PEJABAT PANGANDARAN MISKIN IDE DAN KREATIVITAS ?

Memasuki usianya yang ke 6 tahun, Kabupaten Pangandaran benar-benar dipacu untuk bisa sejajar bahkan jika bisa harus lebih dari daerah lain yang sudah lama ada. Bukan hanya pembangunan infrastruktru saja, termasuk  Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi penggerak pembangunan.

Namun sangat disayangkan, menurut salah seorang warga Dusun Cikangkung Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, Iwan Sofa, para pejabat Pangandaran ternyata miskin ide dan kreatifitas. Seharusnya, sebagai “daerah berkembang”, di usianya yang masih belia, banyak ide-ide terlontar dari para pembuat kebijakan untuk akselerasi yang akan mewarnai dinamika kemajuan daerah.

“Paling tidak sampai hari ini saya belum melihat some thing new yang fresh dan orsinil lahir dari hasil pemikirannya. “ungkap Iwan.(24/6)

Dalam obrolannya dengan PNews sambil menikmati kopi hangat di kawasan pantai timur, Iwan juga mengatakan, yang ia saksikan selama ini hanya hasil ide-ide cemerlang dari pimpinan daerah saja, padahal idealnya kepala daerah hanya pada tataran kebijakan saja dan di lapangan sepenuhnya dilaksanakan oleh dinas teknis.

Masih kata Iwan, banyak ide-ide bupati yang sudah terealisasikan, dan ternyata memang sukses dan epektif. Diantaranya, penataan kawasan wisata, pembentukan satgas tiket wisata, timsus pajak hotel dan restoran dan mungkin masih banyak lagi yang berasal dari hasil pemikiran lainnya.

Menurut Iwan, ia tidak setuju kalau segala permasalahan akhirnya dibebankan pada pundak bupati semua, karena kepala daerah punya tugas yang lebih berat dari hanya ikut mengatur parkir, kemacetan, tiket wisata atau lainnya yang memang semua itu bisa dilakukan dinas terkait.

“Seharusnya para pembantu bupati itu harus bisa melaksanakan dan mengawal apa yang sudah jadi digariskan pada kebijakan kepala daerahnya. “tegasnya.

Masih kata Iwan, contohnya tahun ini bupati punya kebijakan program penataan wisata, seharusnya seluruh dinas terkait merespon bagaimana program tersebut bisa berjalan dan bagaimana cara merealisasikannya di lapangan.

Dan soal wisata yang sudah menjadi ikon Kabupaten Pangandaran, ia berharap pemerintah mempunyai perhatian khusus terkait pentingnya kelestarian alam dan lingkungan hidup dari semua pihak agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan.

“Di pariwisata itu ada sapta pesona, nah urusan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan seterusnya itu ada pada leading sektor masing-masing. “imbuhnya lagi.

Iwan juga mengatakan, jika seluruh elemen bersinergi dengan baik, ia yakin Pangandaran Hebat tidak akan membutuhkan waktu puluhan tahun, karena jika semua bekerja sesuai porsinya masing-masing, segala persoalan pun akan saling mengisi satu dengan lainnya.

“Maaf jika saya terpaksa mengatakan, saya kasihan pada bupati dan wakil bupati yang harus selalu turun hingga pada tataran pelaksana. “ungkapnya lagi.

Menurut Iwan, ada dua jenis pejabat yang ada di Pangandaran, yang ngantor dan kerja. Kalau yang ngantor, tentu saja setiap hari rutin pergi ke kantornya, masuk jam 8.00 pagi dan pulang jam 4.00 sore, rutinitasnya seperti itu. Sementara kalau yang kerja, sudah pasti ada kinerja dan karya yang dihasilkan dari rutinitasnya tersebut.

Dan PNews pun masih ingat saat hal ini pernah ditanyakan pada tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, saat menghadiri ulang tahun Partai Golkar di Kecamatan Cigugur beberapa waktu lalu. Dikatakan Pratman waktu itu, mungkin saja Pemkab Ciamis pun tidak mau memberikan pejabatnya yang memang punya kredibilitas.

“Artinya apa, ya silahkan saja anda terjemahkan sendiri…”ungkapnya.

Pada kesempatan lain, PNews pun mencoba meminta tanggapan langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menurutnya, ada etika dan persoalan waktu untuk menilai sebuah kinerja dan itu berjalan melalui proses yang tidak ujug-ujug.

Jeje membenarkan, Pangandaran memang butuh akselerasi pada semua lini untuk bisa sejajar dengan daerah lain, tapi tetap saja ia harus melalui proses yang tak instan.

“Mungkin aturannya atau idealnya dalam waktu 2 tahun baru ada kinerja yang bisa kita nilai, apakah si A ada progress dan seterusnya. “ucap Jeje.

Karena, lanjut Jeje, tidak etis juga jika menilai seseorang pada apa yang dilihat di permukaan saja, maka biarkan seperti air mengalir.

Jeje pun mengajak semua elemen untuk bersama-sama memelihara rasa nyaah jeung rees ka Pangandaran, tetap menjaga dan memelihara rasa kebersamaan dan terus berkarya lewat koridor dan kapasitasnya masing-masing.

“Dan memang saya pun senang turun langsung ke lapangan, saya tidak biasa jika apa-apa hanya menerima laporan saja, saya harus pastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan kebijakan. “kata Jeje. (PNews)

WARGA CIJULANG KECEWA, RASTRA YANG DITERIMA TAK LAYAK KONSUMSI

CIJULANG- Beras Sejahtera (rastra) atau dulu lebih dikenal dengan raskin ( beras bantuan penerintah untuk keluarga pra sejahtera) memang sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu karena bisa memperingan biaya beban hidup.

Namun sangat disayangkan jika beras tersebut ternyata berkualitas buruk, hal itu tentunya akan mengecewakan bagi masyarakat yang memang tidak mampu membeli beras bagus.

Seperti yang dialami salah seorang warga RT 04 Rw 10 Dusun Nusagede Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Mamad (alm) dan Rubinah. Menurut anaknya, Wati (37), ia sangat kecewa dengan beras yang dia terima saat bulan ramadhan kemarin karena kualitasnya yang memperihatinkan.

Ia pun sempat kaget waktu melihat beras yang diperuntukan orangtuanya ternyata jauh dari layaknya beras untuk makan manusia.

“Sudah warnanya kuning, kotor juga banyak gumpalan beras yang sudah menyatu, persis seperti barang yang sudah kadaluwarsa", jelasnya.(06/07)

Wati menambahkan, kebetulan beras tersebut baru dibuka dan mau dipergunakan sekarang, tapi ketika dibuka, ia pun kaget ternyata beras tersebut tidak layak konsumsi.

Wati pun berharap, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah, karena walau pun kelurganya miskin tidak seharusnya jika harus mengkonsumsi beras seperti yang diterimanya.

"Semoga pihak bulog dan Pemkab Pangandaran lebih serius mengontrol distribusi rastra ini, karena kjeluarga seperti kami jelas sangat membutuhkan. “imbuhnya. (AGE)

DERMAGA BOJONGSALAWE SEMAKIN RAMAI DIKUNJUNGI WISATAWAN

PARIGI-Keindahan alam laut di dermaga pelabuhan Bojong Salawe kini kerap  dijadikan tempat selfie para pengunjung yang sengaja datang ke dermaga yang menghabiskan dana ratusan milyar tersebut. Dermaga yang berlokasi di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini direncanakan nantinya bisa menampung kapal dengan bobot muat hingga 5000 GT.

Menurut salah seorang pengunjung asal kota Ciamis, Gea (47), ia sengaja datang ke Bojongsalawe hanya ingin melihat keindahan dermaga kerena ia sering melihatnya di media sosial.

"Saya jadi penasaran ingin melihat langsung kesini, dan ternyata tempatnya memang indah dan sangat cocok berpoto. “ungkapnya.(5/7)

Gea juga mengatakan, saat ini ia dan keluarganya benar-benar bisa menikmati langsung dermaga dan keindahan pantai Bojong Salawe.

Lain lagi dengan Abdul (52), seorang petugas parkir di lokasi dermaga. Menurutnya, ia merasa senang dengan banyaknya pengunjung yang datang, terutama hari Sabtu dan Minggu.

"Dari jasa penitipan kendaraan, lumayan saya dapat penghasilan untuk nambah-nambah kebutuhan dapur. "ungkap Abdul yang kesehariannya sebagai buruh lepas.

Abdul menambahkan, dari penghasilannya sebagai tukang parkir, ia pun bisa membawa uang ke rumah sekitar Rp. 20 hingga Rp 35 ribu.

“Karena saya pun tidak mematok harga hanya seikhlasnya saja, malah terkadang ada juga tidak memberi. “imbuhnya. (AGE)

HUJAN INTERUPSI PANWASCAM TAK PENGARUHI REKAPITULASI KPUD PANGANDARAN

PANGANDARAN-Rapat plano terbuka KPU Kabupaten pangandaran yang digelar di Hotel Pantai Indah Timur (5/7) di hujani usulan dan tanggapan dari sejumlah panwascam. Seperti yang disampaikan Panwascam dari kecamatan Padaherang, Kalipucang dan Kecamatan Sidamulih. Namun sayang semua tanggapan dan interupsi tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Pasalnya, menurut KPUD usulan dan tanggapan tersebut hanya tertumpu pada kesalahan tehnik penulisan jumlah Daptar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam rapat pleno  KPUD Pangandaran yang dihadiri anggota KPUD Provinsi Jawa Barat, Agus Rustandi (Divisi hukum), Asda I, H. Tatang Mulyana, SH, MM, saksi dari ke 4 pasangan calon dan tamu undanga lainnya, seluruh hasil perolehan suara dirinci ulang atau direkapitulasi per kecamatan (10 kecamatan) untuk hingga didapatkan data perolehan suara secara pasti.

“Suara sah dan tidak sah bukan terhadap perolehan suara dan semuanya sudah diperbaiki dengan dibuatkan berita acaranya perbaikannya oleh PPK. “kata Ketua komisioner KPUD Pangandaran, Wiyono Budisantosa.

Wiyono juga mengatakan, rapat pleno terbuka ini dilaksanakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada di Jawa barat tahun 2018 yang baru saja digelar.

Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, ini membuktikan di lapangan panwas hadir dan siap mengawasi tahapan-tahapan pemilu, karena sekecil apapun kesalahan penyelenggara pemilu tentunya panwas dan jajarannya akan mengawasinya dengan mengedepankan upaya pencegahan katanya.

“Saya berharap KPUD dan jajarannya bisa lebih meningkatkan kinerjanya. “tegas Iwan.

Sementara hasil rekapitulasi yang dihasilkan rapat pleno, jumlah seluruh suara sah 243.929,
suara tidak sah 3.693 dan jumlah seluruh suara sah dan tidak syah 247.622.

Dengan hasil perolehan suara masing-masing calon, untuk pasangan nomer urut 1 (Rindu), 75.500, Pasangan No. 2 ( Hasanah ) 83.478 Pasangan No. 3 ( Asyik ) 35.659 dan Pasangan No. 4. ( 2 D ) 49.292  dengan jumlah 243.929 suara.(Tn)

KEBIJAKAN BUPATI PANGANDARAN LAKUKAN PEMBENAHAN PETUGAS TOLGATE, TERBUKTI EFEKTIP

CIJULANG - Pembenahan pegawai tolgate yang dilakukan langsung Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata tahun 2017 lalu yang bertujuan untuk efisiensi dan efektipitas petugas di loket pintu masuk wisata juga terkait isu kebocoran, terbukti berhasil dengan meningkatnya retribusi tiket wisata  yang signifikan pada liburan hari raya tahun ini. Sebagai bukti nyata yang terjadi di tol gate wisata pantai indah Batukaras hingga pada H+1 dan H+2 saja pendapatannya mencapai angka Rp. 318 juta, ini sangat berbedajika dibanding pada hari yang sama liburan hari raya tahun 2017 lalu.

Seperti dikatakan ketua koordinator petugas tol gate, Yusuf Mulyana, ia benar-benar mengemban amanah yang diberikan bupati untuk bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab bersama rekan rekannya.

"Dan Alhamdulillah dengan meningkatnya pendapatan dibanding tahun 2017 lalu ini semakin menambah semangat kami untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya pengelolaan  pendapatan dari retribusi wisata untuk Pemkab Pangandaran", katanya.(18/06)

Ditambahkan Yusuf lagi, pada H+1 pengunjung yang masuk ke Batukaras sekitar 22 ribu orang dan pada H+2 ada sekitar 25000 lebih.

Selaku ketua kordinator, menurutnya,  tolgate wisata pantai indah Batukaras berharap adanya perbaikan-perbaikan fasilitas yang di sekitar obyek wisata agar tidak terkesan semerawut seperti di pantai Pangandaran.

"Mudah-mudahn pemkab segera melakukan penataan, seperti penempatan PKL musiman yang memenuhi pinggir pantai juga lokasi parkir yang masih kurang tertata rapih", imbuhnya. (AGE)

KETUA DPRD, IWAN M RIDWAN: “APBD PANGANDARAN TIDAK DEFISIT KARENA KITA MASIH PUNYA SILPA”

Sesuai permendagri nomer 13 tahun 2006, tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pemda menyampaikan raperda tentang pertanggunganjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Draft tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan dan sesuai Tata Tertib (tatib) DPRD, dibawa ke rapat paripurna yang dilaksanakan secara marathon dengan agenda bupati menyampaikan laporannya, tanggapan opandangan dari fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan jawaban buopati atas pandangan fraksi.

Demikian disampaiakn ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, A.Pd, M.Pd kepada awak  media usai meminpin rapat paripurna di ruang rapat DPRD Pangandaran.(2/7)

“Alhamdulillah, tiga agenda rapat paripurna itu kita laksanakan dalam satu hari. “ungkap Iwan mengawali pembicaraannya.
Lebih jauh Iwan mengatakan, rapat paripurna pertanggunganjawaban pelaksanaan APBD ini tentunya berbeda dengan LKPJ, di rapat LKPJ yang jadi bahasan terkait kinerja sedangkan pada rapat kali ini tentunyab menyangkut angka-angka, baik pendapatan atau pun belanja daerah.

“Ada tiga tiga hal pokok yag dibahas, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.”terang Iwan.

Pendapatan itu ada dari PAD yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan asli daerah lainya, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dan dana perimbangan itu, lanjutnya, dari dana bagi hasil dari pajak APBN, DAU, DAK ditambah pendapatn yang sah juga dari bagi hasil dan bantuan keuangan proponisi ada dana desa yg bersumber dari APBN.

“Saat rapat ada salah satu fraksi yang mengatakan kita mengalami defisit, sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu, kita tidak depisit. “tegas Iwan.

Sebenarnya begini, lanjut Iwan, pendapatan seluruhnya jika dikurangi belanja daerah memang terjadi kekurangan, tetapi kekurang tersebut bisa ditutupi dari dana sisa anggaran tahun lalu (silpa). Seperti saat APBD tahun 2017, ternyata ada tambahan pendapatan silpa dari tahun 2016. Begitu juga sekarang, keurangan pendapatan itu mendapat tambahan dari sisa anggaran tahun 2017.hingga kekurangan anggaran belanja bisa tertutupi.

“Jadi sekali lagi, APBD tahun 2018 Kabupaten Pangandaran tidak terjadi defisit. “tegas Iwan lagi.

Masih kata Iwan, pada pandangan umum fraksi PKS yang mengatakan itu karena ada kesalahan dalam perencanaan penghitungan potensi PAD. Sebenarnya hal itu memang ada benarnya walau pun maksudnya mungkin bukan kesitu karena sebelumnya bupati sudah menyampaikan, sejumlah  target pajak dan retribusi daerah tidak tercapai.

Tapi mungkin maksud PKS, ketidak tercapian ini apakah karena perencanaan yang atau perhitungan angka-angka potensi yang salah. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat disampaikan saat sekarang, karena sejak rancangan kebijakan umum anggaran (KUA PAS) hal itu sudah dibahas di DPRD bersama-sama. adi jika saat itu sudah disetujui, itu merupakan  persetujuan bersama bahwa target pajak daerah sekian, retribusi sekian dan seterunya.

“Terus sekarang tidak tercapai, mustinya yang tidak tercapai itu yang seharusnya ditanyakan dan dikritisi bukan perencanaannya tapi kenapa tidak tercapai, apakah sarana, petugas dan  SDM tidak  memadai atau mungkin obyek pajaknya yg bandel. “jelas Iwan lagi.

Seperti dikatakan bupati, menurut iwan, ada beberapa faktor kenapa beberapa target pendapatan tersebut tidak tercapai. Contoh, pajak hotel dan restoran sampai saat ini di Pangandaran masih banyak pengusaha hotel dan restoran yang tidak jujur. Antara lain, satu hotel huniannya mencapai 90 % kamar, tapi ketika ada petugas datang yang dilaporkan hanya 50 % saja. Begitu juga dengan rate (harga) hunia per malam, Rp 700 ribu, ternyata yang dilaporkan kepada petugas Rp. 500 ribu.

“Begitu juga dengan restoran, yang seharusnya pajaknya 10 %, mereka banyak yang bayar secara flat, satu minggu atau  perbulan bayar sekian. “ungkap Iwan.

Kata bupati juga, lanjut Iwan, bukan angka targetnya yang terlalu tinggi atau tidak realisitis, karena semuanya memang sudah sesuai dengan potensi masing-masing obyek penghasil PAD.

Hingga akhirnya bisa diketahi, mebnurut Iwan, jika selama ini retribusi tidak tercapai ternyata persoalannya memang banyak kebocoran dan sebagainya. Lalu kenapa terjadi kebocoran, ada banyak faktor penyebabnya, antara lain, apakah sistemnya belum bagus atau para petugasnya yang nakal dan seterusnya.

“Sementara untuk pendapatan yang bersumber baik dari pemprov atau pusat, kita memang tidak bisa berbuat banyak, seperti DAU, DAK dan dana bagi hasil. “imbuhnya.

Diakui Iwan, pendapatan dari DAK memang terjadi pengurangan, sedangkan program kegiatan sudah ditetapkan, ini persoalan yang sebenarnya.

Dan menurut Iwan, harus diketahui juga, apabila pendapatan asli (PAD) tidak tercapai, maka ke bawah pun pasti ada yang dukurangi, seperti DAU, DAK  dan dana bagi hasil jg otomatis berkurang juga, sedangkan uang yang diterima lalu dimasukan ke APBD itu tidak bisa seenaknya dikutak-kutik  juga tidak bisa asal cantum karena semuanya harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

“Dan tahun ini kita masih punya silpa sekitar Rp. 26 milyar, nah silpa inilah yang akan kita gunakan tahun ini, untuk apa? ya untuk nutupi defisit tadi. “kata Iwan lagi.

Masih kata Iwan, secara keseluruhan raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2017 yang disampikan bupati sudah sesuai dan langsung akan dibahas di badan anggaran (banggar) dengan tenggang waktu hingga tanggal 23 juli nanti.
Iwan juga mengatakan, DPRD juga membahas hasil pemeriksaan BPK RI yang sampai saat ini belum keluar. Apa saja temuan BPK RI tersebut itu semua akan jadi bahasan DPRD.

“Karena kapasitas DPRD tidak sama dg BPK dan Insfektorat, tentunya kami harus menunggu hasil dari BPK. “kata Iwan mengakhiri wawancaranya. (PNews)

UNTUK MEMBERIKAN KENYAMANAN PADA PENGUNJUNG, BKSDA PANGANDARAN TERUS BERBENAH

Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pada pengunjung yang datang juga seiring kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penataan obyek wisata, kini Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) resort Pangandaran (Cagar Alam Pananjung), terus berbenah. Salah satunya dengan mebangun taman di area pintu masuk kawasan serta penataan lokasi parkir kendaraan.

Seperti dikatakan kepala BKSDA resort Pangandaran, Yana Hendrayana, sebagai kawasan konservasi hutan dan laut yang ada di daerah tujuan wisata tentunya harus bisa menunjang program kebijakan pemerintah daerah, karena selain mengunjungi pantai dan berenang, tidak sedikit wisatawan pun yang berkunjung ke kawasan cagar alam.

“Dan tentunya kami pun harus bisa memberikan kesan asri, indah dan memberikan rasa nyaman. “terang Yana.(4/7)

Yana yang ditemui PNews di ruang kerjanya, menambahkan, di beberapa lokasi memang perlu lebih ditata lagi, seperti di area pintu masuk yang merupakan pintu masuk kawasan yang selama ini terkesan seadanya harus tampil lebih cantik serta memberi kesan kawasan BKSDA Cagar Alam Pananjung tertata rapih dan indah.

“Tempat parkir akan kami tata, karena selama ini jika hujan turun terkadang ada genangan air hingga becek. “imbuh Yana.

Sedang untuk pemeliharaan di dalam kawasan, kegiatan membersihkan sampah bekas bungkus makanan yang ditinggalkan pengunjung terus dilakukan, baik di cagar laut pasir putih atau di kawasan hutan, yang biasa dilakukan setiap hari senin.

“Tapi pada libur lebaran kemarin, kami lakukan itu setiap hari karena pengunjung yang datang berkunjung kesini setiap hari selalu ramai. “kata Yana lagi.

Dikatakan Yana, pada setiap kesempatan ia selalu mengatakan untuk bisa bersama-sama menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Jadikanlah hutan yang ada di kawasan BKSDA ini sebagai asset alam kebanggaan bersama yang harus dijaga dan dirawat bersama-sama. Karena kelestarian hutan tentunya tidak diperuntukan hari ini saja, tapi untuk selamanya.

“Dan dengan dibangunnya taman di pintu masuk ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk semua. “ pungkasnya. (PNews)

POTENSI WISATA PANGANDARAN MAMPU SEDOT RATUSAN MILYAR RUPIAH

Tidak dipungkiri hingga sekarang masih terbukti, Pangandaran masih tetap menjadi magnet para wisatawan untuk mengisi hari liburannya dibanding jika dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya di Provisi Jawa Barat.

Seperti saat liburan tahun ini, jutaan pengunjung terus memadati beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, walau harus rela macet di sepanjang perjalanan menuju ke Pangandaran. Sejak H+1 hingga +9 obyek-obyek wisata yang ada di Pangandaran pun hampir seluruhnya dipadati wisatawan baik yang datang dari kota-kota lain di jabar atau dari luar jawa barat, seperti Jawa Timur, Banten, Jawa tengah dan DKI.

Seperti dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati, H. Adang Hadari yang setiap hari getol terjun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi di setiap obyek wisata.

“Kami punya komitmen untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada seluruh wisatawan. “ungkap bupati.(17/6)

Dikatakan Jeje, setelah dilakukan penataan di beberapa lokasi wisata, seperti pembenahan sejumlah pedagang yang selama ini berjualan di pinggir pantai ke relokasi yang lebih representatif, memang sangat terasa terjadi peningkatan yang signifikan.

Karena bukan hanya penataan obyek saja, kata Jeje, pembenahan pun dilakukan di seluruh sektor, antara lain, Sumber Daya Manusia (SDM), taman-taman yang menjadi “wajah” menuju Pangandaran, keamanan di obyek wisata, lalu lintas jalan menuju lokasi wisata dan sarana penunjang pariwisata lainnya.

“Dan tentunya semua kebijakan pemda ini  untuk bisa menambah kunjungan wisata. “imbuhnya.

Tentunya, lanjut Jeje, ini juga akan berdampak pada perolehan PAD yang terus meningkat dari tahunh ke tahun, hingga triwulan ke 2 ini saja sudah mencapai 49 % lebih dari target tahun 2018 Rp. 25 Milyar.

Tapi menurut Jeje, ada yang lebih penting dan dicatat, ternyata dampak kunjungan wisata sangat berpengaruh sekali pada tingkat perekonomian rakyat, uang yang langsung bisa diterima masyarakat ternyata sangat jauh jika dibanding perolehan PAD.

Estimasinya, jika saja selama liburan lebaran yang lalu saja ada 1.080 juta wisatawan yang datang ke Pangandaran, lantas asumsinya uang yang dibelanjakan wisatwan tersebut rata-rata Rp. 200 ribu, bisa dijumlahkan, 1.080.000 x 200.000 = 216.000.000.000. Artnya, ada sekitar Rp. 216 milyar uang yang langsung diterima masayarakat. Dan hitungan ini tentunya tidak termasuk uang yang dikeluarkan wisatawan untuk biaya hotel, karena uang yang diterima hotel-hotel tersebut sebagian besar kembali lagi ke daerah dimana pemilik hotel itu tinggal.

Jika harus menggunakan regulasi, kebijakan daerah mana yang bisa memindahkan uang ratusan milyar dari daerah satu ke darehan lainnya, karena hingga sekarang memang sangat sulit memindahkan nilai pertumbuhan keuangan dari daerah ke daerah lainnya.

Dan dengan potensi wisata yang dimiliki Pangandaran ternyata mampu melakukan itu, tinggal hitung berapa uang orang Bogor, Bandung, Jakarta, Jawa Tengah dan kota-kota lainnya yang pindah ke tangan warga Pangandaran.
“Ada pedagang makanan, pakaian pantai, tukang kopi, pedagang asongan, perahu pesiar dan banyak lagi, mereka menerima uang tersebut. “kata Jeje. 

Artinya lagi, masih kata Jeje, ternyata uang yang diterima masyarakat jauh lebih besar jika dibanding pendapatan yang diterima pemerintaha (PAD), dan jauh pula jika dibandingkan dengan jumlah anggaran (APBD) yang sudah dibelanjakan pemda pada sektor pariwisata.

“Laju perekonmian pada sektor pariwisata ternyata sangat berpihak pada rakyat yang tentunya ini bisa meningkatkan tarap perekonomian mereka. “kata Jeje lagi.

Pada kesempatan lain Jeje juga mengatakan, Pemkab Pangandaran dengan visi-misi menjadikan tujuan wisata kelas dunia tentunya bukan tanpa alasan, karena terbukti dunia pariwisata mampu dan bisa berfunsi menjadi katrol ekonomi rakyat.

“Seperti diketahui, jika dibanding dengan potensi alam lainnya, maka sektor pariwisata akan terus terbarukan sampai kappa pun. “imbuhnya. (PNews)

KSM LIMBAH BAROKAH JADIKAN DESA KARANGPAWITAN PIONEER DESA BERSIH

PADAHERANG-Untuk mengatasi persoalan sampah dan kebersihan lingkungan, Pemerintah Desa Karang Pawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran di tahun 2018 ini telah membangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang bersumber dari bantuan Dana Desa (DD).  

Kepala Desa Karangpawitan, Adis, mengatakan, masalah sampah di desanya sering menjadi persoalan karena sampah dari Pasar dan dari rumah warga berserakan dan menjadi pemandangan tang tidak enak dipandang karena sebagian masyarakat  masih membuang ke sungai disebabkan selama ini belum adanya TPS sampah.

“Alhamdulillah tahun ini kami bisa membangun TPS  yang berlokasi di Dusun Patinggen 1 blok Cipakel Rt 07 Rw 2, dan di lokasi tersebut sangat cocok karena jauh dari pamukiman penduduk sehingga tidak akan berdampak pada kesehatan. “terang Adis.(2/7)

Adis menambahkan, saat ini di desanya sudah berjalan Program manegmen sampah yang berasal dari rumah warga yang di kelola KSM Limbah Barokah, dengan ketunya Hoer.

Untuk memudahkan pembuangan serta agar terorgasir sampah dari setiap rumah ini, lanjut Adis,  setiap hari petugas berkeliling untuk mengambil sampah. Dan setiap bulannya masyarakat diwajibkan membayar retribusi dengan perincian, Rp.7 ribu untuk rumah tangga, Rp 10 ribu warung dan Rp 20 ribu home industry atau super market.
“Hasil retribusi tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya oprasional kendaraan dan petugas pemungut sampah. “Kata Adis. 

Pengelolaan sampah dan kebersihan  lingkungan ini tentunya mendapat sambutan ;positif dari warga, karena selama ini memang masih banyak warga membuang sampah sembarangan, ada yang ke kebun, sungai di pinggir-pinggir jalan hingga sering menimbulkan bau dan pemandangan tak sedap.

Menurut salah seorang warga, Tedi, pemerintah desa sangat tepat sudah membangun TPS sampah karena memang sebelumnya masalah sampah sering menjadi persoalan di lingkungan warga.

“Mudah-mudahan dengan program ini Desa Karangpawitan menjadi pioneer desa sehat. “ungkap Tedi,  yang merupakan perintis KSM Limbah Barokah di desanya. (ISIS KOSWARA)

LIBUR LEBARAN TAHUN INI WISATAWAN KE CITUMANG ALAMI PENURUNAN

PARIGI-Kunjungan wisatawan ke obyek wisata alam Citumang yang berada di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran saat liburan Idul Fitri tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan sekitar 15% disbanding lebaran tahun lalu.

Seperti dikatakan salah seorang petugas pengelola, Wawan Setiawan,  adanya penurunan ini dikarenakan banyak paktor yang mempengaruhinya sehingga wisatawan lebih memilih ke tempat wisata lain.

"Penurunannya sekitar 15 sampai 20%, mungkin salah satunya karena factor kemacetan sehinggga para wisatawan keburu lelah dan mengurungkan niatnya untuk berwisata ke Citumang atau mungkinkarena sekarang banyak pilihan obyek wisata lainnya yang baru dibuka", katanya.(01/07)

Wawan menambahkan, namun penurunan ini tifdak menutup kemungkinan bisa tertutup karena masa libur sekolah masih panjang hingga 16 juli mendatang.

"Mudah-mudahn direksi perhutani bisa menambah fasilitas penunjang wisata Citumang agar wisatawan pun tidak jenuh saat berkunjung kesini. "kata Wawan. (AGE)

KESBANGPOLINMAS PANGANDARAN GELAR PEMBINAAN BELA NEGARA ANGKATAN II 2018

CIJULANG – Dalam rangka pembinaan seluruh ormas dan OKP, belum lama ini Kesabangpolinmas Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan pembinaan bela negara angkatan II bertempat di Islamic Center Cijulang Kecamatan Cijulang (29/6) yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat, TNI dan Polri, dengan menghadirkan nara sumber dari Pasi intel kodim 0613 Ciamis, Kapten (arm) Basuri.

Menurut Kepala Kesabangpolinmas Kabupaten Pangandaran, Solih AP, kegiatan ini sebagai ajang  pembinaan ormas dan OKP yang berada di kabupaten Pangandaran agar lebih paham dalam  mempertahankan keutuhan NKRI.

“Kegiatan ini untuk tetap menjaga serta terus membangun semangat berkebangsaan terutam anggota ormas dan OKP agar bisa lebih paham arti dari kesatuan dan persatuan." katanya.

Sementara dalam penjelasannya, nara sumber, basuri menegaskan, pembinaan bela negara merupakan upaya strategis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dan tantangan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan antar bangsa.

Masih kata Basuri, bela negara kini memasuki dua konsep pertahanan dan ketahanan nasional. Pertahanan merupakan ranahnya TNI-POLRI yang terlatih secara professional dan masyarakat harus berpartisipasi untuk menangkal dan mencegahnya. Sementara ketahanan merupakan kewajiban bersama seluruh rakyat Indonesia, untuk memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOLEKSOSBUD).

Untuk kepentingan inilah, tegasnya lagi, bangsa Indonesia harus diperkuat karakter kebangsaannya, sehingga terus bersama-sama memajukan bangsa dalam peningkatan ekonominya, dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing.

"Dan target minimal pembinaan bela negara ini bisa menjadikan anak bangsa bangga sebagai bangsa Indonesia dan berjiwa merah putih”, tegasnya. (AGE)

EUIS YENI: “KARATE MELATIH SPORTIFITAS DAN KEDISIPLINAN”

PARIGI - Karate salah satu olahraga beladiri yang sudah sangat populer di dunia, dengan belajar karate kita bisa mempelajari ilmu bela diri sekaligus memperoleh manfaat untuk kesehatan tubuh. Olahraga karate salah satunya dapat menjadi cara membentuk tubuh yang efektif, karena bisa fokus menggunakan koordinasi tangan, siku dan kaki dapat membantu melatih otot tubuh.

Seperti dikatakan salah satu pelatih karate di Kabupaten Pangandaran, Euis Yeni R, menurut Euis, yang sudah jadi pelatih sejak tahun 2011 lalu, sebenarnya teknik karate juga tidak hanya memberikan manfaat olahraga, tapi bisa membantu untuk mengontrol emosi kedisiplinan.

"Semua energi dan emosi yang sedang dirasakan bisa disalurkan secara positif melalui kegiatan rutin berlatih, makanya tak akan berhasil mempelajari teknik karate tanpa konsistensi, keteraturan dan kedisiplinan", ucapnya.(1/7)

Euis yang ditemui saat latihan bersama anak asuhannya di lapang Parigi, juga mengatakan, selama hampir tujuh tahun ia menekuni beladiri karate bahkan tidak sedikit prestasi yang diraih anak asuhannya, dari juara tingkat kabupaten lewat olimpiade siswa maupun tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sebagai pelatih, lanjut Eusi, ia tetap semangat untuk bisa memberikan yang terbaik buat mengharumkan nama kabupaten Pangandaran lewat cabang olah raga yang ditekuninya selama ini baik tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional.

"Saya berharap Pemda Pangandaran bisa membangun gedung sebagai pasilitas untuk sarana latihan olah raga termasuk olah raga karate", pungkasnya. (AGE)

JELANG PELAKSANAAN PILGUB JABAR, PANWASCAM CIJULANG DAN PADAHERANG GELAR ACARA SOSIALISASI PARTISIPATIF

Bertempat di aula Desa Cijulang, Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tanggal 27 Juni Tahun 2018 mendatang yang dihadiri tokoh ulama, masyarakat, LSM dan kader partai.(25/06)

Panitia Penyelenggara, Haris Pratama AN, Spd menyampaikan, selain memberikan wawasan tentang tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan potensi-potensi pelanggaran tiap tahapan pemilu demi tegaknya keadilan Pemilu juga bertujuan agar warga yangsudah memiliki hak pilih bisa memahami tujuan utama dilaksanakannya pemilu, serta dapat turut serta  melakukan pengawasan partisipatif demi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Ini sangat penting kami sampaikan agar Pada pelaksanaannya nanti masyarakat sudah paham untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga." Katanya.

Sementara  ketua Panwascam Cijulang, Hudaya, S.sos menambahkan, pada kegiatan ini harapannya agar masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan demi tegaknya keadilan pemilu sesuai dengan moto Panwaslu pusat, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

"Kami berharap masyarakat bisa ikut  mengawasi pelaksanaan pemilukada ini agar bisa berjalan lancar, aman juga kondusif", jelasnya.

Hudaya, juga berharap output masyarakat bisa ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya diwilayah kecamatan Cijulang.

Sementara di Kecamatan Padaherang pun digelar kegiatan serupa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat OKP, ORMAS dan para stake holder pemilu .

Ketua Panwascam Padaherang, Ruhimat Rusdiana, mengatakan, dengan sosialisasi ini diharapkan bisa meminimalisir praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam  event politik lokal dan nasional. Karena jika terjadi pelanggaran, bukan hanya merupakan kewenangan Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan saja, namun dibutuhkan pula peran kolektif masyarakat, khususnya OKP, OMS, Tokoh Mayarakat dan Tokoh Agama, sehingga kecurangan pun dapat diperkecil dan dihilangkan.

Walau disadari, menurutnya, kekurangan dan keterbatasan dari Panwascam dalam mengawal jalannya Pilkada di Tahun 2018  dengan jadwal yang begitu padat, sehingga mengharuskan Panwaslu dan Bawaslu mengajak semua komponen untuk bisa bersama-sama mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi  secara jujur, adil, berintegritas dan  berkualitas.

Dikatakan Ruhimat, dalam pelaksanaan peran-peran pengawasan partisipatif secara formal ini juga telah diamanatkan dalam UU Pemilu Nomer 7 Tahun 2017, Bawaslu, Panwaslu sampai dengan Panwas Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan.

“Dan tugas pencegahan itu harus gencar dilakukan melalui sosialisasi, diantaranya dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. “terang Ruhimat.

Ruhimat juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kecamatan Padaherang agar senantiasa tetap bisa keamanan, demokratis dan romantis menghadapi seluruh perhelatan politik di Tahun 2018 maupun 2019 nanti.

“Kami berharap pengawasan partisifatif seluruh masyarakat bisa melakukan pengawasan partisipatif dalam even politik lokal maupun nasional sehingga dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. “pungkasnya. (AGE-Tn)