di Desa Kepel Terima Bantuan Beras Bulog

PANGANDARANNEWS.XOM/CIAMISNEWS - Dengan disaksikan Pemerintah Desa (Pemdes) Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, BULOG Ciamis salurkan bantuan beras kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta untuk mengendalikan harga beras di pasaran. 

Bantuan pangan dari BULOG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan bahan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dengan kerja sama dengan pemerintah desa dipastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Seperti disampaikan Kasi Pelayanan Desa Kepel, Nuryanto, sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan dulu penyeleksian calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan 

prioritas diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kriteria ini memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan," jelasnya.(06/12)

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kata Nuryanto,  menerima alokasi sebanyak 10 kg beras yang telah diukur dan disiapkan sebelumnya oleh panitia.

Ia berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama dalam hal pangan.

Selain itu, kata Nuryanto, pemberian bantuan pangan ini juga berkontribusi dalam mengendalikan harga beras di pasaran, dan dengan mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan diharapkan dapat mengurangi permintaan beras di pasaran dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Kegiatan pembagian beras BULOG ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembagian beras BULOG ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kesejahteraan khususnya warga Desa Kepel, dan dengan adanya kegiatan serupa di masa mendatang diharapkan lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat terbantu. 

"Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

Bantuan beras dari Bulog di Desa Kepel ini untuk 477 Keluarga Pwneeima Manfaat (KPM), dan tiap-tiap KPM menerima 10 kilogram.

"Kami berharap dengan bantuan ini masyarakat bisa terbantu," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Perkuat Ideologi Pancasila, Kesbangpol Tasikmalaya Gelar Pembinaan Wawasan Kebangsaan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya gelar Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, bertempat di Balai Wisata Desa Sukaraja, Kecamatan Rajapolah. (07/12)

Selain dihadiri jajaran Kesbangol, dalam kegiatan tersebut turut hadi Kapolsek Rajapolah, AKP Iwan Sujarwo, Camat Rajapolah, Asep Suhendar, anggota Koramil 1205 Rajapolah, Kepala Desa Sukaraja, Asep Nandang dan puluhan tamu undangan yang menjadi peserta. 

Dalam paparannya Kepala Bidang (Kabid) Ideologi Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Suparman SE melalui stafnya, Maryani mengatakan, konteks utama pada kegiatan ini intinya untuk melakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan, ideologi pancasila dan hal-hal yang menyangkut perihal ketahanan nasional. 

"Dan pembinaan terkait hal-hal yang menyangkut ketahanan nasional,' jelas Maryani.

Menurutnya terkadang tak sedikit orang yang hanya memperhatikan hal-hal fisiknya saja di negara ini, seperti kerusakan jalan, bangunan dan sejenisnya. 

"Biasanya  hal-hal seperti itu saja yang cepat meriak dan terkesan lebih diperhatikan tanpa berpikir hal-hal ketahanan nasional," ungkapnya.

Padahal, kata Maryani, ideologi pancasila dan ketahanan nasional lebih lebih penting, dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah politik karena kegiatan ini lebih difokuskan pada pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila dan ketahanan nasional.

"Sehingga diharapkan negara ini lebih kuat, tentram dan sejahtera,"ucapnya(anwarwaluyo)

Ketua Panwascam Purwaharja Kota Banjar Ajak Peserta Kampanye Taati Aturan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Purwaharja Kota Banjar menggelar konfrensi pers publikasi dan dokumentasi yang difokus pada strategi pengawasan kampanye pemilu 2024, bertempat di Sekretariat Panwascam Purwaharja di Dusun Cikadu Kelurahan Karangpaningal.(06/12)

di sepan sejumlah para awak media Ketua Panwascam Purwaharja, Yayat Ruhiyat pun membahas serta memaparkan terkait tahapan kampanye yang saat ini sedang berlangsung.

"Saat ini kami fokus melakukan pengawasan kampanye yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 dan akan berahir hingga 10 Februari 2024," ujarnya.

Waktu 8 hari kampanye, terang Yayat, hingga saat ini belum terjadi ada laporan pelanggaran, seperti pemasangan APK, netralita ASN, netralitas perangkat Desa, netralitas Kepala Desa dan pelanggaran pelanggaran penggunaan sarana negara dan pelanggaran penggunaan sarana ibadah.

Ia juga menegaskan kepada seluruh pelaku kampanye untuk mentaati peraturan yang su dah jelas, sehingga diharapkan tidak ada laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan para peserta kampanye.

"Kami berharap kondisi ini tetap terjaga sehingga suasana tahapan kampanye pun tetap kondusif," ucap Yayat. (tito)

Ini Alasan MANGLI Buka Usaha Di Banjar, Kota Banjar Ramah Pada Dunia Usaha

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Mangli Tailor yang berdiri sejak tahun 2003  adalah sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang jasa jahit-menjahit, ia mulai membuka usahanya di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang kini coba membuka usahanya di Kota Banjar tepatnya di Ruko Komplek Terminal Pinggir Adira Finance.

Menurut sang pemilik perusahaan, Mangli sendiri merupakan kepanjangan dari namanya, Mang Uli Suherli.

Kepada PNews ia menuturkan, menekuni usahanya ia dimulai sekitar dua puluh tahun lalu, dimulai dari usaha menjahit di rumah hingga buka konfeksi dengan beberapa karyawan. 

Kata Suherli, produk hasil jahitannya sudah merembah ke berbagai kota, seperti Tasik, Ciamis, Pangandaran, Cirebon, Bandung dan Jakarta. 

Awal mula kenapa Kota Banjar menjadi sasaran untuk buka usahanya, menurut Suherlu ini berawal terinsfirasi oleh salah seorang sahabatnya bernama Iim yang sama sama buka usaha di Banjar.

"Menurut saya Banjar merupakan kota yang ramah pada dunia usaha, hingga akhirnya saya ikut usaha di Banjar atas petunjuk Iim," kata Suherli yang kebetulan sedang kedatangan salah seorang pelanggannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar dan sejumlah guru. (06/12)

Masih cerita Suherli, sahabatnya yang bernama Lim ini memproduksi aneka jenis seragam yang berbahan kaos seperti kaos olah raga anak sampai dewasa, sementara ia sendiri memproduksi seragam yang bukan berbahan kaos seperti seragam sekolah dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA.

"Saya juga membuat seragam PNS, gamis untuk wanita dan pria," ungkapnya.

Di tempat usahanya ini kata Siherli pelanggan bisa secara custum, membeli kain dan langsung dijahit di tempatnya.

"insya Alloh kami akan memberikan hasil jaitan yang bisa memuaskan para custumer," imbuhnya.

Dalam usahanya ini Suherli juga mengaku selalu meyakinkan pelangannya bahwa dalam pengerjaannya dilakukan dengan  profesional karena usahanyanya ini pun sudah memiliki Brand yang sudah diakui HKI (Hak Kelayakan Intelektual).

"Insya Alloh kami akan memberikan hasil dan karya kami yang terbaik untuk kepuasan pelanggan " pungkasnya. (tito)

Jika Pinjaman Rp 350 Milyar Dibatalkan, Pemkab Pangandaran Harus Lakukan Pengetatan Anggaran

penulis: hiek

PANGANDARANNNEWS.COM - Soal portopolio pinjaman Pemkab Pangandaran sebesar Rp 350 Miliar dan masalah kondisi keuangan yang mengalami defisit, hal ini terjadi hampir di semua daerah dan hal ini tidak bisa dhindari akibat madalah Covid-19 yang terjadi beberapa tahu lalu.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran di depan seluruh undangan yang hadir pada acara Sosialisasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024, bertempat di Hotel Laut Biru Pangandaran.(06/12)

Jeje mengatakan, ada dua pola untuk mengatasi defisit ini, yang pertama apa adanya dan pinjam ke pihak ketiga atau bank.

"Dan kita pilih pola yang kedua untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerataan dan RPJMD," jelasnya.

Untuk transfer daerah juga Jeje mengaku mengalami penurunan, sehingga hal ini berdampak pada kemampuan daerah.

"Jika biasanya kita menerima uang Rp 55 miliar, hilang Rp 12 sampai Rp 13 miliar," jelasnya lagi.

Dan portoplio menurutnya, adalah memindahkan utang dari resiko tinggi ke resiko rendah dengan waktu pinjaman  jangka panjang, sehingga semua program yang sempat terhenti akan bergulir kembali.

Terkait beban pinjaman yang diajukan tersebut, Jeje menyebut pihaknya sudah menghitung dan tentu sanggup membayarnya. Namun jika mengambil pola apa adanya, tentu akan melakukan pengetatan yang luar biasa di semua sektor.

Namun jika portopolio ini berjalan, Jeje yakin, kondisi Pangandaran akan kembali normal dan tentu bisa sorak-sorak seperti dulu seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

Jeje mengatakan, ada delapan program yang akan hidup lagi jika pinjaman itu berjalan, diantaranya Porgam pangandaran hebat, pengangkatan P3K dan ASN, ajengan masuk sekolah, pendidikan gratis, penguatan desa yang di dalamnya termasuk tunjangan desa, juga RT RW dan honorer berjalan kembali.

"Tak hanya itu, bagi hasil ke desa juga jalan lagi dan perbaikan pelayanan kesehatan juga bisa dilanjutkan," ucapnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, salah seorang undangan dari yokoh masyarakat Kecamatan Sidamulih yang juga Ketua Ormas Islam Muhammadiyah Pangandaran H Endang Kosasih mengatakan, mengatakan, setelah memperhatikan apa yang disampaikan Bupati Pangandaran soal portoplio pinjaman ke bank itu, memang sesuatu yang cukup dilematis.
Artinya, kalau tidak meminjam atau tidak menggunakan dana pihak ketiga, bagaimana mau menyelesaikan pembangunan kedepan dan yang sedang berjalan.

Menurut Kosasih, ada beberapa aspek kemadaratan dan kemaslahatan yang bisa dilihat dari pinjaman tersebut walau pun memang ada kelemahan, namun jika dilihat dari sisi kemaslahatanya itu yang terbaik.

"Saat ini kondisi keuangan Pemkab Pangandaran berada pada posisi yang delimatis," ungkapnya.

Kades Leuwibudah Sebut, Mau berapa lama Jabatan Kepala Desa Yang Penting Mampu Melayani Warga

Kades Leuwibudah, Eep

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS  - Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemdes Lewibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran Dana Desa (DS) tahap3 untuj pembangunan sumur bor di sejumlah titik.

Tak hanya membangun sumur bor, juga dibangun jalan lingkungan dan kirmil yang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Seperti disampaikan Kepala Desa Lewibudah, Eep, saat ini masih banyak warga yang masih membutuhkan air bersih belum terpenenuhi, apalagi saat  musim kemarau seperti beberapa waktu lalu.

"Masih ada sekitar 7 titik lagi yang belum terpenuhi," terang Eep.(06/12)

Disoal aksi demo sejumlah kepala desa ke gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lali, Eep mengatakan, tidak ikut  karena ia menilai masih ada yang lebih penting untuk melayani masyrakat di desanya.

Dan terkait aturan pemerintah, tentang masa jabatan kepala desa mau ditambah, Eep mengatakan, itu swpemuhnya merupakan kebijakan pemerintah terkait pemerintah desa.

"Mau diperpanjang silahkan tidak juga tidak masalah, intinya berapa lama jabatan kepala yang penting bisa mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya," ungkapnya.(anwarwaluyo)

Dukung Program Ketahanan Pangan Daerah, Kodim 0625/Pangandaran Dan Masyarakat Gelar Panen Raya Jagung

PANGANDARANNEWS.COM - Untuk ikut mendukung ketahanan pangan daerah, Kodim 0625/Pangandaran dengan bangga menggelar acara Panen Raya Jagung, kegiatan untuk yang pertama ini dilaksanakan di wilayah tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jalan Raya Ciparanti, Blok Cudang, Dusun Legok Jawa, Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak.(05/12)

Kegiatan panen raya ini merupakan program ketahanan pangan dari TNI Angakatan Darat yang dilaksanakan oleh  Kodim 0625/Pangandaran bersama organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) sebagai pelaksana di lapangan, serta didampingi Babinsa.

Dalam sambutannya, Dandim 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP, mengaku  merasa bangga atas respon dan kehadiran masyarakat dan semua peserta serta mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan bersama masyarakat ini.

"Hasil panen jagung ini menjadi acuan penting kita, dan diharapkan program ketahanan pangan ini akan berjalan terus setiap tahunnya," ungkapnya.

Menurut Dandim, program ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pangan di Kabupaten Pangandaran. 

"Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk instansi terkait dan masyarakat, saya berharap bisa terjalin sinergitas yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," pungkasnya.***

Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak, PAD Kabupaten Pangandaran Dari Sektor Pajak-Retribusi Tahun 2023 Capai 80 %

PANGANDARANNEWS.COM - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandarab dari sektor pajak dan retribusi untuk tahun 2023 saat sudah mencapai 80 persen lebih atau sebesar Rp 102,7 Miliar, dari target Rp 118 Miliar.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran H Agus Maliana S.Kep.Ners.MM, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(05/12)

Sementara untuk capaian pajak daerah, kata Agus, sebesar Rp Rp 70,3 miliar atau sekitar 83,56 persen dari target Rp 84 Miliar.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari 11 jenis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, parkir, air, dan  PBB.

"Sementara untuk pendapatan retribusi daerah, sampai saat ini sudah mencapai Rp 32,3 Miliar atau 94,93 persen dari target tahun ini," terang Agus.

Agus mengatakan, untuk saat ini pendapatan dari sektor retribusi secara parsial atau masih oleh dinas-dinas terkait, seperti retribusi parkir di Dinas Perhubungan, retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan seterusnya.

Dan saat ini pendapatan pajak dari hotel dan penerangan jalan masih merupakan yang paling besar, dengan rincian pajak hotel sebesar Rp 18,4 miliar dan  penerangan jalan Rp 15,6 Miliar.

Agus mengakui, hingga saat ini pendapatan dari PBB di Kabupaten Pangandaran masih belum maksimal, baru 67,58 persen atau Rp14 milyar dari target Rp 21 miliar.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya PBB ini, diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau paktor lainnya," ungkapnya.(hiek)

Kepala BLK Tasikmalaya Berikan Klarifikasi Terkait Berita Ia Terkesan Sulit Ditemui Media

Kepala BLK Tasik, Dede Gunawan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Terkait adanya pemberitaan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang terkesan sulit ditemui media di sejumlah media online, ternyata hal itu disebabkan adanya miskomunikasi.

Seperti disampaikan Kepada Kepala Bidang (Kabid) Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Tasik Raya Robi Darwis, Kepala BLK Tasikmalaya Dede Gunawan sudah menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena miskomunikasi saja. 

"Intinya pemberitaan di beberapa media on line tersebut disebabkan hanya miskomunikasi saja," ungkap Dede Gunawan, kepada Kabid OKK SWI Tasik Raya. (04/12)

Usai munculnya berita tersebut, Dede mengatakan, beberapa hari lalu ia masih dalam suasana berkabung karena  anak saudaranya yang meninggal sehingga ada urusan tak biasa yang harus diurus di luar tugasnya sebagai kepala BLK.

"Itu juga mungkin yang menyebabkan terkesan saya susah ditemui, namun mudah-mudahan hal ini menjadi hikmah positif bagi kita semua," ucapnya.

Tak hanya berkabung, Dede mengaku kondisi kesehatannya pun saat ini memang sedang kurang sehat sehingga ia pun harus rutin cek up ke dokter.

"Intinya mungkin kita harus bisa saling memahami dan mengerti, mudah-mudahan ke depannya hal ini tidak terjadi lagi," ungkapnya.(anwarwaluyo-SWI)

 

 

49 POKDARWIS Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Bupati Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - bertempat di Tourism Information Center (TIC), Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengukuhkan 49 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Pangandaran

terdiri dari Ketua Pokdarwis dari 48 Desa dan 1 Destinasi Wisata Green Canyon, pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor SE.03.02/Kpts. 138 – Huk/2023 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata. (04/12)

Dalam acara ini turut dihadiri Kepala Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran Tonton Guntari, SH beserta jajaran, Kepala Bagian Prokopim Setda Pangandaran Raden Detty Marieta S. Sos MM, Para Camat Kabupaten Pangandaran, dan para Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pangandaran

Usai pengukuhan bupati pun mengucapkan selamat pada rekan-rekan Pokdarwis yang sudah dikukuhkan, dan mudah-mudahan kebersamaan dan sinergitas akan berjalan baik sehingga akan mampu mengembangkan wisata dengan baik.

Bupati mengatakan, salah satu fungsi Pokdarwis ini harus mampu menyatukan presisi masyarakat untuk menjaga wisata sehingga pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. 

"Tidak hanya mengandalkan pemda, tapi bagaimana kita semua punya tingkat kesadaran yang baik karena kita punya forum, jadi besok kalau ada komplain apapun kita kumpul putuskan secara musyawarah," ucap bupati. 

Bupati mengatakan, pengukuhan untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di daerah masing-masing Pokdarwis dengan didorong oleh Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga diharapkan dengan bisa meningkatkan pengembangan pariwisata dan menyukseskan pembangunan pariwisata di daerah.

Pokdarwis sendiri menurut bupati, sebuah wadah untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat khususnya melalui sektor pariwisata dalam rangka menumbuhkan dan menciptakan pengembangan destinasi wisata melalui potensi daya tarik wisata yang ada.

"Saya ucapkan, selamat bekerja dan mudah-mudah dengan hadirnya Pokdarwis ini wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran terus berkembang," ucapnya.***

Anggota DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip Sosialisasikan Perda Desa Wisata Di Kabupaten Tasik

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Bertempat Gedung PGRI Kecamatan Cikatomas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Drs KH Tetep Abdulatip, menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang  potensi wisata yang yang ada Kabupaten Tasikmalaya, terutama Perda yang berkaitan dengan desa wisata mengingat juga banyak desa yang memiliki potensi wisata.

Menurut Tetep, Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata ini dalam rangka memberikan fasilitas kepada desa-desa yang memang memiliki potensi wisata agar desa tersebut mampu berkembang maju,  karena jika satu tempat ada wisata maka potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan terlibat langsung di dalamnya.

Kata Tetep ini bukan masalah politik, namun ini tentang pemerintah saat memberikan payung hukum misalnya pada  seni budaya, hasil-hasil kerajinan, kuliner dan termasuk penjual jasa pariwisata.

"Banyak desa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan daerahnya walaupun daerah itu berpotensi  dari aspek wisata, dan tentu Perda ini menjadi payung hukum dalam rangka memfasilitasi untuk pengembangannya," ucap Tetep.(04/12)

Harapan ke depannya, ujar Tetep, kemandirian dan kemampuan daya beli masyarakat pun akan meningkat, artinya kalau ada sebuah daerah wisata nantinya produk-produk lokal akan bisa yang dipromosikan.

"Siapa tahu ketika ada produk-produk lokal yang dipromosikan kemudian ada orang luar membutuhkan  sehingga permintaan dari luar pada produk-produk lokal ini akan bisa menjadi potensi ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Tetep menyebut, walau saat ini memang desa masih memiliki keterbatasan dalam aspek penyiapan fasilitasnya, namun pemerintah provinsi bisa memberikan pendanaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, walau pun ini bukan kewenangan wajib pemprov.

Tetep mengaku, ia bisa memberikan dukungan politik agar desa-desa yang mempunyai potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih dikembangkan.

Bukan karena saat ini tahun politik, namun menurut Tetep karena ini merupakan program pemerintah, maka DPRD harus ikut mendorong dan mengawal kebijakan pemerintah terkait desa wisata ini.

"Kita harus bisa memisahkan  antara kepentingan politik dengan kepentingan masyarakat, jadi walau pun memang momennya  momentum politik lima tahunan tetap saja yang namanya kebutuhan masyarakat ini harus menjadi prioritas jadi tidak boleh terganggu dengan ajakan politik lima tahunan," tegasnya.

Dan untuk itu, kata Tetep, kehadirannya di tengah masyarakat ini kepentingannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, karena kebutuhan masyarakat harus tetap mendapatkan porsi perhatian yang lebih baik.

Ia menambahkan, dari data desa wisata di Pemprov Jabar ternyata Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi wisata yang layak untuk dikembangkan, sehingga harus paham betul Perda nomer 2 tahun 2022 ini.

"Sehingga kalau desanya makmur otomatis ekonomi masyarakat pun akan lebih sejahtera," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Masuki Hari Keempat Kampanye Di Kota Banjar masih sepi, Ini Kata Ajat Caleg Dari Partai Golkar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS  - Jadwal kampanye sudah memasuki hari keempat, namun aktivitas kampanye para calon legislatif (caleg) masih terasa sepi di Kota Banjar Jawa Barat. Bisa jadi mungkin karena masa kampanye waktunya masih lama, biasanya memakan waktu  5 sampai 6 bulan hingga para caleg ini memiliki waktu yang cukup leluasa, sementara waktu kampanye saat ini cukup relatip pendek terhitung mulai 28 November 2023 sampai 10 Pebruari 2024.

Diduga para calon terbiasa menggunakan waktu kampanye dengan waktu lama, maka memasuki hari keempat pun masa waktu kampanye di Kota Banjar dari Tiga Dapil masih terasa sepi.

Seperti dikatakan salah satu warga di Daerah Pilihan (Dapil) 1 Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menurutnya waktu kampanye seperti ini sudah terlihat geliat para caleg dengan membawa flatformnya masing masing, namun saat ini masih belum terlihat. 

Sementara menurut salah seorang caleg yang sudah satu periode menjadi angota DPRD di Banjar dari Partai Golkar  AJAT SUDRAJAT. A. Ma dengan Nomor Pilihan 2, saat dihubungi melalui telepon celulernya mengatakan, ia mengaku direpotkan dengan waktu kampanye yang relatip singkat, jelas ini ada sisi baik dan tidak baiknya bagi para calon. 

"Kampanye itu kan penyampaian Platform kepada masyarakat, kita optimalkan saja dengan waktu  yang sudah di tentukan," ucapnya.(01/12)

Ia juga berharap masyarakat memahami sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan siapa yang akan di pilihnya dengan masa waktu kampanye yang sangat relatip pendek ini dan ia pun tidak menggunakan cara lama dalam kampanye tapi pakai cara baru.

Disoal cara apa yang dipakai di masa kampanye saat ini dengan singkat ia menjawab, ada aja.

Ia mengatakn selama satu periode menjadi anggota DPRD Ajat mengaku masih banyak menyimpan Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti di tuntaskan, pencalonan kali ini mudah mudahan masyarakat memahami apa yang di maksudnya.

"Bagi saya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, tentunya melalui Partai Golkar," ungkapnya. (titosantiko) 

 

.

KAmisama Ajak Warga Banjar Olah Sampah Jadi Cuan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS -Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAmisama)  merupakan indikator penggerak pengolahan sampah yang di resmikan Wakil Wali Kota H Nana Suryana di lingkungan Katapang Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

KAmisama membangun dan meluncurkan program dengan tidak menggunakan APBD, namun dengan investor Hejotekno  yang peduli pada lingkungan hidup khususnya dalam pengolahan sampah.

Dalam acara yang dibuka Wakil Walikota beberapa hari lalu, turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat DR. Ir.Prima Mayaningtyas, Ketua Umum Gerakan Hejo Indonesi H Eka Santosa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DPRD H Dadang Kalyubi, ketua DPD Geraka Hejo Kota Banjar Aep Sutisna (Eky) dan para undangan dari elemen masyarakat.

Aep turut berperan aktip bersama KAmisama sebagai bentuk  kepedulian terhadap pengelolaan KAMISAMA, pada masalah lingkungan hidup yang sering melakukan kegiatan sosial seperti bedah rumah  dan Gerakan Hejo lainnya.

Hejotekhno turun langsung ke tengah masyarakat dan tidak ragu untuk terus melakukan kordinasi  dengan masyakat, karena dasarnya Hejotekno ini sama sekali tidak menggunakan dana dari APBD Banjar tapi menggunakan Dana pribadi, seperti yang digunakan untuk membeli alat yang cukup mahal membangun tempat pengelolaan sampah dan menggerakan laju operasional pengelolaan sampah.

Di acara tersebut dalam sambutannya Wakil Walikota Banjar Nana Suryana mengatakan, dengan adanya Kawasan Minimasi Sampah Mandiri maka pengelolaan sampah pun diharapkan bisa dmlebih efektif dan bermanfaat.

Saat ini, kata Nana dari data penduduk Kota Banjar tercatat ada 207.000 jiwa, artinya tumpukan sampah seiring dengan terus bertambahnya penduduk terus bertambah hingga saat ini tercatat sampah di Kota Banjar mencapai 50 ton per hari.

"Sampah ini menjadi masalah klasik, namun mudah-mudahan dengan pola pengelolaan sampah ini bisa  mengantisipasi agar tidak ada  penumpukan sampah di TPA Cibeureum," kata Nana.(29/11)

Dengan pola KAmisama, terang Nana, ada beberapa mekanisme alur sampah yang di pangkas, seperti sampah diambil dari sumber sampah yaitu dari rumah ke TPS lalu dikelola di TPS KAmisama.

Sementara Ketua umum Gerakan Hejo Indonesia sekaligus tokoh Banjar yang  menginpirasi lahirnya kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah kota Banjar,
H. Eka Santosa, menurutnya dengan munculnya angka produksi 10 ton sampah per satu sift selama 12 jam, ini berada pada lima Kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Karawang, Bandung, Garut dan Kota Banjar.

Namun dengan adanya KAmisama Eka yakin akan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, karena KAmisama dengan berbasis pada marketing produktif seperti halnya UMKM yang mampu mwngolah sampah menjadi produk yang bisa menjadi penghasil bagi masyarakat, sehingga akan terwujud lingkungan menjadi bersih dan masyarakat pun sejahtera.

"Saya menekankan disini pentingnya partisipasi baik pemerintah atau pun masyarakat untuk aktif dalam memproses pengelolaan sampah ini," tegasnya.

Di tempat terpisah dirut KAmisama Berta Kurniawan mengatakan, KAmisama adalah kita, kita adalah sama yang mempunyai peran yang sama untuk menciptakan lingkungan bersih tanpa sampah.

"Dan kami adalah marketing sampah yang akan menciptakan sampah menjadi Uang," ungkapnya. (titosantiko)