Dari Anggaran Banprov 2025, Pemdes Sarimanggu Selesaikan Jalan Hotmix

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Pemerintah Desa (Pemdes) Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menyelesaikan proyek hotmix jalan yang didanai dari Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2025, proyek ini merupakan realisasi dari program peningkatan infrastruktur desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Desa Sarimanggu, Indra Nuryana S.IP, menjelaskan, bantuan provinsi ini dialokasikan untuk hotmix jalan dengan volume panjang 197 meter dan lebar 2,5 meter ini berlokasi di Dusun Rancasengit.

"Pengerjaan hotmix jalan ini melibatkan kerjasama yang erat dengan warga masyarakat," ungkap Indra.(12/12/25) 

Indra juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengucurkan Banprov ke Desa Sarimanggu, dan dengan selesainya hotmix jalan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat pengguna jalan. 

"Dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lebih nyaman," ucapnya.

Tidak lupa Indra juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BPD, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas serta pendamping kecamatan yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan proyek ini.

Keberhasilan proyek hotmix jalan ini sejalan dengan visi misi Jawa Barat Jabar Istimewa dengan program Ngurus Lembur Tata Kota, yang berarti pembangunan dari desa untuk kemajuan kota.

Dengan selesainya pengerjaan jalan hot miks ini, masyarakat Desa Sarimanggu pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemprov Jabar dan Pemdes Sarimanggu atas terealisasinya bantuan provinsi melalui pembangunan infrastruktur hotmix jalan. 

"Kami benar-benar bisa merasakan manfaatnya, jalan menjadi lebih baik dan nyaman untuk dilalui," ujar salah seorang warga.(anwarwaluyo)

Pembangunan Irigasi di Sinar Tanjung Rampung, Petani Harapkan Lanjutan Tahap Berikutnya

PANGANDARANNNEWS.COM/BANJARNEWS – Pembangunan saluran irigasi melalui Program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di Desa Sinar Tanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, telah selesai dikerjakan dengan kualitas yang baik. 

Program yang disalurkan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan dilaksanakan oleh Oprasional Pemeliharaan (OP) dengan melibatkan kelompok penerima manfaat desa ini, meliputi dua lokasi yaitu Panjang Barat dan Dusun Sinar Galih.

Seperti disampaikan Ketua P3A Ohiem, pihaknya mengaku bersyukur karena target pekerjaan seluruhnya selesai tanpa kendala apapun. 

"Alhamdulillah pekerjaan berjalan lancar dan sudah selesai, ini berkat kerjasama yang apik seluruh penanggung jawab di lapangan," ujarnya.(11/12/25)

Sementara Kepala Desa Sinar Tanjung Asep Sugiarto menegaskan, program ini sangat penting bagi masyarakat terutama para petani yang mengandalkan aliran irigasi untuk produksi pertanian.

Menurutnya, atas nama pemerintah desa ia pun berterima kasih karunia berkat adanya pembangunan ini aliran air menjadi lebih lancar sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat.

Asep menambahkan, pemerintah desa akan terus mengajukan kebutuhan lanjutan agar pembangunan infrastruktur pertanian ini dapat dituntaskan secara bertahap. 

"Masih ada beberapa titik yang membutuhkan perbaikan, sehingga kami akan terus berupaya mengusulkan agar pembangunan tahap berikutnya bisa direalisasikan," imbuhnya.

Meskipun sudah selesai, kata Asep, warga dan Gapoktan Sindang Bagja yang diwakili Sarwan dan Jajang menyampaikan bahwa kebutuhan irigasi masih cukup besar. 

Menurut mereka, masih diperlukan pembangunan lanjutan sekitar 700 meter lebih untuk menjangkau area pertanian yang belum tersentuh tahap pertama. Masyarakat berharap pemerintah melalui BBWS dan OP dapat kembali menyalurkan program lanjutan agar infrastruktur irigasi di Desa Sinar Tanjung dan Sinar Galih terpenuhi secara menyeluruh.(tito)

 

Sampai Awal Desember 2025, PAD dari Sektor Pajak Kabupaten Pangandaran Capai 89,54 %

Asep Rusli 

PANGANDARANNEWS.COM - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Kabupaten Pangandaran hingga saat ini belum tercapai 100 persen di tahun ini, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran, realisasi PAD dari sektor pajak tersebut baru mencapai Rp 99, 8  miliar atau sekitar 89,54 persen (per 9 Desember 2025).

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah Lainya Bapenda Kabupaten Pangandaran Asep Rusli, sementara jika ditambah dengan tiga item retribusi daerah realisasi PAD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 menjadi Rp 147,3 Miliar, atau realisasinya mencapai 92 miliar.

Tiga item retribusi daerah tersebut, kata Asep,  antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan juga Retribusi Perizinan Tertentu.

"Sementara target PAD dari sektor pajak tahun 2025 sebesar Rp159 Miliar," terang Asep.(09/12/25)

Asep mengatakan, sementara untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 ini baru mencapai Rp 19,3 miliar dari target Rp 20,8 Miliar dan Pajak Hotel-Restoran mencapai Rp 19,7 Miliar dari target Rp 25 Miliar.

Untuk capaian PBB tahun ini cukup lumayan, karena reformasi yang dilakukan dalam penarikan pajak tersebut. Salah satunya mengambil alih penagihan kepada objek pajak, yang awalnya dilakukan oleh desa kini dilaksanakan dengan petugas dari Bapenda yang ada di tiap-tiap desa.

"Untuk capaian pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB-red) sampai hari mencapai Rp 13,2 Miliar, dari target Rp 14,9 miliar," imbuhnya.

Ia menyebut, saat ini pihaknya pun sedang berupaya untuk mencapai 100 persen walaupun memang agak berat, apalagi sekarang sudah akhir tahun. Untuk pencapaian target maksimal penagihan kepada objek pajak pun sedang deigencarkan .

"Kami berharap juga kunjungan wisatawan akhir tahun nanti bisa meningkat, pasalnya hal ini akan berpengaruh pada hunian hotel," pungkasnya. (hiek)

Usai Selesaikan Semua Program Di Tahun 2025, Kades Lewibudah Akui Delima Terkait Anggaran 2026

Eep

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Semua program dan pengalokasian anggaran tahun 2025 telah selesai dilaksanakan, termasuk di antaranya program dari Bantuan Provinsi (Banprov) dan Dana Desa (DD) tahap 1 dan 2.

Demikian disampaikan Kepala Desa Lewibudah yang juga menjabat Ketua DPK APDESI Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Eep, kepada Pangandaran News di ruang kerjanya.(08/12/25)

Eep mengaku bersyukur karena semuanya sudah selesai dikerjakan, bahkan dana yang ketinggalan juga sudah terpenuhi.

"Sekarang kami tinggal menunggu monev," ujar Eep.

Ia mengatakan, pada tahun ini DD sebesar Rp132 juta sudah dialokasikan untuk pembangunan MCK sepanjang 315 meter. 

Sementara itu, imbuhnya, sebagian lagi dari dana Banprov dan dana desa digunakan untuk pembangunan Musholla yang juga berfungsi sebagai MCK.

"Pengalokasian anggaran selalu diratakan ke empat dusunan tanpa pilih kasih, agar semua warga mendapatkan manfaat merata," terangnya.

Namun kekhawatiran muncul menghadapi tahun 2026, meskipun telah ada usulan dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) mengenai kebutuhan masyarakat. Seperti sumur bor, prasarana air bersih, dan perbaikan jalan yang masih rusak di beberapa dusun, sementara aturan dan anggaran dari pemerintah pusat masih belum pasti.

Ia menambahka, ada BLT stanting dan Koperasi Merah Putih di Jawa Barat yang mungkin berpengaruh dan semuanya aturan anggaran sekarang diatur dari atas.

"Jadi pihak desa tidak bisa berbicara apa-apa, kita hanya ikuti aturan pusat," katanya.

Namun ia mengaku mengalami dilema, karena warga yang sudah menunggu hasil musyawarah mulai meminta bukti realisasi.

Saat ini, menurutnya, masih banyak yang perlu diperbaiki namun anggarannya terbatas. Untuk 2026, pihaknya pun belum bisa memastikan apakah usulan itu akan terealisasi atau tidak. 

"Dan ini yang jadi permasalahan sebenarnya," aku Eep.(anwarwaluyo)

Pemdes Cilolohan Realisasikan Banprov 2025, Bangun Jalan Hotmix di Tambakan-Rancajaya

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Pemerintah Desa (Pemdes) Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, secara transparan mengumumkan saat dimulainya kegiatan pembangunan infrastruktur berupa semi hotmix jalan desa.

Proyek yang berlokasi di ruas jalan yang menghubungkan Dusun Tambakan dan Rancajaya dengan panjang 200 meter dan lebar 3 meter, dengan anggaran sebesar Rp 98 juta ini bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2025.

Seperti disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Cilolohan, Ahmad Juanda, realisasi bantuan provinsi ini difokuskan pada pembangunan jalan hotmix tersebut. 

Dan pengerjaan hotmix jalan ini, terang Juanda, dilakukan dengan berkolaborasi bersama warga masyarakat Desa Cilolohan.

Atas pemdes, pihaknya juga tidak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengucurkan bantuan ini. 

"Kami sangat senang karena Pemprov Jabar yang telah merealisasikan bantuan provinsi ke desa kami," ungkapnya.(08/12/25)

Juanda mengatakan, dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan hotmix ini pihaknya juga berharap agar semua warga dapat merasakan langsung manfaatnya.

Ia menambahkan, pembangunan jalan ini memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Karena dengan adanya pelaksanaan hotmix jalan ini, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat pengguna jalan yang kesehariannya beraktivitas melalui jalan tersebut. 

"Dan warga pun dapat beraktivitas dengan nyaman dan tidak ada lagi jalan yang berlubang," imbuhnya.

Ahmad Juanda 

Menurutnya peran serta Kepala Desa dan dirinya sebagai Sekdes selalu proaktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan ini untuk memastikan pelaksanaan hotmix berjalan lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. 

Juanda menyebut pembangunan ini sejalan dengan visi misi Gubernur Jawa Barat, ngurus lembur tata kota. Lembur diurus kota ditata, yang berarti pembangunan dimulai dari desa untuk menata kota

"Kami berharap pembangunan jalan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperlancar akses transportasi barang dan jasa yang pada akhirnya akan mendorong roda perekonomian lokal di Desa Cilolohan," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Tanggapi Pemberhentian Kepala Desa, APDESI Kabupaten Tasikmalaya Gelar Musyawarah

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Bertempat Gor Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tasikmalaya tadi siang mengadakan musyawarah tingkat kabupaten. (06/12/25) 

Kegiatan dihadiri seluruh kepengurusan DPK APDESI se-Kabupaten Tasikmalaya, dengan membahas dua isu krusial: Dana Desa dan Sikap Organisasi.

Di depan awak media, Ketua DPC APDESI KabupatenTasikmalaya, Giri Pribadi, menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media dan ketua DPK yang hadir.

Giri mengatakan, terkait Dana Desa (DD) Tahap 2 informasi dari konferensi pers Kementerian Desa menyampaikan bahwa penyalurannya dijamin akan dicairkan kembali pada tahun 2026. 

Selain itu, kata, Giri, APDESI memiliki rencana mengirim surat aksi ke Presiden di Jakarta, namun akan menunggu perkembangan informasi lebih lanjut dari DPP APDESI karena kemungkinan sudah ada jawaban terkait surat tersebut.

Giri mengaku sangat prihatin dan menyayangkan keputusan Bupati Tasikmalaya yang telah memberhentikan dua kepala desa, dan terkait hal tersebut APDESI pun berencana akan melakukan audiensi dan aksi besar-besaran ke Kabupaten Tasikmalaya dengan membawa rombongan kepala desa untuk menunjukkan solidaritas apabila surat yang sudah ditayangkan tidak mendapatkan jawaban. 

"Harapan kami, Pak Bupati bijaksana terkait mengkaji ulang keputusan pemberhentian dua kepala desa," tegas Giri. 

Giri menyebut, pihaknya juga menginginkan untuk diajak berdiskusi atau diadakan kajian terkait masalah ini.

Giri menambahkan, saat ini para kepala desa sedang dalam kondisi "tidak baik-baik saja" dan banyak kekhawatiran karena khawatir kejadian pemberhentian ini dapat menimpa yang lain, sehingga keputusan ini dianggap penting demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat.

Pihaknya juga berharap ada solusi untuk memperbaiki kelemahan di desa, dan bersama-sama membangun Kabupaten Tasikmalaya serta desa-desa menjadi lebih baik demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera.

"Selain itu, hasil musyawarah ini juga akan dijadikan agenda program kerja rutin," ungkapnya.

Menurut Giri, APDESI pun akan melakukan kunjungan ke setiap wilayah untuk edukasi, pemahaman kesadaran hukum, serta advokasi dan sosialisasi pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah desa.

Ia pastikan semua langkah yang akan diambil oleh DPK Kabupaten Tasikmalaya akan didukung oleh seluruh APDESI se-Kabupaten Tasikmalaya, dengan harapan menjadi jembatan untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya yang lebih harmonis.

Sementara, Ketua APDESI DPK Kecamatan Bantarkalong, Muhammad Taufan Firmansyah (yang akrab disapa Pan Pan), menambahkan, APDESI se-Kabupaten Tasikmalaya akan kompak membangun sinergitas dengan elemen masyarakat serta menjalin silaturahmi antar lembaga dan bersatu menuju pembangunan untuk kepentingan masyarakat. (anwarwaluyo)

Melalui Forum Sosononoan, Alumni MTsN 2 Tasikmalaya Gelar Reuni Akbar untuk Eratkan Silaturahmi

penulis, anwarwaluyo/PNews

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Ajang reuni selalu menjadi saat yang dinantikan oleh para alumni MTsN 2 Tasikmalaya, dengan tetap memupuk kebersamaan dan semangat untuk mempererat tali silaturahmi Forum "Sosononoan" alumni MTsN 2 Rarangjami Indihiang Kota Tasikmalaya kembali menggelar Reuni Akbar.

Seperti disampaikan salah seorang alumni angkatan 2003, Desi, kebahagiaannya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari berbagai angkatan merupakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

"Alhamdulillah dalam kesempatan reuni ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam bingkai kebersamaan," ungkapnya. (06/12/25)

Suasana hangat ketika berkumpul bersama teman sekolah adalah saat yang selalu dirindukan oleh semua, apalagi ada yang sengaja datang dari jauh.

"Salah satunya, Aji yang sekarang tinggal di Tangerang pun akan menyempatkan hadir pada tanggal 28 Desember 2025," kata Desi.

Momentum reuni ini, kata Desi, menjadi tonggak semangat untuk menjalin kebersamaan serta mempererat silaturahmi terutama dalam membangun sekolah almamater agar lebih baik lagi.

Momentum ini, imbuhnya, dimaknai untuk menjadikan semangat kebersamaan, silaturahmi serta kepedulian dalam membangun sekolah kebanggaan seluruh almamater.

"Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada guru-guru yang telah banyak berjasa mendidik dan memberikan ilmu kepada kita sehingga kita dapat menjadi seperti sekarang ini," ucapnya.

Sementara Aji berharap MTsN 2 dapat terus menjadi sekolah favorit dan mencetak bibit unggul, dan forum alumni dapat mendorong serta menaungi para junior untuk meraih kesuksesan di karir masingmasing.

Aji mengaku bangga karena telah banyak alumni MTsN 2 yang menghasilkan sosok luar biasa dalam berbagai karir dan sukses di jenjang profesi manapun, dan semua itu adalah sebuah kebanggaan bagi para alumni dan dapat menjadi contoh teladan bagi semua.

Terpisah ketua panitia menjelaskan bahwa tujuan dari reuni ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan silaturahmi ini merupakan serangkaian kegiatan yang disusun bersama panitia reuni MTsN 2 Rarangjami Indihiang Kota Tasikmalaya.

Senada dengan Aji, alumni MTsN 2 Rarangjami lainnya, Parid Zaelani mengajak seluruh alumni untuk hadir dan mendukung acara ini dan tak lupa ia pun mengajak pada semua alumni untuk eratkan tali silaturahmi ini dengan hadir pada hari Minggu 28 Desember 2025.

"Sampai jumpa di reuni," tegas Parid.

berikut tempat dan waktu pelaksanaannya, 

Hari/Tanggal: Minggu, 28 Desember 2025- Waktu: 14.00 - Selesai- Tempat: Saung Sambel Hejo Al Amin, Jl. Letjen Mashudi No.40, Sukahurip, Kec. Tamansari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

- Dress code: Kaos Seragam/Atasan Navy.

-Konfirmasi kehadiran bisa menghubungi WA +62 896-6253-0866 (Desi).

 

 

Bentuk Transparansi, Kades Sarimukti Pasangi Stiker di Rumah Penerima Bansos

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Inovasi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Sarimukti, Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Edi Laksana saat ini menuai perhatian dan apresiasi positif dari masyarakat setempat.

Ia yang lebih dikenal dengan sapaan Abah Barjah, membuat gebrakan baru dengan memasang stiker di rumah-rumah warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Pemasangan stiker dilakukan langsung Edi bersama sejumlah stafnya dan kepala wilayah (Kawil) di setiap dusun. 

Menurut Edi, langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi agar semua warga mengetahui siapa saja yang menerima bansos tanpa ada kesan yang disembunyikan.

"Atas nama Pemerintah Desa Sarimukti bersama BPD dan LKD, kami sepakat untuk memulai pemasangan stiker ini," ucap Edi.(01/12/25)

Saat ini, kata Edi, ada sekitar 200 KPM telah terpasang. Ia bersama BPD langsung turun tangan memasangnya. 

"Stiker ini diperuntukkan bagi penerima bansos seperti PKH, BPNT, BLTS Kesra, dan bansos lainnya. Bahkan, ada beberapa warga yang menerima bantuan ganda," terangnya.

Edi mengatakan, tindakan ini merupakan wujud transparansi kepada seluruh masyarakat agar semua tahu siapa saja yang menjadi KPM Bansos. 

Menurutnya tidak ada maksud lain, pihaknya hanya ingin menghilangkan opini publik yang seringkali menilai bahwa keluarga kades, BPD, perangkat desa, RT, atau RW ikut menerima bantuan. 

"Kami siap menerima kritik dan masukan, dan ini adalah bukti bahwa kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut Edi mengatakan, di Desa Sarimukti terdapat sekitar 1.500 KPM penerima bansos. Dan saat ini pemasangan stiker baru dilakukan di Dusun Petakan, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke dusun-dusun lainnya.

Edi menyebut, anggaran untuk pembuatan stiker berasal dari inisiatif pribadinya bersama para anggota BPD, bahkan dari hasil iuran sendiri tanpa menggunakan Dana Desa (DD).

Sementara itu, Ketua BPD Sarimukti, H. Mukarom menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemdes, karena ini merupakan terobosan positif yang telah dibicarakan sejak lama.

Mukarom engatakan, program ini juga dilaksanakan secara persuasif serta terlebih dahulu memberikan penjelasan detail kepada KPM.

Ini menurutnya merupakan bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan nantinya akan ada sanksi tegas bagi siapa saja yang mencopot atau merusak stiker ini dan dianggap mengundurkan diri dari penerima bansos dan akan dibuatkan berita acara.

"Terobosan yang dilakukan Kades Sarimukti ini merupakan hal baru yang berani di Kecamatan Karangnunggal, dan inisiatif ini mendapat respons positif dari masyarakat," ungkapnya. (anwarwaluyo)

Rapat Paripurna Propemperda Tahun 2025 DPRD Pangandaran Tetapkan Empat Raperda inisiatif DPRD

PANGANDARANNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, beberapa hari lalu menggelar rapat paripurna penetapan kesepakatan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Pangandaran tahun 2025.(28/11/25)

Adapun dalam Pomperda tahun 2025 ini, mencakup beberapa Raperda inisitaif DPRD Kabupaten Pangandaran dan juga usulan Raperda Pemkab Pangandaran.

Empat Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran, diantaranya tentang pemerintah desa, tentang perubahan kedua atas perda nomor 11 tahun 2015, tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, Raperda tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dan Raperda tentang perseroan terbatas bank perekonomian rakyat, Bank Karya Produksi Desa Pangandaran.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 atas perubahan kedua dan beberapa perubahan lainnya, telah mengamanatkan bahwa penyusuna perda dilakukan dalam penyusunan Propemperda oleh DPRD dan Pemda untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas.

“Propemperda ini merupakan pedoman dan pengendali penyusuna peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang, yakni Pemda dan DPRD,” katanya.

Propemperda ini, kata Iwan, dipandang penting untuk menjaga agar produk Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional karena propemperda ini  merupkan instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Dan Propemperda ini, imbuh Iwan, dilandasi beberapa pertimbangan, berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Hal itu berdasarkan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(hiek)

Fokuskan Pada Pelayanan Publik Dan Pembangunan Berkelanjutan, Rapat Paripurna DPRD Pangandaran Tetapkan Raperda APBD 2026

PANGANDARANNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, secara resmi menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna.(28/11/25)

Penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan proses perencanaan dan alokasi anggaran daerah berjalan lebih tepat sasaran, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda APBD 2026. 

Menurutnya, anggaran tahun depan difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, dan ia  juga berkomitmen, APBD ini 2026 disusun dengan penuh kehati-hatian dan prinsip transparansi. 

“Kami berharap anggaran ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan daerah," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, penetapan Raperda APBD 2026 merupakan hasil pembahasan yang matang dan penuh tanggung jawab.

“Saya tekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal implementasi anggaran ini, “tegasnya.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah memiliki visi yang sama untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. 

“Kami berharap APBD 2026 dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor," imbuhnya.

Dengan telah disepakatinya Raperda ini, pemerintah daerah selanjutnya akan melakukan langkah-langkah teknis untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan optimal dan sesuai regulasi, sekaligus mengutamakan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. (hiek)