PANWASCAM MANGUNJAYA LAKUKAN KORDINASI DENGAN FORUM KECAMATAN

PANGANDARANNEWS-Pasca dilantik beberapa waktu lalu , Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mangunjaya beberapa hari lalu melakukan koordinasi dengan forum kecamatan (Tripika) untuk persiapan Pilkada Kabupaten Pangandaran 2020 mendatang.

Ketua Komisioner Panwascam angunjaya, Toni Taufiq yang didampingi dua anggotanya, Tatang Hermawan dan Aan Jojar Ma, pun langsung datang ke Kantor Kecamatan Mangunjaya.

Dalam pertemuan dengan Camat Mangunjaya, Oos Koswara, S.IP, selain memperkenalkan anggota Panwascam, Toni juga membahas koordinasi antara panwascam dan kecamatan untuk persiapan menghadapi Pilkada serta membahas tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang sudah dinatur dalam Undang-undang nomer 10 tahun 2016 dan Surat Edaran (SE) Mendagri., berpesan

“Selain membahas itu semua, kami juga berpesan kepada seluruh ASN, khususnya yang ada di lingkup tugas Panwascam Mangunjaya untuk tetap bisa menjaga netralitasnya, “tutur Toni.(25/12-19)

Hal senada dikatakan Camat Mangunjaya, Oos Koswara, S.IP, pihaknya menyambut baik apa yang dilaksanakan Panwascam, sehingga ke depan kedua institusi ini bisa lebih menjalin koordinas dan saling bertukar informasi.

"Koordinasi ini menjadi penting untuk menjaga kondusifitas wilayah menjelang Pilkada yang sebentar lagi dimulai,"kata Oos. 

Oos juga mengatakan, pihaknya sangat terbuka serta siap membantu tugas-tugas yang ada di Panwascam bila diperlukan, salahsatunya dengan menempatkan  satu orang stafnya di sekretariat Panwascam.

“Mudah-mudahan ini bisa membantu tugas Panwascam, apalagi PNS yang saya tugaskan ini sebelumnya juga pernah bertugas di Panwascam, “kata Oos lagi.

Toni juga menambahkan, selain dengan kecamatan, selanjutnya Panwascam Mangunjaya pun melaksanakan hal yang sama ke Kantor Polsek dan Koramil Padaherang. (Tn)

POLSEK DAN KORAMIL SODONGHILIR GELAR GERAKAN PENANAMAN SERIBU POHON

TASIKNEWS-Untuk ikut berpartisipasi dalam program penghijauan sekaligus untuk melaksanakan program yang di canangkan Kapolri, beberapa hari lalu (9/1) Polsek Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, gelar penanaman seribu pohon di lahan belakang kantor polsek.

Perwakilan Kapolsek, IPDA Dadang Kadarusman dan Danramil Sodonghilir, Letnan Satu Infantri Mirhamdi Siregar pun langsung memimpin apel gabungan yang diikuti 21 anggota Polsek dan Koramil Sodonghilir, bertempat di halaman kantor polsek.

Di tempat terpisah, saat Pnews menghubungi Kanit Intel Polsek Sodonghilir, Bripka Davit Andriawan, Menjelaskan, ada beberapa jenis pohon yang akan ditanam, seperti  pohon Durian, Manggis, cengkeh dan pala  yang didatangkan dari UPTD Pertanian Sodonghilir.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khusunya warga Kecamatan Sodonghilir, “tutur Andriawan. (MAMAT R)

PASCA BENCANA LONGSOR, WARGA SODONGHILIR DIBANTU PETUGAS BERSIHKAN MATERIAL LONGSORAN

TASIKNEWS-Pasca bencana longsor yang terjadi di sejumlah lokasi di Desa Sukabakti Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Kepala bersama perangkat Desa Sukabakti, BPBD kecamatan dan kabupaten, relawan serta masyarakat yang dibantu anggota Polsek dan Koramil Sodonghilir, sibuk melaksanakan kegiatan untuk membersihkan sejumlah material longsoran, baik yang menimpa beberapa rumah warga atau yang menutupi badan jalan.

Sebelum kegiatan bersih-bersih dilaksanakan, Kapolsek Sodonghilir, AKP Mochmad Sapar pun nampak memimpin langsung apel gabungan di halaman kantor polsek , sekaligus untuk mengecek alat kelengkapan yang akan digunakan. (11/1)

Dalam sambutannya, Kapolsek Sodonghili, AKP Mochmad Sapar, menghimbau agar semua elemen bisa ikut melaksnakan kegiatan ini dengan ikhlas dan sungguh sungguh serta jangan lupa selalu memperhatikan keselamatan.

“Walau dengan alat seadanya tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bisa merawat tempat tinggal kita, “ungkapnya.

Berkat kesigapan seluruh elemen, material longsor sudah selesai di bersihkan dan jalan menuju ke Desa Sukabakti pun kini sudah bisa dilewati seperti biasanya, serta telah di pasang papan peringatan agar berhati-hati karena kondisi jalan masih licin. (MAMAT R)

AKIBAT DIGUYUR HUJAN, TERJADI LONGSOR DI KECAMATAN SODONGHILIR

TASIKNEWS-Akibat hujan lebat yang turun beberapa jam pada hari kamis (09/1), telah mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik di wilayah Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Bencana longsor tersebut terjadi, antara lain di Desa Sukabakti, di sawah milik warga Dusun Cigugur, hingga sebagian tanah longsorannya menutup akses jalan utama menuju ke Desa Sukabakti serta
longsor di Kp.Nangewer lonsor juga menimpa rumah bagian belakang milik Hari Haryadi (38) yang mengakibatkan kerusakan pada atap dapur.

Di Desa Cukanjayaguna, kejadian longsor terjadi di Dusun Binong menimpa rumah milik Dede Badri (35) di  Rt 031 Rw 014,  hingga mengakibatkan kerusakan pada bagian atap dan tembok belakang.

Bencaa longsor juga terjadi di Desa Cikalong, menimpa rumah Ade supyana (35) mengaikbatkan  kerusakan pada atap dan dinding pada bagian belakang rumah.

Tanah longsor juga menimpa rumah berukuran 5 x 7 meter milik Ihah (40) di Dusus milik Ihah(40)  dan rumah keluarga Jaliah, di Dusun Taringgul Rt 001 Rw 015 Desa Sepatnunggal.

Sementara di Desa Sodonghilir longsor terjadi hingga menutup jalan di Dusun Manjata Desa Sodonghilir.

Menurut Kapolsek Sodonghilir, Akp Mochamad Sapar, saat ditemui di lokasi bencana, walau tidak ada korban jiwa tapi kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta.

Dikatakan Sapar, pihaknya bersama koramil, perangkat desa dan masyarakat, melakukan langkah-langkah atisipatit, seperti membersihkan material longsoran di rumah-rumah warga yang tertimpa bencana serta infratruktur jalan.

Sapar juga menghimbau kepada seluruh warga agar tetap waspada, terutama yang lokasi rumahnya dekat dengan titik longsoran.

“Sebaiknya untuk sementara agar mengungsi dulu ke rumah saudara atay tempat yang lebih aman, “ujarnya.

Sapar menambahkan, longsor yang terjadi di beberapa titik lebih diakibatkan karena tanahyang longor tersebut mengalami keretakan sehingga pada saat musim penghujan air pun langsung meresap ke dalam rekahan tanah sehingga tanh pun menjadi labil.

Untuk mengatisipasi longsor susulan dari tebing persawahan milik warga , untuk sementar pemdes telah memberi tanda dilarang melintas di titik jalan yang mengalami longsor akses jalan menuju Desa Sukabakti, sambil terus membersihkan sisa-sisa longsoran dengan dibantu anggota polsek, koramil dan masyarakat. (MAMAT R)

GEMPA SKALA 4.8 SR TADI PAGI ROBOHKAN RUMAH SUPRIATI DI SODONGHILIR

TASIKNEWS-Dampak gempa bermagnitudo 4,8 yang terjdi sekitar 05.00 dini hari tadi (9/1) di wilayah Tasikmalaya telah mengakibatkan sebuah rumah milik Supriati (45) di Dusun Simpang Gunung Bubut RT 017 RW 009 Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir ambruk.

Menurut Kanit Intel Polsek Sodonghilir, Bripka Davit Andriawan, Desa Pakalongan, akibat kerusakan rumah tersebut diperkiraka korban mengalamikerugian pulahan juta.

“Namun beruntung tidak ada korban jiwa karena pada saat kejadian korban sedang berada di rumah sodaranya,“ungkapnya.(9/1)

Sementara Kepala Desa Pakalongan, Nunung, dengan sigap melakukan tanggap bencana dengan memberikan beberapa kebutuhan sembako.

“Kami bersama warga dengan dbantu anggota polsek dan koramil pun segera membersihkan puing-puing di lokasi rumah korban, “ucap kades.

Sementara menurut data yang dirilis BMKG, gempabumi tektonik magnitudo 4.8 yang mengguncang wilayah Tasikmalaya dan daerah sekitarnya ini pada hari kamis (9/1), tidak berpotensi tsunami.

Dari hasil analisis BMKG menunjukkan, gempabumi berkekuatan M4.8 berpusat pada koordinat 8.10 LS 107.95 BT, tepatnya pusat gempa berada di laut pada jarak 54 km barat daya Kabupaten Tasikmalaya dengan kedalaman 11 Kilometer.

Ditinjau dari lokasi pusat gempa (epicenter) dan kedalaman hiposenternya, merupakan gempabumi dangkal akibat aktivitas zona subduksi Iempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Iempeng Eurasia.

Dari laporan peta tingkat guncangan (Shakemap) serta laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan hingga ke wilayah Tasikmalaya dan Ciamis dengan Skala Intensitas III MMI, Garut dan Cianjur II-III MMI.  (RUSDIYANTO-MAMAT R).

UNTUK ANTISIPASI BANJIR, WARGA JANGRAGA RAMAI-RAMAI BERSIHKAN BENDUNGAN CIKASO

PANGANDARAN NEWS-Tingkat kesadaran masyarakat terkait lingkungan hidup ternyata masih rendah, karena hampir setiap hari sampah-sampah plastik dan sampah lainnya dibuang begitu saja tanpa memikirkn dampka yang akan ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut.

Bukan hanya lingkungan sekitar rumah, ternyata sampah pun bertumpuk di sungai sehingga mengakibatkan tersendatnya aliran air.

Seperti diungkapkan petugas Bendungan Cikaso di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Aceng Casminto, menurutnya, ia sangat kewalahan setiap hari membersihkan sampah yang datang dari hulu membuat arus air di bendungan menjadi tersendat.

“Beruntung pihak Desa Jangraga sigap menyikapi hal ini, dengan mengerahkan masyarakat untuk bersama-sama membersihkan sampah yang bertumpuk di bendungan, “ungkapnya.(9/1)

Aceng mengatakan, pihaknya sudah berusaha maksimal mengupayakan dan serta berkordinasi dengan masyarakat, namun masyarakat pun seharusnya lebih disiplin kemana harus membuang samaph.

“Mudah-mudahan pemda segera merealisasikan normalisasi sungai Cikaso dari bendungan dan ke arah hulu, “imbuhnya.

Hal ini dibenarkan Kepala Desa Jangraga, Agus, karena menunggu datangnya petugas kebersihan belum bisa dipastikan kapan datang, sehingga ia pun berinisiatif untuk gotong-royong bersama warga desa.

Menjaga bendungan bukan hanya pekerjaan petugas saja, tapi, kata Agus, merupakan tanggungjawab bersama untuk menjaga lingkungan agar bisa tetap terjaga.

“Kami pun dengan alat alakadarnya bersama-sama membersihkan sampah yang bertumpuk di sungai, pada awal musim hujan saja sudah seperti ini apalagi jika pada puncaknya, kami khawatir terjadi banjir, “kata Agus lagi. (Tn)

BUPATI LATIK 7 ORANG PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINKUP PEMKAB PANGANDARAN

PANGANDARAN NEWS-Bertempat di aula setda, Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata, sekitar jam 21.00  melantik 7 orang pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Pangandaran. (7/1)

Ketujuh pejabat tersebut, diantaranya, Rida Nirwana Kristiana, SOS, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (jabatan asal, Kepala Dinas  Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan), Untung Saeful Rokhman, SOS., M.S, menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (jabatan asal, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), Drs. Trisno, dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan (jabatan asal, Skretaris Dinas PU, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman), Tonton Guntari, S.H, menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (jabatan asal, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan), Drs. Heri Gustari, M.Si Dilantik menjadi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak, (jabatan asal, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak),  Drs. Dedih Rakhmat, M.Si, sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (jabatan asal, Kepala Bagian Umum setda) dan H. Wawan  Kustaman, S.Pd., MM menjadi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (jabatan asal, Kepala Bagian Humas setda).
Pada pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Pangandara, Drs H Kusdiana MM dan kepala OPD lingkup pemda, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, dalam sambutannya, mengatakan, ia tidak gegabah serta sangat  memperhatikan sekali dalam menentukan seseorang menduduki suatu jabatan.

“Sebelumnya kita teliti, kupas satu persatu, serta dipelajari dulu seluruh pejabat yang akan dilantik malam ini, "ungkapnya

Menurut bupati, pejabat yang dilantik malam ini merupakan hasil open bidding yang sudah dilaksanakan tim melalui beberapa tahapan, seperti assesment, membuat makalah, pemapararan,  wawancara, mempeetimbangkan rekam jejak, uji gagasan yang kesemuanya di nilai tim yang independen, sehingga diharapkan semua proses itu bisa menghasilkan pejabat-pejabat yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.

"Kami juga meminta insfektorat untuk melihat rekam jejak pegawai apakah ia pernah mempunyai masalah dengan langsung melihat pengalaman kerjanya di lapangan, "imbuhnya.

Dikatakan bupati, ada dua pertimbangan saat akan melakukan mutasi, rotasi dan promosi, pertama apakah rotasi mutasi itu menunjukan suatu proses yang objektif dan bisa dipertanggung jawabkan, apakah mampu menghasilkan pejabat yang mempunyai integritas baik dan yang ketiga, mampu memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat.

" Hal ini menjadi penting karena beberapa kewenangan yang dimiliki bupati dan wakil bupati diserahkan kepada kepala SKPD, “imbuhnya.

Bupati juga mengatakan, ia akan terus  memantau kinerja pejabat yang sekarang dilantik, apakah  betul betul mampu menjalankan tupoksinya.
“Saya tekankan, karena kita ini membangun Pangandaran ini bukan karena keinginan tapi kebutuhan. tegasnya. (PNews)

TERKAIT NETRALITAS ASN, BAWASLU PANGANDARAN PANGGIL CAMAT LAKANGKAPLANCAR

PANGANDARAN NEWS- Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, mengindikasi dalam acara pertemuan yang melibatkan kader Posyandu se-Kecamatan Langkaplancar yang dinisiasi Dinas Sosial Kabupaten Pangandan dan difasilitasi oleh Kecamatan Langkaplancar, Camat Langkaplancar, Deni Rahmadani, dinilai telah melakukan pelanggaran pemilu. Pasalnya, dalam acara terebut, Deni tidak bisa menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengatakan, pihaknya tidak khawatir karena warga Langkaplancar akan mendukung pencalonan Jihad jilid dua.

“Insya Allah 15 desa SUDAH kondusif untuk mendukung Jihad Jilid dua, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan untuk selanjutnya kami minta arahan untuk 2020 dari bapak karena masyarakat Langkaplancar telah merasakan dengan kepemimpinan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya,"ucap Deni dalam sambutanya.(7/1)

Seperti diketahui, JIHAD merupakan tagline dukungan untuk pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, dan calon merupakan petahana/incumbent yang akan mencalonkan kembali pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, langsung merenspon kejadian tersebut setelah melewati tahap pengkajian.

Menurut Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan, untuk langkah selanjutnya Bawaslu pun akan segera melakukan klarifikasi terhadap camat tersebut dengan melayangkan surat undangan serta melakukan pleno pimpinan yang akan dituangkan kedalam Berita Acara (BA) pleno untuk bahan rekomendasi ke KASN.

“Saat diklarifikasi, camat yang bersangkutan pun sigap dan kooperatif memenuhi undangan Bawaslu, “kata Iwan.

Kata Iwan, yang dilakukan Bawaslu ini meruakan tindak lanjut hasil penelusuran di lapangan Panwascam Langkaplancar, yang disingkronisasi dengan data  penyataan camat.

Sementara Ketua Kordiv HPP, Uri Juwaeni, hasil dari berita acara dan rapat pleno pimpinan Bawaslu, menyimpulkan, kejadian yang dilakukan Camat Langkaplancar ini bukan merupakan temuan, tapi Bawaslu tetap akan memberi  peringatan dini sebagai upaya pencegahan.

Menurut Uri, perbuatan yang dilakukan Camat Langkaplancar ini berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Tapi jika kejadian ini terjadi pada tahapan kampanye atau sudah terdapat pasangan calon, maka Bawaslu Pangandaran perlu mendorong intansi terkait untuk membuat surat edaran atau himbauan terkait Netralitas ASN, "kata Uri.

Masih kata Uri, perbuatan Camat Langkaplancar ini tidak memenuhi unsur pasal karena saat kejadian belum terdapat pasangan calon dan belum ada peserta pemilihan.

Hal senada dikatakan Kordiv PHL, Gaga Abdillah Sihab, apa yang dilakukan Bawaslu ini merupakan tindak lanjut dari temuan yang dilaporkan Panwascam, dan ini merupakan bentuk  tindakan  pencegahan dari Bawaslu saja. (PNews)

MENJADI SALAH SATU DARI 126 DESA JUARA DI JABAR, KARANGMEKAR DIGANJAR MASKARA

TASIKNEWS-Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal menjadi salah satu dari 6 desa di Kabupaten Tasikalaya yang menerima Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara), merupakan penghargaan yang diberikan Pemprov Jawa Barat, yang diterima langsung Kepala Desa Karangmekar, Titana Bahtiar, dari perwakilan Bupati Tasikmalaya, yang disaksikan Camat Karangnunggal, Asep M Dahliana STP MM, Kapolsek, Kompol H Asep Ishak S.Ip, Danramil, Mayor Inf Kurniadi dan stakeholder lainnya se-Kecamatan Karangnunggal, di Gedung Dakwah Islamiah.(31/12-19)

Kepada awak media, Kades Karangmekar, Titana Bahtiar, yang akrab dipanggil Asep Bahtiar, mengatakan, penghargaan ini merupakan penghargaan dari pemprov atas prestasi- prestasi yang sudah diraih Desa Karangmekar, diantaranya, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada didesanya berhasil menjadi juara se-Jawa Barat.

Dikatakan Asep, mobil Maskara ini mempunyai spesifikasinya yang sangat komplit, mulai dari sound system, Mesin Genset, Proyektor dan Alat Pemadam, sehingga sangat cocok untuk tugas pelayanan masyarakat.

Asep mengaku bangga atas prestasi yang diraihnya, dan mudah-mudahan dengan penghargaan Mobil Maskara ini Pemdes Karangmekar akan lebih maju dan  maksimal dalam pelayanannya pada masyarakat.

“Alhamdulillah saya bersukur karena Desa Karangmekar berhasil menjadi salah satu dari 126 desa di Jawa Barat yang berhasil meraih gelar juara, “jelasnya.

Sementara di tempat terpisah, Camat Karangnunggal, Asep M Dahliana, STP MM, memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih Desa Karangmekar. Diharapkan penghargaan ini  juga bisa menjadi motivasi bagi desa lainnya sehingga ikut mengharumkan nama Kecamatan Karangnunggal.

“Bukan hanya pada sektor pertanian saja,Desa Karangmekar  juga berhasil menjadi desa religius dengan kearifan lokalnya yang masih utuh dan tetap terjaga, “kata camat. (ANWARWALUYO-UDI R)

KENAIKAN TARIF PARKIR KOTA TASIK DIKELUHKAN WARGA DAN JURU PARKIR

TASIKNEWS-Kenaikan tarif parkir di Kota Tasikmalaya dikeluhkan masyarakat, pasalnya kenaikan tarif parkir kendaraan roda dua yang tadinya Rp 2 ribu sekarang menjadi Rp 3 ribu.

Menurut Winda, warga Kcamatan Purbaratu, kenaikan tarif parkir ini sangat memberatkan warga, karena seharusnya Pemkot Tasik meningkatkan fasilitas sarana dan layanan parkir.

"Saya kaget karena tiba-tiba petugas parkir memint bayaran Rp. 3000,"ujar winda  kepada PNews, di Jalan HZ. Mustofa.(5/1)

Hal senada juga dikatakan salah seorang petugas parkir di Jalan HZ. Mustofa, Ayi (bukan nama sebenarnya), dengan tarif baru ini beban setorannya pun tentu akan meningkat juga.

Menurutnya, yang sudah menjadi juru parkir selama 20 tahun ini, selama bekerja belum pernah mendapat  perhatian dari pemkot malah terkesan hanya dijadikan sapi perah saja. Dan dengan kenaikan tarif ini bukannya bisa menaikan kesejahteraannya, tapi malah sebaliknya karena setoran retribusi parkir yang ia dapat tentu akan mengalami kenaikan.

“Sebelum kenaikan saja sangat sulit untuk menutupi setoran, apalagi sekarang, “ungkapnya.

Seharusnya, kata Ayi, petugas dari Dinas Perhubungan melihatdulu  kondisi di lapangan serta melihat bagaimana petugas juru parkir yang harus berdiri di tengah panas terik matahari dan basah kuyup saat kehujanan, sedangkan sisa uang setoran yang bisa dibawa ke rumah untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari pun tidak cukup.

“Setiap bulannya saya harus setor ke dishub sekitar Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta, “jelasnya. (ANWARWALUYO)

DODI DJUBARDI:”JIKA SLB INGIN MENDAPATKAN PAHE HARUS DIBUAT PAYUNG HUKUMNYA DULU”

PANGANDARAN NEWS-Jika selama ini masyarakat mengenal dunia pendidikan lewat keberadaan Sekolah Dasar (SD), SMP/MTs dan SMA-SMK, mungkin tidak banyak masyarakat tahu tentang keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Pangandaran kondisinya seperti apa. Mungkin karena disamping kurang populer atau mungkin karena jumlah sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini jumlahnya sedikit.

Menurut salah seorang pengelola sebuah yayasan yang menaungi salah satu SLB, di Kabupaten Pagandaran ada 5 sekolah, dengan perincian,  SLB Negeri Widi Asih yang ada di Kecamatan Parigi, SLB Darma Putra di Kecamatan Kalipucang, SLB kelas jauh di Kecamatan Mangunjaya, SLB Muhamadiyah Kecamatan Pangandaran, SLB Kelas jauh Kecamatan Padaherang, SLB YPK Kecamatan Cijulang dan SLB Sa Asih di Kecamatan Cigugur, dengan jumlah seluruh siswanyamurid sekitar 400 siswa.

“Dalam pengelolaannya, untuk yayasan ada di Dinas Sosial dan untuk bidang pendidikannya ada di
Dinas Pendidikan. “terangnya, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, jika sekolah umum dari mulai SD, SMP, Mts hingga SLA yang nota bene sudah beralih kelola ke pemprov mendapat dana pendidikan lewat program Pangandaran Hebat (Pahe), sementara SLB tidak, padahl jelas-jelas seluruh siswa SLB ini warga Pangandaran.

“Tapi ada informasi katanya mulai tahun ini SLB juga akan mendapat Pahe, “ucapnya.

Sementara, saat dikonfirmasi,Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, H. Dodi Djubardi, S.Pd, mengatakan, jika ada informasi tahun ini SLB akan mendapat Pahe, itu tidak benar. Karena jika benar, mungkin sudah sejak awal masuk pada pengajuan anggaran Disdikpora pada APBD tahun 2020. Tapi Dodi mengakui jika beberapa waktu lalu ada intruksi bupati untuk segera mendata SLB yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Dan saat ini pun kami sedang melakukan pendataan sesuai apa yang diperintahkan bupati, “ungkap Dodi.(6/1)

Dodi mengatakan, jika SMA-SMK yang sekarang sudah alih kelola ke pemprov, tapi mendapatkan sekarang masih bisa mendapatkan Pahe, karena sekolah lanjutan tas tersebut awalnya ada di pemerintah kabupaten.

“Lain dengan SLB, dari dulu memang pengelolaanya ada d Dinas Pendidikan Pemprov, “terangnya.

Lagi pula, jika memang SLB akan mendapatkan dana pendidikan dari Pahe, maka ini harus dibuat dulu payung hukumnya.

“Mungkin nantinya bisa dilakukan seperti untuk SMA-SMK, kita hibahkan dulu ke pemprov, lalu melalui Dinas Pendidikan provinsi disalurkan langsung ke tiap-tiap SLB, tapi sekali lagi, itu harus dibuat dulu payung hukumnya, “kata Dodi lagi. (PNews)

DARI TARGET 27,5 MILYAR TAHUN 2019, PAD SEKTOR PARIWISATA PANGANDARAN HANYA CAPAI 67,17 %

PANGANDARAN NEWS-Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Pangandaran, yang juga Ketua Tim Khusus Retribusi Pariwisata, Dadan Sugitsa, ST, mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) dari penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran hingga 31 Desember 2019 terealisasi 67,17 %  dari total target pendapatan 2019 sebesar Rp 27,5 milyar.

“Tahun ini retribusi wisata hanya mencapai Rp 18,472 milyar, jadi masih ada kekurangan sekitar Rp 9 milyar dari target yang sudah ditentukan, “ungkapnya. (6/1)

Sementara untuk jumlah kunjungan wisatawan, kata Dadan, selama tahun 2019 mencapai 3.776.273 pengunjung, dengan perincian, jumlah 5.770 wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak dan wisatawan domestik sebanyak 3.769.503 pengunjung.

Dadan mengatakan, adanya penurunan pendapatan PAD pariwisata tahun 2019  ini, karena pada awal tahun hingga bulan mei lalu tidak banyak wisatawan yang datang yang diakibatan adanya isu tsunami pasca kejadian musibah tsunami yang disebabkan anak gunung Krakatau di selat sunda (Kabupaten Serang, Banten) pada bulan desember 2018 lalu, sehingga hampir selama lima bulan obyek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran pun sepi pengunjung.

Dadan juga mengatakan, sebagai perbandingan PAD yang dihasilkan tahun 2018 lalu, dari target setelah APBD perubahan, sebesar Rp 25 milyar, dan capaiannya sebesar Rp 19, 814 milyar (79,25 %) dengan jumlah wisatawan yang datang sebanyak 4.046.704 pengunjung.

“Tapi kami optimis, setelah penataan di pantai barat dan timur, wisatawan yang datang akan semakin meningkat dengan indikator jumlah pengunjung pada kahir tahun lalu menunjukan tren peningkatan yang cukup signifikan, “imbuhnya.

Dadan menambahkan, dari total pendapatan PAD sektor pariwisata tahun 2019 , sebesar Rp 18,472 milyar, diantaranya, dari Obyek Wisata (OW) Pangandaran Rp 13,326 milyar, OW Karapyak Rp 941,5 juta, OW Pantai Batukaras Rp  2.605 milyar, OW Pantai Batu Hiu Rp 902,5 juta, dan OW Green Canyon sebesar Rp 698 juta. (PNews)

SETELAH MENJADI MILIK PEMKAB PANGANDARAN, BPR BKPD SIAP TINGGAL LANDAS

PANGANDARAN NEWS-Sejak berpindahnya status kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke Pangandaran pada bulan juni 2019 lalu, BPR BKPD Pangandaran, terus berbenah diri.

Menurut Direktur Utama BPR BKPD Pangandaran, Aang Ismail, ia terus menggenjot semua kemampuan, seperti untuk memenuhi kewajiban menambah modal inti, yang saat pindah ke Pangandaran masih kurang dari ketentuan, menutupi kerugian usaha tahun lalu hingga bisa menghasilkan laba walau relatif masih kecil pada neraca akhir tahun 2019.

“Insaalloh, ke depan dengan dukungan penuh dari Pemkab Pangandaran sebagai pemilik, kami optomis BPR BKPD siap tinggal landas dan akan semakin berkembang, “ungkapnya.(3/1)

Dikatakan Aang, saat diserahkan dari Kabupaten Ciamis,  waktu itu BPR BKPD Pangandaran hanya mempunyai modal inti sekitar Rp 4,6 milyar, padahal kewajiban modal inti tersebut harus Rp 6 milyar, dan batas waktu harus menutupi kekurangan sebesar Rp 1,4 milyar itu hingga 31 desember 2019 lalu.

Tapi saat itu dengan berbagai upaya serta dorongan penuh kebijakan Pemkab Pangandaran, sebagai pemilik, akhirnya kekurangan modal itu bisa terpenuhi walau tanpa kucuran dana dari APBD.

“Padahal kalau tidak bisa terpenuhi, resikonya BPR BKPD Pangandaran akan kena sanksi dari OJK, “jelas Aang.

Aang yang ditemui di ruang kerjanya lebih jauh mengatakan, walau dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPR BKPD harus mempunyai modal disetor sebesar Rp 30 milyar, tapi sebenarnya khusus BPR yang ada di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Tasik, cukup Rp 8 milyar.

Aang mengatakan, jika tahun ini BPR BKPD Pangandaran hanya bisa menghasilkan laba relatif kecil, alasannya karena tahun ini masih fokus pada perbaikan internal, seperti melaksanakan kewajiban menutup kerugian tahun 2017 dan 2018, kurangnya mengeluarkan kredit baru, menutupi kekurangan modal inti serta berusaha menurunkan Non Performing Loan (NPL), sehingga bisa meningkatkan status bank menjadi sehat.

Aang juga mengatakan, dengan jumlah karyawan sebanyak 40 orang, pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang akan dipresentasikan ke OJK Tasik, disamping meningkatkan jumlah dana dari pihak ke tiga (tabungan), pada penyaluran kreditnya BPR BKPD Pangandaran akan membidik usaha kecil pada sektor usaha wisata, kuliner dan kredit produktif lainnya.

Dengan asumsi porto polio kredit sekitar Rp. 37 milyar, Aang optimis, pada rencana neraca akhir tahun 2020, BPR BKPD Pangandaran bisa memperoleh laba sekitar Rp. 1,2 milyar.

“Dan tentunya laba tersebut menjadi kontribusi PAD ke Pemkab Pangandaran, “pungkasnya. (PNews)

DPRD KOTA TASIK SOROTI KEBIJAKAN PEMKOT TERKAIT KENAIKAN TARIF PARKIR

TASIKNEWS-Kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Tasikmalaya yang terkesan terburu-buru mendapat sorotan dari DPRD, seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan tarif parkir, sekarang besaran retribusi parkir roda dua sebesar Rp3.000, untuk roda empat atau mobil kecil Rp4000, mobil box Rp5.000, dan mobil truck Rp6.000.

Menurut Wakil Ketua II DPRD Tasik, Muslim, tanpa sosialisasi terlebih dulu pada masyarakat dan  uji petik di lapangan, pemkot langsung saja mengeksekusi regulasi tersebut, padahal kebijakan ini menjadi polemik pasalnya kenaikan tarif parkir kendaraan roda dua naik menjadi 2 kali lipat.

“Seharusnya dilakukan percobaan dulu, apakah ada masukan dan keluhan dari masyarakat, setelah tidak ada masaah di lapangan baru dinaikan, “kata Muslim, saat dihubungi melalui telepon pribadinya.(4/1)

Dikatakan Muslim, pemkot juga seharusnya melengkapi fasilitas keamanan dan kenyamanan dulu,  jangan sampai menaikan tarif ini tidak dibarengi dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

“Dan apakah Pemkot menjamin dan bertanggungjawab jika ada kehilangan kendaraan atau barang lainnya ketika di lokasi parkir? “tanya Muslim.

Menurutnya, Pemkot harus mengkaji lagi perbaikan PAD, jangan hanya parkir saja, apalagi  infrastruktur parkirnya sendiri tidak dibenahi serta kesejahteraan tukang parkir pun kurang  diperhatikan.

Seharusnya, lanjut Muslim, Pemkot jangan mengandalkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari parkir saja, gali juga potensi-potensi  lainnya, seperti pajak hotel dan restoran serta pajak reklame yang sekarang semakin menjamur di Kota Tasikmalaya, ada sekitar 32 hotel namun PADnya dinilai masih belum sesuai target, dan padahal hotel-hotel tersebut ada yang ber bintang 4 dan bintang 3.

Tidak hanya Muslim, anggota Komisi II DPRD Kota Tasik, Murjani, juga mengaku target jika PAD dari parkir tahun 2020 harus naik dari angka Rp 2,1 miliar. Target PAD memang harus naik, tapi jangan  membebani masyarakat. Karena di Jawa Barat, Kota Tasik rangking kedua jumlah warga miskinnya, sekitar 76,8 ribu jiwa, sehingga dengan kebijakan ini dinilai Pemkot tidak kreatif menggali PAD.

Kota Tasik ini, kata Murjani, berdasarkan data yang di dapatkan dari BPS di 2019 saja jumlah pemilik roda empat sebanyak 38.390 ribu dan roda dua 248.514 ribu, jadi jika 1 kali parkir dalam 1 bulan maka akan diperoleh pendapatn kotor  sebanyak Rp 5.396 miliar.

“Ini simulasi kami dengan tarif lama sebelum naik yaitu roda empat Rp 2.000 dan roda dua Rp 1.500,  ini hitungan kita jika 1 kali parkir dalam 1 bulan dikali jumlah kendaraan sesuai data BPS, jumlah kendaraan yang BPKB-nya Kota Tasik,”jelas Murjani, saat ditemui usai mengikuti sidang komisi II membahas kenaikan trif parkir.

Artinya, lanjut Murjani, dengan simulasi itu angka target PAD dinaikan jadi Rp 3 miliaran juga masih bisa tercapai, padahal itu menggunakan tarif lama. Dan artinyalagi, sebenarnya pemkot tak perlu menaikan tarif tapi tinggal mengoptimalkan penggalian PAD-nya.

Sementara, menurut salah seorang juru parkir di Jalan HZ. Pasar Wetan, Ucu, ia kurang setuju dengan kenaikan tarif parkir tahun ini, karena tentunya ini akan menjadi beban sebagai ujung tombak yang sangat paham dengan kondisi di lapangan.

“Kenaikan ini juga tidak dibarengi dengan fasilitas parkir untuk kenyamanan pengguna parkir, “ungkapnya. (ANWARWALUYO-JAJANG)