“PASAR BERJALAN” JADI ALTERNATIF IBU-IBU

PANGANDARAN-Dalam hidup di jaman sekarang dituntut lebih kreatip, melihat peluang sekecil apa pun harus mampu dijadikan jalan usaha.

Seperti dilakukan, Wati (26) bersama suaminya keliling kampung menjualan sayuran dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Menurut Wati, jika kita tidak pandai-pandai memanfaatkan kesempatan,  maka akan ketinggalan untuk meraih lesempatan tersebut.

"Yang saya lakukan sekarang ini pun merupakan peluang usaha yang mungkin luput dari perhatian orang. "ungkapnya.(15/7).

Ditambahkan Wati, sekarang musimnya jemput bola, maksudnya, sekarang penjual yang harus menghampiri pembeli.

Baik dengan sarana speda, motor, lanjut Wati, hingga menggunakan kendaraan roda empat seperti yang ia lakukan.

"Kalau di tingkat menengah ke atas mungkin sibuk dengan berjualan cara on line, maka saya pun tidak mau ketinggalan dengan berjualan keliling dari kampung ke kampung menghampiri pembeli. "ungkapnya lagi

Jenis jualannya pun, menurut Wati, disesuaikan dengan bermacam kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Dari mulai sayuran, bumbu dapur, buah-buahan hingga kelngkapan rumahtangga lainnya.

Menurut Wati lagi, dari rumah ia berangkat sekitar jam 6 pagi untuk belanja dulu ke pasar, setelah itu lalu menjualnya keliling kampung hingga sekitar jam 2 sore.

"Alhamdulillah, hasilnya bisa untuk setor angsuran kendaraan tiap bulan serta kebutuhan rumahtangga. "jelas Wati.

Keberadaan Wati dengan "pasar berjalannya" dirasakan sangat membantu ibu-ibu rumahtangga.

Seperti dikatakan salah seorang ibu, ny. Ugi (25). Menurutnya, dengan adanya pejual sayur keliling ia sekarang tidak lagi ke pasar. Cukup dengan mengandalkan "pasar berjalan" segala kebutuhan dapurnya bisa terpenuhi.

"Sekarang cukup di depan rumah, saya bisa belanja kebutuhan rumahtangga. "kata Ny. Ugi.

Dengan adanya "pasar berjalan", menurut Ugi, ia bisa sedikit menghemat waktu, karena semua kebutuhan dapurnya sudah "diantar" ke depan pintu  rumahnya.

"Masa hanya untuk membeli garam dan cabai Rp10 ribu saja saya harus bayar ongkos angkutan dan memerlukan waktu lama..."imbuhnya.

Lagi pula, lanjut Ugi, harga yang ditawarkan penjual sayur keliling tersebut relatif sama dengan harga di pasar.

'Yang jelas, dengan adanya penjual sayur keliling, saya bisa menghemat tenaga dan waktu. "tegasnya. (evhan)

TIDAK BENAR HARUS ADA PENGOSONGAN SMPN 1 KALIPUCANG

PANGANDARAN-Tidak benar jika ada isyu yg mengatakan harus ada pengosongan bangunan SMPN 1 Kalipucang karena belum membayar uang sewa lahan yang dipergunakan milik Perusahaan Nasional Kereta Api (PNKA).

Saat dihubungi lewat telepon celullernya, petugas PNKA yang biasa menarik uang sewa lahan, Bangbang Turisman, membenarkan isi Surat Peringatan (SP) tersebut hanya menyampaikan tagihan saja.

"Di SP itu hanya ada tagihan pembayaran sewa lahan yang harus dibayar paling lambat akhir bulan ini. "ujarnya.(14/7)

Menurut Bangbang yang saat berita ini ditulis sedang ada di daerah Jawa Tengah, sebenarnya jumlah tagihan sebesar Rp 32 juta tersebut merupakan  akumulasi  tagihan dari beberapa tahun ke belakang yang belum dibayar.

"Persisnya saya lupa dari tahun berapa tagihan itu , datanya ada di rumah,. "imbuh Bangbang.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 1 Kalipucang, Dede Koharudin, S.Pd, M.Pd menyampaikan, jumlah tagihan awal yang disampaikan pihak PNKA memang sebesar Rp 32 juta. Tapi setelah negosiasi ada kesepakatan antara pihak PNKA dengan sekolah, sebesar Rp 19 juta.

"Tapi masalahnya sekolah tidak uang sebesar itu. "ungkapnya.(14/7)

Lebih jauh Dede mengatakan, pihaknya tidak mungkin membayar tagihan sewa lahan itu diambil dari anggaran BOS atau pun Pangandaran Hebat. Sebab, menurut Dede, anggaran dari kedua program tersebut sudah ada ketentuannya masing-masing.

"Apalagi kami harus memungut dari orang tua siswa, itu tidak mungkin karena bertentangan dengan perbup Pangandaran. "imbuhnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, lanjut Dede, ia akan konsultasi dulu dengan Pemkab Pangandaran mengingat ada sekitar 760 siswa di SMPN 1 Kalipucang yang saat ini tidak boleh terganggu dalam kegiatan belajar mengajarnya.

"Mudah-mudahan ada solusi secepatnya mengingat pihak PNKA memberikan batas waktu pembayaran hingga akhir bulan ini. "imbuh Dede. (hiek

NYOMAN NUARTA TERIMA PERMINTAAN MAAF BUPATI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Permintaan maaf Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata tentang pemugaran patung di bunderan mesjid Agung Pangandaran diterima seniman Nyoman Nuarta.

Dalam sebuah pertemuan dengan para seniman, seperti, Tisna Senjaya, Jim Supangat, Dr. Rikrik Kusmara dan Drajat di ruang VIP museum seni milik Nyoman Nuarta di bilangan Setra Duta Kota Bandung, Jeje pun menyampaikan permintaan maafnya serta kronologis perobohan patung karya seniman asal Bali ini karena ketidaktahuan bahwa patung yang selama ini berdiri di depan mesjid agung tersebut karya seniman besar, Nyoman Nuarta.

Jeje juga mengatakan, pemugaran Patung itu merupakan salah satu bagian dari penataan wisata Pangandaran yang rencananya akan membuat patung baru di lokasi yang sama.

Menurut Jeje, permintaan maafnya pun diterima Nyoman serta bisa memahami kehilapan karena memang a ketidak tahuan.

“Malah Pa Nyoman mengaku sempat lupa bahwa ia pernah membuat patung tersebut di Pangandaran. “ujar Jeje.(13/7)

Masih kata Jeje, jika masih ada sisa-sia patung tersebut, Nyoman pun meminta agar bisa dikumpulkan untuk dibuat ulang yang akan disimpan di museum miliknya.

Jeje juga mengatakan, Nyoman menyambut baik semangat Pemda Pangandaran yang akan menata kawasan wisata karena pangandaran memang punya potensi besar dalam dunia pariwisata yang bisa lebih dikembangkan seperti Bali.

“Kata Pa Nyoman, ia bangga, penataan PKL yang sekarang sedang dilaksanakan Pemkab Pangandaran karena selama ini pangandaran memang terkesan kumuh. “imbuhnya.

Ditambahkan Jeje, ke depan Pangandaran harus lebih maju dan kerja keras menggelar event budaya, musik dan lainnya dengan melibatkan berbagai kekuatan.

“Pa Nyoman dan Pa Tinsna Senjaya siap memabantu untuk ikut memajukan Pangandaran. “imbuh Jeje.

Dalam kesempatan pertemuan dengan para seniman besar itu, menurut Jeje, ia pun berkesempatan diajak keliling ke tempat seni Nyoman Nuarta termasuk ke museum dan bengkel kerja seluas tiga hektar.
"Beliau ternyata sangat ramah penuh kekeluargaan malah saya juga dijamu makan siang sama Pa nyoman. "pungkas Jeje. (hiek)

PENYERAHAN PD BPR BKPD PANGANDARAN-CIJULANG (MASIH) DALAM PEMBAHASAN

PARIGI-Sepertinya proses penyerahan salah satu asset, PD. BPR BKPD Cijulang dan Pangandaran dari Kabupaten Ciamis ke Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran masih harus menempuh jalan panjang. Pasalnya, sampai sekarang, masalah tersebut masih masuk dalam pembahasan panjang kedua pemerintahan, padalah sebagaimana telah diatur di Undang0undang nomer 21 tahun 2012 penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.

Hingga hari kemarin, rabu (12/7), Pemkab Ciamis dipimpin Asisten Daerah II, Drs. H.M Sukiman menggelar pertemuan untuk membicarakan langkah apa yang akan dilakukan kedua pemerinatahan berkenaan dengan penyerahan dua BPR yang berkedudukan beropersi di wilayah Kabupten Pangandaran.

Menurut Sukiman, pihaknya kini sedang menginfentarisir untuk rencana ke depan serta masih menjajagi 2 opsi, pola kerjasama atau nanti akan diserahkan ke Pangandaran.

“Kita sekarang sudah ada kesepakatan dengan pihak Pangabdaran ingin melihat dulu performa perusahaan seperti apa, dan nanti kita akan bentuk tim untuk mempelajari data-data yang ada di perusahaan. “ungkapnya.

Dikatakan Sukiman, pihaknya tetap berharap kalau bisa dikelola bersama karena keuntungannya juga akan sangat besar. Dan lagi, penyerahan perusahaan itu tidak bisa seperti menyerahkan mobil karena harus menempuh ijin. Dan menurutnya lagi, ini juga dalam rangka mengembangkan perusahaan itu sendiri.

“Kalau perusahaan dikelola bersama, maka tentunya Pangandaran dan Ciamis akan membina bersama dan wilayah jangkauan oprasional pun semakin besar, oleh karena itu mari kita besarkan perusahaan ini bersama-sama. “kata Sukiman.

Disoal apakah ini tidak menyalahi Undang-undang 21 tahun 2012, menurut Sukiman, tidak menyalahi, sebab nantinya juga diserahkan tapi penyerahannya dikelola bersama.

Kalau misalnya BPR BKPD Cjulang dan Pangandaran ini akan di-go public-kan oleh Pangandaran, lanjut Sukiman, nanti kerjasama dengan siapa, jelas harus kerjasama dengan pihak yang lain.

“Nanti kita akan bentuk PT, karena jika perusahaan itu kalau ingin go public harus berbadan hukum PT, dan ini dalam rangka beridirinya PT. “jelas Sukiman.

Lalu saat ditanyakan, UU 21 pasal 14 mengatakan, penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran, menurut Sukiman, Pemkab Ciamis tetap berpegang pada saat konsolidasi ada kesepakatan awal yang dibuat kedua belah pihak  pasca diundangkannya UU 21 tahun 2012.
Tapi pertanyaannya, apakah perpindahan kedua BUMD tersebut menggunakan kesepakatan awal atau UU ? dijawab Sukiman, di dalam UU disebutkan di pasal 18 ayat 1 (pasal 18 ayat 1: Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pangandaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan-red)

Jadi, lanjut Sukiman, di dalam hal penyerahan asset bupati Ciamis dengan PJ Bupati Pangandaran mengatur bersama tentang penyerahan asset.

“Berarti itu kan ada celah, jadi selama ini itu yang dipegang Ciamis. “

Kemudian, masih kata Sukiman, kedua asset perusahaan itu harus dibedakan dengan asset umum sehingga kalau dikerjasamakan Pangandaran dengan Cuamis nanti ada kerjasama yang baik. Umpanya, dengan pememberian nama BPR Pangandaran-Ciamis atau lainnya.

Mengenai nama BPR Suya Galuh yang sekarang sudah ada, itu bukan inisiatif Ciamis, tapi bisa saja nama tersebut mengandung arti Surya itu Pangandaran dan Galuh itu Ciamis walau tidak secara eksplisit ditulis Pangandaran-Ciamis.

Kenapa selama ini terkesan hanya Ciamis saja yang datang ke OJK (otoritas jasa keuangan), dijelaskan Sukiman, karena baik secara de facto atau de jure, kedua BPR BKPD tersebut masih milik Kabupaten Ciamis.

“Karena sampai saat ini kami belum menyerahkan kedua BPR tersebut ke Pangandaran. “ jelasnya lagi.

Sukiman juga mengatakan, walau pembicaraan masih di tingkat staf, pertemuan yang digelar merupakan kompromi dan hubungan baik antara kedua pemerintahan dan mudah-mudahan jadi bahan ke depan untuk menciptakan kerja sama yang baik.

“Dan media juga harus arif bijaksana dalam menanggapi hal ini. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran, H. Ujang Endin Indrawan, SH menyampaikan, setelah pertemuan dengan perwakilan Pemda Ciamis, pihaknya segera akan melakukan infentarisir asset yang ada di kedua BPR tersebut.

Artinya, nantinya untuk menentukan saham masing-masing atau apakah kerjasama ini disepakti atau tidak, tentunya harus dilakukan infentarisir, berapa nilai saham yang dimilki masing-masing , seperti dari nilai asset dan modal disetor.

“Tapi ini belum diputuskan, apakah sepakat atau tidak dengan sistim pengelolaan BPR secara bersama-sama dalam sebuah PT karena tentunya ini tergantung hasil kajian asset di masing-masing daerah. “tuturnya.

Dalam pembentukan badan hukum PT pun, lanjutnya, pihaknya belum ada kata sepakat karena kesepakatan tersebut hanya ada setelah didapatkan hasil infentarisir asset kedua BUMD itu.

Dan kerjasama pengelolaan BPR BKPD Cijulang dan Pangandaran, lanjutnya, ini baru usulan dari Ciamis. Sementara Pangandaran sendiri belum menentukan sikap karena belum tahu jumlah asset yang dimilki masing-masing.

“Bisa saja kita yang mempunyai saham mayoritas atau malah sebaliknya. “imbuhnya.

 Ditambahkan Endin, karena asset itu bukan hanya barang tidak bergerak saja, tapi juga termasuk modal yang disetor.

“Pangandaran kan belum melakukan penyetoran modal…”ungkapnya.

Disoal target waktu infentarisir yang akan dilaksanakan tim khusus dari dua pemerintahan, Endin mengatakan, itu tergantung apakah tim itu bisa bekerja cepat tidak.

“Kalau saya sendiri sih inginnya bulan juli ini harus selesai. “tergasnya.

Di tempat terpisah, saat ditemui di rumahnya, salah seorang tokoh masyarakat yang merupakan salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran, H. Yos Rosbi mengatakan, sebaiknya kedua pemerintahan kembali pada aturan atau membawa persoalan ini ke pemvrop dan jangan sampai persoalan asset tersebut terus berlarut-larut.

“Saya khawatir, ini bisa saja berdampak buruk pada perkembangan kedua BPR itu. “kata Yos.(12/7).

Menurut Yos, tidak ada yang sulit jika semuanya mengikuti aturan yang ada, tinggal dari presfektif yang mana aturan tersebut dipersepsikan, sehingga nantinya tidak ada salah satu pihak yang melanggar aturan atau undang-undang.

“Jika perlu bawa persolan ini ke tingkat propinsi atau ke tingkat pusat karena masyarakat sangat perlu kejelasan status kepemilikan BPR tersebut. “imbuhnya lagi. (hiek)

CIBOGO RAIH JUARA III LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT PROPINSI TAHUN 2017

PADAHERANG-Desa cibogo kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran berhasil meraih juara 3  pada lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017 setelah melalui penilaian Tim Recheking Evaluasi Perkembangan Desa Provinsi Jawa Barat yang diketuai Drs. M A Afriandi, MT, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pemvrop dengan 6 orang anggotanya datang berkunjung ke Desa Cibogo, senin lalu.(19/7)

Afriandi mengungkapkan, Desa Cibogo  merupakan salah satu dari 5.312 desa di jabar yang berhasil masuk 4 besar karena telah memenuhi seluruh kriteria pada lomba desa/kelurahan tingkat propinsi Jawa Barat tahun 2017. Dari 18 kabupaten dan 19 kota, ada 8 5.312 desa di Jawa Barat yang diikut sertakan dalam lomba ini.

“Melalui hasil penelitian dan rapat pleno tim penilai, hanya 4 kabupaten yang Lolos yakni, Kabupaten Bandung, Bekasi, Indramayu dan Kabupaten Pangandaran. “terang Afriandi. (19/7)

Bertempat di aula Desa Cibogo, lebih jauh Afriandi mengatakan, dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi, tim penilai melaksanakan penilaian lomba desa/kelurahan tahun 2017 dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahapan yang dilakukan tahun lalu hanya menilai adminitrasi dan kinerja dari tingkat desa saja.

“Sedang untuk tahun ini penilaian dilakukan mulai dari adminitrasi dan kinerja menyeluruh, dari Pemerintahan Kabupaten, kecamatan baru hingga ke Tingkat Desa. “imbuh Afriandi.

Indikator penilaiannya pun menurut Afriandi, agak berbeda, mulai dari tahapan administrasi dan kinerja Pemkab, kecamatan lalu ke desa. Jika di tingkat Kabupaten tidak bisa menunjukan dokumen administrasi yang jelas sesuai dengan kondisi di lapangan, maka akan mempengaruhi penilaian. 

Masih di tempat yang sama, camat Padaherang, Endang Hidayat, SH memberikan apresiasi pada seluruh pemerintahan dan masarakat Desa Cibogo yang sudah berhasil meraih prestasi dalam lomba desa/keluaran di tingkat provinsi.

Menurut Endang, prestasi ini ini bisa mendorong percepatan pembangunan dengan tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan serta gotongroyong antara perangkat desa dan warganmya.

Endang pun berharap, dengan predikat juara III tingkat provinsi ini, Desa Cibogo bisa terus berprestasi serta membawa baik Kabupaten Pangandaran ke jengjang lebih tinggi.

“Alhamdulilah, hari jum'at tanggal 7 juli 2017 lalu saya menerima kabar, Desa Cibogo Kecamatan Padaherang berdasarkan hasil pleno dan ekpose yang dilakukan tim verifikasi administrasi, pada tanggal 3 juli menetapkan juara 1 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, juara 2 Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan juara ke 3 diraih Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. “jelas Endang.

Dikatakan Endang, acuan dari lomba desa ini, Permendagri nomer 81 tahun 2015 tentang pemberdayaan pemerintahan desa. Ada pun beberapa indikator penilaiannya, lanjut Endang, pemberdayaan masarakat, infrastruktur dan pemerintahan.

Dalam pemberdayaan masarakatnya, lanjut Endang, warga Desa Cibogo sangat produktif dengan aneka olahan makanan seperti sale pisang yang sudah menjadi industri rumahan. Ada juga tempat budi daya ikan gabus, tepatnya di Rawa Lalay yang bisa dijadikan bahan makanan olahan dendeng dan abon berbahan baku ikan gabus.

Sementara Kepala Desa Cibogo, Karsim, kepada PNews menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh warga desa, Kecamatan Padaherang dan Pemkab Pangandaran atas dukungannya hingga desanya bisa meraih juara 3 di tingkat provinsi, ini tentunya akan menjadi kebanggaan seluruh masarakat Desa Cibogo.

“Walau hanya juara 3 kami tetap bangga karena melalui ajang lomba ini Desa Cibogo sudah bisa ikut mengharumkan nama Kabupaten Pangandaran. “ungkapnya.

Karsim menambahkan, berkat dukungan dari semua stake holder, Kecamatan Padaherang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pangandaran, yang sudah mendukung keberhasilan Desa Cibogo hingga capaian yang diraih sekarang.

“Saya sangat berterimakasih kepada Camat Padaherang yang selalu memberikan semangat, seluruh perangkat desa yang tidak mengenal lelah, BPD, PPK, para tokoh dan masyarakat serta keterlibatan kaum perempuan dalam pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga.”imbuh Karsim lagi.

Karsim pun berharap, prestasi ini dapat memberikan motivasi serta meningkatkan kerukunan, gotongroyong masyarakat melalui partisipasi kerja sama dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial budaya, kesehatan dan ekonomi.

Sementara seperti diketahui, untuk hasil lengkap lomba kelurahan, juara 1 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Bogor, juara 2 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan  juara 3 diraih Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi.   (Isis Koswara)

BUPATI PANGANDARAN MINTA MAAF TERKAIT PEMBONGKARAN PATUNG KARYA NYOMAN NUARTA

PANGANDARAN-Pembongkaran patung karya seniman Bali ternama, I Nyoman Nuarta di Bundaran Mesjid Agung Pangandaran jadi perbincangan hangat netizen di media social. Patung pemberian dari sebuah produsen rokok tersebut selama ini sudah menjadi ikon Pangandaran sebagai daerah penghasil ikan laut juga salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun langsung melalui media menanggapi dengan permintaan maafnya.

Menurut Jeje, ia tidak benar-benar tidak tahu bahwa pembuat patung tersebut seorang seniman besar asal Bali, , I Nyoman Nuarta. Karena saat patung itu dibuat, Pangandaran masih menjadi wilayah Kabupaten Ciamis.

“Saya benar-benar minta maaf jikabeliau kecewa, saya ingin sekali berkenalan dan bersilaturahmi dengan beliau,tolong sampaikan salam saya.”ungkap Jeje di grup WhatsAppnya.(8/7)

Dikatakan Jeje, karena ketidak tahuannya juga selama ini tidak pernah ada yang memberitahukan siapa pembuat patung tersebut sehingga patung itu pun diganti dengan patung ikan marlin selaras dengan visi-misi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabuoaten Pangandaran.

“Bundaran itu merupakan beranda Pangandaran, selain harus cantik juga harus memilki makna yang berkaitan dengan spirit Pangandaran Hebat. “ungkapnya lagi.

Ditambahkan Jeje, proyek penggantian patung merupakan bagian dari pembuatan Ruang Taman Hijau (RTH) program Pemkab Pangandaran untuk mempercantik kawasan wisata Pangandaran. Nantinya, menurut Jeje, di lokasi yang sama akan dibangun patung ikan marlin yang sedang melompat di ats gelombang merupakan ikon baru Kabupaten Pangandaran yang punya filosofi, Kabupaten Pangandaran sebagai DOB harus bisa melompat melaksanakan seluruh programnya untuk  mengejar ketinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah ada.

“Diharapkan, wisatawan atau siapa pun yang datang ke Pangandaran akan mempunyai kesan indah, sejak dari awal mereka masuk beranda Pangandaran. “tulis Jeje.

Sementara ketua Kompepar Pangandaran, Edi Rusmiadi mengapresiasi upaya Pemkab Pangandaran mengganti patung yang selama ini sudah menjadi ikon Pangandaran. Menurutnya, patung yang dulu (sekarang sudah dirobohkan) secara langsung atau tidak langsung tidak ada keterkaitan pemerintahan sekarang, patung tersebut berdiri atas prakarsa sebuah perusahaan rokok (mungkin) dengan MUO Ciamis.


“Warga Pangandaran juga tentunya sekarang harus lebih bangga karena tugu yang baru dibangun dengan uang APBD, uang yang berasal dari warga Kabuoaten Pangandaran.” Ujarnya.

Namun, masih kata Edi, jika sejak awal Pemkab Pangandaran tahu, patung itu  itu karya seniman Nyoman Nuarta, idealnya sang seniman diberi tahu terlebih dulu.

“Itu memang bagian dari sejarah perjalanan panjang Kabupaten Pangandaran, tapiu sebenarnya bisa saja patung itu dipindah lokasikan, toh itu terbuat dari fiber glass,” jelas nya. (PNews)

PEMKAB PANGANDARAN LAKUKAN REAKSI CEPAT ATASI AMBLASNYA BAHU JALAN MENUJU OW BATUKARAS

CIJULANG – Bahu jalan menuju Obyek Wisata batukaras di Kecamatan Cijulang yang amblas akibat terkikis air sungai Cijulang,  saat itu pun langsung mendapat perbaikan dari Pemda Kabuopaten Pangandaran.

Demikian dikatakan kepala Dinas Putarkim Kabupaten Pangandaran, Jaja Nurulhuda, ST, M.Dev,Plg saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(3/7).

“Saat itu pun kami langsung melakukan antisipasi sebagai perbaikan sementara. “ungkap Jaja.

Dikatakan Jaja, pihaknya saat itu lagi mempermasalahkan sepadan sungai itu kewajiban siapa dan lainnya, tapi menurutnya, ia hanya mengantisipasi jalan tersebut karena merupakan asset Pemkab Pangandaran.

“Apalagi jalan tersebut sangat vital menjadi satu-satunya akses menuju obyek wisata Batukaras sebagai penghasil PAD daru sektor pariwisata. “kata Jaja.

Hal tersebut dibenarkan Yana (46), warga sekitar lokasi amblasnya jalan. Menurutnya, warga  merasa gembira dengan respon pemda yang langsung mengadakan perbaikan, walau pun sipatnya perbaikan sementara untuk mengantisipasi longsoran berikutnya dengan mengurug bibir sungai dengan tanah cabluk, batu kapur dan batu bolder.

"Alhamdulillah, respon Pemda Pangandaran melalui Dinas PU sangat luar biasa, karena saat awal kejadian pun mereka langsung memantau kelokasi dan melakukan perbaikan. “terang Yana.(3/7)


Hal senada dikatakan tokoh masyarakat Desa Batukaras juga anggoita DPRD Pangandaran dari fraksi PDIP, Ucup Supriatna. Menurut Ucup, pihaknya sangat mengapreasi penanganan amblasnya bahu jalan disekitar harim sungai Cijulang dijalan utama masuk obwis Batukaras yang dilakukan Dinas Putarkim Pangandaran.

"Atas nama warga, saya sangat respek dan berterimalasih apa yang dilakukan Dinas Putarkim meruoakan rekasi cepat Pemkab Pangandaran untuk mengatasi amblasnya bahu jalan dengan secepatnya bisa melakukan perbaikan", tandasnya. (AGE)

IWAN M RIDWAN: “PEMKAB PANGANDARAN RUGI Rp 98 MILYAR, ITU BERITA HOAX…!”

PARIGI-Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd membantah, adanya kerugian anggaran di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 98 Milyar seperti ditulis dalam sebua media on line beberapa minggu lalu.

“Atas nama institusi DPRD Pangandaran saya katakan bahwa berita itu hoax. “tegas Iwan Usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD. (4/7).

Berita ini, menurut Iwan, sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan ingin merusak Pangandaran.

“Dimana kerugian itu, siapa yang mengatakan kerugian itu ? saya tahu sumbernya pasti orang Pangandaran tapi saya tidak mau menyebut namanya. “kata Iwan.

Iwan menamba, diharap rekan-rekan media jika ada berita seperti itu, hendaknya konfirmasi dulu pada yang berkompeten agar beritanya bisa balance.

“Kalau nulis berita kan harus seimbang, jadi lebih baik rekan-rekan konfirmasi dulu sebelum menjadi berita. “pungkas Iwa. (Toni Taufiq)

KADES MEKARWANGI BANTAH ADA PEMBANGUNAN FIKTIF DI DESANYA

LANGKAPLANCAR - Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Icang, membantah telah melakukan penggunaan program Dana Desa (DD) tahun 2016 lalu sebesar Rp 650 juta seperti yang dikatakan salah seorang warga desanya, Subur (51)  yang dimuat di pangandarannews.com beberapa hari lalu.

Menurut Icang, ia bekerja dan melaksanakan pembangunan inprastruktur yang bersumber dari anggaran DD sudah sesuai dengan aturan yang ada, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan nya.

"Itu tidak benar, bila ada tuduhan kepada Pemerintahan Desa Mekarwangi bahwa kami sudah melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa apalagi pengerjaan yang bersifat piktif, sekali lagi itu tidak benar", ungkapnya kepada PNews di ruang kerjanya.(04/07)

Dikatakan Icang, semua pembangunan baik infrastruktur ataupun bangunan lainnya dalam pelaksanaannya, sebelumnya selalu melalui musyawarah dulu di desa. Dan setelah ada kesepakatan dari semua unsur pemerintahan, diantaranya Kepala Dusun, RT, RW juga para tokoh masyarakat, baru dibuat perencanaan bersama TPK dimana saja pembangunan tersebut  akan dilaksanakan.

“Dan semua pembangunan di desa kami sudah sesuai dengan program APBdes Mekarwangi.", tegasnya.

Di tempat yang sama, Kasi ekbang Desa Mekarwangi, Dede Haeruman membenarkan apa yang dikatapkan kadesnya. Menurutnya, anggaran DD tahun 2016 bisa diserap sesuai rencana yang sudah sebelumnya di rapatkan dengan semua unsur pimpinan dan perangkat desa.

"Dari total Dana Desa sebesar Rp 650 juta, Rp 75 juta untuk pembuatan gedung posyandu di Dusun Pasir Ragas, Rp 420 juta untuk pembangunan infrastruktur jalan rabat beton dijalan  Pasir Benda Nagrog dan ditambah 20% untuk  pemberdayaan masyarakat desa.", jelasnya.

Ditambahkan Dede, tidak mungkin ia sebagai perangkat desa mau menyengsarakan rakyatnya. Bahkan, lanjut Dede, ia ingin masyarakat turut membantu jalannya pembangunan di Desa Mekarwangi.

“Jadi jangan malah berprasangka buruk yang belum tentu kebenarannya", tandasnya. (AGE)

Rp 7,866 MILYAR “PANGANDARAN HEBAT” UNTUK SMAN-SMKN SEGERA CAIR

PANGANDARAN-Menanggapi keluhan beberapa SMAN/SMKN tentang dana “Pangandaran Hebat” yang tak kunjung cair, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Didikpora) Kabupaten Pangandaran melalui Sekdisnya, H M. Agus Nurdin, S.Pd, M.Pd menjelaskan, saat ini permasalahan “Pangandaran Hebat” sudah bukan domain lagi Disdikpora. Karena segala persaratan program tersebut sudah terpenuhi, termasuk yang terahir surat dari Gubernur jawa Barat, Ahmad Heryawan yang ditujukan pada Bupati Pangandaran pun sudah ada.

“Sekarang hanya tinggal menunggu pencairan, dan jika bicara pencairan tentunya itu sudah kewenangan Dinas keuangan. “jelasnya.(3/7)

Agus yang ditemui di ruang kerjanya, juga mengatakan, kronologi perjalanan program “Pangandaran Hebat” dimulai saat di APBD Kabupaten Pangandaran ada anggaran “Pangandaran Hebat” yang diperuntukan pada dunia pendidikan termasuk untuk SMAN dan SMKN. Tapi masalahnya, sejak tahun 2017 SMAN dan SMKN sudah pindah pengelolaannya ke pemprov. 

“Saat itu juga kami langsung memberitahukan ke Dinas pendidikan Propinsi tentang hal ini. “lanjutnya.

Setelah saat itu semua persaratan ditempuh, masih kata Agus, anggaran tersebut pun sudah muncul di DPA Dinas Pendidikan Propinsi.

Ditambahkan Agus, seluruh persaratan yang minta Disdik propinsi, termasuk yang terahir surat pernyataan gubernur Jabar bulan juni 2017 lalu  yang mengatakan, diantaranya, gubernur akan menggunakan dana “Pangandaran Hebat” Kabupaten Pangandaran sesuai yang tercantum dalam DPA Disdik propinsi, gubernur akan bertanggungajawab dalam penggunaan anggaran tersebut dan apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan visi-misi pendidikan Kabupaten Pangandaran serta tidak sesuai dengan DPA yang ada di disdik propinsi, maka gubernur sanggup mengembalikan anggaran tersebut ke kas daerah pemkab Pangandaran.

“Gubernur pun nantinya akan membuat laporan penggunaan dana itu secara transparan dan akuntabel. “lanjut Agus.

Kalau sudah tidak ada ladi persaratan lainnya, masih kata Agus, sekarang tinggal menunggu transfer dari Dinas Keuangan Kabupaten Pangandaran ke Disdik propinsi Jawa Barat.

Jadi, menurut Agus, tidak benar kalau selama ini ada yang mengatakan atau kesan Disdikpora Pangandaran tidak konsen mengurus program ini untuk SMAN dan SMKN.

“Kalau boleh saya katakan, penanganan program “Pangandaran Hebat” ini jadi rujukan beberapa kabupaten-kota lainnya di Jawa Barat. “tegas Agus.

Seperti diketahui, program “Pangandaran Hebat “ berawal dari niat tulus Pemkab Pangandaran khususnya pada dunia pendidikan salah satu dari empat skala perioritas Pemda Pangandaran termasuk perbaikan infra struktur, pelayanan kesehatan dan penataan dunia pariwisata. Dan program “Pangandaran Hebat” ini merupakan bukti keseriusan Pemkab Pangandaran khusus untuk dunia pendidikan.

Dan “Pangandaran Hebat” untuk SMAN dan SMKN sendiri, Pemda Pangandaran  sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 7.866 milyar yang akan diterima setiap siswanya Rp 600 ribu per tahun. (hiek)

YAYAT KISWAYAT: “TIDAK SATU RUPIAH PUN KEBOCORAN TIKET MENGALIR KE DINAS…

PANGANDARAN-Dari sekitar 120 destinasi wisata yang ada di kabyoaten Pangandaran, hanya 5 obyek wisata (ow) saja yang sudah menghasil Penghasila Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Dinataranya, ow Pantai karapyak di Kecamatan Kalipucang, Pantai Pangandaran Kecamatan Pangandaran, Pantai Batuhiu Kecamatan Parigi, Green Canyon dan Pantaui Batukaras di Kecamatan Cijulang.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran, melalui Sekdis, H. Yayat Kiswayat, target PAD tahun 2017 khusus untuk pendapatan pada libur hari Raya Idul Fitri, terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
Sebagai gambaran, masih kata Yayat, ow pantai Pangandaran pada even yang sama (hari raya idul fitri-red), dari H-3 sampai dengan H+12, tahun 2014 Rp 13.276.000, tahun 2015 Rp 14.832.000 tahun 2016 Rp 15.211.000.

“Untuk tahun 2017, sampai dengan H+7 saja sudah mencapai Rp 30,5 juta. “terang Yayat.(7/3).

Yayat yang ditemui di ruang kerjanya menambahkan, sedangkan untuk capaian target tahun anggaran 2017, sebesar Rp 15 milyar sudah tercapai 36,36 %.

Disoal maraknya isu kebocoran tiket di tol gate yang rame jadi isu di media sosial (medsos), Yayat menerangkan, ada beberapa faktor yang memang ada kesan kebocoran telah terjadi dilakukan para petugas di pintu masuk. Padahal, karena membludaknya kendaraan terutama roda dua, sihingga petugas kewalahan sehingga belum sempat memberikan tiket tanda masuk, pengunjung tersebut keburu tancap gas.

“Belum lagi lambatnya memberikan uang pengembalian, hingga mungkin pengunjung tersebut tidak sabar dan langsung saja pergi. “jelas Yayat.

Dikatakan Yayat, faktor lainnya seperti sarana e-ticketing yang belum sempurna serta dalam pengoperasiannya pun belum optimal. Terkadang eror karena seringnya buka-tutup.

“Mungkin ke depannya harus dibangun jalur-jalur kecil yang bisa dilewati hanya satu motor saja dengan menempatkan 1 atau 2 orang petugas dalam satu jalurnya. “imbuh Yayat.

Soal jalan melalui area milik Grand Pangandaran PMB, Yayat mengatakan, selama ini Dinas Pariwisata kesulitan untuk mejual karcis di lokasi itu karena belum ada aturan daerahnya yang mengatur hal tersebut.
Ditambahkan Yayat, tenaga sukwan yang selama ini bertugas siang-malam di pintu-pintu menuju obyek wisata, sampai sekarang belum ada anggarannya juga belum ada aturan yang mengatur tentang upah mereka.

Tenaga sukwan tersebut, lanjut Yayat bisa ikut mendapatkan insentif jika target per triwulan pendapatan retribusi pariwisata bisa mencapai 30 %.

“Seperti triwulan sekarang, karena target tidak tercapai otomatis mereka pun tidak mendapat apa-apa. “jalasnya lagi.

Jika ada selama ini ada kecurigaan kebocoran yang terjadi di setiap tol gate itu ada setoran ke dinas, menurut Yayat, silahkan cek dan buktikan keberan isu itu.

“Saya berani disumpah, tidak satu rupiah pun kalau memang itu ada kebocoran mengalir ke dinas. “tegasnya. (hiek)

WARGA HERAN, PROGRAM DANA DESA 2016 DESA MEKARWANGI LANGKPALANCAR FIKTIF ?

PARIGI – Adanya isu di masarakat terkait penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa Desa (ADD), bantuan Propinsi (Banprop) dan P3IP yang dalam penggunaannya kurang maksimal di beberapa desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, mengundang keprihatinan masyarakat yang menyaksikan dan ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut, seperti pengerjaan infrastruktur untuk perbaikan pasilitas umum di pedesaan.

Salah satunya diungkapkan seorang warga Desa Mekarwangi Kecamatan Langkaplancar, Subur (51). Ia merasa kecewa saat melihat hasil pembangunan infrastruktur di desa nya, pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 150 meter di Dusun Pasir Puteuy dengan anggaran sekitar Rp 48 juta tahun anggaran 2016 yang bersumber dari Dana Desa, ternyata sampai saat ini belum ada bukti pisiknya.

"Ini sangat aneh, kenapa sampai saat ini pengerjaan jalan rabat beton tersebut belum dikerjakan juga, padahal warga sangat mengharapkan perbaikan jalan tersebut." katanya. (03/07)

Subur saat bertemu PNews di kantor Insfektorat Kabupaten Pangandaran, lebih jauh mengatakan, itu uang berasal dari rakyat yang diamanahkan untuk pembangunan pasilitas warga, bukan untuk dipakai demi kepentingan perangkat desa semata.

“Harusnya kepala desa lebih paham pada tata cara pengelolaan serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan Perbup no 22 tahun 2015",tegasnya. (AGE)

LIBUR LEBARAN 2017, PENDAPATAN WISATA BATUHIU NAIK 100 %

PARIGI – Salah satu destinasi wisata Kabupaten Pangandaran, pantai Batuhiu yang terletak di Desa Ciliang Kecamatan Parigi, masih disukai para wisatawan, walau pun kondisinya hingga saat ini kurang begitu menarik karena masih banyak kerusakan fasilitas di dalamnya yang belum diperbaiki. Apalagi fasilitas lampu penerangan yang masih kurang, sehingga keindahan pantai Batu hiu di malam hari kurang biusa dinikmati.

Hal tersebut diakui Kasubag UPTD Pariwisata Kecamatan Cijulang-Parigi, Asep Purwanto. Menurutnya, walau kondisinya masih belum maksimal, tahun ini Batuhiu target pendapatannya meningkat dua kali lipat dibanding pendapatan tahun 2016 lalu.

"PAD Batuhiu tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan menjadi dua kali lipat dibanding tahun 2016 lalu sejak H -7 sampai H +5", terangnya.(6/7)

Lebih jauh Asep mengatakan, ia optimis Obyek Wisata Batuhiu ke depannya bisa lebih ramai lagi bila sudah beberapa fasilitas bisa dilengkapi. Seperti lampu taman, penerangan lampu jalan dan perbaikan tangga ke atas bukit serta drainase di sekitar arena wisata.

“Jika sarana kebutuhan wisatawan terpenuhi, saya yakin akan semakin banyak wisatawan datang ke Batuhiu. “kata Asep.

Ketua Kompepar batuhiu, Jajat Sudrajat sangat mengapresiasi membludaknya wisatawan yang datang ke Batuhiu.

“Mudah-mudahan, petugas yang ada di tol gate bisa jujur saat menjalankan tugasnya. “ungkap Jajat.

Jajat juga mengatakan, ia sangat senang melihat pengunjung ke Batu hiu ada peningkatan walau kondisi sarana wisatanya belum begitu memuaskan, mulai dari tata ruang hingga fasilitas wisata.

“Kami berharap dengan membludaknya wisatawan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang bertugas di tol gate demi keuntungan pribadi." tegasnya.

Jajat juga menambahkan, jangan sampai ada kebocoran di tol gate, terutama dalam pemberian tiket pada wisatawan. Jangan sampai yang masuk 10 motor, diberi tiket hanya 3 motor. jelas itu akan merugikan PAD kabupaten Pangandaran.

"Saat musim rame seperti sekarang ini, saya sangat setuju jika dilakukan pengawasan oleh Insfektorat dan DPRD di tiap-tiap pintu masuk wisata untuk meminimalisir kebocoran PAD dari sektor pariwisata" imbuhnya. (AGE)

HINGGA H+6 KEMARIN, OW BATUKARAS MASIH DIPADATI WISATAWAN

CIJULANG – Obyek Wisata (OW)  pantai Batukaras hingga H +6 masih dipadati wisatawan, tampak antrian kendaraan pun masih terus berdatangan memasuki gerbang masuk hingga menjelang sore ini.

Menurut salah seorang warga Batukaras, Acum (71) yang rajin menyaksikan masuknya pengunjung di tol gate sejak H +2, merasa begitu senang melihat arus kunjungan wisatawan yang datang ke Batukaras. Bila setiap tahun seperti saat ini, Acum yakin PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor pariwisata tentunya akan semakin meningkat dan tidak mustahil dunia pariwisata Pangandaran nanntinya akan seperti pulau Dewata, Bali.

"Hingga H +6 menjelang berakhirnya cuti bersama, Batukaras masih tetap rame, tentunya ini akan memberi devisa untuk Pangandaran yang signifikan dan saya yakin ke depannya wisata Pangandaran akan mendunia seperti Bali", ucapnya.

Acum juga mengatakan, jika Batukaras bisa diperluas lagi dengan beberapa penataan kawasan di sekitar area yang sudah ada, maka jumlah pengunjung pun tentunya akan lebih banyak lagi.

Hal senada juga dikatakan Neneng (43) yang tinggal di pesisir pantai Batukaras. Menurut Neneng, ia begitu antusias menyambut wisatawa yang sudah pasti usaha penyewaan selancar kecil untuk berenang yang ia kelola pun ikut laris manis.

"Alhamdulillah,  liburan ldul fitri sekarang membawa berkah buat kami, usaha saya pun ikut laris", ungkapnya.

Neneng berharap ke depannya Pemda Pangandaran melakukan penataan lagi terutama ke kawasan arah utara yang hingga saat ini masih belum tersentuh.

"Kami berharap, pemda segera melakukan penataan obyek wisata Batukaras kesana, agar aktivitas wisata tidak tertumpu pada satu titik seperti sekarang ini. “pungkasnya. (AGE)