PROYEK SALURAN DI DESA SINDANGJAYA DIDUGA TIDAK SESUAI SPESIFIKASI

MANGUNJAYA-Seluruh warga masyarakat Dusun Cikeludan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menyambut baik pembangunan saluran pembuangan area pertanian Ranca Cikeludan. Karena, sawah dan tanaman palawija yang mereka garap di lahan tersebut bila musim hujan tiba sekarang tidak lagi tergenang air hingga berminggu minggu lamanya.

“Sejak proyek pembuangan saluran ini dibangun, sekarang air yang biasa menggenagi area perkebunan kami, tiga sampai empat hari sudah mulai surut. “ungkap salah seorang warga.(15/11)

Namun sayang, dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, menurut sebagian warga yang paham tentang pembangunan, mengkritisi antara kuwalitas dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah kurang sesui. Pasalnya, dengan kucuran anggaran bantuan dari propinsi (banprop) yang relatif besar ini terindikasi tidak menghasilkan kwalitasnya pembangunan yang diharapkan.

Menurut warga yang enggan distulis namanya, kepada PNews menyampaikan, ia sangat kecewa dengan hasil pelerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan besarnya anggaran.

“Batu yang di gunakan dalam proyek tersebut pun tidak memenuhi standar, juga kwalitas dan volumenya juga ada indikasi kurang dari RB (rencana biaya-red). “ungkapnya.

Dan, lanjutnya, ia pun berharap pemerintah daerah segera menindak para pemborong yang diduga nakal dalam pengerjaan proyek bendungan tersebut. (PNews)

PP PAUD DAN DIKMAS JABAR GELAR PENTALOKA UNTUK VALIDASI DATA ATS

PANGANDARAN-Untuk menghasilkan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS), Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) serta Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, menggelar acara Pentaloka Penguatan Sistem Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di hotel Horrison Palma kawasan pantai barat Pangandaran.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Uum Suminar, Pentaloka yang baru pertama kali dilaksanakan PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat ini nantinya diharapkan bisa memberikan validasi data ATS.

"Ini semua untuk menghasilkan data ATS yang valid, selalu update dan akurat,"ungkapnya. (12/11)

Data tersebut, lanjut Uum, nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal di tingkat desa. Dan apabila data akurat tersebut sudah didapat, sambung Uum, ini akan sangat membantu suksesnya pencapaian tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tepat sasaran.

“Dan pelaksanaan Pentaloka ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran serta Tripides, Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa. “terang Uum.

Sementara, Kepala Pusat PAUD dan Dikmas Jawa Barat Muhammad Hasby mengatakan, program tersebut adalah program yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Agar pelaksanan pendataan ATS tepat waktu dan akurat maka perlu melibatkan komponen desa atau kecamatan hingga kabupaten sebagai dasar untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan," katanya.

Kepala PP PAUD  dan DIKMAS Jawa Barat, Muhamad Hasby dalam sambutannya menyampaikan, program pentaloka ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di indonesia. Dan out put suksesnya program ini, diharapkan pendataan ATS harus tepat waktu, akurat dan up date.

“Untuk menghasilkan itu semua, dalam pelaksanaanya nanti perlu melibatkan komponen desa, kecamatan hingga kabupaten. “tegas Hasby.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, untuk antisipasi dalam persoalan ATS ini agak dilematis. Pasalnya, anjut Jeje, ada sekitar 12 ribu dari 45 ribu anak hanya 20% saja yang masuk sekolah.

Jadi, kalau warga miskin 8% dari seluruh jumlah penduduk Pangandaran, 400 ribu jiwa, itu hanya 32.000. Berarti kalau 12% maka hampir 40% yg tidak sekolah.

Tapi menurut Jeje, persoalannya tidak hanya warga miskin itu saja , logikanya kalau semua biaya sudah bisa tercover, berarti semua anak sudah harus masuk sekolah.

“Masalahnya di Pangandaran ini presentasenya sudah tinggi, jadi dengan adanya pendataan ini tentunya kami akan merasasangat terbantu karena ada data riil dan valid. “kata Jeje.

Jeje pun berharap, program Pangandaran Hebat dalam waktu dekat ini bisa mengantisipasi semua biaya pendidikan dari anak usia 6 hingga 21 tahun. ( Anton AS)

UNTUK MENJAGA KONDUSIFITAS, PENGGARAP EKS.PT CIKENCRENG BENTUK KELOMPOK TANI SAUYUNAN

CIMERAK - Puluhan warga penggarap dilahan eks PT Cikencreng Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran melakukan gerakan gotong royong dalam perbaikan jalan di wilayah perkebunan yang rusak parah.

Kegiatan tersebut sekaligus dengan acara pengukuhan kelompok tani "Sauyunan" yang anggotanya seluruh penggarap yang berdomisili di wilayah Desa Sukajaya dan Desa Sindangsari yang disaksikan Kepala Desa Sukajaya, Supendi.

Salah seorang penggagas kelompok tersebut, Jumena (57) mengatakan, KelompoinTani “Sauyunan” dibentuk  bertujuan untuk menghimpun seluruh penggarap serta menyamakan kehendak dalam menyatukan harapan selu ruh penggarapdemi tercapainya tujuan dan cita cita yang saat ini sedang diperjuangkan terkait lahan garapan yang selama ini jadi obyek sengketa.

"Mudah mudahan dengan dibentuknya kelompok ini di wilayah perkebunan eks.PT.Cikencreng menjadi awal terwujudnya semua impian yang sudah lama kami harapkan terkait tanah lahan garapan, juga bisa melaksanakan semua program pemerintah khususnya dibidang pertanian", ungkapnya.(12/11)

Selain sebagai wadah untuk bernaung para penggarap, menurut Jumena, kelompok ini pun, bertujuan untuk menjaga kondusipitas para penggarap diwilayah lahan eks.PT. Cikencreng yang sudah diketrahui bersama, HGU PT Cikencreng tersebut sudah habis sekitar tahun 80 an.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Sukajaya, Supendi mengapresiasi inisiatif warga penggarap yang sudah membentuk kelompok tani "Sauyunan" ini, karena diharapkan dengan terbentuknya kelompok penggarap ini bisa menjaga kondusipitas serta siap ikut melaksanakan program pemerintah khususnya dibidang pertanian.

"Atas nama pemerintahan desa, sayasa kegiatan yang digagas para kelompok penggarap ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi para penggarap dalam mewujudkan  keinginannya yang selama ini, juga bisa meningkatkan tarap hidup para penggarap dari sektor pertanian", katanya.

Supendi juga mengatakan, ia berharap agar semua penggarap di lahan eks. PT. Cikencreng bisa menjaga kondusipitas, jauhkan dari semua pertikaian, bisa menggalang persatuan untuk hal-hal positif serta lebih mengutamakan untuk menjalin persaudaraan antar sesama penggarap.

"Dengan terbentuknya kelompok tani ini, semoga bisa lebih mempererat tali persaudaraan antara sesama penggarap untuk mewujudkan semua harapan dan cita cita yang selama ini dinantikan. " tandasnya. (AGE)

SAMPAH POHON SUMBAT BENDUNGAN, SUNGAI CIKASO RENDAM RUMAH WARGA

MANGUNJAYA-Curah hujan sepanjng sore dan malam hari selasa kemarin (14/11) membuat bendungan sungai Cikaso di Desa Jangraga Kecamatan Mangunkaya Kabupaten Pangandaran  kembali diterjang luapan derasnya aliran sungai. Tingginya debet air ditambah tumpukan material pohon yang terbawa arus air dan menutupi bendungan yang pembangunannya baru tahap 70 % membuat luapan air masuk ke pemukiman beberapa warga Desa Jangraga.

Menurut salah seorang warga, Ratmiasih (60), luapan air terjadi sekitar jam 2 dini hari setelah hujan turun sejak sore hari hingga tengah malam.

“Saat itu, saya pun sempat mendengar suara kentongan yang memberitahukan agar warga berhati-hati karena ada luapan air sungai Cikaso. “ungkap Ratmiasih.(15/11)

Ratmiasih juga mengatakan, sejak bendungan sungai Cikaso dibangun, menurutnya, ia merasa tidak tenang.  Bahkan jika hujan turun, maka ia pun harus siap-siap tidak tidur karena takut air sungai meluap ke rumahnya.

“Ini sudah 3 kali terjadi sejak bendungan itu dibangun, karena luapan aliran sungai terhalangan pohon-pohon yang berserakan di area bendungan. “terangnya.

Sementara keesok harinya, warga pun berinisiatif untuk membersihkan sampah serta material pohon yang nyangkut dan menghalangi aliran sungai pada bendungan. 

Beberapa warga Desa Jangraga berharap, agar pemerintah cepat mengambil langkah-langkah antisipatif. Pasalnya, jika terus demikian, warga pun akan terus merasa resah dan takut jika air sungai kembali penuh, maka akan kembali meluap ke rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Mendengar kejadian tersebut, Camat Mangunjaya, Oos Koswara pun segera mengunjungi ke lokasi bendungan untuk melihat dan memastikan warganya yang terkena banjir luapan sungai.

Kepada warganya, Oos pun menghimbau agar selalu waspada karena sekarang sedang musim hujan, ditambah lagi pada bendungan yang belum selesai pembangunannya ini menjadi tempat tumpukan sampah sehingga menyumbat aliran air karena pintu bendungannya belum jadi.

“Saya terus menghimabu baik melalui pemerintahan desa atau pun langsung agar tetap menjaga kewaspadaan terutama jika hujan turun terus menerus. “kata Oos. (Toni Taufik)

SOSIALISASI TP4D, HATI-HATI PENGGUNAAN DANA DESA

PARIGI-Bertempat di aula setda, pemerintahan Kabupaten Pangandaran menggelar Apel Tiga Pilar, dalam rangka sosialisasi TP4D, MOU Kapolri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa serta percepatan program inovasi desa.(14/11)
Hadir daklam acara tersebut, Bupati dan wakil bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, Sekda kabupaten pangandaran, Mahmud, SH, MH, Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, Kapolres Ciamis, perwakilan Dandim 0613 Ciamis,  perwakilan BPKP Jabar, Kepala SKPD, Asisten Daerah, Danramil, Kapolsek, Camat dan 93 kepala desa se-Kabupaten Pangandaran.

Dalam laporan penyelenggara, Kepala Dinas SOSPMD, H. Dani Hamdani S.SoS.MM mengatakan, TP4D merupakan program nawacita yang dirancang Presiden Joko Widodo yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan.

Menurut Dani, dengan nawacita diharapkan mampu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa serta memeberikan rasa aman pada seluruh warga.

“Dan dengan program nawacita ini, membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran. “ungkap Dani.

Tujuannya, lanjut Dani, agar bisa mewujudkan pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif.

Sementara dalam sambutannya, Kapolres Ciamis, AKBP Nugroho  Arianto, SIK menyampaikan, Binmas, Babinsa dan kepala desa  merupakan tiga pilar ujung tombak dalam mengawal pembangunan, keamanan dan ketertiban di masing-masingdaerah.

Dan Mou ini, lanjutnya, merupakan kerjasama dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, pemerintahan desa dan masyarakat sebagai penguatan pengawasan dana desa diharapkan bisa berperan aktif dalam pengunaanya.

“Kalau ada temuan di lapangan, diharapkan ada usaha pencegahan dari masyarakat. “tegas Nugroho.

lebih lanjut Nugroho mengatakan, MOU ini merupakan kerjasama yang harus dilaksanakan bersama-sama. Artinya, bekerjasama disini yang berkaitan dengan pengawasan dalam pengelolaan regulasi anggaran desa dan aspek penegakan hukumnya. Tidak perlu khawatir dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena Polri hanya melaksanakan serta mengutamakan pengawasan koordinasi dengan kamtibmas.

“Karena lembaga yang mengaudit itu sepenuhnya kewenangan dari BPK, kami hanya melihat fisiknya, bagaimana prosedurnya, namun disini kita tetap mengupayakan dalam segi pencegahan. “imbuhnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengatakan, lahirnya undang-undang nomer 6 tentang  desa mempunyai kewenanagn yang luas, dan dengan konsep nawacitanya pembangunan bisa dimulai pinggiran, dari desa.

“Tahun ini, Kabupaten Pangandaran menerima kucuran ADD sebesar 120 milyar, hampir tiap desa menerima sekitar Rp1.4 milyar. “terang Jeje.
Dan Pemkab Pangandaran pun, menurut Jeje, sudah mensosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan ADD dan openggunaannya.

“Di sisi lain, memang adanya persoalan di beberapa desa itu dikarenakan kemampuan kapasitas aparat serta sistem administrasi yang masih terbatas. “kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, ia tidak menginginkan adanya pelanggaran-pelenggaran terjadi dikabupaten pangandaran. Dan dengan akan dilaksanakan menjadi satu system,  diharapkan ke depannya tidak ingin ada lagi persoalan-persoalan yang mendasar.

“Dengan adanya TP4D ini, diharapkan akan mampu mengawal dan mengamankan proses pembaangunan di desa-desa” ujarnya. (editor:hiek)

WALAU ANGGARAN TERBATAS, MTQ PADAHERANG DIHARAPKAN BISA SUKSES

PADAHERANG-Menjelang pelaksanaan MTQ kecamatan dalam rangka penjaringan untuk perwakilan ke tingkat kabupaten, beberapa hari lalu (15/9), bertempat di Gedung Da’wah Padaherang, para pembina dewan juri diberi pembinaan yang disampaikan langsung Kepala KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Drs H Mamuri.

Menurut Mamuri dalam sambutannya, walau pun dengan anggaran terbatas, ia berharap agar para juri tersebut tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya juga sempat bingung karena untuk kegiatan MTQ ini memang tidak ada anggaran khusus yang tersedia. “ungkap Mamuri.

Mamuri menambahkan, walau demikian ia berpesan, para juri diharapkan bisa tetap semangat agar pelaksanaan MTQ di Kecamatan Padaherang bisa sukses dan kancar. (Nana Khoeruman)

KETUA KPUD PANGANDARAN LANTIK 279 PPS

CIJULANG-Menjelang  pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pangandaran, secara resmi melantik 279 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pangandaran bertempat di gedung Islamic Center Cijulang.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Pangandaran, Wiyono Budi Santosa menyampaikan, selepas dilantik, selanjutnya seluruh PPS ini harus segera melakukan koordinasi dengan kepala desa guna memusyawarahkan tiga personil sekretariat PPS.

“Pada pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Kabupaten Pangandaran membutuhkan sebanyak 279 orang PPS yang akan ditempatkan di 93 desa yang masing-masing desa mempunyai tiga personil.” jelas dia.(11/11)
.
Budi juga mengatakan, terkait honor yang diterima PPS walau pun nantinya mungkin tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab tapi walau pun demikian PPS dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan.

“Jumlah yang akan diterima PPS, untuk sebesar Rp.720 ribu dan anggota Rp.680 ribu. “jelasnya lagi.

Budi menambahkan, tugas pokok pertama dari PPS, mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang serta pemuktahiran data pemilih.

 “Saya berharap seluruh PPS bisa berkerjasama dan berkoordinasi agar tugas yang diamanahkan bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional,” kata nya. (Toni Taufik)

BAMBU BERCAGAk MILIK TURIKIN, BERTUAH ?

KALIPUCANG-Sebatang pohion bambu yang sudah dipotong sekitar 80 cm milik Turikin warga Rt 09 Rw 02 Dusun Cileweng Desa Cibuluh kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dikabarkan memiliki tuah.
Menurut cerita sang pemilik, Turikin, bambu tersebut ditemukan tahun 1980 saat ia sedang menebang beberapa pohon bambu untuk keperluan hajat kakaknya.

“Waktu saya menebang beberpa pohon, tiba-tiba sya melihat bambu itu, lalu saya pun membawanya pulang. “cerita Turikin.(10/11)

Turikin pun lalu mengisahkan kejadian-kejadian aneh setelah bambu tersebut dibawa ke rumahnya. Seperti saat bambu tersebut dititpkan di rumah mertuanya, tiba-tiba saja seluruh badan Turikin mengalami gatal-gatal.

“Setelah kejadian itu, saya pun membuang ke kolam karena saya beranggapan gatal pada badan saya disebabkan dari bambu itu. “terang Turikin.

Hingga di tahun 1981, lanjut Turikin, tiba-tiba ia teringat lagi pada bambu itu, lantas ia pun mengambilnya lagi. Padahal sebelumnya beberapa warga yang tahu tentang bambu dari cerita Turikin pernah mencarinya, tapi tidak berhasil menemukannya.

“Akhirnya mungkin melalui cerita mulut ke mulut, sekarang banyak orang yang datang berniat memiliki bambu ini, tapi tidak saya kasihkan. “imbuhnya.

Setelah bambu aneh tersebut ia rawat, menurut Turikin, banyak kejadian-kejadian aneh menimpa keluarganya. Seperti yang dialami isterinya, Partini, menurutnya, ia sering bermimpi kedatangan laki-laki bersorban dan berpakaian serba putih.

"Sekarang banyak masyarakat yang tahu saya memiliki bamboo aneh ini dan berniat membelinya, tapi saya sudah berniat tidak akan memberikan atau menjual bambu ini pada siapa pun. “kata Turikin.
(Nana Khoeruman)

DISDUKCAPAIL PANGANDARAN PACU JEMPLING JELANG PILKADA

MANGUNJAYA-Pilkada gubernur jawa barat yang akan d gelar 27 juni 2018 mendatang, menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran. Pasalnya, dinas yang bertugas membuat adiministrasi keopendudukan ini sekarang harus lebih sering melakukan jemput bola ke tiap-tiap desa untuk perekaman data kependudukan terutama bagi para pemula yang nanti pada tanggal pemilihan sudah genap berumur 17 tahun diharapkan  bisa menggunakan hak pilih nya.

Menurur Kasi Pendataan, Siti Sukaesih, target pencapaian perekaman yang harus diselesaikan  Disdukcapil ini ada sekitar 29 ribu jiwa menjelang pilkada tahun 2018 ini. Dan melalui program Jemput Bola Keliling (jempling), kata Siti, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk segera melakukan perekaman data diri di tiap-tiap desa.

Ditambahkan Siti, pihaknya harus bekerja berpacu dengan waktu untuk segera bisa menuntaskan perekaman ini.

“Insaalloh pencapaian target bisa selesai sebelum daftar pemilih tetap di plenokan oleh kpu dan prioritas kami sekarang di perekaman e-KTP “ujarnya saat ditemui di sela-sela kesibukan kegiatan Jempling se-Kecamatan Mangunjaya di aula Desa Sindangjaya.(10/11)

Program jempling ini, lanjut Siti, memang erat kaitannya dengan pilkada mendatang, sehingga Disdukcapil harus betul-betul pokus di perekaman e-KTP tersebut. Sedangkan data-data kependudukan yang lainnya seperti akta lahir , masih tetap bisa dilayani juga.

Sementara menurut anggota Panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Tatang Hernawan,  salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih harus mempunyai data kependudukan atau KTP dan atau masyarakat harus sudah melakukan perekaman pembuatan e-KTP.

Dan tahapan pemutahiran data, lanjutnya, memang tahapan yang sangat krusial dalam tahapan pemilu, karena seringkali pokok permasalahan yang terjadi masyarakat yang sudah berumur 17 tahun tapi belum mempunyai KTP sehingga tidak terdaftar pada Daptar Pemilih tetap (DPT)

“Untuk membantu masyarakat, Insya Alloh siap mengawal pada setiap tahapan pemilu. “ katanya.
 (Toni Taufik)

BENCANA BANJIR DAN LONGSOR AKIBAT KERUSAKAN HUTAN, SALAH SIAPA ?

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi tidak seimbang dan rusak. Penebangan yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan seharusnya bisa dimanfaatkan menjaga kelangsungan hidup serta bisa memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya hutan bisa dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat generasi sekarang dan generasi yang akan datang  mendatang.

Menurut hasil penelitian salah seorang ahli, setiap pohon besar mampu memproduksi 4580 oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1058,5 kg/tahun. Jadi jika rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4234 kg oksigen per tahunnya. Ini bisa dipraktekan Dengan menanam 1 pohon besar dipekarangan rumah sehingga tentunya kebutuhan oksigen bisa tercukupi dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Setiap pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 unit ac yang dioperasikan selama 20 jam/hari. Dan setiap hektar hutan dapat menetralisir karbondioksida (CO2) yang diakibatkan 20 kendaraan bermotor karena setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu, asap, aerosol dan lainnya) dan mengolahnya menjadi humus.

Sedangakan menurut Spurr (1973), hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Penebangan hutan secara liar dapat merusak hutan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa tempat merupakan akibat kerusakan hutan yang berdampak pada lingkungan hidup. Tidak hanya banjir dan tanah longsor pada musim hujan, tetapi bahaya kekeringan ketika musim kemarau datang juga merupakan contoh kerusakan hutan.

Menurut Ketua Serikat Petani Pasundan (SPP), Arif Budiman, ada yang salah dalam mengelola hutan. Jenis pohon yang ditanam di hutan selama ini hanya terfokus pada tanaman produksi saja. seperti jati, mahoni, albasia atau lainnya yang suatu saat dengan jangka waktu tertentu pohon tersebut akan ditebang, dan hutan pun menjadi gundul kembali.

“Jenis tanaman tersebut hanya bisa membuat rindang sekitar 3-5 tahun saja. “ungkap Arif.(3/11)

Arif saat ditemui di Kantor DPC PDIP Pangandaran lebih jauh mengatakan, ia tidak habis mengerti, kenapa setiap ada program pemerintah tentang penghijauan selalu tanaman itu yang ditanam.

Padahal menurut Arif lagi, pohon-pohon jenis tersebut itu sipatnya periodik, karena pada saat pohon itu tumbuh besar, maka pohon tersebut pun akan kembali habis ditebang.

“Kenapa di hutan tidak ditanami saja pohon sejenis buah-buahan, misalnya pohon duren, mangga, rambutan atau lainnya. “kata Arif lagi.

Menurutnya, jika tanaman jenis buah yang ditanam di hutan, sampai kapan pun pohon tersebut akan tegak berdiri serta tumbuh semakin besar dan rimbun, karena yang diambil hanya buahnya saja. (hiek)

PUSDALOP PANGANDARAN GELAR PELATIHAN MITIGASI BENCANA LEWAT ATM DAN BBM

PANGANDARAN-Luar biasa…! di usianya yang belum genap 1 tahun, Pusdalop Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Pangandaran sudah bisa jadi referensi pusdalop di seluruh Jawa Barat untuk memberikan materi cara mitigasi bencana khusus pada anak sekolah.

Seperti melalui program WEB GTS (wisata edukasi bencana goes to school) dengan kegiatan ATM (Anak teka mitigasi) berhasil memberikan pemahaman cara-cara penanggulangan bencana dengan pemahaman yang bisa ditangkap nalar anak pada usia dini.

“Dan ternyata program ini pun mendapat apresiasi dari BPBD propinsi. “ungkap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Kabupaten Pangandaran, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM.(8/11)

Lebih jauh Nana menuturkan, menyadari bahwa Pangandaran menjadi daerah rawan bencana dengan peringkat 16 di Indonesia,  sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat belajar dari awal mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana serta dan bagaimana hidup berharmoni di daerah bencana.
Termasuk pada anak usia dini, lanjut Nana, harus dimulai pemahaman-pemahaman mitigasi bencana.

“metodanya, bisa melalui nyanyian, permaianan atau apa pun yang nantinya bisa melekat pada pemahaman anak tentang kebnecanaan. “terang Nana.

Nana juga mengatakan, sebenarnya pelatihan mitigasi bencana dalam program  WEB GTS lebih difokuskan untuk SD dan SMP, tapi karena adanya permintaan dari beberapa Sekolah Taman Kanak-kanak, maka melalui ATM, Pusdalop pun berlatih bersama anak-anak TK dengan melalui nyanyian dan berbagai simulasi permainan.

“Bagaimana si anak mencari tempat berlindung jika terjadi bencana, semua dikemas dengan nyanyian dan permainan yang menyenangkan, dan ternyata kegiatan ini mendapat respon positif serta menyambut antusias baik dari masyarakat, siswa dan guru-guru. “terang Nana lagi.

Intinya, lanjut Nana, menanamkan pemahaman masyarakat tangguh bencana harus dimulai dari sejak anak-anak, tentunya dengan segala cara yang bisa dicerna pola pikir dunia mereka.

Ditambahkan Nana, tidak hanya itu, Pusdalop Pangandaran juga memberi pelatihan serupa yang dikuhususkan untuk ibu-ibu PKK dengan program BBM (Bunda Belajar Mitigasi).

Melalui BBM, bagaimana para ibu dilatih dalam penanganan bencana dalam lingkungan rumahtangga.

“Seperti bagaiman penanganan jika terjadi kebakaran pada kompor gas yang sehari-hari biasa dipakai memasak tiba-tiba bocor dan menimbulkan kebakaran. “jelas Nana. (hiek)

H. KUSNADI; “PANGANDARAN HARUS TINGKATKAN KEAMANAN PANTAI”

PARIGI-Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, pada usianya yang ke 5, jika diibaratkan anak yang masih baru bisa merangkak, tapi capaian-capaian pembangunannya sudah sangat menggebirakan.

Demikian disampaikan salah seorang anggota DPRD Propinsi Jawa Barat asal Kecamatan Padaherang, H. Kusnadi saat ditemui usai mkengikuti sidang paripurna Milangkala Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 5 di gedung DPRD Pangandaran.(25/10)

“Walau kita masih belum bisa berlari, tapi sampai saat ini hasil pembangunannya sudah bisa dinikmati masyarakat. “ungkapnya.

Sebagai putra daerah ia berharapa, agar bisa lebih ditingkatkan lagi kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Karena nantinya masyarakat juga yang akan menilai berhasil tidaknyasehingga apa yang dicita-citakan masyarakat dulu dalam proses menuju pemekaran daerah ternyata tidak mengewakan. 

“Dan tugas pemerintah harus buisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut. “kata Kusnadi lagi.

Disoal kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, menurut Kusnadi, sampai hari ini ia melihat, penilaian masyarakat masih bagus dan merespon positif pada kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Hanya tinggal peningkatan disana-sini, sebab tentunya di usianya yang masih muda, baik pemerintah atau masyarakatnya harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut.

“Jadi sama-sama melakukan evaluasi diri untuk saling memperbaiki agar di masa yang akan datang bisa lebih sinergitas lagi kebersamaannya. “kata Kusnadi lagi.

Dikatakan Kusnadi, secara sepesifik ia menekankan pada pengawasan yang masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Dan hal lainnya, karena kita secara geografi berada di daerah perbatasan dengan luar negeri, maka keamanan pantai dan pengawasan kejahatan narkoba agar lebih ditingkatkan. “pungkasnya. (hiek)

AGUS NURDIN ; “TAHUN 2018, LOMBA GURU BERPRESTASI HADIAHNYA 4 X LIPAT”

PANGANDARAN-Ditemui di ruang kerjanya (7/11) Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, DR. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd mengatakan, setidaknya ada dua program perioritas untuk tahun 2018.

Pertama, meningkatkan pemberdayaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ada di masyarakat. karena, menurut Agus, selama ini APK PM untuk PAUD masih relatif rendah jika dibanding dengan APK PM di Propinsi Jawa Barat.

“Tanggal 12 nopember besok dirjen PAUD akan datang ke Pangandaran, dan kita akan bahas masalah ini. “ungkap Agus.

Jika Pangandaran sampai saat ini belum ada perda tentang penguatan PAUD, menurut Agus, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan tanpa harus menunggu aturan. Karena untuk kepentingan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, Disdikpora pun dituntut untuk berinovasi dan kreatif, agar pendidikan  pada usia dini benar-benar bisa lebih diberdayakan dan memberi efek positif langsung khususnya pada pendidikan dasar anak.

Pemerintah dan masyarakat diharapkanj bisa bersinergis mendorong pada tumbuh dan berkembangnmya PAUD. Dan untuk PAUD sendiri sebenarnya tidak dituntut perlunya ruangan belajar karena itu bisa dilakukan out door.

“Hanya untuk tenaga pengajar, kita juga sedang menggali potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. “terang Agus.

Malah, lanjut Agus lagi, pihaknya sedang berupaya untuk bisa bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) agar bisa dibuka FG Paud.

Selain masalah PAUD, masih kata Agus, Disdikpora pun tahun 2018 akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, dengan menggelar kegiatan lomba guru dan kepala sekolah berprestasi dengan indikator penilaiannya menyangkut kinerja selama mengajar, tes tulis, tes lisan dan pembuatan karya tulis. Dan program ini merupakan reflika dari program pendidikan di tingkat pusat.

“Insaalloh, hadiahnya akan kita tingkatkan 4 kali lipat dari hadiah tahun lalu. “jelas Agus.

Disoal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, Agus mengatakan, dari 283 sekolah, ada 161ruangan kelas butuh rehab.

“Tapi untuk tingkat melanjutkan siswa ke SLA, tahun 2016 lalu capaiannya sudah 97 %. “jelasnya lagi. (hiek)