KARENA TAK ADA LAPORAN RESMI, SEJUMLAH KASUS PNS TIDAK DITANGANI

PARIGI -Kasus asusila yang dilakukan PNS di Kabupaten Pangandaran yang terjadi sejak tahun 2013 hingga sekarang banyak yang tidak tertangani, dan Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDP SDM) pun hanya bisa menangani 2 kasus.

Seperti yang dituturkan Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir BKPDP SDM, Ganjar Nugraha mengatakan, kasus asusila yang dilakukan PNS bisa ditangani apabila ada laporan resmi yang masuk.

"Kalau dilapangan ada kejadian PNS yang terlibat, namun tidak ada laporan resmi, itu tidak mungkin kami proses," kata Ganjar.(23/1)

Dikatakan Ganjar, sebenarnya sanksi yang diberikan kepada PNS yang terlibat asusila telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 yang dirubah menjadi PP Nomor 45/1990, kedua PP tersebut merupakan regulasi yang lebih spesifik mengatur ijin perceraian dan perkawinan PNS.

Apabila terdapat PNS yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang syah, Ganjar menegaskan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 PP Nomor 45/1990.

"Dalam Pasal 17 dikatakan, PNS yang hidup bersama dengan wanita atau pria layaknya suami istri dan setelah ditegur atasannya masih terus melakukannya akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," terangnya.

Jika selama ini ada kesan pelanggaran yang dilakukan PNS tidak ditangani, menurut Ganjar, itu  disebabkan tidak adanya laporan resmi yang masuk ke BKPDP SDM.

Ditambahkan Ganjar, pihaknya hanya bisa menanggapi kasus-kasus yang laporannya resmi masuk ke kantor. Tapi jika laporannya memang tidak ada, maka pihaknya pun tidak bisa berbuat apa apa.

“Karena semua harus berdasarkan laporan resmi, prosedurnya memang begitu. "pungkasnya. (AGE)

H. SURMAN: “JIKA ADA PUNGUTAN DI SEKOLAH, SEGERA LAPORKAN KE DISDIK..”

PANGANDARAN- Hampir di setiap kesempatan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata sering menegaskan, dengan alasan apa pun sekolah dilarang meminta uang dari orang tua siswa, karena keperluan siswa tersebut sudah ditanggulangi pemerintah daerah. baik dalam program Pangandaran Hebat, AMS atau program sejenisnya.

Tapi entah kenapa, sampai sekarang masih saja ada sekolah yang membebani orangtua murid dengan pungutan-pungutan yang tidak ada paying hukumnya.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, H. Surman pun angkat bicara. Adanya kabar terkait pungutan di sekolah yang dibebankan kepada orang tua wali murid dengan modus infak atau sodaqoh, menurut Surman, sangat menyayangkan hal tersebut dilakukan komite sekolah.

Ditegaskan Surman, pungutan tersebut bisa diartikan pungli, artinya biaya-biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan fasilitas dan layanan yang mestinya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya.

Masih kata Surman, dalam Peraturan Mendikbud No. 44 tahun 2012, pungutan untuk biaya kegiatan sekolah, LKS, pengembangan ruang kelas atau perpustakaan itu termasuk pungli.

“Untuk biaya tersebut siswa tak perlu mengeluarkan uang lagi karena sudah ditanggung pemerintah."tegasnya.(22/1)

Ditambahkan Surman, apalagi pungutan tersebut memakai dalih infak atau sodaqoh, padahal  jumlah nominal yang dibebankan disamakan ratakan untuk semua orang tua wali murid, hal tersebut jelas-jelas sangat menyalahi aturan.

Surman juga mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah menggratiskan semua biaya pendidikan.

“Saya tegaskan, jangan ada lagi pungutan apapun untuk orang tua siswa karena itu sangat membebani mereka terutama bagi yang kurang mampu", ungkapnya.

Surman juga berharap kepada semua orang tua siswa, jika masih ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah, sebaiknya segera laporkan ke disdikpora.

"Saya berharap peran para orangtua siswa agar mau melaporkan jika masih diminta pungutan di sekolah, dan tentunya kami pun akan langsung menanggapi serta akan memberikan sanksi tegas pada sekolah yang masih melakukan pungutan", tandasnya. (AGE)

HINGGA TANGGAL 18 PEBRUARI MENDATANG PETUGAS PPDP LAKSANAKAN COKLIT

MANGUNJAYA-Masih dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang akan di gelar 27 Juni 2018 mendatang, memasuki tahapan pemutahiran data pemilih, sekarang para petugas PPDP Kabupaten Pangandaran sibuk melakukan pencocokan dan penelitian ( coklit) daftar pemilih yang dilaksanakan serentak tepat pada tanggal 20 januari 2018. Coklit tersebut nantinya untuk akan menjadi daftar pemilih sebagai bahan dasar menjadi DPS ( Daftar Pemilih Sementara )

Menurut salah seorang petugas PPDB Kecamatan Mangunjaya, Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam tahapan  pemilu, sehingga para petugas PPDP langsung turun door to door untuk mencocokan data melalui KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) para calon pemilih.
Di Kecamatan Mangunjaya sendiri dengan 52 jumlah petugas PPDP melakukan coklit pada   DP 4  sebanyak 12,498 pemilih laki-laki dan 12,870 pemilih perempuan (25,368 pemilih) yang akan dilaksanakan hingga tanggal 18 pebruari 2018.

“Kami harus melakukannya dengan akurat, sebab kesalahan dalam coklit bisa merubah jumlah DPS. “ungkapnya.(22/1)

Dengan prioritaskan para tokoh yang ada di Kecamatan Mangunjaya, para petugas PPBD pun langsung mendatangi, diantaranya, keluarga Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, menjadi tujuan pertama.

“Lalu kami melanjutkan ke rumah keluarga H. Asikin dari partai PPP, Ngisom Arrosyid dari PKB, Nia Kurniasih dari PAN hingga ke rumah Ketua Panwaslu kecamatan. “imbuhnya. (Tn)

DEDDY MIZWAR: “KOTAKU MERUPAKAN TINDAKAN PREVENTIF UNTUK KENYAMANAN LINGKUNGAN”

PANGANDARAN-Selepas berkunjung ke SMAN 1 Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, S.Sn, SE, M.I.Pol, dalam kunjungan kerjanya, dengan didampingi Wakil Bupati Panganaran, H. Adang Hadari, meresmikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Dusun Bengkekan Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran.(22/1)

Dalamkunjungan tersebut, Deddy menyampaikan, program Kotaku merupakan realisasi bantuan untuk membangun infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Dikatakan Deddy, bantuan dana infrastruktur ini diruntukan ke tempat yang kondisi sarana dan prasarananya lingkungannya tidak memenuhi syarat. Diantaranya, membangun jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih serta pengelolaan sampah dan limbah.

Deddy juga mengatakan, betapa pentingnya di setiap desa atau kampung menciptakan lingkungan yang bersih, karena sumber penyakit itu berasal dari lingkungan kotor.

“Kotaku bisa juga sebagai tindakan preventif dan promotif untuk menciptakan kenyamanan, dan ini diharapkan bisa menginspirasi tempat-tempat lainnya,”imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Adang Hadari, atas nama pemerintahan dan warga masyarakat, menyampaikan terima kasih dengan peluncuran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran.

“Program ini benar-benar sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, dan tentunya kita berharap program semacam ini bisa dilanjutkan di masa mendatang.”ungkap Adang. (Anton AS)

WAGUB JABAR RESMIKAN SANIMAS DI PANGANDARAN

PANGANDARAN.- Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, S.Sn, SE, M.I.Pol didampingi Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari berkesempatan meresmikan melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Dusun Sirnagalih Desa Cibenda kecamatan Parigi.(22/1)

Kepada awak media, wagub pemeran Naga Bonar menyampaikan, keberadaan Sanimas sangat penting untuk masyarakat karena sangat erat kaitannya dengan kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Sanitasi bisa jadi penentu derajat kesehatan masyarakat. “ungkapnya.

Ia menambahkan, masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius baik di tingkat pemerintah pusat atau pun daerah, karena kalau tidak sehat tentunya tidak akan bisa bekerja dengan baik.  (Anton AS)

DEDDY MIZWAR: “PANGANDARAN KAYA POTENSI ALAM UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF”

PANGANDARAN-Dalam rangkaian kunjungan kerjanya (kunker) ke Kabupaten Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, S.Sn, SE, M.I.Pol yang didampingi Asisten Daerah II Propinsi Jawa Barat, Dinas Mina Marga, Perhubungan, Bappeda, Biro Yanbangsos, Biro Umum, Humas, Dalbang, BKPP IV, Kasatker PPLP jabar, Kasatker PKP Jabar kementerian PUPR dan Badan Kesbangpol, berkesempatan mengunjungi SMAN 1 Pangandaran di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran.(22/1)

Selain ke SMAN 1, rombongan wagub pun dalam agenda kunjungannya berkesempatan pula meninjau kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sukahurip dan melihat kegiatan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di Dusun Sirnagalih Desa Cibenda kecamatan Parigi.

Dalam sambutannya Deddy sangat mengapresiasi program pembangunan daerah yang selama ini telah dicapai Kabupaten Pangandaran. dari seluruh asfek. baik itu sosial, ekonomi, wisata, pendidikan, budaya, kesehatan dan perbaikan infra struktur yang terangkum dalam 4 skala perioritas program keja pemerintah daerah.

“Saat ini Indonesia telah menjadi macan ekonomi ke 7 asia, salah satu adalah pesatnya perkembangan perkonomian di Jawa Barat. “tutur Deddy.

Program pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SLA serta peningkatan pelayanan kesehatan dengan menggratiskan biaya pengobatan bagi masyarakat, menurut Deddy, merupakan kebutuhan dasar yang memang harus menjadi perioritas perhatian pemerintah agar masyarakat tidak merasa terbebani.

Deddy juga mengatakan, Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang kaya dengan potensi alam salah satunya penunjang dunia pariwista, sehingga dimungkinkan berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat yang bisa dijual pada wisatawan.

“Pangandaran juga mempunyai pelabuhan laut dan udara sebagai sarana transfortasi yang akan lebih mendekatkan Pangandaran ke dunia luar. “imbuh Deddy.

Sementara Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari saat mendampingi kunjungan wagub tersebut terimakasih, karena tentunya kunjungan ini menjadi kebanggaan sendiri bagi masyarakat dan pemerintahan kabupaten Pangandaran.

Adang juga sempat menyampaikan perjalanan berdirinya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran yang sudah memasuki usia 5 tahun.

Dikatakan Adang, ada 4 program skala perioritas, pembangunan infra struktur, kesehatan, pendidikan, kesehatan dan penataan wisata yang sekarang sedang giat dilaksanakan pemda.

“Salah satu perhatian kami terhadap pendidikan yakni dengan menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SLA baik untuk sekolah negeri atau pun swasta. “terang Adang.

Semuanya itu, lanjut Adang, untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK ), Angka PartisipasiMurni (APM), meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan meningkatkan pemerataan serta akses layanan pendidikan.

“Sehingga dengam program ini seluruh siswa di semua angkatan sekolah benar-benar dibebaskan dari semua biaya pendidikan. “imbuhnya.

Masih kata Adang, di bidang kesehatan, sudah dibangun 9 puskesmas dari 15 puskesmas yang ada di seluruh kecamatan dengan kontruksi bangunan megah dan representatif dengan fasilitas ac dan tv di tiap-tiap ruang rwat inapnya, yang secara simbolik peresmiannya dibuka langsugn oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan beberapa hari lalu.

“InsaAlloh, puskesmas lainnya pun akan segera kami perbaiki pada tahun anggaran yang akan datang. “kata Adang lagi.

Pada sektor pariwisata, lanjut Adang, selain mempercantik dengan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau, pemda pun telah melakukan relokasi pedagang yang biasa berjualan di sepanjang pantai barat dan timur pangandaran ke 1.364 kios yang ada di 4 lokasi bangunan baru.

“Sementara untuk pembangunan infra struktur kami memperioritaskan dan pemerataan perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi. “pungkas Adang. (Anton AS)

DALAM PENATAAN WISATA PANGANDARAN, PEJABAT HARUS BERTINDAK TEGAS

PANGANDARAN-Dalam  proses terkait penataan pariwisata, seluruh pejabat jangan ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas apabila di lapangan masih ada yang belum mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan disepakti bersama.

Demikian ditegaskan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata kepada SKPD yang terkait langsung dengan penataan, seperti Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Satpol PP dan Dinas PUPR, tadi malam (21/1) di gedung Tourist Information Center (TIC) Pangandaran.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Asisten Daerah I, 4 Kepala Dinas terkait dan pejabat eselon III dan IV lainnya, Jeje juga mengatakan, empat relokasi pedagang pantai, diantaranya Nanjung Indah, Nanjung Asri, Nanjung Elok, dan Nanjung Sari menjadi tanggungjawab semua untuk memberikan informasi kepada wisatawan tentang pusat-pusat perbelanjaan baru tersebut.

“Kita harus bisa mengarahkan wisatawan ke tempat baru itu untuk berbelanja kebutuhannya. “ungkap Jeje.

Jeje juga mengintruksikan agar SKPD terkait mengatur hal itu, seperti melokasikan halaman empat gedung baru itu untuk dijadikan lahan parkir sebagai salah satu upaya mendekatkan pengunjung ke pusat belanja.

“Sekarang mungkin masih masa transisi, wisatawan belum tahu tentang perubahan ini, makanya wajar jika masih sepi. “imbuhnya.

Jeje menambahkan, semua pihak tetap harus bisa mentaati apa yang telah disepakti bersama agar proses penataan bisa berjalan lancar sesuai rencana dan visi Pangandaran menjadi tujuan wisata dunia pun bisa cepat terwujud.

“Baik langsung atau tidak, saya akan terus memantau perkembangan seluruh kawasan pantai timur dan barat setiap hari, dan saya mengintruksikan kepada seluruh pejabat agar terus berkordinasi dan  tegas menjalankan aturan sesuai aturan yang ada. “tegasnya lagi. (Anton AS)

BUPATI PANGANDARAN TAK MALU SEBUTKAN PEMBANGUNAN DAERAHNYA DIBANTU PEMERINTAH PUSAT DAN PROPINSI

PANGANDARAN-Sangat jarang kepala daerah mau mengungkapkan sumber anggaran untuk pembangunan yang ada di wilayahnya. Padahal tidak semua pendanaan pembangunan di daerah dibiayai dari APBD Kabupaten, ada pusat dan bantuan dari pemerintahan propinsi.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan (Kang Aher) dalam kunjungan kerjanya dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupatena Pangandaran. (17/1)

“Ternyata bupati Pangandaran tidak malu, bahwa pembangunan di daerahnya juga karena campur tangan pemerintah pusat dan propinsi. “ungkap Aher.

Menurut Kang Aher, ia sangat mengapresiasi seluruh pembangunan yang telah dicapai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, berangkat dari PAD hanya Rp 22 milyar, hingga sekarang sudah mencapai Rp 154 milyar.
Aher juga memuji kebijakan Pemkab Pangandaran  untuk menunda dulu pembangunan kantor pemerintahannya dengan mendahulukan pembangunan 9 puskesmas, penataan wisata, pembangunan gedung relokasi pedagang pantai, perbaikan infrastruktur, pendidikan gratis dan program lainnya yang keseluruhannya diperioritaskan manfaatnya untuk masyarakat banyak.

“Sekarang sedang dibangun RSUD kelas B, Hati-hati untuk daerah lain, Pangandaran bisa menyusul kalian. “kata Aher.

Aher juga mengatakan, ia sering ke Pangandaran dan dalam setiap kunjungannya berharap, sareksek pemandangan di obyek wisata segera bisa ditata.

“Dan tahun ini ternyata pemerintah Pangandaran membuktikan itu, saya yakin pangandaran bisa jadi pengelola pantai terbaik se-Indonesia. “ungkapnya lagi.

Sementara dalam sambutan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menjelaskan, dalam usianya yang ke 5 tahun dengan empat perioritas kebijakan sejak tahun 2016, Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan penataan kawasan pariwisata yang keseluruhannya untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Pembangunan 9 puskesmas dengan menelan biaya sekitar Rp 50 milyar dari APBD Propiunsi dan Kabupaten, lanjut Jeje, semata untuk pelayanan pda masyarakat di bidang kesehatan.

“Kami juga menggratiskan biaya pengobatan dan ambulan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. ”jelas Jeje.

Masih kata Jeje, pembangunan RSUD yang menelan biaya Rp 238,56 milyar dengan rencana pembangunan multy years (tahun 2017-2019) bersumber dari APBD propinsi jabar dan Kabupaten Pangandaran di lahan seluas 50.000 m2, luas bangunan 23.000 m2, 150 tempat tidur, 12 ruangan VIP, 22 ruangan VVIP, ruang ICU NICU PICU 25 tempat tidur dan 91 tempat tidur kelas I, II, dan III, ini untuk sarana prasarana masyarakat sebagai bentuk pelayanan dasar kebutuhan warga di bidang kesehatan.

Dalam penataan wisata, Jeje juga menyampaikan, Kabupaten Pangandaran dengan misi menjadikan tujuan wisata dunia perlu dilakukan penataan yang lebih baik. Dengan membangun ruang terbuka hijau di beberapa titik dan relokasi 1.364 pedagang yang biasa berjualan di pinggir pantai ke empat gedung.

“Relokasi ini penting, karena sangat vital dalam perkembangan ekonomi masyarakat khususnya pada dunia pariwisata. “imbuh Jeje. (hiek)

PERSIS GELAR MUSKER II JABAR DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Warga Persatuan Islam (Persis) diharapkan mampu memperkokoh persatuannya dalam rangka menjalankan amanah khalifah filardi  sekalaigus menjadi mitra kerja dalam pembangunan yang ada di Jawa Barat.

Demikian disambutan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang dibacakan Kepala Biro Sosial dan Pelayanan Masyarakat,  Drs. H. Dady Iskandar MM, dalam acara Musker II Persis Jabar di hotel 'd Blizh Pangandaran.(13/1). 

Ditambahkan Dedy, Persis merupakan salah satu potensi sosial yang memiliki akar rumput yang sangat kuat. Oleh karena itu, lanjut Dedy,  diharapkan dapat menjadi penggerak dan perekat dalam pembangunan sosial kemasyarakatan sehingga dapat mempercepat pembangunan.

“Diharapkan Persisi mampu menjaga kesatuan pemikiran dan tujuan dan mampu memahami keadaan umat secara komprehensif “imbuhnya.

Sebagai sebuah organisasi pembaharuan, lanjutnya,  Persis mampu berdakwah seperti pendahulunya yang menyebarkan pemikiran indah dan menumbuhkan profesionalisme yang dinamis. Karena Persis juga mampu berpolitik secara santun dan berwawasan tinggi. (Haris/Tn)

WISATAWAN PANGANDARAN MEMBLUDAK, PARA PEMIJAT PUN SENANG

PANGANDARAN-Unyil, demikian panggilan seorang pemuda lajang bernama Titim Supriatim yang kesahariannya berprofesi menjadi tukang pijat keliling di obyek wisata Pangandaran. Sudah banyak "pasien" yang menggunakan jasa pijatnya, dari mulai tamu hotel bintang hingga tetangga di sekitr tempat tiinggalnya. 

Menurut pemuda dengan tinggi badan 140 cm asal Kecamatan Banjarsari Kabupaten Camis ini, ia tidak merasa minder dengan profesi yang disandangnya sebagai tukang pijat walau usianya relatif masih muda. 

“Bakat memijat saya selain bisa menolong sesame juga bisa jadi andalan mata pencarian saya sehari-hari. “ujarnya.(13/1)

Sudah tidak terhitung wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran menggunakan jasa keahlian memijatnya.

“Mungkin karena tubuh saya pendek dan gigi saya yang ompong, hingga banyak orang memanggil saya dengan nama unyil. “terangnya.

Dengan bermodalkan ilmu memijat yang dimilikinya, menurut Titim, berangkat menjelang sore hingga pulang menjelang dini hari, dijalani dengan rasa syukur dan bahagia.

Tidak kurang Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu penghasilan yang didapat setia malamnya. Dan  dengan penghasilannyaini, menurutnya, ia mampu menjadi tulang punggung keluarga. 

“Selain untuk kebutuhan saya sendiri, dari penghasilan yang saya dapat, Alhamdulillah bisa membantu kebutuhan orang tua dan membantu saudara yang masih kuliah. “ujarnya.

Suatu saat, tuturnya, ia pernah punya pengakaman yang sangat tidak menyenangkan saat memijat seorang pria yang ternya menyukai sesama jenis yang meminta yang lain-lain, walau pun berhasil ditolak secara halus.

Juga menurutnya, tidak sedikit tamu yang membutuhkan jasa pijat mengeluh karena tarifnya terlalu mahal.

“Mungkin ada rekan seprofesi yang memasang tariff mahal, mudah-mudahn Pemda bisa mengelurkan semacam surat edaran tentang tariff jasa pijat di Pangandaran. “katanya. (Haris/Tn)

JEJE WIRADINATA: “FORUM ALUMNI SPG BISA DIJADIKAN RUMAH BERSAMA…”

PANGANDARAN-Mengingat betapa pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan daerah, untuk itu sangat  diperlukan sumbangan pemikiran dari seluruh elemen, baik yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan atau pun tidak.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada acara Reuni Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, H. Surman dan ratusan alumni SPG dari yang paling tua hingga angkatan terakhir, yang digelar di kawasan Badeto Ratu Pantai Barat Panganran. (13/1)

Dengan reuni akbar ini selain sebagai ajang silaturahmi, kata Jeje, diharapkan bisa menumbuhkembangkan kebersamaan antar alumni dan membangun visi-misi kebersamaan dalam rangka ikut berkontribusi pada daerah, khusunya di bidang pendidikan.

“Mari kita satukan visi-misi dunia pendidikan kita, salah satunya program Pemda Pangandaran dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis dati tingkat SD hinga SLA. “imbuh Jeje.

Forum ini juga, lanjut Jeje, bisa dijadikan tempat untuk saling berkordinasi dan menjadi tempat mencari solusi aga pendidikan yang ada di Pangandaran bisa lebih berhasil guna dan tepat.

“Forum  ini juga bisa dijadikan rumah bersama para alumnus SPG untuk tetap fokus garapannya pada masalah pendidikan. “imbuhnya lagi. (Anton AS) 

SMPN 3 CIMERAK TERUS BERBENAH CIPTAKAN SUSANA NYAMAN KBM

CIMERAK-Sejak berdirinya 18 tahun lalu, tepatnya tanggal  I7 Nopember 2000, SMP Negeri 3 Cimerak berdiri di atas tanah seluas 6000 m2, baik sarana atau tenaga pengajarnya terus membenahi diri sebagai lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan suasana nyaman bagi seluruh siswa dan stakeholder  pendidikan di lingkup SMPN 3 Kabupaten Kabupaten Pangandaran.

Kondisi fisik bangunan yang megah, asri dan nyaman serta dilengkapi sarana pendidikan yang mendapat perhatian khusus, ini semua bertujuan untuk lebih memudahkan para peserta didik dalam proses belajar.

SMPN 3 Cimerak terletak di perempatan jalan Dusun Mekarjaya Desa Sindangsari kecamatan Cimerak sangat mudah dijangkau dari berbagai arah. Melalui jalur sebelah utara dari arah Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya lewat Desa Sindangsari atau dari arah timur, dari Desa Cibanten Kecamatan Cijulang, dari arah selatan dari Desa Cimerak dan arah Barat dari Desa Kertaharja. Dari seluruh arah tersebut jalan menuju SMPN 3 Cimerak bisa diakses dengan cepat karena seluruh arah tersebut melalui jalan dengan kondisi bagus dan lancar.

Menurut Kepala SMPN 3 Cimerak, H. Ruhaendi,SPd,MPd, yang kebetulan bertempat tinggal tak jauh dari sekolah, peningkatan sarana belajar-mengajar ini semata hanya untuk kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk 290 siswa yang ada di SMPN 3 Cimerak.

Dengan jumlah 11 rombel (rombongan belajar), 13 guru PNS, 8 guru sukwan, I tenaga Tata Usaha (TU)  PNS, 2 TU sukwan dan I sukwan penjaga, menurut Endi, sapaan akrabnya, berkomitmen  meningkatkan disiplin bagi seluruh keluarga sekolah untuk meraih kesuksesan prestasi pendidikan yang lebih baik.

“Dengan komitmen tidak banyak berkata tapi banyak bekerja, diharapkan seluruh warga sekolah bisa bekerja tepat waktu, berdedikasi tinggi, selalu meningkatkan disiplin kerja, harmonis dan menjunjung kebersamaan. “ungkap Ruhendi.(11/1)
Masih kata Ruhendi, melalui Pembina Osis yang dipimpin Agus Koswara, telah membawa angin segar dengan memberikan suasana nyaman para siswa dalam mengikuti kegiatan belajarnya.
Hal senada dikatakan guru pengajar, Nahrowi, Dadang dan Risha Affira Dewi, menurutnya, dengan suasana yang nyaman diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat para siswa dan guru dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Salah satunya, siswa kami bisa meraih prestasi juara 1 lomba IPA tingkat kabupaten. “ujarnya.
Saat ini SMPN 3 Cimerak sedang giat-giatnya merehab mushala yang berada di lingkungan sekolah untuk sarana ibadah siswa dan guru.

“Kami berharap kepada para agnia bisa ikut membantu dengan menyisihkan sebagian hartanya agar pembangunan musola ini bisa cepat selesai. “imbuh Ruhendi. (Rasimun)

JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN RESMI DIBUKA BUPATI PANGANDARAN HARI INI

KALIPUCANG-Setelah hampir satu tahun lebih masa pengerjaannya, kini jembatan Ciputrapinggan yang terletak di Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sudah bisa dipergunakan setelah hari ini secara resmi dibuka oleh Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati, H. Adang Hadari, sebagai tanda dimulainya digunakannya jembatan tersebut.

Usai peresmian open traffic Jembatan Ciputrapinggan (11/1), kepada awak media, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, dengan bisa digunakan jembatan baru Ciputrapinggan ini, diharapkan akan mempermudah akses keluar masuk kendaraan dari Pangandaran atau pun sebaliknya

“Tentunya kunjungan wisatawan pun tidak akan terkendala lagi, karena sebelumnya harus menggunakan dua jembatan darurat. “ungkap Jeje.

Dikatakan Jeje, walau terjadi beberapa kendala dalam proses pembangunannya, seperti dalam proses awal pemerintah harus membayar ganti rugi Rp 1,2 milyar, karena sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan, ternyata milik warga. Begitu juga pada tahapan selanjutnya, karena labilnya keadaan tanah di sekitar jembatan sehingga mengakibatkan salah satu girder ambruk.

“Sekarang jembatan sudah selesai tahap pembangunannya, dan bisa langsung digunakan semua jenis kendaraan walau pun bertonase tinggi. “kata Jeje lagi. (Anton AS)