PT PECU PANGANDARAN HARUS SEGERA NORMALISASI SUNGAI CITONJONG, WOWO KUSTIWA: “PENUTUPAN PECU AKAN BERDAMPAK PHK KARYAWAN..”

SIDAMULIH - Ramainya pemberitaan terkait masalah dugaan pencemaran di aliran sungai Citonjong yang disebabkan adanya limbah dari pabrik pengolahan kelapa PT Pacifik Easteren Coconut Utama (PT.PECU) di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, menjadi sebuah dilema. Pasalnya bila perusahaan itu ditutup akan berdampak buruk bagi ratusan karyawan yang hampir 95% warga Pangandaran, tapi di sisi lain masyarakat di sekitar pabrik pun tidak bisa diabaikan karena merasa terganggu bau tak sedap dari aroma yang ditimbulkan air sungai Citonjong yang berubah warna terutama saat kemarau tiba.

Demikian disampaikan ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa saat dihubungi lewat telepon celullernya.

“Namun pada dasarnya pemerintah pasti akan mencari jalan keluarnya. “ungkap Wowo.(21/7).

Menutup perusahaan PT.PECU, masih kata Wowo, tidak akan menyelasaikan masalah karena pasti akan terjadi PHK ratusan karyawan yang kebanyakan warga pribumi. Bahkan menurut informasi, warga desa Cikembulan yang melakukan audens beberapa waktu lalu ke DPRD pun berharap perusahaan PECU tidak ditutup.

Sebaiknya, masih ujar Wowo, PT.PECU didorong agar bisa menormalisasi sungai Citonjong, memperbaiki sistim pengolahan limbahnya untuk mengatasi bau tak sedap saat pabrik tersebut menjalankan aktifitas produksi.

“Jadi bukan ditutup, beberapa hari lalu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun sudah meninjau langsung ke perusahaan tersebut.", tambahnya.

Dan tentunya, menurut Wowo, hal tersebut perlu waktu dan proses yang panjang dalam normalisasi sungai itu.

“kami komisi III DPRD Pangandaran akan terus melakukan pengawasan dan masyarakat diharap bisa bersabar", imbuhnya.

Sementara saat diminta tanggapannya, salah seorang perwakilan karyawan, Didin (32), mengatakan, ia berharap agar PT.PECU tidak ditutup dikarenakan jika hal itu dilakukan, maka berarti tamat pula ladang mencari nafkah untuk keluarganya.

"Bagaimana jadinya bila PECU ditutup, sedangkan selama ini kami bersandar hidup dari hasil upah kerja disini, pokoknya jika PECU dihentikan, akan susah lagi bagi untuk mencari pekerjaan lain. “, ucapnya.(21/7)

Hal senada juga dikatakan Nurhayati (25) asal Desa Cibenda, menurutnya, ia tidak sanggup bila harus menganggur lagi, karena saat ini dirinya harus membiayai anaknya yang masih duduk di bangku SD.

Setelah dua tahun ditingggal suaminya, lanjut Nurhayati, otomatis dialah yang mencari nafkah keluarga dan menyekolahkan anaknya.

“Saya berharap Pemkab Pangandaran tidak menutup Pecu agar kami bisa tetap bekerja mencari nafkah. “imbuhnya. (AGE)

POTENSI PAD BONGKAR MUAT DAN RETRIBUSI TERMINAL, TIDAK AKAN TERCAPAI ?

PANGANDARAN-Sudah bisa dipastikan target Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bahu jalan-bongkar muat dan retribusi terminal tidak akan tercapai. Pasalnya, target kedua retribusi tersebut kurang realistis dan adanya perubahan aturan.

Seperti parkir bahu jalan dan bongkar muat, berdasarkan Perda nomer 36 tahun 2016, untuk retribusi bongkar muat sudah tidak ada.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandran, Drs. Saepuloh, MSI saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(21/7)

“Tapi dalam target PAD tahun 2017, bongkar muat tersebut masih ada. ”ungkap Saepuloh.

Saepuluh yang didampingi Sekretaris Dinas, Haryono, S.Sos juga mengatakan, target tahun ini dari retribusi tersebut sebesar Rp 126 juta, retribusi parkir bahu jalan Rp 50 juta dan bongkar muat Rp72 juta.

“Karena kami tidak lagi memungut retribusi bongkar muat, jadi sudah bisa dipastikan tahunj ini potensi PADnya pun tidak ada. “kata Saepuloh.

Sedangkan untuk perolehan dari parkir wisata, retribusinya langsung disetorkan Dinas Pariwisata ke kas daerah.

Haryono menambahkan, untuk retribusi terminal target pendapatannya kurang realistis mengingat dari ke empat terminal, Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan Cijulang, jumlah volume kendaraan yang masuk terminal kini sudah semakin berkurang.

Mungkin ke depan, lanjut Haryono, sebaiknya sebelum dibuat angka target capaian PAD terminal harus dilakukan uji petik dulu di lapangan.

Dengan terjun langsung ke lapangan 1-2 minggu saja, nantinya dengan mudah akan didapat berapa jumlah kendaraan yang masuk setiap harinya. Dan target retribusi terminal tahun 2017 sebesar Rp 150,5 juta hingga bulan ini baru tercapai sekitar 27 %.

“Dan mulai tahun 2018, terminal Pangandaran dengan tipe B akan beralih kelola ke provinsi. “jelas Haryono. (hiek)

FKPPI RAYON 1322 CIJULANG GELAR HALAL BIL HALAL KAPTEN INF. SUTARNA : “FKPPI TIDAK BISA DIBUBARKAN “

CIJULANG - Forum Komunikasi Putra putri TNI dan Polri ( FKPPI) rayon 1322 Cijulang, Kamis (20/07) menyelenggarakan halal bil halal bersama para pembina dari kesatuan TNI bertempat di aula kantor Koramil 1322 Cijulang. Hadir pada kesempatan itu komandan rayon militer 1322 Cijulang, Kapten (inf). Sutarna beserta anggota.

Ketua FKPPI rayon Cijulang, Delis Sri mengatakan, pentingnya menjalin silaturahmi untuk  menjaga kekompakan antar anggota agar bisa selalu bersama-sama mewujudkan semua harapan dan cita cita luhur sebagai anak-anak dari para pejuang negeri ini.

"Salah satunya dengan menggelafr acara ini kita bisa menjaga kekompakan antar anggota FKPPI ", ucapnya.

Dikatakan Delis, FKPPI sebagai generasi penerus dari anak-anak pejuang yang dikenal dengan sebutan 'anak kolong' tentunya harus dapat bersikap seperti para orang tua dulu yang berjuang memajukan negara dengan bekerja tanpa pamrih.

“Kita sebagai anggota  FKPPI harus bisa memberikan teladan di masyarakat dengan memberikan kreativitas dalam semua kegiatan yang dilakukan", tambahnya.

Ditempat yang sama Danramil 1322 Cijulang, Kapten inf. Sutarna, dalam sambutannya menyampaikan,  FKPPI dan PPM ( Pemuda Panca Marga) merupakan ormas yang tidak dapat dibubarkan, dan itu perbedaannya dengan ormas-ormas lain.

"FKPPI dan PPMmerupakan ormas yang tidak dapat dibubarka  walau sekarang lagi dibuat Perpu pembubaran ormas, kecuali bila TNI dan Polri sudah tidak ada lagi di negeri ini", tegasnya.

Menurut Sutarna, walau sekarang ormas FKPPI terkesan kurang begitu semarak seperti ormas lainnya, namun kerangka tubuhnya masih ada. Hanya jiwanya saja sedang menurun.

“Ada yang aktif, tapi cuma sedikit karena kesibukan pekerjaan pokok mereka, tapi jangan coba coba membangunkan macan tidur", ungkapnya.

Ditambahkan Sutarna, sekarang FKPPI harus bisa berperan dalam membangun kembali karakter dan jatidiri bangsa yang berlandaskan empat pilar kebangsaan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Memberi stimulan yang tepat dalam kehidupan organisasi secara adil dan proporsional dengan bersifat persuasif, edukatiif dan informatif.

Dalam konteks kemitraan dengan TNI-Polri, lanjut Sutarna, FKPPI diharapkan dapat sejalan dalam mengawal dan mengamankan NKRI serta membangun kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

“Seluruh anggota FKPPI diharapkan bisa menciptakan sinergisme dan konstruktif untuk meningkatkan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan dan sikap menjaga kehormatan negara dan bangsa", tandasnya. (AGE)

WARGA JANGRAGA DAN SINDANGJAYA SAMBUT GEMBIRA PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIKASO

MANGUNJAYA-Selama ini petani di Desa Jangraga dan Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran hanya mengandalkan curah air hujan untuk mengairi kebun dan pesawahannya. Dengan lahan pertanian tadah hujan, istilah jenis pertanian yang hanya mengandalkan air saat musim hujan saja, membuat hasil panen pun tidak oiptimal. Pasalnya, masa panennya hanya dua kali dalam satu tahun masa tanam.

Mungkin akan lain, menurut para petani disana, bila ada bendungan yang akan mengalirkan air melalui saluran irigasi ke sawah dan kebun mereka. Dengan sistim perairan yang memadai, hasil panen pun bisa meningkat karena panen yang semula hanya 2 kali setahun pun bisa menjadi 3 kali bahkan lebih sehingga pada gilirannya tentu akan lebih meningkatkan lagi kehidupan para petani di pedesaan.

Kini, para petani, khususnya warga Desa Jangraga dan Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya merasa lega, bendungan yang selama ini diharapkan masyarakat petani akan segera terwujud. Pemkab Pangandaran sedang membangun proyek bendungan Sungai Cikaso yang sekarang  pelaksanaannya dalam tahap pengerukan tanah.

Bendungan Sungai Cikaso Astana Mulya dengan total anggaran Rp 1,9 milyar dari APBD tahun 2017 dengan pelaksanaan proyek 180 hari kerja ini, direncanakan nantinya akan mampu mengairi puluhan hektar lahan pertanian di dua desa.

“Tentunya kami para petani menyambut baik dan mengucapkan terimakasih pada Pemkab Pangandaran yang sudah memperhatikan kehidupan para petani khususnya di Desa Janggaraga dan Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya. “ungkap salah seorang warga.(20/7). (Toni Taufik)

DPMPTSPK UMKM DAN PERDAGANGAN PANGANDARAN BERI KEMUDAHAN IJIN USAHA

PARIGI-Sejalan terus berkembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran telah mendorong para pelaku usaha, khususnya usaha pada sektor pariwisata. Maka, pemerintah daerah pun segera sigap dengan membuat regulasi yang akan mengatur tumbuh dan berkembangan dunia usaha sebagai salah satu dampak positif sektor pariwisata.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPK UMKM dan Perdagangan) Kabuoaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM, Pemkab Pangandaran memberika kemudahan dalam pelayanan ijin usaha tersebut dan para investor yang berniat menanamkan modalnya di Pangandaran.

Masih kata Tedi, masayarakat yang akan mengurus ijin usaha wisata harus mempunyai TDUP (Tanda Daptar Usaha pariwisata) yang dikeluarkan dari Dinas PMPTSPK UMKM dan Perdagangan.

“Masyarakat bisa memperoleh TDUP secara gratis. “kata Tedi. (20/7)

Dikatakan Tedi, TDUP serta ijin usaha bisa langsung keluar setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD (Badan Komunikasi Penataan Ruang Daerah) dari Kantor Bappeda.

“Dan khusus untuk usaha zona khusus, seperti usaha perahu pesiar, wahana permainan air banana boat atau lainnya, nantinya BKPRD tentunya akan berkordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan Polair. “imbuh Tedi.
 
Untuk pelaku usaha zona khusus tersebut, Tedi pun berharap agar membuat kantor yang akan berfungsi  menjadi tempat pelayanan pada customer atau pun untuk keperluaan administrasi dengan pemerintah.

“Mungkin semacam sekretariat atau apalah…dan lokasi kantornya tidak harus di pinggir pantai. “jelas Tedi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, melalui Dinas PMPTSPK UMKM dan Perdagangan, masih kata Tedi, sangat mendukung pada pertumbuhan dunia usaha yang dilakukan masyarakat, karena secara langsung ini akan berdampak pada peningkatan sektor ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk beberapa jenis usaha, seperti Gula semut dan gula Kristal, lanjut Tedi, pihaknya pun sudah melakukan kerjasama dengan Kadin dan Business Development Center (BDC)  Pangandaran yang diketuai H. Tedi Sonjaya. Dengan mendatangkan beberapa ahli di bidangnya untuk menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan untuk bekal masyarakat yang berminat membuka usaha. 

“Karena dinas kami tidak mempunyai ahli, maka untuk pelatihan tersebut kami pun mendatang ahli yang berkompeten agar pelatihan tersebut bisa optimal. “tutur Tedi. (hiek)

WARGA PENDIDIKAN PANGANDARAN GELAR HALAL BIL HALAL, H. JEJE WIRADINATA: “TIDAK BOLEH ADA PUNGUTAN APA PUN DI SEKOLAH”

PANGANDARAN - Bertempat di halaman gedung sekertariat PGRI, warga pendidikan Kabupaten Pangandaran menggelar acara halal bil halal yang dihadiri Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Drs. H. Surman, M.Pd Kepala Dinas PKPBD, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM, TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masayarakat dan tamu undangan lainnya.(19/7)

Dalam sambutannya Kadisdikpora, Surman, menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat yang datang pada acara tersebut. Menurutnya, baik secara kedinasan atau pribadi bila selama menjalankan tugas telah banyak kekurangan dan kesalahan.

"saya minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang mungkin saya perbuat di waktu lalu, semoga hadirin bisa memaafkan."ungkapnya.

Surman menambahkan, ada tiga kriteria yang harus mutlak dimiliki semua kepala sekolah agar bisa tercipta peningkatan kualitas pendidikan di Pangandaran. Diantaranya, jujur, disiplin dan kreatif.

“Saya berharap seluruh kepala sekolah bisa mempunyai tiga kriteria tersebut dalam jiwa kepemimpinannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. " jelasnya.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam acara halal bil halal ini berkenan memberikan bantuan sosial kepada enam orang warga Korban bencana kebakaran dan angin puting beliung beberapa waktu lalu.

"Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana.", ucap Jeje.
.
Jeje juga mengatakan, ia meminta maaf bila dalam menjalankan roda pemerintahan ini banyak kekhilafan serta banyak kekurangan. Dan diharapakan ke depannya semuanya bisa bekerja lebih baik lagi.

Masih dalam sambutannya, Jeje kembali menegaskan, agar semua sekolah tidak melakukan pungutan apapun lagi pada murid dan orang tua wali murid, karena jika memang ada kekurangan dalam biaya pendidikan lebih baik bicara langsung ke dinas.

Pemkab Pangandaran, lanjut Jeje, sudah menyediakan anggaran pada beberapa program yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti Pangandaran Hebat, Pendidikan Berkarakter dan lainnya, sehingga sudah tidak ada lagi alasan bila ekolah masih tetap melakukan pungutan.

Ditegaskan Jeje lagi, sekarang sudah tidak ada lagi pungutan kecuali untuk pakaian seragam siswa, batik dan pakaian olah raga.

Ini semua, masih kata Jeje,  untuk meringankan beban masyarakat sebagai orang tua siswa. Dan Pemkab Pangandaran sudah menggelontorkan anggaran untuk pendidikan gratis ini sebesar Rp 30 milyar.

“Saat ini Pemkab Pangandaran sedang fokus pada 4 program, yaitu  pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastriktur dan penataan kawasan wisata", tandasnya. (AGE).

BIAYA PERJALANAN WISATA KE BALI KEPALA SDN, DIPERSOALKAN ? AGUS NURDIN : “BILA ADA ATURAN BOS DILANGGAR, KAMI AKAN TINDAK TEGAS”

PARIGI - Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Adang Ismail, menepis ramainya rumor yang mengatakan para kepala sekolah SDN di Kecamatan Parigi dan Kecamatan Kalipucang yang berwisata ke pulau dewata Bali baru baru ini yang didanai sebuah perusahaan buku PT.Erlangga sebagai kompensasi dari perusahaan untuk pembelian buku kurikulum siswa tahun 2017/2018.

Menurut Adang, dirinya tidak mungkin melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat terkait aturan penggunaan dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah).

"Saya tidak mungkin berani melanggar aturan pemerintah pusat yang direkomendasikan langsung kepada disdikpora kabupaten Pangandaran", jelasnya.(17/7)

Adang saat ditemui di ruang kerjanya juga mengatakan, biaya wisata para kepala sekolah tersebut memang dari PT.Erlangga, tapi itu sebagai bonus perusahaan penerbit buku untuk tahun ajaran 2016 lalu.

"Saya akui, biaya wisata itu memang dari PT.erlangga, tapi itu bonus pembelian buku tahun 2016/2017 dan buku tersebut sudah tersebar di seluruh SDN yang ada di Kabupaten Pangandaran tahun ajaran 2016 lalu", jelasnya.

Saat p-news konfirmasi hal terserbut ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Disdikpora, H. M. Agus Nurdin, S.Pd, M.Pd menjelaskan, pihaknya malah tidak tahu kalau biayanya wisata itu ditanggung PT Erlangga.

Menurutnya, masalah perjalanan wisata kepala sekolah di lingkup 2 UPTD Pendidikan Kecamatan Parigi dan Kalipucang, tidak ada hubungannya dengan peraturan yang mengatur BOS.

"Dari informasi yang saya dapat, biaya tersebut merupakan fee dari perusahaan penerbit buku PT Airlangga. “kata Agus. (17/.7)

Ditambahkan Agus, memang anggaran untuk pembelian buku tersebut diambil dari dana BOS, dan itu pun jelas aturannya serta harus mengikuti HET (harga eceran tertinggi).

Jadi, lanjut Agus, jika pelanggarannya ada pada aturan BOS, misalnya, HETnya terlalu tinggi, maka yang bersangkutan harus mengembalikan kelebihan anggaran pembelian buku itu ke kas negara.

“Dan jika ada kecorobohan baik dalam memilih perusahaan atau jenis buku yang dibeli, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi administrasi. “terang Agus.

Lebih jauh Agus mengatakan, Disdikpora Pangandaran sudah bertekad akan menghilangkan hal-hal semacam itu. Jika selama ini ada kesan dunia pendidikan sarat dengan segala “pungutan” atau penyelewengan lainnya, maka, lanjut Agus, silahkan laporkan langsung ke dinas, dan dinas pun akan segera menindak lanjuti laporan tersebut.

"Dan dalam waktu dekat ini kami pun akan segera melakukan monitoring dan pemeriksaan ke seluruh SDN terkait penggunaan dana BOS", pungkasnya. (AGE)

ARTIS DANGDUT PANTURA, ANNA JANET MINTA DUKUNGAN WARGA PANGANDARAN

PARIGI-Kehadiran Anna Janet di tengah-tengah dialog antara pemda dan para budayawan Pangandaran menjadi warna sendiri. Pasalnya, artis dangdut yang sedang meniti karirnya pada ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Bintang Pantura di Indosiar, sejenak menjadi pusat perhatian peserta yang hadir.

Wanita asal Dusun Banyuasin Desa-Kecamatan Pangandaran ini pun berharap mendapat dukungan warga Pangandaran agar dalam seleksi yang sedang dijalaninya bisa lancar dan sukses.

“Saya asli orang Pangandaran. “katanya usai bertemu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di aula setda.(18/7)

Menurut Anna, pada awalnya karirnya seninya dimulai saat ia mengikuti perlombaan tari jaipong ketika masih di bangku SD. Dengan mengikuti beberpa perlombaan, Anna pun sempat meraih gelar juara pada festival Jaipong pada acara Sukuran Nelayan Pangandaran.

“Sementara karir nyanyi saya dimulai saat saya duduk di bangku kelas 2 SMA. “terangnya.

Kini dengan bermodalkan suara merdunya, Ana pun sekarang sedang mengikuti seleksi pada ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Indosiar. Mnenurut Anna, dari 112 peserta nantinya yang akan lolos seleksi sebanyak 28 orang.

“Sekarang saya sengaja pulang dulu untuk meminta dukungan serta doa’ seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. “pungkasnya. (Evhan Rayna S.)

JEJE WIRADINATA GELAR DIALOG DENGAN PELAKU BUDAYA PANGANDARAN

PARIGI-Bertempat aula setda, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menggelar pertemuan dengan para budayawan se-Kabupaten Pangandaran (18/7). Dalam pertemuan tersebut, Jeje pun memaparkan program pembangunan  baik yang sudah dicapai atau pun yang sedang dilaksanakan sehingga harapan besar dari pemekaran DOB Pangandaran ini bisa betul-betul dirasakan langsung masyarakat.

“Seperti sering saya sampaikan ke masyarakat, tahun-tahun pertama ini program pembangunan diperioritas pada 4 sektor. “jelas Jeje.

Empat sektor tersebut, lanjut Jeje, diantaranya pembangunan dan perbaikan infra struktur yang memang dirasakan sudah menjadi kebutuhan yang harus disegerakan karena kondisinya memang harus diperbaiki.

“Target kami, tahun 2019 seluruh jalan harus sudah selesai. “tegas Jeje.

Kedua, masalah pendidikan. Menurut data yang ada, sekitar 40 % merupakan angka siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan hingga sekarang, dari total 6 ribu siswa, kini hanya tinggal 400 anak saja yang belum melanjutkan pendidikannya.

Selain menggratiskan biaya pendidikan, kata Jeje, ada juga program pendidikan berkarakter dengan pola pendekatan agama, nasionalisme dan budaya.

“Selain itu ada juga Ajengan Masuk Sekolah, Pangandaran mengaji dan lainnya semuanya  diperuntukan anak-anak kita. “imbuh Jeje.

Selanjutnya masalah kesehatan, saat ini bertahap dibangun puskesmas-puskesmas yang refresentatif dengan 40 orang tenaga dokter, biaya pengobatan gratis dan semuanya untuk menyembuhkan warga yang sakit.

Terakhir, sektor pariwisata, saat ini dalam fase penataan kawasan, pembangunan kultur budaya dan terakhir promosi.

Dalam penataan kawasan, lanjut Jeje, langkah pertama dengan merelokasi pedagangg yang selama ini menempati pantai untuk direlokasi di empat titik lokasi dengan total anggaran Rp 40 milyar.

“Insaalloh, tanggal 20 desember nanti pedagang pinggir pantai sudah harus menempati relokasi yang baru, dan nanti saya sendiri yang akan mengundinya, siapa yang kebagian tempat di depan dan siapa yang akan menempati lokasi di belakang. ”imbuh Jeje.

Di hadapan para budayawan, Jeje pun memaparkan pembangunan Ruang Taman Hijau (RTH) eks Puskesmas Pangandaran, bunderan mesjid agung, depan pasar pananjung hingga lapang merdeka.

Menurut Jeje, pembangunan RTH tersebut bertujuan untuk “etalase” Pangandaran. Pengunjung yang datang ke Pangandaran harus mempunyai kesan indah, asri dan hijau sejak mulai masuk pintu gerbang menuju wisata Pangandaran.

“RTH tersebut juga bisa digunakan warga bersantai, jogging atau sekedar jalan-jalan di taman bersama keluarga. “terang Jeje.

Sementara para budayawan yang hadir menyampaikan keinginannya, dalam pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan Pemkab Pangandaran tidak menghilangkan  situs-situs yang ada hampir di setiap kecamatan.

“Kami juga berharap, pemkab bisa membangun gedung sebagai tempat aktivitas para pelaku budaya yang ada di Pangandaran. “tutur salah seorang budayawan. (hiek)

AKSI POSITIF ORMAS BANGUN PONDOK PESANTREN

PADAHERANG-Lima ormas, Manggala, Reliji, Brigsan, Pandawa dan BBC di Kecamatan Padaherang Kabupaten menggelar aksi sosial. Mereka bersatu dalam aksi kebersamaan untuk ikut berpatisipasi bergotong royong melaksanakan kerja bakti di Yayasan Latifatul Qolbi (LQ)  yang sedang membangun asrama santri Pondok Tahfidh Qur'an di RT03, RW.01 Dusun Kedungwuluh Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. 

Menurut Ketua Yayasan LQ, Nana Hoeruman, pihaknya sangat menyambut baik serta merasa bangga aksi sosial yang dilakukan kelima ormas tersebut.

“Atas nama yayasan, saya mengucapkan terimakasih dan mudah-mudahan apa yang dilakukan rekan-rekan ormas ini menjadi amal baik. “ungkap Nana.(16/7) 

Dikatakan Nana, sampai saat ini yayasan baru bisa membangun 3 lokal untuk keperluan pemondokan para santri yang sedang belajar Al-Quran. Dan semua dana pembangunan yang sudah dilaksanakan ini berasal dari swadaya murni masyarakat.

“Mudah-mudahan dalam tahap finishing nanti ada hamba Alloh lainnya yang tergugah membantu penyelsaian pondok Tahfidh Qur'an ini. “imbuh Nana. (isis koswara)