Memasuki usianya yang ke 7, Kabupaten Pangandaran terus berbenah dan menata diri untuk bisa sejajar dengan daerah lain di Proviinsi Jawa Barat. Geliat pembangunan baik di bidang infra struktur mau pun Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sebuah ekspektasi untuk bisa meningkatkan layanan publik yang sejalan dengan ruh pemekaran dan keinginan dari buah pemikiran seluruh stake holder.
Memasuki era bupati definitif, dibawah kepemimpinan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, yang dilantik tanggal 17 pebruari 2016 lalu, tentunya membawa harapan serta warna baru Kabupaten Pangandaran, paling tidak untuk 5 tahun masa kepemimpinannya.
Ada 4 skala perioritas kebijakan yang digulirkan Pemkab Pangandaran, diantaranya pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan penataan kawasan wisata.
Dan hasilnya, belum genap 3 tahun kepemimpinan Bupati H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati, H. Adang Hadari, tingkat kepuasan masyarakat pun meningkat. Perbaikan sarana umum tranportasi jalan pada tahun 2018 lalu sudah 80 persen lebih, tentunya masyarakat sebagai penerima asas manfaat pembangunan merasa gembira karena kini warga sudah bisa menikmati jalan-jalan bagus hingga ke pelosok, dan tentunya ini merupakan suntikkan suplymen, energi dan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan serta melahirkan ide desa untuk menjadi poros pembangunan di daerah. Dan tentu ini bukan hal yang bertentangan dengan kondisi riil yang dimiliki Kabupaten Pangandaran, karena dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dan tersebar di 93 desa, dimungkin untuk bisa lebih dikembangkan karena sekarang sudah ditunjang akses jalan yang menghubungkan antara desa ke desa lainnya, desa ke kecamatan dan dari desa ke perkotaan pun sekarang sudah tidak terkendala lagi.
Karena sejatinya pembangunan desa ternyata bisa menjadi implementasi dari pelaksanaan pembangunan daerah dan bukan sekedar mengembangkan atau mengadakan infrastruktur namun lebih dari itu, ia melingkupi untuk semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (desa) dan mikro (individu), sehingga makna penting pembangunan menjadi progress kemajuan/perbaikan pertumbuhan pun bukan sekedar wacana.
Di bidang pendidikan, Pemkab Pangandaran dengan APBD yang porporsional mampu merealisasikan wajib belajar (wajar) 12 tahun, sehingga masyarakat sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan putra-putrinya paling tidak hingga tingkat SLTA, malahan pemda juga membantu warganya untuk biaya pendidikan di Unpad setengah biaya kuliah per semesternya.
Memasukan nilai-nilai keagamaan ke sekolah pun menjadi agenda khusus pemda dengan program Ajengan Masuk Sekolah (AMS), pesantren ramadhan dan lainnya, sehingg sejak usia dini para siswa sudah dibekali nilai-nilai etika, religius dan pendidikan yang berkarakter.
Pada sektor kesehatan, untuk memberikan pelayanan masyarakat yang sakit dibangun beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) megah setara hotel berbintang, sehingga kenyamanan layanan pun lebih optimal. Bukan hanya itu, dalam pembiayaan pun Pemda Pangandaran mengratiskan biaya kesehatan termasuk penggunaan mobil ambulan.
Selain puskesmas, pemda juga membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan menelan anggaran ratusan milyar, dan tahun depan masyarakat Pangandaran sudah tidak usah pergi ke luar daerah untuk rujukan kesehatan seperti yang selama ini dilakukan.
Di sisi penataan wisata, Kabupaten Pangandaran dengan luas wilayah 1.680 km2 dengan 91 km bentang pesisir pantai, ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri, karena dengan segala potensi alam ini Pangandaran menjadi terkenal hingga ke mancanegara.
Keindahan alam pantai, laut, sungai, hutan dan sumber alam lainnya merupakan potensi wisata yang tidak setiap daerah miliki sehingga menjadikan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang terintegrasi dan berbasis sumber daya lokal yang dapat dilakukan penataan kawasan wisata dengan karakteristik agrowisata, wisata pantai, alam, pusat penelitian dan pengembangan, konservasi sumber daya hayati dan wisata buatan secara berbarengan.
Pada tahun ini, penataan kawasan pantai barat dan timur Pangandaran pun mulai dikerjakan, diharapkan dengan dikembangkannya kawasan tersebut bisa terintegrasi dan berbasis produk lokal, sehingga nantinya bukan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut naik, tapi pembangunan dan pengembangan ekonomi pada sektor riil juga akan berdampak positif.
Penataan kawasan wisata ini pun mendapat dukungan dari Pemprov Jabar dengan menggelontorkan anggarannya sekitar Rp 40 miyar, yang khusus diperuntukan pada sektor penataan obyek wisata. Sehingga sinergitas antara pemkab Pangandaran dan pemprov jabar pun menjadi sebuah energi serta akselerasi untuk merealisasikan visi-misi Kabupaten Pangandaran menjadi wsiata berkelas dunia dan target 5 juta kunjungan wisatawan setiap tahun pun sudah di depan mata.
Pada sebuah kesempatan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, jika saja dalam setiap tahunnya ada 5 juta pengunjung ke Pangandaran, secara ekonomi masyarakat akan sangat merasa diuntungkan dan tentunya akan lebih sejahtera, karena jika saja estimasinya wisatawan yang datang lalu “menjatuhkan” uangnya Rp. 250 ribu per pengunjung, artinya ada sekitar Rp. 1,5 trilyun dalam setahun uang yang diterima dan beredar di masyakat Pangandaran.
“Itulah dahsyatnya efek pariwisata pada laju perekonomian masyarakat, “ujar bupati saat itu.
Padahal pemerintah sendiri hingga saat ini belum mempunyai sistem bagaimana cara memindahkan peredaran uang dari daerah satu ke daerah lainnya, tapi dengan pariwasata ternyata mampu melakukan itu bahkan uang dari mancanegara, dan itu nyaris tanpa campur tangan atau regulasi pemerintah. Pemerintah hanya hadir untuk memberikan fasilitas dan sarana penunjang agar wisatawan bisa nyaman, aman dan seterusnya, seperti slogan pada sapta pesona.
Ada satu persoalan hingga saat ini masih belum tertangani, di Pangandaran sejumlah masalah lingkungan hidup masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian, dan persoalan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa datang. Dari mulai pencemaran limbah basah yang dihasilkan hotel dan restoran hingga pencemeran lingkungan dan sungai yang dihasilkan industri dan perusahaan yang hingga saat ini belum tertangani secara serius.
Kerusakan lingkungan yang dilatarbelakangi motif ekonomi sekelompok orang tak bertanggungjawab, akan berdampak luar biasa. Karena yang dirugikan bukan hanya penduduk yang ada di sekitar lokasi pabrik tetapi hingga ke anak- cucu kelak.
Beberapa kasus terjadi, seperti aliran sungai mengalami kondisi yang kritis, dan itu penyebabnya beragam, diantaranya karena limbah industri yang mengandung berbagai macam zat kimia atau akibat limbah domestik yang dihasilkan rumahtangga yang secara sengaja dibuang ke sungai.
Di satu sisi pemda well come pada siapa pun insvestor yang datang untuk menanamkan usahanya, tapi di sisi lain kerap terjadi dampak negatif pada lingkungan tempat usahanya.
Disadari sepenuhnya permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problema yang paling sering mengemuka, tapi hingga saat ini belum ditemukan solusi untuk mengatasinya sehingga kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan pun terus terjadi. Padahal rusaknya lingkungan alam pada suatu masa belum tentu dapat dikembalikan seperti habitat semula meski sudah puluhan generasi berikut memperbaikinya.
Untuk mengatasi permasalahan ini tentu saja dibutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku usaha. Dan maknanya mengatasi masalah lingkungan perlu kebijakan yang lebih konkret, bukan sebatas gerakan moral berupa ajakan atau himbauan.
Masyarakat harus terlibat aktif menjaga lingkungan sekitar, dan tentunya itu harus berbanding lurus dengan regulasi yang digulirkan pemerintah. Selamat hari jadi Kabupaten Pangandaran milangkala ka 7 (PNews)
.jpg "Ini Sepenggal Pengalaman “Si Raja Tanjakan” Tonton Susanto Yang Kini Mengabdi Jadi ASN Di Kab. Pangandaran")
