 |
| ASEP IRFAN, anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB |
Hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi selama ini, lanjut Asep, harus segera diselaraskan, harus segera dicairkan, sehingga tidak ada lagi kesan antara pemerintah dengan masyarakatnya atau dengan wakilnya yang ada di DPRD maupun di pusat, tidak ada sekat. Semua harus sepakat, Pangandaran itu harus dibangun bersama-sama. Kekompakan itu perlu dijaga bersama, kemudian informasi pembangunan dengan segala problematikanya pun harus tersampaikan kepada masyarakat.
Sehingga nantinya masyarakat akan paham apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk kepentingan masyarakat, tentunya ini dengan porsi dan kewenangannya masing-masing.
“ Saya sepakat dengan Pa Jeje, apa pun yang dilakukan ini tentunya akan bermuara untuk kepentingan rakyat, tapi di tataran teknis tentunya ini harus selaras dengan kepentingan dasar masyarakat. “ungkap Asep.(6/2)
Asep yang ditemui usai mengikuti acara internal partai PKB di sebuah rumah makan di Desa Ciliang, juga menyampaikan, ia sangat mengapresiasi dengan pesatnya pembangunan infrastruktur yang ada di Pangandaran, walau ada beberapa hal yang tentunya perlu dievaluasi. Salah satunya, menurut Asep, sekarang ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan terkait hasil pembangunan cepat sekali rusak.
“Nah, persoalannya dimana, kan itu harus diselesaikan, jangan sampai anggaran besar yang sudah digelontorkan pemerintah kemudian tidak memberikan manfaat yang optimal. “ungkapnya lagi.
Dikatakan Asep, pembangunan hari ini yang dilakukan pemerintah itu bersipat bottom-up, bukan top-up, dari masyarakat dulu. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu apa, dan salah satu kewajiban legislatif, lanjutnya, menyuarakan kepentingan masyarakat tersebut. Dan di sisi lain, tentunya kewajiban eksekutif merealisasikan keinginan tersebut baik yang disampaikan langsung masyarakat atau pun melalui keterwakilannya di DPRD, dan tentunya ini berdasarkan program pemerintah yang sudah jelas.
“Perioritas pembangunannya apa, kepentingan masyarakatnya apa, sehingga itu semua bisa diharmonisasikan dengan baik. “imbuhnya lagi.
Politisi PKB asal Kecamatan Cimerak ini juga mengatakan, dengan 4 skala perioritas yang sudah digulirkan pemkab Pangandaran, semuanya merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi pemda.
Menurutnya, ia sepakat apa yang selama ini baik yang sudah dilakukan atau pun yang masih dalam perencanaan pembangunan di Pangandaran dilanjutkan.
Tapi dari dulu, ketika Pangandaran masih menjadi bagian dari Kabuaten Ciamis, menurut ia dan Jeje Wiradinata, sepakat harus segera dibentuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga pembangunan yang akan dilakukan Pemda Pangandaran, khususnya terkait program yang digulirkan bupati, bisa betul-betul sesuai dengan peruntukan dan porsinya.
“Alhamdulillah, hari ini Pangandaran sudah melakukan berbagai pembangunan dan penataan disana sini, tapi saya khawatir jika semua ini tidak dituangkan dalam RUTR, suatu saat akan semerawut. “ imbuhnya.
Menanggapi usia Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran yang ke 5 tahun, menurut Asep, secara umum banyak sekali tujuan yang harus dilakukan ketika Pangandaran memisahkan diri dari Ciamis. Jika hari ini dari sisi pembangunan infrastruktur barangkali lebih kelihatan, tapi dari sisi pengembangan, pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat, ke depan harus menjadi salah satu fokus pemerintahan daerah.
Secara kelembagaan atau secara pribadi sebagai warga Pangandaran, Asep pun sangat berterimakasih bahwa Pangandaran sudah berhasil menjadi DOB yang paling berhasil jika dibanding dengan DOB lainnya di Indonesia.
“Tapi itu bukan berarti kita tanpa kekurangan, nah kekurangan inilah yang harus kita perbaiki bersama, kita jangan hanya puas sampai disitu. Dan saya yakin Pa Jeje akan mampu melakukan semua itu tentunya dengan didorong seluruh stake holder yang ada di masyarakat. “kata Asep lagi.
Disoal kontribusinya sebagai wakil rakyat yang ada di DPRD Propinsi Jawa Barat, Asep balik mempertanyakan, sejak kapan dan aturan yang mana kalau peran legislatif bisa menjadi eksekutor. Ketewakilannya di DPRD, menurutnya, hanya mempunyai fungsi legislasi, kontrol dan penganggaran. Dan dalam fungsi anggaran itulah, lanjut Asep, ia bisa menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya warga Pangandaran.
“Silahkan tanya rekan-rekan di DPRD, atau kalau mau silahkan minta dan putar rakaman rapat kami di komisi 4, bagaimana keberpihakan saya ke kampung halaman. “ungkapnya.
Sekali lagi perlu ditegaskan, menurutnya, secara prinsip, ia dengan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata tidak ada ganjalan apa-apa. Apalagi, lanjutnya lagi, ia dan Jeje pada dasarnya mempunyai cita-cita sama untuk Pangandaran, tapi mungkin jalan yang ditempuh berbeda fungsi dan kewenangannya.
“Saya adalah penyampai aspirasi masyarakat, sementara Pa Jeje selaku eksekutor, eksekutip yang bisa merumuskan sekaligus bisa merealisasikan langsung kepentingan masyarakat yang semuanya harus direncanakan dan disusun bersama-sama sehingga bisa menghasilkan out come yang baik. “pungkasnya. (hiek)
.jpg "Ini Sepenggal Pengalaman “Si Raja Tanjakan” Tonton Susanto Yang Kini Mengabdi Jadi ASN Di Kab. Pangandaran")
