WABUP PANGANDARAN AJAK PENGUSAHA DAN PERBANKAN IKUT MEMBANGUN DAERAH MELALUI CSR

PANGANDARAN-Peranan dunia usaha menjadi  penting untuk percepatan pembangunan melalui sinergitas  praktek bisnis yang bertanggungjawab dalam aspek sosial dan lingkungan yang dikenal dengan konsep tripple bottom line people profit and planet (3P). Artinya, keberlanjutan usaha bukan hanya berorientasi untuk keuntungan finansial saja, namun perlu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah, masarakat dan lingkungannya. Dan muara dari pola kemitraan ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR).

Demikian dikatakan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, pada acara rapat koordinasi peningkatan kemitraan strategis program TJSLP/CSR Kabupaten Pangandaran tahun 2018 yang digelar di hotel Horison Palma Pangandaran. (7/12)

“Ke depan CSR harus mampu menjawab tantangan jaman sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dalam keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. “kata wabup.

Pada rapat yang dihadiri Wabup H. Adang Hadari beserta para pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Pangandaran, Ketua forum CSR, Tedy Sonjaya serta pimpinan dari  bank Jabar, bank BNI, bank BRI, BPR BKPD, Bank Syariah, bank BT, dan bank lainnya yang wilayah oprasionalnya di wilayah kabupaten Pangandaran, wabup juga mengatakan, pertemuan ini sebagai ikhtiar bersama dalam keberhasilan pembangunan sekaligus kemajuan bersama serta membangun terciptanya harmonisasi seluruh elemen masyarakat dengan pemerintahan daerah, dunia usaha dan para pengusaha swasta lainnya.

Sementara Ketua Forum CSR Pangandaran, Tedi Sonjaya, mengatakan, CSR yang ia pimpin ini baru berjalan empat bulan dan sipatnya melanjutkan pengurus yang lama.

Dikatakan tedi,  pengurus yang lama mungkin belum  begitu efektip, oleh karena itu, ia mengatakan, akan mencoba membuat progress.

“Mudah-mudahan bisa lebih baik dari ysng sebelumnya.”ungkap Tedi.

Jika sebelumnya dianggarkan CSR yang mengelola dari sumbangan kepedulian pengusaha, maka, kata Tedi, bedanya sekarang tidak seperti itu lagi, karena sekarang forum hanya menjadi fasilitator saja. Artinya, yang melakukan itu pihak ke tiga yang selama ini dituntut oleh pihak pemberi manfaat.

Jadi, masih jelas Tedi,  forum CSR hanya menyampaikan bahwa pemerintah daerah punya kebutuhan, misalnya butuh taman untuk dibangun, lalu hal itu disampaikan di media dan dikomunikasikan pada forum.

“Ayo siapa pun bagi pengusaha yang mau berkontribusi bisa berkomunikasi dengan forum, bapa-bapa cari pemborongnya, pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatannya, jadi forum CSR bersih dari penggunaan anggaran. “jelas Tedi.

Tedi menambahkan, sekarang pun ada beberapa kegiatan pembangunan yang bersumber dari CSR missal, seperti pembangunan toll gate pariwisata yang ke pantai timur dari bank BJB, ada juga dari bank BNI dan ada juga dari pengusaha swasta kecil ikut mengeluarkan CSR.

“Untuk ke depan saya akan bersinergi dengan pemda agar para pengusaha jasa kontruksi yang dapat pekerjaan di wilayah Kabupaten  Pangandaran mau mengeluarkan  beberapa persen menyisihkan keuntungannya untuk ikut membangun pasilitas kebutuhan masyarakat.

Dan dalam pelaksanaanya nanti, imbuh Tedi, pihaknya minta data dari hasil musrembang desa dan kabupaten lalu diseleksi dan masuk skala prioritas. Setelah itu dibuat perencanaan dan sesuaikan dengan anggaran yang ada,

“Kemudian kita tawarkan kepada pengusaha, silahkan siapa pelaksana pembangunannya, itu mekanisme yang akan kita buat. “pungkas Tedy. (ANTON AS)

MENJELANG NATAL DAN TAHUN BARU SEJUMLAH TOKOH AGAMA PANGANDARAN AMBIL SIKAP

PANGANDARAN-Menjelang pergantian tahun baru 2019, beberapa perwakilan para tokoh agama dari beberapa desa di Kecamatan Pangandaran mengadakan musyawarah yang bertempat di mesjid Pasar Wisata Pananjung Pangandaran. (7/12)

Acara yang diprakarsai Forum Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Pangandaran  ini diawali dari beredarnya informasi di obyek wisata pantai pangandaran akan dijadikan perkumpulan LGBT pada perhelatan tahun baru kali ini.

Sebelumnya beberapa tokoh ulama dalam rapat pengurus MUI Kabupaten Pangandaran pernah  disinggung perlunya kewaspadaan dan tindakan preventif yang tepat untuk mengatasi acara tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Ketua FKUB, Ajengan Oloh Syaifulloh, mengatakan, pihaknya tidak menghendaki jika memang isyu acara LGBT atau apapun bentuknya digelar di wilayah Pangandaran.

"Kita sepakati acara kumpulan LGBT di Pangandaran ini tidak akan disetujui para alim ulama khusunya para tokoh agama Kecamatan Pangandaran," katanya di depan musyawirin.

Ia berharap ada kesepakatan bersama dikalangan para alim ulama, warga dan pemerintah daerah untuk menolak acara tersebut.

hal senada dikatakan Sekum MUI Kecamatan Pangandaran, Nana Nashirin, persoalan di wilayah kecamatan Pangandaran inj tidak hanya LGBT saja tetapi urusan perayaan natal yang melanggar aturan hukum pun harus diantisipasi.

"Saya mendorong dan bersama-sama untuk menolak ritual natalan yang melanggar aturan, karena tidak boleh mengadakan acara terserbut di hotel, " tegasnya.

Nana juga mengharapkan semua pihak ikuti aturan hukum yang berlaku serta tidak membuat hal-hal yang membuat masyarakat resah dan terganggu khusunya umat islam. (HARIS F)

ASAL-USUL NAMA DESA PARUNG DI KECAMATAN CIBALONG

TASIK NEWS-Desa Parung adalah sebuah desa di Kecamatan Cibalong yang terletak di kaki perbukitan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan hamparan sawah yang dibatasi sungai Ciwulan dengan.

Menurut sumber cerita dari mulut ke mulut, konon Desa Parung  berdiri sekitar tahun 1672 masehi dengan nama Umbul Parung dan dahulunya bukan merupakan suatu daerah pemerintahan.

Nama Umbul Parung, menurut beberapa tokoh masyarakat, diambil berdasarkan babad cerita bahwa Umbul adalah sebutan atau istilah pada sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dengan maksud utamanya pada waktu itu untuk membuka lahan pertanian.

“Karena semakin lama semakin banyak yang mengikuti jadilah suatu kumpulan perkampungan. “kisahnya.

Sedangkan nama Parung sendiri, katanya, diambil dari nama pembuka wilayah Parung yang konon menurut cerita adalah seorang tokoh yang sakti mandraguna serta teguh pendiriannya dalam membela hak dan sanggup mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam membela kebenaran sehingga karena keharumannya nama Parung pun melekat hingga kini menjadi nama desa. (ANWAR W)

JALAN SANTAI WARNAI HUT PGRI DAN HARI GURU KECAMATAN CIMERAK

CIMERAK-Dalam rangka memperingati hari PGRI yang ke 73 dan Hari Guru Nasional di lingkup UPT Pendidikan Cimerak Kabupaten Pangandaran setiap tahunnya berlangsung meriah. Seperti tahun ini, berbagai kegiatan yang dilakukan para Guru dan siswa yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 nopember di lapang MRTsN Cimerak pun meriah.

Kegiatan siswa, seperti pertandingan Bulu Tangkis, Catur, Voly Ball dan kegiatan lainnya juga kegiatan yang diikuti para guru, antara lain, Bulu Tangkis dan Voly Ball , dan semuanya dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pembelajaran karena para siswa belajar dulu dan siangnya kegiatan pertandingan.

Kegiatan padahari terakhir pun tidak kalah serunya, karena seluruh kegiatan seperti upacara dan jalan santai sejauh 7 kilo meter dikuti seluruh warga PGRI baik PNS atau pun non PNS.

Kepala UPT pendidikan Kecamatan Cimerak, Hj. Onasih, S.Pd, MM, dalam sambutannya menyampaikan, semua anggota PGRI harus tetap bisa menjalankan disiplin dalam melaksanakan tuganya.

“Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat kita harus tetap memberi contoh yang baik untuk anak didik dan masyarakat. “tegas Onasih.(16/11)

Pada penutupan acara, pembagian beberapa doorfrize pun menjadi saat yang ditunggu-tunggu peserta jalan santai.

“Tapi bukan karena ada doorfrize saja, karena pada momen ini kami pun sangat bergembira bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh keluarga besar PGRI Cimerak. “ungkap salah seorang guru. (RASIMUN)

PEMANFAATAN POTENSI ALAM DESA MALATISUKA GUNUNGTANJUNG MASIH BELUM OPTIMAL

TASIK NEWS-Suguhan pemandangan yang menakjubkan saat berdiri diatas Gunung Puncak Panenjoan dengan semilir angin segar alami dan menyejukan, ditambah suara instrumen alam dari satwa dan gesekan daun-daun menghadirkan harmoni yang indah.

Hamparan panorama perkebunan Kapolaga yang diapit berjejernya gunung- gunung, seperi Gunung Tasik dan Raja menjadi sebuah pesona tak terlukiskan, karena sejauh mata memandang terhampar keindahan curah air terjun Cipinaha atau akrab dengan nama Curug Husen.

Sekitar Tahun 2015, Curug yang terletak di Kampung Sukasirna Dusun Cipinaha Desa Malatisuka Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya ini pernah menjadi primadona wisatawan lokal, terutama anak sekolah saat hari libur.

Desa Malatisuka sendiri merupakan desa pemekaran dari Desa Bengkok Kecamatan Salopa ternyata menyimpan potensi pariwisata lain, wisata sejarah Goa Anteg.

Menurut Kepala desa Malatisuka, Asep Yosep Hermawan yang ditemui PNews di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, dengan tersediannya potensi sumber daya alam didaerahnya dan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, desanya selama ini dikenal sebagai pemasok gula aren.

“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam didaerahnya ini merupakan salah satu modal untuk menuju desa mandiri. “kata Asep.

Namun untuk sampai kearah sana, lanjut Asep, terkendala dibidang Informasi Teknologi ( IT ), karena tertinggal dibanding daerah lain dan banyaknya sarana infrastruktur jalan yang masih perlu perbaikan.

" Lambatnya informasi dan komunikasi disebabkan kurang kuat sinyal, dan hingga saat ini  kami sedang berupaya mencari  solusinya untuk pengadaan pembangunan pemancar sinyal atau tower dan pihak desa pun sudah siap memfasilitasi ", tandas Asep. ( RUSDIANTO )

DALAM PENATAAN WISATA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT HARUS SEPAKAT UNTUK KEMBANGKAN POTENSI

PANGANDARAN-Kembali, Pemkab pangandaran gelar sosialisasi pengembangan kepariwisataan dalam penataan pantai kepada masyarakat yang berkumpul di gedung Islamic Center Pangandaran.(6/12)

Di depan ratusan masyarakat yang hadir, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda, Mahmud, SH, MH, Asda I, II, III dan seluruh jajaran pemerintahan, mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus sepakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata, walau itu bukan hal mudah. Karena ini harus gambling dengan waktu, anggaran dan sumber daya manusia.

“Sebenarnya ada 4 program kebijakan skala perioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pengembangan pariwisata. “jelasnya.

Lebih jauh Jeje mengatakan, ada 540 kilo meter jalan pada tahun 2016 dengan kondisi rusak, tapi sekarang di tahun 2018, dengan kebijakan APBD pada setiap tahunnya sudah 68 % jalan yang ada di Kabupaten Pangandaran sudah bagus.

Hal sama, lanjutnya, di bidang kesehatan, dari 10 kecamatan sudah dibangunnya 9 puskesma megah untuk kenyamanan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. dan dari 9 puskesmas tersebut ada 4 yang sudah mendapat akreditasi, 2 predikat utama dan 2 puskesmas lagi dengan predikat madya. Dan kalau saja puskesmas yang ada di Pangandaran tersebut terakreditasi dengan predikat paripurna, itu bisa jadi puskesmas terbaik se-Indonesia.

”Selain puskesmas, kita juga bangun RSUD dengan total anggaran sebesar Rp.280 milyar yang Insaalloh selesai bulan juli 2019 mendatang. “kata Jeje.

Begitu juga di bidang pendidikan, kata Jeje, Pemda Pangandaran sudah bisa menggratiskan biaya pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

“Untuk SLTA juga sama, walau saat ini sudah alih kelola ke pemvrop, tapi melalui dinas pendidikan Propinsi Jabar kita sudah bisa membantu biaya pendidikan untuk jenjang SLTA” jelasnya lagi.

Jeje menambahkan, untuk sektor pengembangan wisata Pemkab Pangandaran dibantu Pemvrop Jabar dan Kementerian pariwisata terus akan melakukan penataan.

Tahun 2019, lanjut Jeje, Pemvrop jabar akan gelontorkan anggaran sebesar Rp 80 milyar yang akan dialokasikan untuk penataan pantai timur dan barat pangandaran serta pantai Karapyak di Kecamatan Kalipucang.

“Dan yang lebih menggembirakan lagi, Pangandaran terpilih menjadi bahasan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. “terang Jeje.

Dari 27 kabupaten/kota di jabar, jelas Jeje, ada 8 daerah yang masuk jadi calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan dari 8 kabupaten/kota ternyata yang terpilih masuk pada  bahasan di Kementerian Pariwisata menyisakan Kabupaten Pangandaran dan Sukabumi.

KEK ini  akan menjadi penting, karena melalui program ini bisa menjadi “jalan toll” atau pintu masuk pengebangan wisata di semua sektor, dan tentunya untuk menjadikan Pangandaran sebagai pariwisata berkelas dunia pun akan semakin mudah terealisasi.

Masih kata Jeje, dalam KEK itu ada pengebangan infrastruktur (aksebilitas) dan pengembangan potensi ekonomi daerah yang dengan sendirinya geliat perekonomian masyarakat di daerah pun semakin terbantu, dan ini tentunya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekali lagi, walau pun proses ini tidak mudah, tapi saya yakin dengan kebersamaan pemerintah dan masyarakat, apa yang kita cita-citakan bersama akan segera terwujud. “ungkap Jeje. (ANTON AS)

POLSEK PANGANDARAN BEKALI ANGGOTANYA DENGAN SIRAMAN ROHANI

PANGANDARAN-Sudah menjadi agenda bulanan, anggota Polsek Pangandaran menggelar siraman rohani untuk para anggotanya yang keseharian lebih disibukkan dengan urusan keamanan masyarakat.

Menurut Kapolsek, Kompol Suyadi, pengajian ini memang sudah menjadi rutinitas Polsek Pangandaran untuk memberikan pencerahan tentang agama bagi anggota yang memang setiap harinya berkutat dengan masalah keamanan.

“Walau karena beberapa kendala kegiatan ini kadang tidak dilakukan tiap bulan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal khususnya anggota polsek Pangandaran sebagai dasar kinerja. “ungkap Suyadi.(5/12)

Dikatakan Suyadi, penceramahnya para ustadz-ustadz yang kebetulan tinggal di sekitar kantor polsek Pangandaran.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, baik untuk pribadi anggota atau pun jadi bekal dalam menjalankan tugas sehari-hari. “imbuh Suyadi. (HARIS FIRDAUS)

CAPUNK AFFILIATES MANGUNJAYA CIPTAKAN REMAJA BERJIWA ENTREPRENEUR

MANGUNJAYA-Di jaman melenial ini dimana internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok sudah seharusnya disikapi dengan arif dan penuh tanggungjawab, karena tak jarang penggunaan dunia maya ini juga berkonotasi buruk bagi sebagian masyarakat.

Sekelompok remaja yang tergbung dalam komunitas Capunk Affiliates di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran pun mampu menjawab stigma negatif masyarakat tentang pengguna internet di kalangan remaja.

Ketua Capung affiliates, Saeful Munir saat ditemui dalam acara deklarasi yang dihadiri Camat Mangunjaya Kapolsek Padaherang, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Pangandaran serta 160 anggota, mengatakan, salah satu didirikan komunitas ini dalam rangka meningkatkan jiwa wira usaha (entrepreneur) dan kreatifitas anak bangsa.

Jika selama ini ada anggapan penjahat internet atau uploader, menurut Saeful, maka dengan deklarasi Capung affiliates yang legal karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Pangandaran, maka anggapan tersebut terpatahkan.

“Kami bersukur karena Capung affiliates resmi mendapat sudah memilki license dari Dinas Kominfo. “ungkapnya.(5/12)

Saat dikonfirmasi, Diskominfo Pangandaran yang diwakili kepala seksi pengelolaan informasi kominfo pangandaran Aka Jakaria, mengatakan, pihaknya memberikan tugas tambahan kepada komunitas capunk affiliates ini agar bisa turut serta menginformasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan tentynya hal ini akan menjadikan sarana sosialisasi dan promosi di semua bidang.

“Kami mengucapkan selamat dan terimakasih, dengan terbentuknya Capung Affiliates diharapkan bisa ikut bberperan serta serta berkontribusi positif pada pemerintah dan masyarakat. “kata Aka. (Tn)

DI DESA JAYASARI ADA KETERWAKILAN PEREMPUAN UNTUK ANGGOTA BPD

LANGKAPLANCAR – Keterlibatan masyarakat dalam membangun desa tidak harus laki-laki saja, di  Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran keterwakilan perempuan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kaum perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Prosedur dan mekanismenya pun sama, dengan cara demokrasi ibu-ibu yang mewakili lima dusun ini dipilih yang dillaksanakan di aula desa.

Menurut Kepala desa Jayasari, Emen Hidayat, dalam proses pemilihan calon keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota BPD dilakukan dengan cara demokrasi supaya nantinya saat salah seorang terpilih tidak jadi polemik di masyarakat.

“Seorang calon dari salah satu dusun tidak bisa hadir karena sakit. “terang Emen.(5/12)

Dikatakan Emen, ini mungkin baru pertama kali terjadi di Desa Jayasari, tapi bukan tanpa alasan karena ini untuk memberikan suasana baru dandiharapkan terciptanya kepercayaan warga kepada keterwakilan perempuan menjadi anggota BPD untuk masa bakti 2019-2025. 

“Pada pilihan ini hanya ibu ibu yang mempunyai hak suara dari lima dusun yang ada di desa kami",jelas Emen lagi.

Dari lima calon ini, kata Emen, nantinya akan diambil satu orang dengan suara terbanyak menjadi anggota BPD.

Emen berharap dengan cara seperti ini masyarakat akan lebih percaya pada siapa saja yang akan menjadi anggota BPD harus bisa bekerja penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.

"Mudah-mudahan anggota BPD hasil pilihan ini bisa melaksanakan tugas sesuai yang dikehendaki warga serta serta bisa mewujudkan cita cita masyarakat dalam menata pembangunan bersama aparatur desa", pungkasnya. (AGE)

LAGI, DPKPB PANGANDARAN JADI TUJUAN STUDI BANDING

PARIGI-Banyak hal yang bisa didiskusikan untuk penanganan kebencanaan di masing-masing daerah, seperti bencana banjir, longsor dan lainnya. Dalam beberapa pertemuan antara BPBD yang ada di Jawa Barat, hal-hal yang terkait bagaimana bisa terjadi bencana dan bagaimana pula cara mitigasi dan penanggulangannya, itu selalu jadi bahan yang dibawa ke masing-masing daerah.

Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, DR. H. Toto Sumianto, M.Pd saat berkunjung ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Pangandaran.(4/12)

“Selain tentunya untuk menjalin silaturhmi kunjungan kami juga dalam rangka melakukan studi banding. “ungkap Toto.

Dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di Pangandaran dan bagaimana cara penanggulangannya, kata Toto, itu menjadi pengalaman dan pelajaran bagi BPBD Majalengka. Karena, lanjutnya, tipe geografi Kabupaten Majalengka dan Pangandaran hampir sama, lahan yang berbukit-bukit dan tebing dengan tipe tanah yang gembur. 

“Setelah kami berbincang-bincang, banyak hal yang mungkin perlu disikapi dan jadi pedoman, antara lain bagaimana menyikapi bencana banjir dan longsor dari mulai pemetaan kemudian mitigasi dan juga solusinya. “jelas Toto.

Toto menambahkan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka itu rawan pergerakan tanah dan longsor, dan ini relatif sama dengan kondisi  alam di Pangandaran, mungkin karena hujan terlalu lama sehingga lahan menjadi gembur atau karena memang infrastruktur bangunan rumah tidak memenuhi persaratan sehingga terjadi bencana.

Menurutnya, yang paling utama bagaimana aparat dan masyarakat bisa menjaga lingkungan, karena kalau tidak dijaga banjir longsor mungkin akan terus terjadi.

“Intinya, hal-hal seperti ini sering menjadi bahan diskusi kami BPBD yang ada di daerah, termasuk dengan Pangandaran. “ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPKPB Pangandaran, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM, membenarkan, masalah kebencanaan di masing-masing daerah selalu didiskusi pada setiap pertemuan antara BPBD.  

“BPBD Majalengka merupakan daerah ke 21 yang berkunjung kesini. “terang Nana.

Disoal seringnya menjadi tujuan studi banding, Nana mengatakan, karena BPBD Pangandaran mempunyai inovasi Wisata Edukasi Bencana Goes To School (WEB GTS) yang bisa diterapkan di masing-masing daerah.

Dalam inovasi WEB GTS, kata Nana, pihaknya menekankan hal-hal yang terkait kebencanaan pada siswa sekolah, karena melalui anak informasi tentang kebencanaan akan cepat sampai pada orang tua murid.

Selain WEB GTS, lanjutnya, DPKPB Pangandaran juga mensosialisasikan kebencanaan melalui Bunda Belajar Mitigasi (BBM), dan sekarang sedang mempersiapkan program hotel tangguh bencana.

Dalam program tersebut, terang Nana, seluruh hotel diwajibkan mempunyai dan mempersiapkan penanganan bencana dan kebakaran, sehingga ini akan memberikan rasa aman, nyaman dan tidak ada rasa khawatir pada wisatawan yang menginap di hotel tersebut.
“Dan apa yang kami kerjakan ini semuanya harus bisa dicapai dengan maksimal apa pun keadaaanya. “jelas Nana.

Terkait masalah berita hoax tentang bencana yang terjadi di Pangandaran, menurut Nana, sekarang masyarakat sudah cerdas dan bisa membedakan mana berita benar dan mana berita bohong, karena terbukti Pusdalops sekarang sudah menjadi rujukan informasi kebencanaan, sehingga masyarakat pun tidak gampang percaya dan lebih mempercayai pada informasi yang datang dari pemerintah.

“Dan kepada pelaku hoax, hati-hati sekarang ada undang-undang ITE yang akan menjerat bagi siapa saja penyebar berita bohong. “pungkas Nana. (PNews) 

SITU CIBEUREUM BANTARKALONG JADI OBYEK WISATA PAFORIT REMAJA

TASIK NEWS-Obyek wisata Situ Cibeureum di Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi tujuan wisata tempat bermain remaja. Karena selain pemandangannya yang indah, Situ Cibeureum pun merupakan lokasi tujuan wisata yang murah sehingga bisa disukai semua kalangan.

Rata-rata remaja yang datang kesana memanfaakan keindahan alam Situ Cibeureum untuk berswapoto (selfy).

Seperti dikatakan Kepala Desa Simpang, Ade Gatot, pengunjung yang datang didominasi para remaja dari Kota Tasikmalaya dan Ciamis.

Biasanya sekitar jam 4 sore, kata Ade, di jembatan yang ada disana banyak remaja sekedar duduk-duduk sambil menikmati pemandangan air dan hijau hutan.

“Mudah-mudahan ke depannya Situ Cibeureum bisa menjadi asset wisata desa yang mampu dikembangkan untuk menunjang perekonomian. “pungkasnya. (13/11)
-ANWAR WALUYO-
             

KECAMATAN PADAHERANG GELAR RAKOR BAHAS KODUSIFITAS DAERAH

PADAHERANG-Dalam rapat kerja (rakor) yang digelar di Forum Komunikasi Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran di aula kecamatan, dibahas beberapa persolan, seperti penjaringan BPD, PKK, pembuatan KTP dan persoalan lainnya.

Menurut Camat Padaherang, Kustiman S.Sos, MM, seluruh program baik dari pemkab, pemvrop atau dari pusat dalam pelaksanaannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturtan perundang-undangan.

Dalam rakor yang dihadiri  Danramil Padaherang, Kepala KUA, UPTD Puskesmas, penyuluh agama, PKH, MUI dan kepala desa se-kecamatan, Kustiman juga mengatakan, terkait pembangunan tower, hendaknya para profider berkordinasi dengan muspika.

“Dan terkait pembuatan KTP elektronik, sampai hari ini Disdukcapil masih belum tersedia blanko KTPnya. “ungkap Kustiman.(4/12)

Kustiman menambahkan, untuk para kepala desa dihimbau segera memberika laporan pindah, meninggal dan laporan terkait bencana.

Masih di tempat yang sama, Danramil Padaherang, Kapten Sarwono, mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan dan masalah politik menjelang pelaksanaan pileg dan pilpres yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.

“Walau suhu politik aga memanas, kami berharap jangan sampai ada hal-hal yang diingingkan terjadi di Kecamatan Padaherang. “ungkapnya. 

Sementara menurut Kepala KUA Padaherang, Ma'muri, pentingnya kelengkapan persyaratan nikah dan kalibrasi (arah kiblat), menurutnya, pelaksanaannya sudah selesai.

Ma'muri juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran yang ikut serta mendukung program yang telah dilaksanakan. Sepertti, pembentukan Kepengurusan MUI mulai dari desa dan MUI kecamatan.

“ Terkait masalah aliran atau faham keagamaan dimohon kepada seluruh Penyuluh Agama desa segera melaporkan hasil di lapangan. “pungkasnya. (NANA HOERUMAN)

3 ESSELON II PEMKAB PANGANDARAN HARI INI DILANTIK BUPATI

PANGANDARAN – Pemkab Pangandaran hari ini (4/12) melantik 3 pejabat eselon II, diantaranya  Jaja Nurulhuda dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika Stastistik dan Persandian, Sutriaman menjadi Kepala Dinas Pertanian dan H. Yayat Kiswayat dilantik sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Pangandarandi.

Dalam sambutannya Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata berpesan, pejabat yang sudah dilantik hendaknya bisa bekerja dengan rasa tanggung jawab, karena tiga eselon II ini akan memimpin SKPD dengan peran yang strategis.

Seperti Dinas Komunikasi Informatika Stastistik dan Persandian, kata Jeje, memiliki peran penting pada era digital seperti sekarang ini, sehingga diharapkanaplikasi terkait perijinan dan lainnya harus segera online dan terkoneksi.

“Dinas Komunikasi Informatika Stastistik dan Persandian juga harus bisa menjadi corong pola kebijakan pemerintah yang segera disosialisasikan kepada masyarakat luas. “kata Jeje.

Jeje menambahkan, begitu juga Dinas Pertanian, perannya bagi daerah agraris seperti Pangandaran ini sangat strategis sekali, karena dengan perannya diharapkan Pangandaran mampu swasembada pangan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan.

 "Dan untuk Sekretaris DPRD, selain memiliki atasan Bupati ia juga memiliki atasan seluruh  anggota DPRD." Tegas Jeje.

Jeje juga meminta agar ke tiga eselon II terlantik dapat bekerja dengan baik, tegas, disiplin serta  bekerja sesuai tufoksi masing-masing. (PNews)

PEMBANGUNAN PASAR PANANJUNG RENCANANYA MIRIP PASAR MODEREN DI TANGSEL

PARIGI-Hasil kunjungan kerja Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari (24/11) ke pasar modern Bumi Serpong Damai di Tanggerang Selatan (Tangsel) untuk dijadikan bahan perbandingan dengan rencana pembangunan Pasar Pananjung di Kecamatan Pangandaran, akan berbeda dengan rencana awal pembangunan yang sudah dibuat sebelumnya.

Menurut Adang, jika pada rencana awal akan dibangun tiga lantai, kini dirubah menjadi satu lantai saja dan kalau pun diperlukan hanya menjadi dua lantai.

Bangunan pasar yang ada di tanggerang selatan itu, kata wabup, dibangun menyerupai gedung atau hangar tanpa batas penyekat dan tempat jualannya seperti pedagang lapak dengan ukuran 2 x 3 meter dengan harga sewa Rp. 1,5 juta per bulannya. Sementara di sekelilingnya dibuat bangunan permanen untuk rumah toko (ruko) .

“Setelah saya komunikasikan dengan Pa Bupati, beliau menyarankan agar pembangunan pasar Pananjung dibuat seperti pasar modern yang ada di tanggerang selatan saja. “kata Adang.(4/12)

Adang yang ditemui di ruang kerjanya lebih jauh mengatakan, pasar modern di tanggerang selatan tersebut dikelola oleh swasta, tapi tetap pihak pengelola menjalin kordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Disoal apakah pasar pananjung juga akan diswastanisasikan, Adang menjawab, tentu saja tidak, pasar tersebut tetap akan dikelola pemerintah tapi dengan penataan yang lebih baik lagi.

“Pedagang yang ada disana memang tidak sebanyak yang ada di pasar Pananjung, tapi pasarnya memang bersih, rapih serta penyajiannya pun apik. “kata Adang.

Adang juga mengatakan, pedagangnya sangat disiplin, seperti tidak boleh merokok di tempat jualan apalagi membuang sampah sembarangan.

“Itu memang pasar modern, artinya dari penyajian dan penatakelolaanya memang modern dan professional. “kata Adang lagi.

Walau pun menurut informasi dari dinas perdangannya disana harga jual barang relatif lebih mahal, tapi pembeli yang datang dibuat nyaman dengan penataan pasarnya dengan lantai yang bersih, tidak berbau dan becek. (PNews)