WARGA DESA CIBANTEN MENUNGGU PERBAIKAN JALAN

CIJULANG - Infrastruktur jalan untuk semua desa menjadi prioritas utama di saat sekarang Pemda Kabupaten Pangandaran sedang giat-giatnya dalam melaksanakan pembangunan. Pasalnya, infra struktur jaklan yang bagus tentunya buisa mendorong serta mendukung roda perekonomian di pedesaan, seperti, dalam memasarkan hasil pertanian. Apalagi desa-desa yang berada di daerah pegunungan yang mayoritas warganya menggantungkan hidup dari hasil tani, salah satunya Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Menurut Sekertaris Desa Cibanten, warga sangat menunggu perbaikan jalan kabupaten yang ada di deanya, dari perbatasan Desa Cibanten, Cimindi hingga tembus ke Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak.

“Terutama akses jalan di depan kantor desa yang sampai saat ini masih rusak parah apalagi pada musim hujan seperti sekarang. “ujar Akung, sapaan akrabnya.(19/12)

Dikatakan Akung, sangat kontras sekali, disaat bangunan kantor desa sudah dibangun bagus, namun infrastruktur jalan di depan kantor desa masih jelek.

“Kami pun sering mendapat keluhan warga, kapan jalan ini akan diperbaiki. "katanya.

Di saat musim hujan tiba seperti saat ini, lanjut Akung, tidak jarang jalan berubah seperti paguyangan munding akibat jalan rusak tersebut sering dilalui kendaraan roda empat yang mengangkut hasil bumi dan kayu dari wilayah Cibanten.

"Artas nama pemerintahan Desa Cibante, kami berharap semoga tahun 2018 nanti bisa diperbaiki sesuai harapan warga, bisa memiliki jalan yang bagus", tandasnya. (AGE)

WARGA BERHARAPJALAN KABUPATEN MENUJU DESA KERTAYASA SEGERA DIPERBAIKI

CIJULANG - Desa Kertayasa, salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu desa percontohan pada pengembangan dan pengelolaan BUMdes yang saat ini sering menjadi contoh oleh beberapa kabupaten, baik dari di Jawa Barat maupun dari luar Provinsi. Intinya, desa-desa di di kabupaten lain ingin melakukan study banding tentang kiat sukses BUMdes Gua Bau yang saat ini cukup sukses.

Namun sangat disayangkan, kedatangan kunjungan dari derah lain mengeluhkan akses jalan menuju Desa Kertayasa sampai saat ini masih rusak parah, sehingga saat pengunjung ingin melihat kantor desa pun terpaksa harus menbggunakan kendaran bak terbuka.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Kertayasa, Abdul Rohman kepada p-news, menurutnya,  infrastruktur jalan menuju desanya sepanjang 3 kilometer masih rusak parah dan sedikit agak sulit dilalui kendaraan roda empat, apalagi mobil sekelas sedan.

"Kami berharap kepada Pemkab Pangandaran untuk bisa mempercepat perbaikan jalan kabupaten menuju arah kantor desa, pasalnya, banyak tamu yang melakukan kunjungan dari kabupaten lain terkendala dengan akses jalan yang rusak saat ingin melihat dan bersilaturahmi ke kantor desa kami", ungkapnya.(18/12)

Dikatakankan Abdul Rohman, terkadang pihknya malu bila ada tamu berkunjung ke BUMdes Gua Bau yang berada di lokasi parkir obyek Wisata Green Canyon, lalu mereka melanjutkan kunjungannya ke kantor desa. Namun karena jalan rusak, terpaksa diangkut menggunakan kendaraan terbuka.

“Seperti waktu ada kunjungan dari Pemkab Wonosobo, Jawa Tengah dan Pemkab Sukabumi, Jawa Barat, mereka kami angkut dengan mobil bak. "terangnya.

Masih kata Abdul Rohman, begitu juga saat ada kunjungan bupati dari Pemkab Kebumen, Jawa Tengah, pihaknya merasa kebingungan karenakan kondisi jalan menuju kantor desa rusak.

“Kami pun selalu koordinasi dengan pihak Dinsos PMD, jika memang ada hal-hal di luar kemampuan kami. "imbuhnya.

Abdul Rohman berharap Pemkab Pangandaran bisa secepatnya merealisasikan perbaikan jalan menuju desanya untuk menunjang kunjungan yang akan melakukan study banding tentang  BUMDes Gua Bau.

"Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten, mudah-mudahan tahun 2018 nanti bisa terealisasi. "pungkasnya.  (AGE)

UNTUK ANTISIPASI, DUA JEMBATAN ALTERNATIF CIPUTRAPUNGGAN KEMBALI DIPERBAIKI

PANGANDARAN-Menyambut arus kunjungan wisatawan yang akan berlibur menikmati malam penggantian tahun di obyek wisata Pangandaran, pengunjung tidak perlu khawatir karena Pemda Pangandaran sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan menjelang libur natal dan tahun baru yang setiap tahunnya menjadi buruan wisatawan dari berbagai daerah. Kordinasi lintas dinas dan pihak keamanan pun telah menggelar rapat kordinasi persiapan menyambut even satu tahun sekali ini.

Menurut Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, khusus mengenai jalur lalu-lintas darat, diperkirakan akan lancar-lancar saja.

“Ya kalau kemacetan di titik-titik tertentu seperti di persimpangan hal itu pasti terjadi karena memang volume kendaraan yang membludak harus bergantian dengan arus dari arah lain. “ungkap Jeje.

Disoal kesiapan jembatan Ciputrapinggan, Jeje mengatakan, pembangunan jembatan tersebut diharapkan bisa selesai sebelum malam tahun baru.

Jeje saat ditemui di jembatan Ciptrapinggan beberapa hari lalu juga mengatakan, jika memang pembangunan jembatan tersebut tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan, masih ada dua jembatan cadangan sebagai alternatif yang sekarang sedang diperbaiki bantalan kayunya oleh CV Indah Savana.

“Saya yakin dengan kedua jembatan itu arus kendaraan bisa lancar walau pun tidak bisa dilalui dengan kecepatan tinggi. “terang Jeje.

Masalah beberapa hari lalu proses pembangunan jembatan Ciputrapinggan yang menemui kendala dengan ambruknya salah satu girder, kata Jeje, itu sudah langsung diantisipasi pengembang.

Masih kata Jeje, sebenarnya jika melihat kewenangan pembangunan jembatan Ciputrapinggan itu ada di pemerintah pusat karena memang anggarannya pun dari APBN. Tapi karena manfaat dari jembatan tersebut hampir sepenuhnya dinikmati masyarakat Pangandaran, maka ia pun hampir tiap hari melihat proses pembangunnya.

Walau itu bukan kewenangan pemda langsung, tapi sebagai kepala daerah, menurut Jeje, ia punya kewajiban moral untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

“Sudahlah, kita tidak usah sibuk mencari-cari kesalahan kesana-kemari, mendingan cari solusi terbaik untuk masalah-masalah kita. “tegasnya lagi. (hiek)

BAND JAMRUD DAN ARTIS IBU KOTA AKAN MERIAHKAN MALAM PERGANTIAN TAHUN DI PANGANDARAN

PARIGI-Untuk menyambut libur tahun baru 2018, sejumlah even akan digelar di obyek wisata pantai Pangandaran yang akan dimulai sejak tanggal 29 desember 2017dengan kegiatan seni, kegiatan keagamaan, pameran photo, pementasan musik religi, seni pengiring kajian islami, Senam jumba, lomba mewarnai, seni beluk, seni gondang, talkshow, seni kaloborasi etnis, seni  kudalumping, ronggeng gunung menjelang persiapan rekor muri.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin pada rapat kordinasi (rakor) menyambut natal dan tahun baru di aula setda Pangandaran.(10/12)

“Dan puncak acara akan dimeriahkan konser musil dari grup band Jamrud, Utopia dan beberapa artis ibu kota. “kata Undang.

Dalam rakor yang dihadiri Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati, H. Adang Hadari juga turut dihadiri Kajari Ciamis, Wakapolres, kasdim, Kantor kemeterian Agama POangandaran, anggita DPRD, kepala SKPD, para camat dan beberapa kepala desa, dibahs semua persiapan dalam rangka meyambut malam pergantian tahun yang biasa dipadadti pengunjung, baik wisatawan dari luar kota mau pun warga setempat.

“Di obyek wisata Batu Hiu pun pada malam tahun baru nanti akan digelar beberapa kegiatan seni. “tambah Undang.

Untuk suksesnya even tersebut, beberapa SKPD pun disiapkan, seperti Dinas kesehatan yang akan menurunkan sekitar 170 tenaga medis ditambah 24 dokter dan mobil ambulance yang akan ditempatkan di pos-pos kesehatan mukai dari Kecamatan Padaherang hingga obyek wisata Pantai Madasari kecamatan Cimerak.

Untuk menjaga lancarnya arus lalu-lintas, beberapa petugas dari Dinas Perhubungan pun akan ditempatkan pada titik-titik yang biasa menjadi simpul kemacetan, seperti di simpang tiga arah ke jawa Tengah di Kecamatan Kalipucang, jembatan Ciputrapinggan, Bunderan Merlin, Simpang Tiga arah menuju Obyek Wisata Batuhiu, Green Canyon dan di pertigaan arah menuju Pantai Batukaras

“Untuk lokasi parkir kita akan temopatkan di lapang Katapang Doyong, Pasar Wisata, Pantai barat dan jaklur menuju arah pantai Pamugaran. “terang Kepala Dinas Perhubungan, Drs. Saepuloh, M.Si.

Sementara untuk menjaga kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup akan menurunkan 117 personil kebersihan di setiap obyek wisata dengan sistim pengangkutan sampah yang akan dilakukan pada tengah malam menjelang dini hari. (anton AS)

BUPATI PANGANDARAN HADIRI PEMBUKAAN KCP BANK MANDIRI

PANGANDARAN-Sebagai lembaga keuangan sekaligus sebagai bank penyalur, Bank harus memiliki komitmen untuk mengutamakan kepuasan para nasabahnya sekaligus menekan angka kredit macet sehingga tidak ada alasan lagi bagi para nasabah untuk keberatan mengajukan kredit di bank.

Demikian dikatakan Buoati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada acara Pembukaan Kantor Canag Pembantu (KCP) Bank Mandiri Pangandaran.(14/12)

Menurut Jeje, contohnya seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satu bentuk kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai usaha produktif mikro, kecil, menengah dan koprasi yang layak atau feacible namun belum bankable dalam modal kerjanya.

“KUR mandiri juga bisa berupa kredit invertasi melalui pembayaran yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit. “ungkap Jeje.
(Anton AS)

UNTUK MENGISI KEKOSOSNGAN KEPALA SEKOLAH DAN AUDITOR, BUPATI PANGANDARAN LANTIK 67 PNS

PARIGI-Bertempat di aula setda, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata melantik 67 orang PNS  terdiri dari 52 kepala sekolah dasar, 4  orang kepala sekolah SMP, 2 orang pengawas dan 9 orang auditor. (14/12)
Dalam sambutannya bupati mengatakan, pelantikan dan pengangkatan kepala sekolah karena  ada kekosongan auditor di inspektorat.

“Di era sekarang ini, lanjutnya,  tugas guru memang berat, apalagi Pangandaran merupakan daerah wisata tentunya membutuhkan peran inovasi dan kreatuipitas para guru dalam membentuk karakter peserta didiknya. “ungkap bupati.

Tantangan ini, lanjutnya, tentu harus disikapi dengan sabar serta tetap mengedepankan  ing ngarso sung tulodo - ing madio mangun karso - tut wuri handayani.

Bupati juga mengatakan, ia mencoba untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN  dan berwibawa.

“Kalau dulu-dulu, jangankan mau promosi atau ingin menjadi keoalka sekolah, mau pensiun saja harus pakai uang. “ tegas bupati.

Bupati menegaskan, untuk sekarang dan ke depan tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apapapun yang berkaitan bail itu mutasi, rotasi atau pun promosi jabatan.

“Dan jika hal ini masih terjadi, maka oknum yang melakukannya akan saya pecat. “tegasnya lagi.
(Anton AS)

IWAN M RIDWAN: ”APBD TAHUN 2018 MASIH FOKUS PADA 4 SKALA PERIORITAS”

Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd

PARIGI-Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPB) tahun anggaran 2018 beberapa waktu lalu, dan gambaran pendapatan dari RPABD 2018 sebesar Rp 889.435 milyar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 142.125 milyar, Dana perimbangan Rp 615.265 milyar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 132.044 milyar.
Sedangkan jumlah belanja daerah Rp. 926.074 milyar sehingga terdapat selisih karena ada penbiayaan yang diambil dari silva anggaran tahun 2017 sebesar Rp 36.639 milyar, dan itu belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari pemprop, sehingga APBD kabuoaten Pangandaran tahun 2018 sekitar Rp. 1,2 trilyun.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd kepada para awak media usai mengikuti sidang paripurna pembahasan RPABD tahun 2018 di gedung DPRD.(20/11)

“RAPBD tahun 2018 masih tetap kita fokuskan di 4 perioritas, antara lain, pendidikan,  kesehatan, infrastruktur dan pariwisata, dan kami juga mendengar, menurut Pa bupati, karena keterbatas anggaran maka dipilih yang paling perioritas. “jelas Iwan.

Dalam pengalokasian APBD pada 4 skala perioritas tersebut, tahun 2018 juga masih tetap dalam pembahasannya untuk melanjutkan program-program tersebut. Karena dengan kebijakan itu, masyarakat pun sekarang sudah bisa menikmati pembangunan serta kebijakn lain yang seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk infrastruktur, menurut Iwan, target pemda dengan DPRD inginnya 2018 bisa selesai, dalam arti penyelesaian jalan-jalan utamam, dengan status jalan kabupaten, jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan walau pun masih ada beberapa kendala karena memang dalam pembangunnya masih berharap bantuan dari pusat atau dari APBD propinsi.

“Tapi bantuan dari propinsi dan APBN melalui DAK, kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Kita mengusulkan Rp 500 milyar, tetapi hanya bisa turun Rp 200 milyar. “terang Iwan.

Jika melihat apa yang dilakukan Pemda Pangandaran, itu sudah luar biasa. Karena hampir tiap bukabn kadang minggu buoati ke pemerintahan pusat atau propinsi untuk mendapatkan tambahan pendapatan, khususnya untuk infrastruktur.

Disoal sudah berapa persen pengerjaan infrastruktur, Iwan mengatakan, hingga anggaran tahun 2017 ini sudah sekitar 70 % busa diselesaikan.

“Tapi ada beberapa jalan yang sampai tahun ini masih utuh belum tersentuh oerbaikan, seperti di Kecamatan Mangunjaya dan Padaherang. “ungkap Iwan.

Antara lain, jalan dari Paledah ke Manganti itu dua trek, jalan Paledah-Sindang Mangunjaya dan Manganti-Sindang-Mangunjaya.

Jika selama 3 tahun ini seperti dibiarkan, itu sebenarnya bukan karena tidak ada niat untuk memperbaiki. Karena pada tahu 2014, BBWS sudah mengambil alih jalan itu. Menueut BBWS jakan tersebut merupakan jalan insfeksi BBWS.

Dan tadinya Pemerintahan Pangandaran berharap di tahun 2015, 2016 dan 2017 jalan itu dikerjakan BBWS, tapi saat kemarin DPRD mendampingi Pemda berkunjung ke BBWS di Banjar, BBWS terkesan kebingungan karena dari mulai kepala hingga bawahannya banyak orang baru yang tidak tahu bahwa itu tahun 2014 jaklan tersebut sudah diambil alih BBWS.

“Karena tadinya kami kan tidak mau tumpang tindih. “jelas Iwan lagi.

Lebih jauh Iwan mengatakan, kalau memang jalan itu sudah mau diambil alih BBWS, berarti pendanaanya dari APBN, dan otomatis akan muncul belanja modal dan asset di BBWS. Jadi kalau trek itu dibiayai Pemda Pangandaran, menurut Iwan, itu akan salah karena ada dua anggaran dari dua institusi untuk pengerjaan trek dan lokasi yang sama.

Dan pada pertemuan dengan BBWS beberapa waktu lalu, DPRD dan Pemda Pangandaran pun minta kepastian dari BBWS, karena selama ini menurut masyarakat itu kewajiban pemda Pangandaran.
Tapi sayangnya, lanjut Iwan, karena hampir seluruh pejabat di BBWS sekarang orang-orang baru, jadinya mereka pun seperti tidak tahu permasalahan dan terkesan bingung.

“Tapi Insa Alloh, walau pun bagaimana kami juga ingin ada kebijakan dari pemda untuk menganggarkan untuk perbaikan jalan tersebut, dan ini penting karena lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, otomatis jadi muka kita. “imbuhnya.

Iwan juga mengatakan, pada RAPBD tahun anggaran 2018, walau pun kecil tapi sudah dianggarkan untuk trek Manganti-Simpang Mangunjaya sebesar Rp.2,6 milyar. Sementara untuk Paledah-Simpang Mangunjaya dengan jarak sekitar 14 km, dari Manganti-Simpang-Mangunjaya itu sekitar 3,5 km, karena tekstur tanahnya labil dan tepat di sisi sungai citanduy, maka pengerjaanya pun harus menggunakan rabat beton.

“Sedang kita tahu, untuk 1 km rabat beton diperlukan biaya sekitar Rp 3 milyar sehingga dengan anggaran Rp 2,6 milyar mungkin itu untuk pengerjaan 1 km dari Manganti ke Sindang Mangunjaya karena kondisi jalan itu memang sudah sangat parah sekali. “jelasnya lagi.

Iwan menambahkan, sementara untuk perbatasan jalan Pangleseran-Cikohkol, Pangleseran – cibatu, Cibatu- Gunungkelir dan Gunungkelir-Citalahab tahun 2018 bisa selesai.

“dan untuk Cimerak-sindangsari, sindangsari-cikondang-cimedang, itu juga sudah selesai. “pungkas Iwan. (hiek)

PBDT HARUS JADI RUJUKAN DATA KEMISKINAN

H. Adang Hadari

PARIGI-Adanya kesamaan pandangan dalam penangulangan kemiskinan di Pangandaran memudahkan koordinasi dan bersinergitas, sehingga bisa mudah mewujudkan program penangulangan kemiskinan, karena merujuk hanya pada satu data.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Pangandarn, H. Adang Hadari dalam aara  Sosialisasi Ekspose Hasil Kajian dan Verifikasi data Kemiskinan di kabupaten pangandaran, bertempat di aula setda Pangandaran. (13/12)

Dalam kegiatan yang dihadiri Asisten Derah, Kepala SKPD, Camat dan para kepala desa, Wakil Bupati juga mengatakan, isu kemiskinan masih tetap menjadi isu nasional, karena kemiskinan masih tetap menjadi isu utama dalam pembangunan baik secara nasional atau pun di derah.

“Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. "kata Adang.

Upaya-upaya penangulangannya pun, menurut Adang, harus dilakukan secara komprehensif serta mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, istematis dan berkelanjutan.

Dikatakan Adang, beberapa waktu sebelumnya pemerintah prop jawa barat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten pangandaran mengadakan program KM 0 PRO POOR. Program ini bertujuan untuk pemutakhiran data masyarakat miskin dan rumah tangga sasaran dengan memanfaatkan pendekatan berbasis informasi teknologoli secara online, sehingga diharapkan outputnya berupa data masyarakat miskin yang lengkap, akurat, relepan dan up to date.

Dan sumber data yang di gunakan dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan, lanjut Adang, hasil dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Masih kata Adang, diharapkan ini dapat dijadikan satu-satunya basis data untuk menjadi rujukan berbagai program pembangunan lintas sektoral khususnya yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan di kabupaten pangandaran,

“Saya juga berharap, hasil dari kegiatan ini bisa memiliki makna yang strategis sehingga dapat merekomendasikan satu program yang inovatif  serta buisa menjadi landasan dalamb upaya mendorong keberhasilan penanggulangan kemiskinan. “ungkapnya lagi.

Sementara acara pun diakhiri sesi tanya jawab dengan narasumber Kepala Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Derah (BP2APD) jabar,H. E. Agus ismail SSos. MPd, tenaga ahli dari CV Metrik Co Bandung, Abdul Nijar SE.ST.MP.MM dan forum CSR. ***(aditor, hiek)

BANYAKNYA CAGAR BUDAYA DI PANGANDARAN BISA JADI PENGUAT WISATA

situs Batu Kalde

PANGANDARAN-Banyaknya peninggalan cagar budaya yang ada di Pangandaran menjadi perhatian para penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang keberadaanya. Untuk keperluan tersebut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Besar Cagar Budaya Banten pun menggelar sosialisasi cagar budaya.

Kegiatan dibuka langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata serta dihadiri Kepala Balai Badan Pelestarian Cagar Budaya Banten, H. Saeful Mujahid SH, Kepala Dinas pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin serta  nenerapa Budayawan Pangandaran.

dalamk sambutannya, Kepala Balai Cagar Budaya menyampaikan, kegiatan ini Merupakan salahsatu kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan di beberapa wilayah kerja dari Balai Besar Cagar Budaya Banten. Diantaranya, di propuinsi Banten, Lampung, DKI Jakarta dan Propinsi Jqwa Barat.

“Salah satu tempat penelitian di jabar, ada di Pangandaran. “ungkap Saeful.(13/12)

Di Pangandaran, menurut Saeful, terdapat beberapa peninggalan yang diperkirakan dari masa megalitik berupa kerang -kerang, tulang- tulang manusia yang diperkirakan hidup pada masa megalitik, dan ini penemuan sangat penting karena merupakan peradaban sejarah masa lalu di pangandaran.

selain itu, lanjutnya, ada beberapa peninggalan lainya yang menarik perhatian para pakar sejarah dan peneliti, seperti goa-goa, reruntuhan candi, batu kalde serta banyak lagi peninggalan lainnya yang menarik untuk diteliti.

Misalnya batu kalde, menurut Saeful, ini merupakan temuan yang sangat penting karena bisa menjadi mata rantai sejarah pèradaban Pangandaran.

“Ini peninggalan pada masa kelasik, selain itu ada juga beberapa fenomena menarik lainnya, sekarang kita tinggal menungu hasil penelitian para pakar sejarah. "ungkapnya lagi.

Saeful pun berharap, semua kekayaan cagar budaya yang ada di Pangandaran, baik pemerintah daerah atau pun pusat bisa bersama-sama melestarikannya.

Salah seorang ahli, Prof. DR. Djafar, rektor Universitas indraprasta PGRI Jakarta, kepada awak media mengatakan, situs-situs yang ada di Pangandaran pertama kali mendapat penelitian pada tahun 1977 yang dilakukan Pusat Penelitian Purbakala Nasional.

“Saat itu penelitian dipimpin oleh Hasan Muarif Ambary. “jelas Djafar.

Setelah itu, lanjut Djafar, penelitian pada situs tersebut pun dilakukan kembali oleh institusi yang sama di tahun 1979.

Sementar itu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, sejarah merupakan identitas dari suatu jaman, dan kalau berbicara hari ini tentu ada hari kemarin.

“Itu proses alam yang sudah menjadi kodrat dari Sang Pencipta, “kata Jeje.

lebih lanjut Jeje mengatakan, setiap cagar budaya tentu mempunyai identitas dari jamannya. Dan sayangnya sekarang pada jaman now, sudah jarang orang sunda memakai identitasnya sendiri, misalnya penggunaan nama orang sunda.

“Generasi sekarang sudah melupakan budaya gotong royong, padahal itu salah satu nilai identias budaya kita,  ini harus di pertahankan"imbuh Jeje.

Menurut Bupati Pangandaran, pelestarian cagar budaya tentunya akan sangat sejalan dengan program pemerintah daerah sebagai tujuan wisata, karena cagar budaya yang ada di pangandaran ini akan menjadi penguat pengembangan sektor dunia pariwisata.

"Ayo kita bersama sama menata wisata pangandaran, karena selama ini upaya penataan wisata dan kebijakan serta ketegasan pemda bukan untuk bupati, tapi untuk kita semua." pungkasnya. (Tn)

IDEALNYA JUMLAH ASN PEMKAB PANGANDARAN HARUS 2 KALI LIPAT

PARIGI-Jika melihat keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) terbaik, itu bisa dijadikan salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan  pemerintahan, karena semuanya saling bersinergis untuk bisa menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan baik dalam pelayanan publik.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis saat ditemui di ruang kerjanya.

“Tapi ini semua masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan lagi. “kata Muhlis.(11/12)

Dikatakan Muhlis, dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 3577 orang, itu masih jauh dari jumlah kebutuhan dalam sebuah pemerintahan, karena hampir rata-rata di setiap SKPD sampai saat ini belum mempunyai staf. Idealnya di masing-masing kantor itu ada kepala bidang, kepala seksi dan stap pelaksana.

“Mungkin idealnya jumlah ASN dua kali lipat dari jumlah yang ada sekarang, dan sebenarnya kalau kita minta rekrutmen ASN pasti pusat akan memberi karena belanja pegawai kita masih kecil.  “terang Muhlis.

Muhlis menambahkan, pada tahun 2018 nanti sekitar 148 orang akan memasuki masa pensiun, mungkin jumlah tersebut akan bertambah dengan atas permintaan pensiun, sakit dan meninggal.

Muhlis juga mengatakan, selain ASN, ada 4129 tenaga magang yang tersebar di seluruh kantor lingkup pemerintahan dengan perincian 1239 melalui Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan sisanya tanpa SPK.

Disoal jumlah katagori II (K2), Muhlis mengatakan, hingga saat ini jumlah K2 yang ada di Kabuoaten pangandaran sekitar 460  orang, dan hingga saat ini setiap periode pasti didata ulang untuk dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

“Tapi sampai saat ini belum ada informasi baru, bagaimana kelanjutan tenga K2 tersebut. “jelasnya.

Hanya saja, lanjut Muhlis, nantinya baik yang akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) atau ASN, dipastikan semuanya melalui tes.

“Hanya saja untuk P3K sampai hari ini aturannya belum ada. “imbuhnya. (hiek)

PERALIHAN ASET BPR BKPD KE PANGANDARAN TERGANJAL SURAT KESEPAKATAN ?

PARIGI-Sudah empat tahun lebih, pasca pelantikan PJ bupati pertama Kabupaten Pangandaran dilantik Menteri Dalam Negeri tanggal 22 april 2013 hingga saat ini persoalan pemindahan sebagian asset dari Kabupaten Ciamis masih belum tuntas, salah satunya asset BUMD PDAM dan BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang.

Padahal dalam Undang-undang nomer 21 tahun 2012 dikatakan, aset tersebut harus sudah pindah paling lambat 3 tahun pasca pelantikan PJ bupati pertama.

Menanggapi belum beralihnya asset BUMD tersebut, menurut Kabag Ekonomi Setda Pangandaran, Dadan Sugistha, ST, Pemda Ciamis saat ini meminta Surat keputusan permintaan perpindahan asset dari pemda pangandaran.

“Hasil pertemuan pemda Ciamis dan Pangandaran yang terakhir beberapa bulan lalu, sekarang Ciamis sedang menunggu surat itu. “ungkap Dadan.(11/12)

Dikatakan Dadan, entah untuk dasar apa Ciamis harus meminta surat tersebut jika ini urusan perpindahan BPR BKPD. Pasalnya, lanjut Dadan, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang nomer 21 tahun 2012.
“Jadi tanpa surat itu pun dasar peralihan BPR BKPD sudah jelas ada dalam undang-undang nomer 21. “ungkapnya lagi.

Sementara saat ditemui di ruang kerjanya, Kabag Hukum dan Organisasi Setda pangandaran, Jajat Supriadi, SH, M.Si membenarkan bahwa dulu antara Pemda Ciamis dan Pangandaran pernah membuat surat kesepakatan masalah BPR BKPD tersebut yang hingga sekarang surat itu masih ada dan berlaku karena ditandatangani kedua pemerintahan.

“Jadi sekarang solusinya, Pemkab Pangandaran harus mencabut dulu surat kesepakatan itu dulu agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari. “terang Jajat.(11/12)

Setelah Pemkab Pangandaran mencabut surat kesepakatan tersebut, terang Jajat, maka surat itu pun akan gugur dengan sendiri karena salah satu pihak (pemda Pangandaran) sudah mencabutnya.

“Dan akan lebih baik, sebaiknya persoalan ini kita bawa saja ke pemerintahan propinsi, karena pemprop nantinya pasti akan memfasilitasi masalah ini. “kata Jajat lagi.  (hiek)

RELOKASI PKL PANTAI PANGANDARAN BISA MEMBERI RASA NYAMAN PADA PENGUNJUNG

PANGANDRAN-Kebijakan Pemkab Pangandaran dalam penataan kawasan wisata, salah satunya relokasi Pedagang kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang pantai ditanggapi beragam masyarakat, terutama para PKL. Seperti yang dikatakan Wulandari (36) asal Dusun Bojongsari Desa Babakan Kecamatan Pangandaran.

Menurutnya, ia sudah berjualan pakaian pantai tepatnya di depan eks hotel Pananjung Sari sejak tahun 2008 hingga sekarang.

“Dulunya sih saya jualan di sebelah barat. “terangnya.(12/12)

Wulandari yang ditemui usai mengambil undian kiosnya di Pondok Seni menuturkan, di tempat baru nantinya pasti awalnya mungkin tidak akan langsung ramai seperti selama ini ia berjualan. Mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan dan memperkenalkan pada pengunjung tempat jualannya di lokasi yang baru.

“Saya sih senang-senang saja, karena semua pedagang pun akan menempati tempat baru di lokasi yang sudah ditentukan di masing-masing lokasi. “imbuhnya.

Hanya saja, lanjutnya, diharapkan nantinya ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu agar tempatnya yang baru nanti bisa dengan mudah didatangi pengunjung, karena selama ini wisatawan bisa langsung belanja di tempat aktivitas wisata tanpa harus berjalan ke tempat lain.

Hal senada dikatakan Muhamad Ichsan (51) warga Desa Babakan yang biasa berjualan makanan di pantai depan pondok seni.

Menurut Ichsan, ia yang sudah 30 tahun membuka usaha makanan di pantai Pangandaran menyambut baik dan mendukung kebijakan Pemda Pangandaran untuk merelokasi seluruh PKL salah satu bentuk penataan obyek wisata.

Diakui Ichsan, selama ini memang banyak keluhan pengunjung tentang keberadaan PKL di sepanjang pantai yang terkesan kumuh dan kotor.

“Mungkin karena tidak semua pedagang mempunyai rasa memiliki. “ungkapnya.

Ichsan berharap kebijakan pemda merelokasi PKL untuk penataan kepariwisataan Pangandaran bisa ditegakkan dengan tegas, tidak seperti dulu-dulu.

“Kami harus sepakat, kami juga harus bisa memberi kenyamanan pada pengunjung. “tegasnya.
Disoal tempat barunya nanti, menurut Ichsan, sebagai pedagang makanan tentunya masalah ketersediaan air bersih mutlak harus mendapat perhatian.

Ichsan juga mengatakan, sangat banyak perubahan bisa dirasakan masyarakat setelah Pangandaran menjadi Daerah otonomi baru (DOB).

Sebagai masyarakat berpenghasilan kecil, menurut Ichsan, ia sangat terbantu dengan adanya program-program Pemkab Pangandaran yang pro rakyat. Seperti pendidikan gratis, pengobatan gratis dan beras gratis.

“Saya sangat berterimakasih pada pemerintah karena program tersebut benar-benar sangat membantu kami. “pungkasnya. (hiek)

BUPATI PANGANDARAN: “PERSOALAN LAHAN PT PMB, KITA SEMUA HARUS TAAT HUKUM”

PANGANDARAN-Sangat jarang seorang pemimpin daerah mau terjun langsung berbicara, diskusi bahkan debat langsung dengan warganya. Biasanya kepala daerah tersebut akan memerintahkan pejabat di dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
Seperti yang dilakukan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Pangandaran, tidak segan-segan untuk datang langsung ke kediaman warganya sekedar untuk memeberikan pemahaman karena ketidak tahuan warganya.

Dan masalah lahan yang dulunya milik PTP NUSANTARA VIII pada tahun kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) beralih ke PT Startrust dan kemudian menjadi Hak Guna bangunan (HGB) tahun 20014 ini berpindah tangan lagi kepemilikan HGBnya ke PT Panajaya Makmur Bersama (PT PMB) pada tahun 2013 lalu HGU hingga saat ini masih menyisakan isu-isu tidak sedap baik di masyarakat petani penggarap atau segelintir orang yang mengklaim ahli waris kepemilikan lahan tersebut walau tentang ahli waris tersebut sudah terbantahkan saat kalah gugatannya di pengadilan, sehingga saat ini kepemilikan yang sah atas sertipikat HGB tersebut ada pada PT. PMB.

Di sebuah warung kecil di pinggir lahan tersebut, bupati dan wakil bupati pun berani langsung berhadapan beradu argument dengan salah seorang petani penggarap yang tetap bersikukuh bahwa kepemilikan lahan seluas 196 hektar ini tidak sah.

Menurut petani penggarap, Wagino, ia mengaku sudah puluhan tahun menempati dan menggarap lahan tersebut hingga sekarang.

“Kami harus tahu proses HGU dan HGB yang sekarang dimiliki pemilik lahan ini yang sekarang. “ungkapnya.(12/12)

Hal tersebut langsung ditanggapi Bupati Pangandaran, sebaiknya para penggarap atau siapa pun tidak usah bicara sejarah lahan ini dulunya seperti apa. Tapi untuk kepentingan sekarang semua harus bisa memperlihatkan bukti kepemilikan atas lahan ini.

“Silahkan bawa bukti kepemilikannya, dan kalau memang ada, pemerintah daerah akan mendukung. :”jawab bupati.

Nada bicara bupati pun meninggi saat Wagino tetap bersikukuh dengan pendiriannya serta mempersoalkan bahwa ia sudah puluhan tahun menjadi penggarap di lahan tersebut. Sehingga bupati pun sempat terpancing dan memerintahkan agar Wagino mundur dan keluar darin lahan ini karena bukti kepemilikan yang sah sudah dimiliki PT PMB yang akan membangun lahan ini menjadi kawasan bisa menunjang dunia pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Bupati juga sempat menanyakan bukti kepemilikan yang dimilki para penggarap yang selama ini mengkalim dan menghalang-halangi pembangunan yang sedang dilaksanakan PT. PMB dan dijawab Wagino, bukti tersebut masih dalam proses di pengadilan.

“Ya sudah, silahkan tunggu hasil dari proses hukum di pengadilan nanti karena PT PMB sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan saya perintahkan anda akang segera mundur. “tegas bupati.

Bupati juga menegaskan, yang bisa memutuskan sah dan tidaknya kepemilikan ini, ada pada pengadilan, dan gugatan itu sudah dimenangkan PT PMB beberapa bulan lalu.

Bupati juga mengatakan, negara ini punya aturan dan semua harus tunduk pada aturan yang sudah dibuat dan disahkan pemerintah. Setiap orang tidak boleh semena-mena berjalan di luar koridor aturan yang berlaku.

“Jika akang menempuh jalur hukum, maka itu sangat kami hargai tapi kita juga harus menghormati apa yang sudah diputuskan pengadilan jangan saling serobot karena tidak benar. “jelas Jeje lagi.

Setelah Bupati memerintahkan agar para penggarap mundur serta tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang dilakukan PT MB, bupati Pangandaran pun sempat merangkul Wagino serta meminta maaf karena ia terpaksa sebagai kepala daerah harus bisa bersikap tegas saat ada pelangaran hukum yang dilakukan salah satu warganya.

“Ajak rekan-rekan akang yang lainnya agar segera mundur dan tidak mengganggu pembangunan disini karena mereka sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah. ”ungkap  bupati.

Sementara, menurut keterangan salah seorang pegawai PT PMB, gugatan yang dikatakan penggarap tersebut itu tidak ada.

“Ada dulu gugatan dari penggarap dan beberapa orang yang mengklaimk ahli waris, tapi itu sudah final karena gugatan mereka kalah. “ungkapnya. (hiek)