HIKMAH DIBALIK AMBLASNYA JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN, MENJADI WADAH PEMERSATU ANTARA TNI, PEMERINTAH DAN RAKYAT.

Hihmah dibalik ambruknya jembatan putrapinggan

PANGANDARAN-Di balik semua kejadian kehendakNya, pasti selalu ada hikmah dibaliknya. Seperti amblasnya jembatan Ciputrapinggan yang terjadi beberapa bulan lalu, siapa sangka dibalik musibah tersebut ada hikmah yang bisa dibanggakan.

Dalam proses pembuatan jembatan darurat yang akan digunakan sementara menjelang dibangunnya jembatan permanen tahun 2017, ada pemandangan yang bisa membuat seluruh warga masyarakat Kabupten Pangandaran bangga.

Demikian dikatakan salah seorang warga Kecamatan Parigi, Udeh Mulyono saat ia melihat dan bergabung dengan masyarakat lainnya ikut membantu pengerjaan jembatan semnetara yang dilaksanakan prajurit TNI (zipur).

“Disini saya dapat meliha dan merasakan, betapa menyatuknya antara TNI, pemerintah dan masyarakatnya. “ungkap udeh.(22/11).  

Menurut Udeh, masyarakat dari semua elemen setiap hari datang bahu-membahu untuk ikut berkarya nyata membantu TNI dan pemerintah. Rasanya tidak berlebihan, jika mengambil hikmah dari musibah amblasnya jembatan Ciputrapinggan ini bisa menjadi wadah bersatunya antara TNI, pemerintah dan rakyatnya. 

“Setiap hari, setiap malam masyarakat silih berganti membantu baik dengan tenaga atau dengan kiriman makanan atau apa pun yang mereka bisa. “kata Udeh lagi. (hiek).

MULAI BESOK JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN SUDAH BISA DILEWATI

PANGANDARAN-Setelah dilakukan uji coba sore tadi (22/11), akhirnya jembatan sementara Ciputrapinggan resmi akan dibuka sekitar jam 8.00  hari rabu besok.(23/11).

“Besok kita akan buka secara resmi sekaligus doa’ bersama agar sesuatunya bisa berjalan lancar. “Kata Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.(22/11).

Jeje menambahkan, kekuatan jembatan ini maksimal 20 ton, dan untuk mengetahui tonase kendaraan yang akan melewati jembatan ini, nantinya akan dibuat jembatan timbang baik dari arah Banjar atau pun Pangandaran.

“Saya kira untuk bus-bus besar tidak ada masalah karena beratnya di bawah 15 ton. “jelas Jeje.

Menurut Jeje, jembatan ini direncanakan bisa kuat bertahan hingga 6-8 bulan ke depan sebelum pembangunan jembatan permanen dari Kemeterian PU PR dilaksanakan.

“Mungkin sekitar awal pebruari 2017 mulai lelang pengerjaannya. ”imbuh Jeje.

Disoal persiapan pariwisata menjelang libur natal dan tahun baru, Jeje mengatakan, mulai besok pangandaran sudah bisa normalkembali dan wisatawan pun silahkan datang lagi tanpa harus memutar arah lewat Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

“Insaalloh, mulai besok geliat dunia pariwisata pangandaran akan normal kembali dan pengunjung pun bisa kembali menikmati wisata pangandaran. “kata Jeje.

Sementara Kabid Binamarga Dinas Puhubkominfo Kabupaten Pangandaran, Anang Yogaswara menambahkan, setlah dilakukan diuji coba, jembatan sementara Ciputrapinggan dinyatakan bisa dipergunakan dengan beban maksimal 20 ton.

Anang juga mengatakan, pihaknya akan terus memantau terutama melihat kondisi kayu-kayu baloknya.

“Kita akan langsung ganti jika memang terdapat kayu yang sudah layak diganti. “kata Anang. (hiek).

UGA KACIJULANGAN BISA JADI REFERENSI RUTR-RT RW KABUPATEN PANGANDARAN

Cijulang ngadeg ku anjeun

CIJULANG – Jas Merah, "Jangan sampai melupakan sejarah", begitu tajuk pidato presiden pertama Republik Indonesia, Ir.Soekarno  saat pidato sebelum lengser dari kursi kepresidenannya. Satu nilai pelajaran buat generasi muda yang saat ini sudah mulai melupakan sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah daerahnya sebagai salah satu kearifan lokal.

Referensi sejarah lokal di Pangandaran kini mulai punah, hal tersebut terjadi karena dokumen sejarah itu sendiri tidak diarsipkan secara baik. Selain itu pelaku dan saksi mata pun satu persatu tutup usia sebelum bisa mewariskan ceritra kepada generasi selanjutnya.

Salah satu sejarah kearifan lokal yang kini mulai punah, diantaraanya sejarah Kacijulangan, padahal dalam kitab Kacijulangan disana tertulis beberapa sejarah dan keterangan yang sudah tersusun oleh para karuhun atau orang terdahulu dari berbagai aspek dan kalangan.

Salah seorang tokoh masyarakat Cijulang, Abdul Gopar yang akrab disapa Opang menuturkan, arah pembangunan dan zonasi daerah yang saat ini masuk ke Kabupaten Pangandaran telah tertera dalam uga kacijulangan yang dirintis oleh Raden Wiratanu Ningrat.

Menurut Opang, Uga merupakan ceritera orang tua dulu yang turun temurun dalam bentuk siloka atau kiasan yang diprediksi akan terjadi pada masa mendatang.

“Kini beberapa uga pun saat ini sudah menjadi kenyataan,” kata Opang.

Masih dikatakan Opang, adanya pembangunan Bandara Nusawiru, Pelabuhan Laut Regional dan areal pertambangan di Kecamatan Cimerak pun sudah tertera dalam Uga.

Uga adanya pembangunan pelabuhan di Bojongsalawe menurut Opang, tertera kalimat  lamun kembang wijayakusuma kasiram minyak, kalakay nyampay ka Batukaras.

“Artinya, kalau pelabuhan Cilacap telah penuh dengan pertambangan minyak maka di Bojongsalawe akan dibangun pelabuhan baru,” tambah Opang.

Begitupun dengan lokasi Bandara Nusawiru, menurut Opang, juga terkandung dalam uga Kacijulangan ada kalimat, Sodongkopo bakal jadi pangeuntreupan papatong, ngan lamun hanteu tartib hartosna parele bakal papatong beneran anu euntreup, artinya harus dibangun dulu perekonomian masyarakatnya, juga pariwisatanya baru Bandara Nusawiru bisa dibangun atau.dikembangkan.

Selain itu, adanya aset pertambangan di wilayah Kecamatan Cimerak, lanjut Opang,  disimbolkan oleh jalur jalan kereta api yang dalam tujuan Belanda waktu itu akan mengeruk kekayaan emas dalam bentuk batu pirit atau emas muda.
“Raden Wiratanu Ningrat pun telah melakukan pemetaan untuk areal pertanian yang lokasinya di daerah Kecamatan Lakbok dan Padaherang,” papar Opang.

Opang menyebutkan, seandainya saja ada pelestarian sejarah dan budaya yang dipahami masyarakat, tentunya Pemerintah Daerah pun bisa menyadur referensi dalam Uga tersebut.

“Sebab dalam Uga pun tertera pemetaan zonasi untuk perekonomian, dan bisa dijadikan acuan RUTR dan RTRW,” pungkasnya. (AGE).

TAHUN 2017, BIDANG KEHUTANAN ALIH KELOLA KE PROVINSI

CIJULANG -  Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan (KPK ) mencanangkan tujuh bidang program ditahun 2017 mendatang. Diantaranya, Bidang Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan Bidang Penyuluhan.

Khusus untuk Bidang Kehutanan mulai tahun 2017 sudah tidak lagi jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten semuanya dialihkan ke Provinsi, kecuali bila memiliki TAHURA Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yang memang sekarang ini belum ada di Kabupaten Pangandaran.

Demikian dikatakan Kepala Dinas KPK Pangandaran, Ir. Adi Nugraha, M.Pd saat ditemui di ruang kerjanya.

"Kedepan kami akan mencoba membuat Tahura, seperti hutan kota atau taman hutan kota di Pangandaran, walau sekarang sudah ada cagar alam Pananjung. “ungkap Adi. (21/11).

Walau sekarang baru perencanaan tapi nanti dalam pengurusan dan pengawasannya akan dibentuk UPTD Hutan Rakyat disetiap kecamatan. Dan untuk sekarang Tahura sesuai arahan dari Kementrian Sumber Daya Alam masih dalam pengelolaan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).

"Sementara terkait cara pencegahan longsor, erosi, reboisasi dan banjir nanti ada petugas khusus yang akan memberikan pearahan terkait masalah trersebut. “ jelas Adi.

Dan terkait masalah hutan lindung yang saat ini mulai banyak penjarahan, Adi mengatakan,  sangat tidak setuju dan itu harus ditindak tegas karena akan menimbulkan dampak bencana alam, dan juga masalah hutan lindung yang ingin dijadikan hutan produksi itu tidak mungkin bisa dilakukan.

"Hutan lindung itu sudah diatur undang-undang, sebetulnya masyarakat tidak boleh masuk ke areal hutan lindung baik sekedar memanfaatkan ranting-ranting buat kayu bakar atau pun pohon yang tumbang, karena hutan lindung hanya boleh dumasuki oleh polisi hutan yang sudah punya tata tertib dalam pemeliharaan hutan lindung.

Tapi selama ini, lanjut Adi, tetap sulit untuk melarang masyarakat untuk tidak masuk ke area hutan lindung.  Walaupun pemerintah sudah memasang pagar pembatas sekalipun, tetap saja ada sebaguan masyarakat dengan lelausa masuk ke area hutan lindung.

"Untuk hutan produksi saya menyarankan, pohon yang ditanam harus pohon pohon yang berusia lama seperti pohon duren dan manggis, jangan pohon seperti albasiah yang umurnya tidak lama", jelasnya.

Dan terkait pengembangan ekonomi masyarakat disekitar hutan, pihaknya ingin memberikan solusi dengan membentuk kelompok tani dalam beternak lebah hutan.
“Dan itu mungkin akan sangat membantu masalah perekonomian rakyat di sekitar hutan", pungkasnya. (AGE).

WARGA KELUHKAN, PENGERJAAN JALAN TERKESAN ASAL-ASALAN

CIMERAK-Proyek peningkatan jalan di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran mulai dipertanyakan masyarakat mutu dan kualitasnya. Pasalnya proyek yang baru beberapa minggu kini kondisinya sudah mulai rusak lagi. .

Seperti diungkapkan warga Dusun Ciawi, Herman (34), ia sangat kecewa dengan pengerjaan proyek yang asal-asalan dan terkesan tidak professional. Sehingga anggaran negara milyaran rupiah pun seperti sia-sia.

"Saya heran kenapa pemborong seperti ini kok terkesan asal-asalan,  padahal proyek jalan ini  menghabiskan anggaran sekitar 1 milyar lebih, tapi kenapa jalan hotmix tersebut cuma bertahan seumur jagung, apa karena faktor alam atau tidak prfesionalnya para pekerja proyek dalam pengerjaannya ?", ungkapnya, (20/11).

Ditambahkan Herman,  jalan yang rusak ini sudah dua kali diperbaiki dengan ditambal adukan semen, tapi seminggu kemudian sudah bodol lagi.

“Tuh lihat, sekarang sudah banyak yang hancur lagi. "ujar Herman sambil menunjukan sebagian  jalan yang aspalnya sudah hilang.

Herman pun mempertanyakan, apakah Dinas PU Kabuoaten Pangandaran tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang kondisi ini.

“Saya khawatir ini dibiarkan saja, padahal anggaran milyaran untuk membangun jalan ini berasal dari rakyat. “imbuh Herman.

Herman pun berharap, agar jalan hotmix di dusunnya ini segera diperbaiki sebelum jalan tersebut tambah parah.

"Kami dan warga lainnya berharap jalan hotmix tersebut segera diperbaiki dengan  maksimal dan tidak asal-asalan seperti seminggu kebelakang, khusus kontraktor yang katanya orang banjar, tolong lakukan pekerjaan proyek ini dengan maksimal jangan merasa karena bukan orang pangandaran jadi proyek ini dikerjakan asal jadi"kata Herman.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran komisi III, Uce Hasid mengatakan, terkait masalah pengerjaan proyek yang saat ini dikerjakan kurang baik, menurutnya, langsung saja tanyakan ke ketua komisi, karena ia khawatir salah memberikan penjelasan masalah ini.

“Silahkan tanya langsung saja sama ketua, “ujarnya singkat.

Sementara, beberapa minggu lalu, pemilik perusahaan, Ahmad menjelaskan,  sebenarnya kerusakan jalan tersebut lebih banyak disebabkan karena kontruksi tanah di sekitar itu berkadar air tinggi, sehingga saat air keluar dengan sendirinya akan merusak lapisan aspal di atas permukaan tanah.

“Walau pun berulang-ulang diperbaiki pasti akan seperti itu lagi, karena hampir di sepanjang jalan itu kondisi tanahnya mengandung air yang cukup tinggi. “terangnya.

Tapi Ahmad tidak mengatakan, kondisi tersebut tidak ada laporan terperinci sebelumnya dari konsultannya.  Sehingga jika hal ini diketahui dari awal, mungkin ia pun bisa mengantisipasi dengan teknik yang ia miliki sesuai profesionalisme bidang pekerjaannya. (AGE-hiek)

KETUA DPRD PANGANDARAN KRITISI KINERJA PARAMEDIS

PARIGI-Saat ini masyarakat Kabupaten Pangandaran sudah bisa menikmati beberapa program pemerintah, seperti pendidikan gratis, ambulan gratis, raskin gratis dan pengobatan gratis di puskeamas. Namun semuanya ternyata tidak semulus apa yang direncanakan pemerintah.

“Saya masih menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan. “Kata Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd. (18/11).

Menurut Iwan, saat menggelar jumpa pers di sebuah rumah makan di Pantai Bojongsalawe Kecamatan Parigi (18/11), disayangkan , gratisnya biaya pengobatan di puskesmas-puskesmas ternyata berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan paramedis di puskesmas itu sendiri.

“Pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk pelayanan kesehatan, salah satunya akan menambah upah tenaga honorer baik bidang kesehatan ataupun bidang lainnya. “ungkapnya lagi.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, tahun 2017 seluruh pegawai kesehatan baik itu PNS atau honorer akan mendapat penghasilan tambahan .

“jadi untuk ke depan diharapkan tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan di tiap-tiap puskesmas, termasuk ambulan gratis. “tegas Iwa. (TONI  T).

BAHAS RELOKASI PKL, FKPWP DAN PEMDA GELAR SOSIALISASI

PANGANDARAN-Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati pinggir pantai barat dan timur, pemda berencana merelokasi seluruh PKL ke tempoat baru yang akan disediakan Pemerintah Daerah.

Sebagai persiapan, pemda melalui Kabag Perekonomian, Kecamatan, Dispaperindagkop UMKM pun terus melakukan sosialisasi dan kordinasi dengan perwakilan seluruh kelompok Forum komunikasi Pedagang Wisata Pangandaran (FKPWP).

Dalam Rapat Kordinasi (rakor) yang digelar pemda dengan FKPWP di aula Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran(21/11), Disparperindagkop UMKM melalui Bidang perdagangan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan konsep zonasi inovatif tentang aturan tempat relokasi  penataan dan pemberdayaan untuk PKL menjadi tiga konsep, diantaranya zona merah , hijau dan kuning.

“Tujuannya, untuk penertiban para PKL nanti di tahun 2017. Setelah ada peraturan daerah dan  nantinya tinggal mengacu pada perda tersebut sekaligus penerapan konsep innovatifnya. “Kata Kabid perdagangan, Kustiman, S.Sos, MM. (21/11).

Ditambahkan Kustiman, selain konsep innovatif pihaknya juga akan mengusulkan perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Untuk sementara, meurut Kustiman, pihaknya sekarang masih mengacu kepada Permendagri No 41 tahun 2012 tentang  pedoman dan pemberdayaan kaki lima

“Dalam hal ini kami tidak mau mengambil resiko ketika penataan nanti timbul masalah di kemudian hari. “ungkapnya lagi.

Untuk relokasi PKL, menurut Kustiman, rencananya pemda akan membangun di empat lokasi, anatar lain, eks Pasar Seni 2 lantai untuk 252 pedagang , eks Star Meridian 2 lantai untuk 92 kios , eks Hotel Pananjungsari 2 lantai 933 kios , eks Dinsos Jawa Barat di pantai timur  2 lantai 188 kios. Jumlah  seluruh PKL menurut data sepakat dari FKPWP 1465 pedagang yang sampai saat masih dalam validasi data dan telah memiliki KTA.
Sementara Ketua FKPWP, Tumin mengatakan, pihaknya sekarang selama seklitar satu bulan ng terus memvalidasi data pedagang yang telah memiliki KTA khususnya pedagang pribumi pangandaran.

“Ini penting, agar nantinya tidak ada pedagang musiman dan berdagang disembarang tempat.”terang Tumin.

Menurut Tumin, dari data awal jumlah pedagang untuk wilayah pangandaran berjumlah 1565 dan telah direlokasi sebanyak seratus pedagang di panggung Terbuka. Dan untuk pedagang pendatang yang sipatnya temporer, dikatakan Tumin, nantinya akan diserahkan pada FKPWP untuk selanjutnya diarahkan.

“Bukan berarti menjastifikasi para pedagang luar pangandaran, tetapi ini hanya untuk menjadi bahan pemahaman para pedagang pendatang agar segera menyesuaikan aturan atau regulasi yang telah ditentukan dan disepakati antara pemda bersama FKPWP. Pungkas Tumin. (TONI T).

2 ORANG PEKERJA TERTIMBUN LONGSOR DI LANGKAPLANCAR

LANGKAPLANCAR-Pengerjaan pelebaran jalan tembus Kabuoaten Pangandaran  ke Tasikmalaya via Singkup menuai korban. Dua orang  pekerja proyek CV.MA yang sehari-hari bertugas sebagai operator alat berat, Wahid (37) dan kernetnya Abdul Fatah (55) yang tengah mengerjakan pelebaran jalan Singkup Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar tertibun longor batu cadas akibat tebing bekas kerukan beko longsor, senin pagi tadi.(21/11).

Menurut saksi mata, Acum dan aleh warga sekitar, sebenarnya korban tengah beristirahat sambil makan diatas bekonya. Tiba-tiba tanah diatasnya ambruk , Wahid dan Fatah pun  berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari atas beko.

“Namun sayang  tanah dari longsoran tebing begitu cepat datangnya sehingga dua orang pekerja tadi seketika seluruh tubuhnya tertimbun material tanah dan batu cadas. “ungkap Acum.

Dalam keadaan panik Acum dan Aleh dibantu beberapa warga segera menolong dua orang korban tersebut yang sudah ada dalam timbunan tanah dengan menggunakan cangkul dan peralatan seadanya.

Dituturkan Acum, dibutuhkan kurang lebih setengah jam untuk bisa mengeluarkan korban dari timbunan tanah tersebut karena material batu cadas dan tanah menimbun seluruh tubuh korban.

“Beruntung jiwakedua korban masih bisa diselamatkan.”masih kata Acum

Saat ini kedua korban pun langsung divakuasi dan dibawa ke Pukesmas Langkaplancar dengan kondisi seluruh badanya memar-memar. (Ods)

WARGA TANAMI POHON PISANG DI JALAN CIRAPUAN

MANGUNJAYA-Kekesalan masyarakat Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran pada buruknya infrastruktur jalan di desanya, diungkapkan warga dengan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes warga. Pasalnya, menurut kepala Dusun Cirapuan, Tandin, jalan yang biasa digunakan sebagai alternatif jalan menuju Desa Mangunjaya dari arah Kecamatan Banjarsari Ciamis keadaannya rusak parah.

“Saat ini jika lewat jalan lain tidak bisa karena sedang ada pengecoran. ”ungkap Tandin.(20/11).

Ditambahkan Tandin, warga merasa kesal karena selama ini pemerintah kabupaten seolah kurang memperhatikan keadaan jakan tersebut. Ditamnbah lagi, karena sekarang sedang musim hujan, semakin menambah parahnya keadaan jalan tersebut.

“Kami sangat berharap pemkab segera memperbaiki jalan tersebut, karena arus tersebut merupakan akses utama menuju Mangunjaya dan Sindangjaya. “imbuh Tandin. (TONI T).

WARGA APRESIASI PEMERINTAH TUTUP TOKO MODERN- H.SUPRATMAN : “PEMDA JANGAN TAKUT DALAM PENEGAKAN PERDA…”

PANGANDARAN - Ketua Presidium pemekaran kabupaten Pangandaran, H.Supratman sangat setuju dan apresiatf  dengan penutupan toko modern di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dilakukan satpol PP (18/11) walau pun  awalnya gagal dilaksanakan karena tidak adanya kordinasi pihak terkait dan terkesan dadakan.

"Tindakan Pemkab Pangandaran dengan menutup toko tersebut sudah sesuai dengan aturan, jadi tolong jangan dihalang-halangi malah mari kita lihat gimana keadaan pasar tradisional yang sekarang mulai terpuruk saat ini", ungkapnya.(19/11).

Supratman saat ditemui PNews di kediamannya mengatakan, ia sudah ajukan permintaan moratorium untuk pembangunan toko modern sejak masih Pj.Bupati Daud Ahmad, karena menurut Supratman, bila maraknya pembangunan toko modern ini tidak segera ditertibkan akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat terutama para pedagang kecil yang ada di pasar tradisional.

Lebih parahnya lagi, lanjut Pratman, biasa ia dipanggil, para pemilik toko modern terserbut bukan orang Pangandaran, tapi pengusaha  besar dari kota-kota besar. Dan pastinya ia tidak akan melihat dan memperhatikan keadaan yang terjadi di Pangandaran, terutama nasib para pedagang kecil dengan modal kecil di pasar-pasar tradisional.

“Lambat laun mereka bisa tersisihkan dan hilang, miris bukan,,,?”ungkap Pratman.

Pemerintah Daerah melalui BPPTPM, menurut Pratman,  harus bisa melaksanakan  aturan perijinan dan berkordinasi dengan dinas terkait lainnya, sehingga jangan terkesan asal-asal dalam pengurusan ijinnya.

“Saya heran, BPPPT PM minta uang ke pengusaha untuk biaya rapat teknis, memangnya tidak ada anggaran dari pemerintah untuk itu ?” ungkap Pratman lagi.

Pratman pun berharap Pemkab Pangandaran jangan takut dalam melaksanakan tugas juga dalam penegakan peraturan daerah terkait toko modern atau masalah lainnya. (AGE-hiek)

PANGANDARAN MASIH DOMINASI ANGKA PALING TINGGI PERNIKAHAN DINI.

PANGANDARAN - Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja puteri berusia di bawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia dan ini bukan satu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak risiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat tercatat sangat tinggi,  data tersebut diambil berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan Badan Perencana Pembangunan (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat tahun 2015.

“Hasil analisis data makro dari Bapeda Jabar, Pangandaran masih mendominasi angka paling tinggi dari tingkat pernikahan usia dini. “ungkap Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Iman Hikmat.(15/11).

Imam yang ditemui sejumlah awak media usai membuka acara Jumbara KB di lapang Desa babakan  Pangandaran (15/5), lebih jauh mengatakan, bukan hanya Pangandaran yang menempati angka tertinggi, Ciamis pun mendominasi angka kelahiran tertinggi, bahkan uniknya Kabuoaten Indramayu mendapat urutan paling atas kota paling banyak jandanya.

“Untuk Priangan Timur, Ciamis mendapat rengking tertinggi pada  angka kelahirannya dan Indramayu urutan pertama paling banyak untuk status janda. “lanjut Imam.

Apabila hal ini terus dipertahankan oleh Pangandaran, menurut Imam, ia khawatir, tingkat kebutuhan terus meningkat dan angka perceraian pun semakin banyak..

Menurut Imam, banyak efek negatif dari pernikahan dini. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu secara ekonomi, pasangan, maupun anak.

“Mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara matang. “kata Imam lagi.

Selain itu, sambung Imam, remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi. Idealnya menikah itu pada saat dewasa awal yaitu sekira 20-sebelum 30 tahun untuk wanitanya dan untuk pria itu 25 tahun. Karena secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan pun cukup matang.

“Artinya, risiko melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar karena pemahaman soal berkeluarga dirasakan sudah cukup paham." ucapnya.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), imbuh Imam, tentunnya akan memberikan pendidikan tentang mengelola keluarga.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan, menitip pesan kepada seluruh keluarga di Kabupaten Pangandaran untuk bisa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga.

“Di sinilah peran kader KB, Posyandu dan PKK,” kata Jeje.
Masih di tempat yang sama, kepala BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran, Saepuloh menyampaikan, pihaknya terus mendorong dalam hal peningkatan usia menikah secara bertahap.

“Kami terus mensosialisasikan agar anak-anak muda bisa berkarya dulu,  jangan buru-buru menikah.” kata Saepuloh.

Saepuloh juga mengatakan, tujuannya diselenggarakan Jumpa Gembira (jumbara) seluruh kader KB Pangandaran, untuk saling berbagi pengalaman antara daerah satu dengan lainnya. Jumbara juga merupakan kegiatan pertemuan tahunan seluruh kader KB, Posyandu dan PKK se-Kabupaten Pangandaran.

“Untuk acara jumbara tahun ini diseklenggarakn du Desa Babakan kecamatan Pangandaran diikuti 200 peserta dan diisi dengan perlombaan kecakapan penyuluhan, seni dan pelayanan KB. “pungkas Saepuloh. (AGE).

POL PP TAK DILENGKAPI PPNS, PENUTUPAN TOKO MODERN GAGAL DILAKSANAKAN. JEJE WIRADINATA: “KALAU PEMDA SALAH, SILAHKAN TUNTUT…”

PARIGI-Adu argument antara pihak pengusaha toko modern dan tim gabungan yang akan menutup salah satu toko modern di Desa/Kecamatan Parigi yang disinyalir tidak berijin mengakibatkan gagalnya eksekusi penutupan mini market tersebut.

Menurut pihak pengusaha, Yana herdiana, penutupan yang akan dilakukan Pol PP tidak sesuai prosedur hukum. Pasalnya, petugas gabungan yang akan melaksanakan eksekusi tersebut tidak dilengkapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Silahkan kalau mau menutup, tapi kami ingin melalui prosedur hukum karena mengacu pada pasal 6 ayat 1 hurup a dan pasal 7 ayat ayat 1 hurup d tentang penyidik saat ini saya pertanyakan, apa ada PPNSnya ? “Kata Yana.(16/11).

Yana pun mempertanyakan, kalau keberadaan toko modern tersebut melanggar hukum, kenapa retribusinya pajak reklame tetap masuk ke pemda. Malah menurut Yana, pihaknya pun sudah memberikan biaya untuk rapat teknis ke BPPT PM Pangandaran sebesar Rp. 5 juta untuk satu toko modern.

 “Dari 9 toko, BPPT PM sudah mengantongi Rp 45 juta, namun karena rapat teknis tidak dilaksankan sehingga timbul masalah. “imbuh Yana.

Sementara di tempat terpisah, Bupati Pangandaran, H.  Jeje Wiradinata menanggapi soal tersebut mengatakan, Pemda mempunyai hak diskresi yang mengatur berbagai persoalan termasuk mengeluarkan moratorium pemberhentian pendirian toko modern untuk sementara.

“Kita kaji dulu keberadaan toko modern tersebut, kalau tidak begitu nanti orang seenaknya mendirikan dimana-mana. “Kata Jeje. (16/11).

Jeje juga menegaskan, pihaknya akan tetap menutup seluruh toko modern yang tidak mempunyai ijin. Karena apa-apa yang tidak ada ijinnya itu illegal, dan yang illegal tentunya harus ditertibkan.

 “Jika ada pihak yang tidak puas, silahkan tuntut pemda. “tegas Jeje.

Ditambahkan jeje, dan ini tidak harus menunggu keputusan pengadilan karena sistim investasi atau lainnya sudah ada aturan daerahnya.

“Minggu depan, setelah saya pulang dari jakjarta saya akan turun langsung. “terang Jeje (AGE-hiek)

PEMERINTAH APRESIASI GOTONG-ROYONG WARGA PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah ikut bahu membahu membantu proses pembuatan jembatan darurat Ciputrapinggan.

Demikian dikatakan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari saat melihat warga dari berbagai elemen menyatu dengan TNI mendorong gelagar jembatan dengan berat puluhan ton.

“Jika dikerjakan bersama-sama, semuanya akan terasa ringan. “Kata Jeje.(15/11).

Menurut Jeje, rasa kebersamaan dan rasa memiliki pangandaran harus bisa diwujudkan pada kebersamaan untuk membuat pangandaran lebih baik lagi.

“Hari ini kita melihat kebersamaan itu, ada yang menyumbang makanan, tenaga, semuanya ini untuk kebaikan pangandaran, dan kami atas nama pemerintah sangat bangga pada kepedulian warga ini. “kata Jeje lagi.

Untuk mempercepat pengerjaan jembatan darurat tersebut, bupati dan wakil bupati pun tidak segan-segan turun langsung bersama warga membantu TNI agar proses pengerjaan jembatan tersebut segera selesai.

“Inilah salah satu wujud kebersamaan kita membangun pangandaran, tidak dengan retorika tapi dengan kerja nyata. “tegas Jeje.

Sementara, salah seorang pengusaha restoran sea food, mengatakan, pihaknya sudah menggalang seluruh pemilik usaha rumah makan menyumbang konsumsi untuk para pekerja di lapangan.

“Kami bergiliran, hari ini bagian siapa dan seterusnya hingga hari kamis besok. “terangnya. (hiek)

BEBERAPA ASET BELUM DISERAHKAN CIAMIS, LKPD BPK 2014, SPI PANGANDARAN LEMAH

CIJULANG– Masih ada tiga aset dari Kabupaten Ciamis yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pangandaran belum dilimpahkan, seperti, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), eks Pasar Seni dan PD BPR BKPD Cijukang dan Pangandaran.

Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran, Ade Kurnia mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Ciamis untuk mengevaluasi sejumlah aset yang sebelumnya telah dilimpahkan.

“Hasil kesepakatan setelah koordinasi daftaran aset yang telah dilimpahkan akan diverifikasi kembali,” ungkap Ade.(15/11).

Masih kata Ade, saat ini ketiga aset tersebut sedang dirumuskan untuk proses pelimpahannya, namun belum bisa ditentukan kaopan waktunya, karena masih banyak teknis yang harus dilaksanakan.

Sementara tokoh muda Kabupaten Pangandaran, Dede Ihsan Rifa’I mengatakan, verifikasi dan evaluasi aset dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran seharusnya dilaksanakan secepatnya. Pasalnya,  dalam Undang Undang Nomor 21/2012 BAB V Pasal 14 ayat 3 menyatakan, penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lambat tiga tahun setelah dilantik Penjabat Bupati (Pj) Pangandaran.

Menurut Dede, saat ini Pangandaran telah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan terpisah dari Ciamis menginjak usia 4 tahun, untuk itu Dede berharap pelimpahan dan penyerahan aset harus segera dilaksanakan secepatnya kjarena ini akan berdampoak pada  arah pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran.

“Kami menilai pengelolaan aset masih lemah, karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2015 menerangkan, penatausahaan aset tetap pemerintah Kabupaten Pangandaran belum optimal,” tambahnya.

Dede menambahkan, neraca aset tetap yang disajikan per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.113.834.487.646,75 dan dalam LKPD 2014 BPK menyampaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) masuk kategori lemah.

“Banyak aset tercatat dalam namun belum ditemukan fisiknya, untuk itu kami harap kedua pihak segera melakukan pendataan ulang,” pungkas Dede.

Sementara di tempat terpisah, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat dikonfirmasi tentang hal ini mengatakan, dalam pertemuan dengan Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin pada acara Pekan Olahraga Kesehatan (Porkes) Kabupaten Ciamis tanggal 12-13 nopember lalu di pangandaran, disepakti akan dibentuk tim untuk menangani aset-aset yang sampai saat ini belum diserahkan ke pangandaran.

“Kita sangat hormat pada ciamis, dan nanti kita tunggu saja hasil kerja tim tersebut termasuk masalah BPR BKPD yang sekarang semakin hangat jadi isyu masyarakat. “Kata Jeje saat ditemui usai membukan acara Jumbara KB Kabupaten Pangandaran di lapang Desa Babakan. (15/11). (AGE)