BUPATI PANGANDARAN INTRUKSIKAN KEPALA DESA LAKUKAN PENDATAAN PADA WARGA PENDATANG

PANGANDARAN NEWS-Kekhawatiran Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, cukup beralasan apabila semakin membludaknya warga yang datang dari berbagai wilayah, terlebih dari kota yang terpapar virus corona, tanpa dilakukan filterisasi akan berakibat sulit terkontrol warga berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), karena selama ini data ODP hanya berasal dari pendatang yang melapor saja.

Padahal, kata Jeje, Pemkab Pangandaran sudah melakukan berbagai upaya termasuk pengetatan akses masuk ke wilayah Pangandaran di 5 titik daerah perbatasan.

“Ini perlu pemahaman bersama karena penanganan covid-19 ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dengan mengikuti anjuran pemerintah, “tegas Jeje, usai menerima beberapa kepala desa di kediamannya beberapa waktu lalu.

Jeje mengatakan, ia sudah memanggil seluruh kepala desa secara bergantian untuk memerintahkan agar pemerintahan desa juga bisa aktif setiap hari melakukan pendataan apabila di desanya ada warga pendatang, karena selama ini ada indikasi banyak warga pendatang yang sungkan untuk melaporkan kedatangannya ke puskesmas serta melakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari sejak kedatangannya.

Nantinya para pemudik ini harus mengisi  formulir serta pernyataan kesanggupan untuk melakukan isolasi mandiri, dan kalau ada warga yang tidak disiplin, ini akan dijadikan dasar untuk dilakukan langkah-langkah sesuai undang-undang.

Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dangan masyarakat, sehingga, menurut Jeje, ini akan sangat epektif bila desa ikut berperan aktif mendata warganya yang baru datang dari luar wilayah. Perangkat desa seperti RT dan RW dibantu petugas dari babinsa, babinkmtibmas serta petugas kesehatan dari puskesmas mungkin bisa jadi garda terdepan untuk mendata pendatang ini.

“Dan pelaporannya jika memang lokasinya jauh bisa melalui sms atau pesan whats app, “imbuhnya.

Jeje menambahkan, ia sudah meminta ke gugus tugas Covid-19 agar ada upaya pendataan di seluruh desa, sehingga bisa diperoleh data riil di lapangan yang akurat.

Jeje juga menyampaikan, ia dengan jajaran pemerintahan sedang mempersiapkan langkah-langkah terkait jaringan pengaman sosial, terutama program yang mempunyai efek terhadap kebutuhan pokok dengan menggerakan ekonomi masyarakat, walau saat ini pemkab juga harus bekonsentrasi pada rencana peresmian RSUD Pangandaran yang akan dilakasanakan tanggal 4 April 2020.

Awalnya, kata Jeje, ada sedikit masalah soal kerjama BPJS tetapi sudah ada jalan keluar, sehingga diharapkan RSUD Pandega akan segera bisa melayani,khsusunya masyarakat Pangandaran.

“Dan untuk antisipasi, kami juga sedang menyiapkan ruang observasi jika ada warga yang positif corona atau PDP. “terangnya. (PNews)