Ini merupakan jadwal sementara Rumah Sakit Umum (RSUD) Pandega Pangandaran, yang Insa Alloh akan dibuka pada tanggal 4 April 2020 mendatang. Dan setelah masa covid-19, seluruh dokter yang bertugas di RSUD akan hadir setiap hari.
BUPATI PANGANDARAN INTRUKSIKAN KEPALA DESA LAKUKAN PENDATAAN PADA WARGA PENDATANG
Padahal, kata Jeje, Pemkab Pangandaran sudah melakukan berbagai upaya termasuk pengetatan akses masuk ke wilayah Pangandaran di 5 titik daerah perbatasan.
“Ini perlu pemahaman bersama karena penanganan covid-19 ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dengan mengikuti anjuran pemerintah, “tegas Jeje, usai menerima beberapa kepala desa di kediamannya beberapa waktu lalu.
Jeje mengatakan, ia sudah memanggil seluruh kepala desa secara bergantian untuk memerintahkan agar pemerintahan desa juga bisa aktif setiap hari melakukan pendataan apabila di desanya ada warga pendatang, karena selama ini ada indikasi banyak warga pendatang yang sungkan untuk melaporkan kedatangannya ke puskesmas serta melakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari sejak kedatangannya.
Nantinya para pemudik ini harus mengisi formulir serta pernyataan kesanggupan untuk melakukan isolasi mandiri, dan kalau ada warga yang tidak disiplin, ini akan dijadikan dasar untuk dilakukan langkah-langkah sesuai undang-undang.
Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dangan masyarakat, sehingga, menurut Jeje, ini akan sangat epektif bila desa ikut berperan aktif mendata warganya yang baru datang dari luar wilayah. Perangkat desa seperti RT dan RW dibantu petugas dari babinsa, babinkmtibmas serta petugas kesehatan dari puskesmas mungkin bisa jadi garda terdepan untuk mendata pendatang ini.
“Dan pelaporannya jika memang lokasinya jauh bisa melalui sms atau pesan whats app, “imbuhnya.
Jeje menambahkan, ia sudah meminta ke gugus tugas Covid-19 agar ada upaya pendataan di seluruh desa, sehingga bisa diperoleh data riil di lapangan yang akurat.
Jeje juga menyampaikan, ia dengan jajaran pemerintahan sedang mempersiapkan langkah-langkah terkait jaringan pengaman sosial, terutama program yang mempunyai efek terhadap kebutuhan pokok dengan menggerakan ekonomi masyarakat, walau saat ini pemkab juga harus bekonsentrasi pada rencana peresmian RSUD Pangandaran yang akan dilakasanakan tanggal 4 April 2020.
Awalnya, kata Jeje, ada sedikit masalah soal kerjama BPJS tetapi sudah ada jalan keluar, sehingga diharapkan RSUD Pandega akan segera bisa melayani,khsusunya masyarakat Pangandaran.
“Dan untuk antisipasi, kami juga sedang menyiapkan ruang observasi jika ada warga yang positif corona atau PDP. “terangnya. (PNews)
UPAYA PENCEGAHAN VIRUS CORONA PEMDES PARAKANHONJE LAKUKAN PENYEMPROTAN DISINPEKTAN
TASIK NEWS-Sebagai upaya pencegahan virus corona, Pemerintahan Desa (Pemdes) Parakhonje Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmallaya, lakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah halamann rumah pemukiman warga. Dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat bisa terbebas dari penyebaran Virus Corona di lingkungan tempat mereka tinggal.Kepala Desa Parakhonje, Abduloh, kepada PNews, menjelaskan, kegiatan penyemprotan disinfektan kerjasama dengan Karangtaruna, Polsek, Koramil dan Dinas Kesehatan, menjadiupaya pencegahan agar Virus Corona tidak menyebar ke masyarakat.
Untuk saat ini, jelas dia, baru satu kampung yang sudah melaksanakan penyemprotan dimulai dari tempat pemukiman hingga halama kantor desa serta mensosialisasikan kewaspadaan virus corona pada warga.
“Saya berharap masyarakat melawan penyakit yang bisa mematikan ini dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta sering mencuci tangan, rajin olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari tempat-tempat keramaian, “kata Abduloh, saat ditemui di sela-sela penyemprotan di Mesjid jami Dusun Cihandiwung. (1/4)
Abduloh juga menekankan kepada warga yang baru mudik dari kota diwajibkan untuk segera melapor ke puskesmas sebelum pulang ke rumah, dan setelah sampai rumah diwajibkan untuk mengisolasi diri selama 2 minggu sehak kedatangan.
“Kita berdoa’ mudah-mudahan virus corona segera reda sebelum bulan suci ramadhan tiba, sehingga kita pun lebih aman dalam untuk melakukan ibadah ramadhan, imbuhnya. (ANWARWALUYO)
JUBIR GUGUS TUGAS PENANGANAN VIRUS CORONA KOTA BANJAR UMUMKAN POSITIF COPID-19
Berdasarkan data yang di sampaikan juru bicara (jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Copid -19) Kota Banjar, H. Tomi Subagja , dua orang dengan dinyatakan terkonfirmasi positif virus Corona (COVID-19), sementara 141 orang masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 8 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Data kasus corona di kota Banjar, ujar Tomi, berada di 4 wilayah Kecamatan, diantarnya, Kacamatan Banjar, Langensari, Pataruman dan Kecamatan Purwaharja.
“Dan Kacamatan Purwaharja masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, “terangnya.(1/4) *TITO
DUA ORANG PDP DINYATAKAN POSITIF COVID-19 DI KOTA BANJAR
Seperti disampaikan Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana, saat konferensi pers di Kantor Sekertariat Daerah (Setda) Kota Banjar, pada hari ini di kota Banjar ada 2 pasien yang dinyatakan postif covid-19.
Kata Nana, warga Banjar yang positif ini seorang laki-laki berusia 16 tahun dan seorang perempuan dengan usia 72 tahun merupakan warga Kabupaten Ciamis.
"Sebelumnya warga Banjar yang positif ini tidak pernah beraktifitas ke daerah yang zona merah atau datang dari zona merah, pasien ini awalnya cuma sakit demam saja, "terang Nana.
Nana juga mengatakan, agar masyarakat mengikuti himbauan pemerintah isolasi diri sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19 sehingga tidak menambah pasien positif lagi.
Dengan kejadian ini, Nana menegakan agar masyarakat mau bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19, dengan cara antara lain diam di rumah. Dan untuk itu, menurut Nana, pihaknya akan lebih tegas dalam mengatasi penyebaran COVID-19.
Nana mengatakan, pihaknya akan lebih tegas lagi melakukan berbagai upaya pencegahan dan saya berharap masyarakat mau mengikuti untuk lakukan cocial distancing dan diam di rumah saja sehingga pemerintah lebih mudah menangani penyebaran COVID-19 ini.
"Saat ini tim sedang melakukan tracking, siapa saja yang sudah kontak dengan pasien positif corona ini, sementara kedua pasien sekarang sedang menjalani perawatan intensif di ruang isolasi khusus di RSU kota Banjar, “jelas Nana.
Sementara Wakil Direktur (wadir) bagian pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU) Banjar, Purkon saat di hubungi media, membenarkan adanya 2 pasen positip virus corona dan sekarang dirawat di RSU.
“Sekarang keduanya sedang menjalani perawatan khusus, “ucaapnya singkat. (TITO)
PMI KOTA BANJAR BARENG BPBD, ORARI, WARTAWAN DAN MASYARAKAT, LAKUKAN PENYEMPROTAN DESINFEKTAN
Ketua PMI Kota Banjar, Supratman, yang memimpin langsung kegiatan ini,mengatakan, dalam usaha meminimalisir penyebaran virus corona di wilayahnya.
"Kami juga sangat mendukung keselamatan masyarakat,sehingga diperlukan gerakan preventif secara masif dan continyu seperti ini, “kata Supratman.
Dengan menyisir beberapa titik serta memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya selalu menerapkan pola hidup sehat, menurutnya, diharapkan bisa meminimalisir tingkat penyebaran Covid-19.
Selain dari PMI, kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan sejak pagi hngga malam hari ini juga melibatkan masyarakat, BPBD, Sat Pol PP, Orari dan rekan media kota Banjar, menggunakan dua unit mobil PMI dan BPBD.
"Beberapa lokasi yang dilakukan penyemprotan di antaranya terminal angkot, SD Mekarsari 1 dan beberapa sarana ibadah. “pungkasnya (TITO)
MENYUSUL BERTAMBAHNYA JUMLAH ODP, MULAI HARI INI AKSES MASUK KE PANGANDARAN AKAn DIPERKETAT
Usai mengikuti rapat tersebut, ada lima titik lokasi yang akan dijaga petugas selama 24 jam, yag merupakan akses masuk ke wilyah Pangandaran, diantaranya, Desa Kertamukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak, Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang, Jembatan Citanduy batas wilayah Jawa Tengah di Kecamatan Kalipucang dan Desa Bunisari Kecamatan Langkaplancar.
Kebijakan ini dilakukan, menurut Jeje, karena hingga saat semakin banyak jumlah masyarakat masuk dalam status Orang Dalam Pemantauan ( ODP) virus corona (covid-19). Apalagi dengan kedatangan pemudik dari luar wilayah, terjadi lonjakannya sangat luar biasa, dn ini tentunya perlu pengendalian yang serius.
“Hingga hari ini saat tercata hampir 400 ODP, itu yang terdata dan mungkin masih banyak lagi ODP yang tak terdata, “jelasnya.
Jeje juga mengatakan, keputusan ini juga setelah Pemkab Pangandaran mempertimbangkan kondisi dan dinamika masyarakat, serta setelah melakukan kordinasi dengan Dandim, Kapolres dan Kajari Ciamis, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan dinamika yang ada di masyarakat.
Ia juga menghimbau kepada seluruh warga Pangandaran yang sekarang ada di perantauan diharap untuk tidak mudik dulu, juga kepada pihak perusahaan angkutan untuk sementara menghentikan armadanya hingga tanggal 14 April dan akan dievaluasiv setelah tanggal 14 april nanti.
“Dan perlu juga saya sampaikan, Pemkab Pangandaran hingga saat ini tentu tidak akan tinggal diam, dan akan terus mencari solusi terbaik untuk mengatasi kondisi sekarang ini,” kata Jeje. (PNews)
BUPATI PANGANDARAN SEGERA RESMIKAN RSUD PANDEGA TANGGAL 4 APRIL 2020
Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.(29/3)
“Insaalloh peresmian mulai beropersinya RSUD Pandega akan segera dibuka, tepatnya tanggal 4 april 2020, “kata Jeje.
Namun karena kondisi saat ini yang tidak memungkin bisa dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, seperti rencana semula, sehingga peresmian RSUD pun akan disaksikan gubernur secara virtual melalui telekonference.
Ke depan, masih kata Jeje, masyarakat Pangandaran untuk berobat tidak usah lai keluar wilayah karena sejak dibuka nanti RSUD Pandega sudah bisa melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Mudah-mudahan rumah sakit ini akan memberikan maslahat untuk seluruh masyarakat, “ungkapnya. (PNews)
DAMPAK PANDEMI COVID-19, KPU PANGANDARAN NONAKTIFKAN SEMENTARA PPK PPS PILKADA 2020
Seperti diungkapkan Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, masa kerja PPK dan PPS dihentikan sementara sesuai dengan Surat Edaran KPU RI bernomor 285/PL.02-SD/01/KPu/III/2020 Tentang Tindak lanjut Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang didalamnya mengharuskan KPU Kabupaten/kota menunda masa kerja PPK PPS berkaitan dengan penundaan sejumlah tahapan pilkada. Itu artinya status PPK dan PPS menjadi nonaktif.
"Kami sudah lakukan pleno terkait penonaktifan itu dan sudah mengeluarkan surat keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang penonaktifan PPK, Sekretariat PPK, dan PPS,"terangnya.(28/3)
Dan konsekuensi penonaktifan tersebut, lanjutnya, anggota badan adhoc pilkada ini tidak akan menerima hak keuangan kecuali PPK dan sekretariat akan menerima satu bulan setelah menjalani masa kerja satu bulan untuk selanjutnya diliburkan. Dan untuk PPS yang baru dilantik secara otomatis sama ikut nonaktif sementara dengan masa kerja yang akan ditentukan kemudian, hak keuangan juga belum akan diberikan.
Muhtadin menambahkan, PPK dan sekretariat sudah yang sempat menerima gaji satu bulan, bulan berikutnya tidak akan diberikan lagi, demikian pula halnya dengan PPS.
“Kebijakan ini merupakan konsekuensi atas penundaan tahapan pilkada, "Ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Divisi SDM Parmas, Maskuri Sudrajat, Penundaan tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran dan masyarakat luas yang berpotensi penyebarannya terkait dengan kegiatan pada tahapan pilkada.
Kebijakan penundaan tahapan ini, menurut Maskuri, meliputi masa kerja PPS, pelaksaan verifikasi syarat dukungan calon , pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), pelaksanaan Coklit dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.
Maskuri juga menyampaikan, KPU pangandaran hanya menunda tiga tahapan terakhir sedangan pelantikan PPS sudah dilakukan hasil koordinasi dengan pemerintah dan Bawaslu. Penundaan pilkada juga mengakibatkan penundaan perekrutan sekertaris dan staff sekretariat PPS di setiap desa dan kelurahan di Pangandaran.
“Kami belum dapat memastikan apakah penundaan tahapan tersebut akan ikut berakibat pada tahapan lainnya, hingga saat ini kami masih menunggu intruksi dari pusat untuk langkah-langkah selanjutnya" imbuhnya.
Sementara, seperti yang dirlis di sebuah medi on line Kompas (29/3), terkait Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengeluarkan opsi untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 selama satu tahun
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, salah satu skenario yang disusun KPU dalam penundaan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19 ini, mengundurkan hari pemungutan suara hingga September 2021.
"Awalnya mau diundur hingga Juni 2021, kalau penundaan berkali-kali, tidak cukup ruang. Opsi yang paling panjang penundaan satu tahun, dilaksanakan September 2021," ujarnya, dalam sebuah diskusi via video conference, (29/3)
Ia mengatakan, apabila opsi tersebut dipilih, dipastikan akan mengubah tahapan yang sudah terjadwal. Selain itu sejumlah ketentuan juga mesti berubah, antara lain sinkronisasi data pemilih yang tidak berlaku lagi, batasan usia pemilih, siapa saja yang berhak ikut pemilu, hingga peserta pemilu.
"Apakah peserta yang sama akan diikutkan di September 2021 atau kepala daerah diperpanjang sampai 2021, maka daerah itu juga bisa diikutkan dengan Pilkada September 2021," kata Arief. (AGE-net)
UPAYA PENCEGARAH COVID-19, KECAMATAN SUKARAJA LAKUKAN PENYEMPROTAN DISINPEKTAN
Kegiatan yang melibatkan beberapa instansi, seperti Polsek, Koramil, UPTD Pertanian, UPTD Kesehatan dari si gesit dan beberpa realawan lainnya, bersama-sama melakukan penyemprotan di setiap titik, khususnya tempat berkumpul masa, anatara lain, kantor kecamatan, mesjid agung Sukara, kantor kapolsek, koramil, kantor KUA, UPTD Pendidikan, Elsinta, Puskesmas Sukaraja, Pasar Sukaraja. ,di utamakan pasilitas umum dulu,
Menurut Camat Sukaraja, Agus, untuk sementara lokasi penyemprotan lebih diutamakan di kantor-kantor pusat pelayanan masyarakat dan fasilitas umum lainnya.
“Saya menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak usah panik berlebihan tapi tetap harus waspada, dan yang paling penting selalu menjaga kesehatan dan kebersihan seperti cuci tangan dan mandi, “kata Agus.
Agus juga menekankan kepada warga yang baru pulang dari luar wilayah Tasik agar segera melapor ke Ketua RT/RW setempat untuk diteruskan ke petugas di kecamatan dan kabupaten.
“Saya minta warga yang baru datang tersebut melakukan isolasi diri dengan diam di rumah selama 14 hari sejak kedatangan, dan apabila dirasakan ada gejala batuk, demam atau suhu badan tinggi segera lapor ke petugas di puskesma, “tegasnya. (ENDAH)
TEKAN PENYEBARAN COVID-19, PEMKAB PANGANDARAN PERKETAT ARUS MASUK DAN KELUAR KENDARAAN
Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, saat diwawancarai sejumlah awak media, di ruang kerjanya.(30/3)
“Jadi mulai saat ini kami perketat arus kendaraan yang akan masuk ke Pangandaran, “ungkap Jeje.
Kata Jeje, Pemkab Pangandaran nantinya akan menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan di beberapa titik yang menjadi wilayah perbatasan dengan wilayah lain, selama 24 jam. Sehingga jika ada baik kendaraan umum atau pun kendaraan pribadi, seluruh penumpangnya akan dikenai status Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Untuk kepentingan seluruh masyarakat, menurutnya, ia akan tegas melakukan pencegahan eksodus yang datang dari beberapa wilayah.
 |
| Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pantau langsung arus kendaraan umum |
Jeje juga menyayangkan, ada beberapa warga yang tidak kooperatif saat didatangi petugas untuk melakukan tindakan screening, padahal ini untuk kebaikan bersama.
“Malah ada yang menodongkan pisau ke petugas kesehatan saat akan melakukan tes di rumahnya, ini benar-benar sangat disayangkan. “ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Pangandaran, Drs. Trisno, usai mengikuti rapat di aula setda, kepada PNews, membenarkan, mulai besok hari ((31/3), beberapa petugas Dishub akan ditempatkan di beberapa lokasi batas wilaya. Diantanya di Desa Kertamukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak, Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang, Jembatan Citanduy batas wilayah Jawa Tengah di Kecamatan Kalipucang dan Desa Bunisari Kecamatan Langkaplancar. Nantinya beberapa petugas dishub akan staby di lokasi selama 24 jam secara bergiliran.
“Saya menghimbau, jika tidak ada urusan yang benar-benar sangat penting, diharapkan masyarakat untuk saat ini tidak melakukan perjalanan ke luar Pangandaran.”ucapnya. (PNews)
CEGAH PENYEBARAN COVID-19 PEMKAB PANGANDARAN PERKETAT JALUR KENDARAAN UMUM
Menurut petugas terminal tipe B ini, Dadan Hamdani, kondisi ini terjadi setelah ada aksi warga yang meminta pihak perusahaan angkutan umum, baik Angkutan Kota Dalam Kota (AKDP) atau pun Angkutan Kota Antar Provnsi (AKAP) untuk menghentikan sementara operasiannya. Aksi warga ini merupakan kekhawatiran warga terhadap penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Pangandaran yang disinyalir dari penumpang angkuatan umum.
“Sejak hari kemarin nyaris tidak angkutan yang beroprerasi, begitu juga penumpangnya tidak ada,”terang Dadan.(29/3)
Dikatakan Dadan, para pemilik perusahaan angkutan ini cukup kooperatif merespon keinginan masyarakat, hingga untuk sementara menghentikan usaha angkutannya.
Dadan juga menghimbau kepada warga yang akan bepergian untuk sementara membatalkan dulu, karena sesuai aturan pemerintah agar diam di rumah.
Sementara di tempat terpisah, Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Wahyu mengatakan, saat ini pihaknya bersama Dinas Kesehatan masih melakukan penjagaan di jalan pada daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran, seperti di Kecamatan Padaheran, Kalipucang dan Kecamatan Cimerak.
“Dan jika ada kendaraan yang masuk ke wilayah Pangandaran, kami melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada kendaraan dan melakukan screening para penumpangnya, “jelas Wahyu. (PNews)
HASIL RAPID TEST DUA WARGA PADAHERANG PEKERJA DARI BATAM, NEGATIF COVID-19
Salah satu perawat UPTD Puskesmas Padaherang, Yana, membenarkan, warga tersebut benar memeriksakan diri sebelum pulang ke rumah keluarganya di Dusun Patinggen Desa Karangpawitan.
“Menurut warga tersebut, sebelumpulang ia pernah berkomunikasi dan berinteraksi dengan salah seorang penderita Covid-19 di Batam, “terang Yana.
Hingga saat dilakukan pemeriksaan, Yana belum tahu alamat persis, RT dan RW berapa, karena sekarang masih tahap pemeriksaan dan discreening, bahkan, menurut Yana, ia juga sudah koordinasi dengan pihak Labkesda Pangandaran.
Sementara Kepala Puskesmas Padaherang,Suryati , saat dihubungi via Whats Apps, menyampaikan, situasi hari ini cukup membuat dirinya was - was dan khawatir, pasalnya di Puskemas Padaherang saat ini belum tersedia Alat Pelindung Diri (APD), hingga Suryati pun berinisiatif dengan menggunakan APD yang tidak memenuhi standar seperti yang di rekomendasikan pihak medis.
“Kami menggunakan jas hujan plastik, sepatu boot dan helm proyek, “kata Suryati.
APD ini sangat penting karena dalam pemeriksaan apabila terjadi hal - hal yang tidak diinginkan seperti saat pemeriksaan, bisa berdampak buruk bagi para tenaga medis di puskesmas, walau bagaimana pun pihaknya juga ingin standarisasi APD yang diterapkan kepada para petugas di lapangan, sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan. Namun walau keadaan demikian, kata Suryati, ia tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat secara maksimal.
“Tapi yang lebih penting, ternyata hasil rapid test kedua warga tersebut negatif covid-19, tapi meski pun begitu pihaknya terus akan melakukan pemantauan selama 7 sampai 10 hari ke depan dan keduanya masuk kategori ODP, “tegasnya. (Tn)
DISHUB KOTA TASIK TUTUP PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERIZINAN ANGKUTAN
Menurut Aay, kebijakan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Walikota Tasikmalaya Nomor: 400/SE.921-DINKES/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Inspeksi Covid-19.
“Dan juga diesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini yang memerlukan pembatasan interaksi dalam upaya mencegah penyebaran virus covid-19, “ungkapnya.(28/3)
Dikatakan Aay, sebagai informasi, diketahui wabah penyebaran virus corona atau covid-19 Pemerintah Kota tasikmalaya telah merubah status dari KLB (Kejadian Luar Biasa) menjadi Tanggap Darurat Non Bencana, ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penderita. (ANWARWALUYO)
.jpg "Ini Sepenggal Pengalaman “Si Raja Tanjakan” Tonton Susanto Yang Kini Mengabdi Jadi ASN Di Kab. Pangandaran")
