BUPATI PANGANDARAN : “PEMINDAHAN TMP KE PARIGI MERUPAKAN BENTUK KEHORMATAN PEMDA PADA PAHLAWANNYA”

Rencana Pemda memindahkan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terletak sebelah kiri jalan pintu menuju obyek wisata Pangandaran, ditentang beberapa orang yang tergabung dalam Forum Peduli Bangsa Kabupaten Pangandaran (FPBKP) dengan melakukan doa’ hari bersama (kamis malam, 12/7) sebagai bentuk keprihatinnya.

Menurut kordinator FPBKP, Andriana Mulya, dengan tegas menolak rencana pemda Pangandaran yang akan memindahkan TMP yang ada di Kecamatan Pangandaran ke Kecamatan Parigi karena di lokasi tersebut akan dibangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Bukan kami tidak setuju dengan niat pemerintah yang akan melakukan penataan kota, tapi kalau harus memindahkan TMP, jelas kami menolak. “ungkapnya.

Dikatakan Andriana, TMP layak dipertahankan keberadaanya karena memiliki nilai sejarah yang harus dipelihara bersama.
“Kita semua sebagai generasi muda dengan fasilitas yang kita nikmati sekarang ini tidak bisa lepas dari jasa-jasa para pahlawan yang jasadnya terkubur di TMP Bahagia ini. “ungkapnya lagi.

Hal senada dikatakan salah seorang warga Rt 02 Rw 06 Dusun Pangandaran Barat Desa/Kecamatan Pangandaran, Usnadi Suardja (68), salah seorang ahli waris dari almarhum Nana Permana yang dimakamkan di TMP tahun 1953, merasa prihatin dengan rencana pemda yang akan memindahkan TMP ke Parigi.

Menurutnya, TMP itu bukan hanya merupakan tumpukan batu, tapi ia sudah menjadi situs yang menyimpan nilai sejarah kepahlawanan. Memindahkan makam bisa jadi itu hal yang biasa, karena hanya sekedar memindahkan batu nisan.

“Tapi yang dipindahkan ini makam para pahlawan, tentunya ini akan menghilangkan nilai-nilai sejarah karena tidak dapat tergantikan. “kata Usnadi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menyampaikan, dengan memindahkan TMP yang sekarang ada di Kecamatan Pangandaran ke Parigi, justru ini merupakan penghargaaan dan apresiasi pemda pada para pahlawannya.

“Kita akan bangun TMP yang representatif, lebih baik dan kluas dari lokasi yang sekarang. “terang bupati.

Dengan menempatkannya pada tempat yang layak, lanjut bupati, ini merupakan bentuk kehormatan serta memberi pembelajaran pada generasi muda tentang kecintaannya pada tanah air dan para pahlawannya. 
 
Dikatakan Jeje, selama ini ia merasa prihatin melihat kondisi tempat peristirahatan terakhir para pahlawan Pangandaran di lokasi yang sempit, kumuh bahkan kurang dikenali masyarakat jika itu TMP.

“Tidak semua harus setuju, ini merupakan dinamika dari proses sebuah kebijakan. ” kata Jeje lagi.

Jeje menambahkan, tapi apa pun aspirasi itu sepanjang punya niatan baik, tentunya pemerintah pun akan mendengar dan menindaklanjuti.

Masih kata Jeje, sekarang rakyat sudah cerdas, mana yang benar, jujur dan mana yang neko-neko  tentunya sejarah jugalah yang akan mencatatnya.

“Sekarang kami hanya fokus untuk bekerja dan berkarya untuk Pangandaran lebih hebat lagi. “tegasnya.

Sementara menurut Asisten Daerah II (asda II), Apip Winayadi, rencana pemda memindahkan TMP tersebut semata ingin ngamumule para pahlawannya dengan membangun tempat yang lebih bagus dan luas.

“Sekarang saatnya kita bicara dengan konteks kabupaten bukan per kecamatan lagi. “ujarnya.

Di TMP yang baru nanti, lanjut Apip, Pemda Pangandaran merencanakan akan dimakamkan pahlawan-pahlawan yang ada di Kecamatan Parigi, Cigugur, Cijulang atau kecamatan lainnya yang selama ini keberadaanya kurang dikenal masyarakat luas, dan para suhada ini akan dijadikan pahlawan level kabupaten yang tentunya tempatnya pun ada di TMP kabupaten, tidak di masing-masing kecamatan.

“Kita ini sudah jadi kabupaten, tentunya kebijakannya pun sudah tidak lagi bicara di level kecamatan tapi tapi sudah di level kabupaten. “jelas Apip. (PNews)  

AKIBAT STATUS KEPEMILIKAN YANG BELUM TENTU 80 % KREDIT PNS DI BKPD PANGANDARAN, MACET.

Akibat kepemilikan yang sampai saat ini masih simpang siur, kini nasib PD BPR BKPD Pangandaran semakin terpuruk. Pasalnya, dari sejumlah debitur dengan katagori macet, hampir 80 % merupakan PNS di lingkup Pemda Pangandaran.

Seperti diungkapkan salah seorang pagawai BKPD, menurut Otorits Jasa Keuangan (OJK), untuk mengatasai hal ini pemilik harus segera turun tangan agar permasalahan kredit PNS ini tidak semakin buruk berpengaruh pada kesehatan bank.

“Tapi masalahnya BKPD Pangandaran sampai saat ini masih merupakan BUMD milik Pemda Ciamis, sedangkan yang macet PNS Pemda Pangandaran. “tuturnya, saat dihubungi lewat telepon celullernya.(11/7)

Dan mungkin saja, masih kata pegawai tersebut, pimpinan pejabat Pemda Pangandaran tidak serius membantu penyelesaian sejumlah kredit macet anak buahnya. Karena hingga saat ini BPR BKPD Pangandaran masih memberikan PADnya ke Pemda Ciamis.

Jika hal ini terus berlarut-larut, sambungnya lagi, dikhawatirkan saat di kemudian hari BPR BKPD Pangandaran diserahkan menjadi asset Pemkab Pangandaran dalam keadaan tidak sehat atau kolep, dan tentunya beban ini nantinya akan ditanggung pemilik baru, Pemda Pangandaran. (PNews)

DISPARBUD GAET EO HARMONI MERIAHKAN PANGANDARAN INTERNATIONAL KITE FESTIVAL 2018

Dipastikan even tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (disparbud) Kabupaten Pangandaran akan diselenggarakan tanggal 14 dan 15 juli 2018.

Ada lima negara, seperti China, India, Macau, Singapura dan Malaysia akan datang dan ikut menyemarakan Pangandaran International Kite Festival (PIKF) 2018 yang akan dilaksanakan di lapang Katapang Doyong pantai timur.

Menurut Kabid Ekonomi Kreatif disparbud Pangandaran, Megi Parlumi, penyelenggaraannya sendiri akan dikelola Even Organizer (EO) Harmoni dari Jogjakarta.

“Kami PIKF tahun ini bertepatan juga dengan acara Polda Jabar dalam memperingati hari bhayangkara ke 72 yang akan mendatangkan sekitar 3000 orang yang tergabung dalam komunitas moibil dan motor. “jelas Megi.(10/7)

Dalam acara Perss Conference di gedung Touris Information Center (TIC) Pangandaran, Megi juga mengatakan, dengan mengangkat tema The Beauty of Harmony, PIKF tahun ini akan memperlihatkan aneka keindahan layang-layang dalam dua jenis pertunjukan. Diantaranya, flying competition akan dilaksanakan malam hari yang dihiasi lampu warna-warni dan flying ekshibition, sebagai ajang unjuk kebolehan dan keindahan dari masing-masing peserta.

“Untuk mensukseskan PIKF tahun ini kami juga akan menggelar pesta budaya, food bazzar, stan UMKM binaan pemkab Pangandaran dan berbagai atraksi hiburan lainnya. “imbuh Megi. (ANTON-TONI)

MENJELANG BERAKHIR LIBUR SEKOLAH PANTAI PANGANDARAN MASIH DIPADATI WISATAWAN

Hingga menjelang berakhirnya masa liburan sekolah, tanggal 16 juli mendatang, obyek wisata pantai Pangandaran masih tetap ramai dikunungi wisatawan.

Seperti diungkapkan wisatawa asal tasikmalayan, Iip, sengaja ia dan keluarganya berlibur ke Pangandaran setelah libur lebaran, hal tersebut untuk menghindari kemacetan sepanjang arus menuju Pangandaran.

“Dan terbukti selama perjalanan kami tidak terjebak macet. “ungkapnya. (8/7)

Ia dan keluarganya, kata Iip, sangat sering berlibur ke Pangandaran, selain mudah dijangkau juga karena keindahan alam dan lautnya tidak kalah dibanding tempat-tempat wisata pantai lainnya, hingga tidak heran wisatawan ke Pangandaran tidak pernah sepi.

“Sebenarnya kabupaten kami pun mempunyai pantai, tapi sayang pariwisatanya belum terkelola dengan baik seperti Pangandaran. ”ujarnya lagi. (HARIS F)

PENGELOLAAN PASAR PANANJUNG PANGANDARAN MASIH TUMPANG TINDIH

Entah sejak kapan Pasar pemda di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran pengelolaan masih simpang siur. Padahal pasar pemda yang sudah menjadi ikon menjadi pasar tradisional ini mempunyai omzet perekonomian sangat besar. Jika di daerah lain, saat marema itu terjadi menjelang hari raya Idul Fitri saja, yang unik dari pasar pananjung ini ternyata setelah hari raya pun lonjakan pembeli tak bedanya seperti menjelang lebaran. Tapi sayang pasar yang sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Kecamatan Pangandaran ini pengelolaanya tidak profesional.

Misalnya, pengelolaan parkir, sampah dan retribusi pasar dilakukan oleh Himpunan Pedagang Pasar Pananjung (HP2P). Padahal menurut Kabag Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, Jajat Supriadi, SH.,M.Si, sesuai Perda Nomer 36 tahun 2016, setiap lahan parkir milik pemerintah harus dipungut oleh pemerintah.

“Termasuk retribusi sampah dan masalah keamanannya pun harus dikelola pemerintah, karena HP2P ini hanya sebuah paguyuban warga pedagang pasar Pananjung saja. “ungkap Jajat.(4/7).

Sementara di tempat terpisah, salah seorang pedagang, H. Rusman, yang ditemui PNews di tempat jualannya mengatakan, sebenarnya persoalan siapa pun yang manarik retribusi dari pedagang yang ada di Pasar Pananjung, hendaknya bisa memberikan pelayanan dan  pengelolaan pasar dengan baik.

Menurutnya, jika memang aturannya retribusi ini harus oleh pemda, sebenarnya HP2P sama sekali tidak merasa keberatan. Karena selama ini  pun dari retribusi tersebut sama sekali tidak ada yang diperuntukan ke pengurus HP2P.

“Dalam satu bulan kami tidak kurang mengeluarkan sekitar Rp. 20 juta untuk biaya keamanan,  petugas kebersihan dan lainnya. “jelas Rusman.(9/7)

Jika selama ini pemerintah mengatakan kewajiban seluruh retribusi yang diperoleh dari pasar Pananjung harus oleh pemerintah, maka, lanjut Rusman, hendaknya pemerintah pun bisa memberikan pelayanan yang baik atas retribusi itu.
Seperti terkait masalah keamanan, karena tidak jarang ada toko yang dibobol  maling hingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi warga pasar. Dan juga masalah kebersihan, karena selama ini petugas dari dinas kebersihan hanya mengambil sampah yang sudah ada di pinggir jalan.

“Sementara sampah itu diangkut dari dalam pasar ke pinggir jalan masih dilakukan oleh HP2P.”terang Rusman.

Rusman berharap  kepada Pemkab Pangandaran melalui Dinas Perdagangan, perhubungan dan kebersihan, hendaknya bisa duduk bersama untuk kepentingan pengelolaan pasar Pananjung, karena apa pun nantinya yang menjadi keputusan pemerintah, tentunya ada 1.203 pedagang yang terdiri dari 649 penghuni kios, 81 los dan 373 PKL yang selama ini menggantunkan hidupnya di Pasar Pananjung pun akan mendukungnya.

“Dan tentunya jika ke depan pasar Pananjung sudah sepenuhnya dikelola pemda, tentunya kami pun akan lebih konsentrasi pada usaha kami. “pungkas Rusman. (PNews)

PERERAT KEBERSAMAAN, ORARI PANGANDARAN GELAR HALAL BIL HALAL

Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Kabupaten Pangandaran hari ini menggelar acara halal bi halal yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota, bertempat di pelabuhan Cikidang Babakan Pangandaran (8/7)

Dengan tema, mempereurat tali persaudaraan dan kebersamaan antar anggota, acara pun nampak meriah penuh rasa persodaraan dengan siraman rohani keagamaan yang dilanjutkan acara  fox hunting.

Dalam sambutannya, ketua ORARI Pangandaran, Anwar Said menyampaikan, selaras dengan tema kegiatan, dengan halal bihalal ini  sesame anggota bisa saling mempererat lagi persaudaraan serta memupuk rasa kebersamaan dalam keberagaman.

“Keluarga besar ORARI  yang ada di Kabupaten Pangandaran memang sudah bersama tetapi perlu keteguhan, agar kebersamaan kita tetap selalu terjaga dalam waktu yang lama, kalau perlu selama-lamanya. “ungkapnya.

Anwar juga berharap, dengan kegiatan ini bisa menjadi contoh kebersamaan bagi organisasi-orgainsasi lainnya. (PNews)

DANA KEROHIMAN PEMBONGKARAN MESJID UJUNGTOL BERBUNTUT PANJANG

Dana kerohiman sebesar Rp. 150 juta untuk pembongkaran mesjid Al-Hikmah yang berloksi di ujung tol pantai barata Pangandaran beberapa tahun lalu kini berbuntut panjang. Pasalnya,  keberadaan uang tersebut hingga kini tidak banyak diketahui pihak MUI baik Desa atau pun  kecamatan termasuk warga sekitar, saat hal ditanyakan ke Camat Pangandaran, ia mengaku  tidak tahu menahu.

Sepeti dituturkan ketua RT setempat sekaligus yang dulu menjadi  pengurus mesjid, pembangunan mesjid itu dulu murni dibiayai dari hasil pemberian DDI Jakarta. Tapi kemudian karena mesjid tersebut berdiri di atas tanah pribadi akhirnya dipindahkan, dan saat itu dari pemilik tanah dengan suka rela memberikan dana kerohiman.

"Saat itu dana tersebut diterima oleh DMI (Dewan Mesjid Indonesia-red) yang di wakili Bapak wazid, tapi hingga kini kami tidak tahu menahu dana tersebut ada di dimana. “ungkapnya.

Setelah mesjid Al-Hikmah tersebut bongkar, warga pun membangun mesjid baru yang lahan dan biaya pembangunannya sepenuhnya diperoleh dari pengusaha Grand Pangandaran, dan tidak serupiah pun menggunakan uang yang berasal dari dana kerohiman.

Setelah diklarifikasi ke pihak DMI, menurut ketuanya, Mazid, uang kerohiman tersebut sebagian digunakan untuk biaya pembongkaran dan hingga sekarang masih tersisa sebesar Rp. 82 juta. Namun karena kurangnya keterbukaan dari semua pihak, akhirnya banyak berita simpang siur di masyarakat terkait uang tersebut.

"Hal ini karena kurangnya keterbukaan dari semua pihak sehingga yang terjadi informasi yang simpang siur di nmasayarakat. “kata Camat Pangandaran, Drs, Yadi.

Untuk menindaklanjuti hal ini, Yadi pun akan memediasisasi beberapa pihak yang dianggap mengetahui persoalan ini.

“Mudah-mudahan setelah duduk bersama persoalannya akan jelas dan masyarakat pun tidak bertanya-tanya lagi tentang uang dari dana kerohiman tersebut. “kata Yadi lagi. (PNews)

AKIBAT MINIM FASILITAS DAN WAKTU, BANYAK WISATAWAN URUNG KE GREEN CANYON

CIJULANG- Obyek wisata Green Canyon salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih menyimpan daya tarik dengan keindahan alamnya yang masih asli. Namun sangat disayangkan dengan minimnya sarana fasilitas di lokasi wisata dan keterbatasan waktu beroperasi yang hanya sampai jam empat sore, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk berwisata kesana, hal ini tentunya akan mengurangi pendapatan daerah.

Hal tersebut dibenarkan sekertaris Kompepar Green Canyon, Ari Krishna. Ia berharap adanya penambahan fasilitas lainnya agar wisatawan yang datang pun bisa menikmati wisata lainnya.

"Kami berharap selain menikmati wisata alam, pengunjung pun disediakan sarana permainan anak atau lainnya agar turis lebih tertarik datang kesini. “ungkapnya.(7/7)

Seperti I daerah lain, imbuh Ari, contohnya Karang Resik Tasikmalaya, wisatawan bisa menikmati fasilitas wisata lainnya walau itu cuma fasilitas bermain untuk anak.

Ari juga mengatakan, pernah ada rombongan 7 bis besar tadinya berniat berwisata ke Green Canyon, tapi berhubung saat itu hari sudah sore, pengunjung tersebut pun mengurungkan diri karena tidak seluruh rombongan bisa pergi ke lokasi Green Canyon.

“Mungkin kalau ada fasilitas lainnya, bisa saja sebagian mengunjungi Green Canyon dan yang lainnya menikmati fasilitas wisata yang tersedia. “kata Ari. (AGE)

MENGENANG MASA DI BANGKU SEKOLAH, ALUMNI SDN 5 PANGANDARAN GELAR SULATURAHMI

Memanfaatkan suasan lebaran yang lalu saat suasana bermaaf-maafan masih terasa, momen ini dimanfaatkan sejumlah warga alumni SD 5 Pangandaran dengan berkumpul bersama dalam acara temu kangen atau yang lajim disebut reuni  yang digelar di rumah makan Balong Sidat di kawasan Dusun Kwedungrejo Desa Wonoharjo.(26/6)
  
Diantara 40 orang peserta, nampak hadir dalam Asep Nurdin salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang merupakan salah seorang alumni. Dalam kesempatan tersebut, Asep memberikan sambutan ditengah-tengah kawan-kawannya serta berpesan agar silaturahmi ini tetap bisa berjalan secara terus menerus, paling tidak setahun sekali setelah lebaran.

"Mudah-mudahan acara ini bukan yang terakhir tetapi sebaliknya bisa ditindaklanjuti sehingga sebagai alumni SDN 5 Pangandaran yang juga rata-rata putra asli daerah dapat memerkokoh persaudaraan," katanya.

Menurut Asep, ini juga momen baik untuk seluruh alumni bisa terus menjalin tali silaturahmi, dengan mengingat saat-saat indah di bangku sekolah di kala usia anak bisa menjadi sarana refreshing.

“Jika di hari-hari biasa momen ini jarang dilakukan karena kesibkan masing-masing, ya sekarang inilah kita saling bercengkrama dengan sahabat kita waktu SD. “kata Asep lagi. (HARIS F) 

UNTUK MEMBERIKAN KENYAMANAN PADA PENGUNJUNG, BKSDA PANGANDARAN TERUS BERBENAH

Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pada pengunjung yang datang juga seiring kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penataan obyek wisata, kini Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) resort Pangandaran (Cagar Alam Pananjung), terus berbenah. Salah satunya dengan mebangun taman di area pintu masuk kawasan serta penataan lokasi parkir kendaraan.

Seperti dikatakan kepala BKSDA resort Pangandaran, Yana Hendrayana, sebagai kawasan konservasi hutan dan laut yang ada di daerah tujuan wisata tentunya harus bisa menunjang program kebijakan pemerintah daerah, karena selain mengunjungi pantai dan berenang, tidak sedikit wisatawan pun yang berkunjung ke kawasan cagar alam.

“Dan tentunya kami pun harus bisa memberikan kesan asri, indah dan memberikan rasa nyaman. “terang Yana.(4/7)

Yana yang ditemui PNews di ruang kerjanya, menambahkan, di beberapa lokasi memang perlu lebih ditata lagi, seperti di area pintu masuk yang merupakan pintu masuk kawasan yang selama ini terkesan seadanya harus tampil lebih cantik serta memberi kesan kawasan BKSDA Cagar Alam Pananjung tertata rapih dan indah.

“Tempat parkir akan kami tata, karena selama ini jika hujan turun terkadang ada genangan air hingga becek. “imbuh Yana.
Sedang untuk pemeliharaan di dalam kawasan, kegiatan membersihkan sampah bekas bungkus makanan yang ditinggalkan pengunjung terus dilakukan, baik di cagar laut pasir putih atau di kawasan hutan, yang biasa dilakukan setiap hari senin.

“Tapi pada libur lebaran kemarin, kami lakukan itu setiap hari karena pengunjung yang datang berkunjung kesini setiap hari selalu ramai. “kata Yana lagi.

Dikatakan Yana, pada setiap kesempatan ia selalu mengatakan untuk bisa bersama-sama menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Jadikanlah hutan yang ada di kawasan BKSDA ini sebagai asset alam kebanggaan bersama yang harus dijaga dan dirawat bersama-sama. Karena kelestarian hutan tentunya tidak diperuntukan hari ini saja, tapi untuk selamanya.

“Dan dengan dibangunnya taman di pintu masuk ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk semua. “ pungkasnya. (PNews)

PEJABAT PANGANDARAN MISKIN IDE DAN KREATIVITAS ?

Memasuki usianya yang ke 6 tahun, Kabupaten Pangandaran benar-benar dipacu untuk bisa sejajar bahkan jika bisa harus lebih dari daerah lain yang sudah lama ada. Bukan hanya pembangunan infrastruktru saja, termasuk  Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi penggerak pembangunan.

Namun sangat disayangkan, menurut salah seorang warga Dusun Cikangkung Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, Iwan Sofa, para pejabat Pangandaran ternyata miskin ide dan kreatifitas. Seharusnya, sebagai “daerah berkembang”, di usianya yang masih belia, banyak ide-ide terlontar dari para pembuat kebijakan untuk akselerasi yang akan mewarnai dinamika kemajuan daerah.

“Paling tidak sampai hari ini saya belum melihat some thing new yang fresh dan orsinil lahir dari hasil pemikirannya. “ungkap Iwan.(24/6)

Dalam obrolannya dengan PNews sambil menikmati kopi hangat di kawasan pantai timur, Iwan juga mengatakan, yang ia saksikan selama ini hanya hasil ide-ide cemerlang dari pimpinan daerah saja, padahal idealnya kepala daerah hanya pada tataran kebijakan saja dan di lapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh dinas teknis.

Masih kata Iwan, banyak ide-ide bupati yang sudah terealisasikan, dan ternyata memang sukses dan epektif. Diantaranya, penataan kawasan wisata, pembentukan satgas tiket wisata, timsus pajak hotel dan restoran dan mungkin masih banyak lagi yang berasal dari hasil pemikiran lainnya.

Menurut Iwan, ia tidak setuju kalau segala permasalahan akhirnya dibebankan pada pundak bupati semua, karena kepala daerah punya tugas yang lebih berat dari hanya ikut mengatur parkir, kemacetan, tiket wisata atau lainnya yang memang semua itu bisa dilakukan dinas terkait.

“Seharusnya para pembantu bupati itu harus bisa melaksanakan dan mengawal apa yang sudah jadi digariskan pada kebijakan kepala daerahnya. “tegasnya.

Masih kata Iwan, contohnya tahun ini bupati punya kebijakan program penataan wisata, seharusnya seluruh dinas terkait merespon bagaimana program tersebut bisa berjalan dan bagaimana cara merealisasikannya di lapangan.

Dan soal wisata yang sudah menjadi ikon Kabupaten Pangandaran, ia berharap pemerintah mempunyai perhatian khusus terkait pentingnya kelestarian alam dan lingkungan hidup dari semua pihak agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan.

“Di pariwisata itu ada sapta pesona, nah urusan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan seterusnya itu ada pada leading sektor masing-masing. “imbuhnya lagi.

Iwan juga mengatakan, jika seluruh elemen bersinergi dengan baik, ia yakin Pangandaran Hebat tidak akan membutuhkan waktu puluhan tahun, karena jika semua bekerja sesuai porsinya masing-masing, segala persoalan pun akan saling mengisi satu dengan lainnya.

“Maaf jika saya terpaksa mengatakan, saya kasihan pada bupati dan wakil bupati yang harus selalu turun hingga pada tataran pelaksana. “ungkapnya lagi.

Menurut Iwan, ada dua jenis pejabat yang ada di Pangandaran, yang ngantor dan kerja. Kalau yang ngantor, tentu saja setiap hari rutin pergi ke kantornya, masuk jam 8.00 pagi dan pulang jam 4.00 sore, rutinitasnya seperti itu. Sementara kalau yang kerja, sudah pasti ada kinerja dan karya yang dihasilkan dari rutinitasnya tersebut.

Dan PNews pun masih ingat saat hal ini pernah ditanyakan pada tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, saat menghadiri ulang tahun Partai Golkar di Kecamatan Cigugur beberapa waktu lalu. Dikatakan Pratman waktu itu, mungkin saja Pemkab Ciamis pun tidak mau memberikan pejabatnya yang memang punya kredibilitas.

“Artinya apa, ya silahkan saja anda terjemahkan sendiri…”ungkapnya.

Pada kesempatan lain, PNews pun mencoba meminta tanggapan langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menurutnya, ada etika dan persoalan waktu untuk menilai sebuah kinerja dan itu berjalan melalui proses yang tidak ujug-ujug.

Jeje membenarkan, Pangandaran memang butuh akselerasi pada semua lini untuk bisa sejajar dengan daerah lain, tapi tetap saja ia harus melalui proses yang tak instan.

“Mungkin aturannya atau idealnya dalam waktu 2 tahun baru ada kinerja yang bisa kita nilai, apakah si A ada progress dan seterusnya. “ucap Jeje.

Karena, lanjut Jeje, tidak etis juga jika menilai seseorang pada apa yang dilihat di permukaan saja, maka biarkan seperti air mengalir.

Jeje pun mengajak semua elemen untuk bersama-sama memelihara rasa nyaah jeung rees ka Pangandaran, tetap menjaga dan memelihara rasa kebersamaan dan terus berkarya lewat koridor dan kapasitasnya masing-masing.

“Dan memang saya pun senang turun langsung ke lapangan, saya tidak biasa jika apa-apa hanya menerima laporan saja, saya harus pastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan kebijakan. “kata Jeje. (PNews)

WARGA CIJULANG KECEWA, RASTRA YANG DITERIMA TAK LAYAK KONSUMSI

CIJULANG- Beras Sejahtera (rastra) atau dulu lebih dikenal dengan raskin ( beras bantuan penerintah untuk keluarga pra sejahtera) memang sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu karena bisa memperingan biaya beban hidup.

Namun sangat disayangkan jika beras tersebut ternyata berkualitas buruk, hal itu tentunya akan mengecewakan bagi masyarakat yang memang tidak mampu membeli beras bagus.

Seperti yang dialami salah seorang warga RT 04 Rw 10 Dusun Nusagede Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Mamad (alm) dan Rubinah. Menurut anaknya, Wati (37), ia sangat kecewa dengan beras yang dia terima saat bulan ramadhan kemarin karena kualitasnya yang memperihatinkan.

Ia pun sempat kaget waktu melihat beras yang diperuntukan orangtuanya ternyata jauh dari layaknya beras untuk makan manusia.

“Sudah warnanya kuning, kotor juga banyak gumpalan beras yang sudah menyatu, persis seperti barang yang sudah kadaluwarsa", jelasnya.(06/07)

Wati menambahkan, kebetulan beras tersebut baru dibuka dan mau dipergunakan sekarang, tapi ketika dibuka, ia pun kaget ternyata beras tersebut tidak layak konsumsi.

Wati pun berharap, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah, karena walau pun kelurganya miskin tidak seharusnya jika harus mengkonsumsi beras seperti yang diterimanya.

"Semoga pihak bulog dan Pemkab Pangandaran lebih serius mengontrol distribusi rastra ini, karena kjeluarga seperti kami jelas sangat membutuhkan. “imbuhnya. (AGE)

DERMAGA BOJONGSALAWE SEMAKIN RAMAI DIKUNJUNGI WISATAWAN

PARIGI-Keindahan alam laut di dermaga pelabuhan Bojong Salawe kini kerap  dijadikan tempat selfie para pengunjung yang sengaja datang ke dermaga yang menghabiskan dana ratusan milyar tersebut. Dermaga yang berlokasi di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini direncanakan nantinya bisa menampung kapal dengan bobot muat hingga 5000 GT.

Menurut salah seorang pengunjung asal kota Ciamis, Gea (47), ia sengaja datang ke Bojongsalawe hanya ingin melihat keindahan dermaga kerena ia sering melihatnya di media sosial.

"Saya jadi penasaran ingin melihat langsung kesini, dan ternyata tempatnya memang indah dan sangat cocok berpoto. “ungkapnya.(5/7)

Gea juga mengatakan, saat ini ia dan keluarganya benar-benar bisa menikmati langsung dermaga dan keindahan pantai Bojong Salawe.

Lain lagi dengan Abdul (52), seorang petugas parkir di lokasi dermaga. Menurutnya, ia merasa senang dengan banyaknya pengunjung yang datang, terutama hari Sabtu dan Minggu.

"Dari jasa penitipan kendaraan, lumayan saya dapat penghasilan untuk nambah-nambah kebutuhan dapur. "ungkap Abdul yang kesehariannya sebagai buruh lepas.

Abdul menambahkan, dari penghasilannya sebagai tukang parkir, ia pun bisa membawa uang ke rumah sekitar Rp. 20 hingga Rp 35 ribu.

“Karena saya pun tidak mematok harga hanya seikhlasnya saja, malah terkadang ada juga tidak memberi. “imbuhnya. (AGE)

HUJAN INTERUPSI PANWASCAM TAK PENGARUHI REKAPITULASI KPUD PANGANDARAN

PANGANDARAN-Rapat plano terbuka KPU Kabupaten pangandaran yang digelar di Hotel Pantai Indah Timur (5/7) di hujani usulan dan tanggapan dari sejumlah panwascam. Seperti yang disampaikan Panwascam dari kecamatan Padaherang, Kalipucang dan Kecamatan Sidamulih. Namun sayang semua tanggapan dan interupsi tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Pasalnya, menurut KPUD usulan dan tanggapan tersebut hanya tertumpu pada kesalahan tehnik penulisan jumlah Daptar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam rapat pleno  KPUD Pangandaran yang dihadiri anggota KPUD Provinsi Jawa Barat, Agus Rustandi (Divisi hukum), Asda I, H. Tatang Mulyana, SH, MM, saksi dari ke 4 pasangan calon dan tamu undanga lainnya, seluruh hasil perolehan suara dirinci ulang atau direkapitulasi per kecamatan (10 kecamatan) untuk hingga didapatkan data perolehan suara secara pasti.

“Suara sah dan tidak sah bukan terhadap perolehan suara dan semuanya sudah diperbaiki dengan dibuatkan berita acaranya perbaikannya oleh PPK. “kata Ketua komisioner KPUD Pangandaran, Wiyono Budisantosa.

Wiyono juga mengatakan, rapat pleno terbuka ini dilaksanakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada di Jawa barat tahun 2018 yang baru saja digelar.

Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, ini membuktikan di lapangan panwas hadir dan siap mengawasi tahapan-tahapan pemilu, karena sekecil apapun kesalahan penyelenggara pemilu tentunya panwas dan jajarannya akan mengawasinya dengan mengedepankan upaya pencegahan katanya.

“Saya berharap KPUD dan jajarannya bisa lebih meningkatkan kinerjanya. “tegas Iwan.

Sementara hasil rekapitulasi yang dihasilkan rapat pleno, jumlah seluruh suara sah 243.929,
suara tidak sah 3.693 dan jumlah seluruh suara sah dan tidak syah 247.622.

Dengan hasil perolehan suara masing-masing calon, untuk pasangan nomer urut 1 (Rindu), 75.500, Pasangan No. 2 ( Hasanah ) 83.478 Pasangan No. 3 ( Asyik ) 35.659 dan Pasangan No. 4. ( 2 D ) 49.292  dengan jumlah 243.929 suara.(Tn)