REHAB BELUM TIBA, PLAFOUND SD BANGUNJAYA 6 KEBURU AMBRUK.

LANGKAPLANCAR-Gempa yang terjadi minggu lalu Rabu (15/3) sekitar jam 10.00 WIB telah merobohkan atap plafond tiga lokal bangunan SD Bangunjaya 6 Kecamatan Langkaplancar. Beruntung  tiga lokal yang plafoundnya ambruk tersebut merupakan ruangan kelas  yang siswanya sedang VI yang diliburkan karena siswa kelas VI sedang try out (TO) sehingga musibah tersebut pun tidak mengakibatkan korban. Sedangkan ruangan kelas VI sendiri tidak ada kerusakaan.

Menurut Kepala Sekolah SD Bangunjaya VI, Ento Heryanto, S,.Pd, tiga lokal bangunan yang plaponya roboh tersebut sekarang masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena tidak ada lagi ruangan lain yang bisa digunakan.

“Kejadian ini sudah kami laporkan ke UPTD Disbudpora Kecamatan Langkaplancar  dan ditembuskan secara langsung melalui SMS ke Disdikpora. “terang Ento.(25/3).

Sebenarnya, masih kata Ento,  beberapa bulan sebelum kejadian bangunan yang ambruk ini sudah masuk data base sebagai bangunan yang  akan mendapatkan rehab. Bahkan, lanjut Ento, ruangan kelas tersebut  sudah dikontrol dalam uji kelayakan yang dilakukan petugas dari kecamatan dan kabupaten. Sayang, masih lanjut Ento, belum trealisasi dan plafound bangunan sudah terlanjur roboh.

“Kami berharap agar rehab bangunan SD 6 Bangunjaya segera direalisasikan agar bisa terlaksana program belajar mengajar di sekolah kami. “ujarnya. (ODS)

WARGA DUSUN CIKADU-BANGUNJAYA PRAKARSAI BANGUN JALAN TEMBUS 2 DESA

LANGKAPLANCAR-Kecamatan Langkaplancar secara geografis merupakan  daerah pegunungan dengan masyarakatnya mayoritas beraktifitas sebagai petani kebun. Sepertti di Desa Bangunjaya, hampir seluruh warga setiao harinya poergi ke ladang, sawah atau kebun untuk bercocok tanam.

Salah seoirang Lembaga Masyarakan Desa Hutan (LMDH), dalam rangka untuk mendongkrak pendapatan petani di desanya, ia berinisiatif dalam pembuatan jalan rute Tonjong – Nangerang – Pasirangas, yang merupakan jalan baru untuk bisa menembus hutan perkebunan milik masyarakat  di Dusun Cikadu Desa Bangunjaya yang bermanfaat untuk memudahkan transportasi, terutama di saat petani panen dan akan menjual hasil kebunya.

“Dengan jalan baru ini para petani bisa memangkas ongkos angkutan dan tidak kesulitan lagi menjual hasil pertaniannya.  “ungkap Sumarna. (26/3).

Pembangunan jalan nangerang sepanjang 1500 meter x lebar 5 meter ini, menurut Sumarna, ia bangun melintas diatas tanah milik masyarakat dan tanah Desa Bangunjaya, dan dikerjakan dengan pola swadaya murni seluruh anggita LMDH.

“Pembangunan jalan tembus ini seluruhnya menghabiskan biaya sekitar Rp. 48, 6 juta sudah termsuk . “terang Sumarna.

Sumarna yang juga seorang guru bersama tokoh setempat, Muslihin Leheng, menggagas pembangunan jalan tersebut dibantu sepenuhnya oleh masyarakat di lingkungan Dusun Cikadu.

"Kami berharap, ke depannya untuk pembangunan seklanjutnya bisa dianggarkan dalam APBDes Bangunjaya di tahun anggaran 2018. “imbuh Sumarna.

 Jika perlu, lanjut Sumarna, jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten agar dalam pembangunan selanjutnya buisa dianggarkan dari Pemda Oangandaran.

Dikatakan Sumarna, Jalan ini benar-benar murni diprakarsai masyarakat karena memang jalan ini nantinya akan sangat berguna sebagai jalan alternatif yang akan menyambungkan antara Desa Bangunjaya dan Desa Bojongkondang.

“Jalan ini juga sebagai alternative dan untuk langkah antisifasi jika ditanjakan cibencoy terjadi longsor  seperti sering terjadi selama ini. “jeloas Sumarna.

Disamping sebagai jalan alternatif menghubungkan dua Desa tadi, masih kata Sumarna,  jalan ini juga berpotensi menjadi jalan Trabas Trail Adventure untuk mereka yang memilki hobi bersepeda motor.

"Selain itu, bisa juga sebagai jalan wisata karena trek jalan tersebut melewati  Curug Cioray wahana wisata curug yang ada di Desa Bangunjaya. "pungkasnya.(ODS)

TAHUN INI DISDUKCAPIL PANGANDARAN USULKAN 300 RIBU BLANKO E-KTP

PANGANDARAN - Dalam rangka memberikan pelayanan prima pembuatan KTP kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran usulkan 300 ribu blanko KTP ke Kementrian Dalam Negeri.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pangandaran, Drs. H.Tantan Roesnandar saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, selain memberikan pelayanan pembuatan KTP secara maksimal di Kabupaten Pangandaran, pihaknya juga melaksanakan target dari Kementrian Dalam Negeri.

“Kemendagri menargetkan perekaman e-KTP akhir tahun 2017 harus rampung, makanya ini salah satu peluang untuk mendapatkan blanko KTP lebih banyak,” ungkapnya.( 23/03)

Tantan juga mengatakan, pihaknya terus lakukan koordinasi dengan Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil agar jumlah yang diusulkan bisa direalisasikan apalagi Kabupaten Pangandaran salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB). 

“Jadi mudah-mudahan bisa terpenuhi usulan kami.” tuturnya.

Tantan menambahkan, menurut informasi untuk pengadaan Blanko KTP sudah ada pemenangnya tendernya, berarti pembuatan blanko akan segera dilaksanakan. Diharapkan tidak lanma lagi bisa segera terpenuhi agar warga Pangandaran bisa memiliki KTP.

Sementara salah seorang wargam Mintarsih mengatakan,  ia mengaku sampai saat ini masih menggunakan KTP sementara. 

”Sekarang KTP sementara saya masih selembar kertas HVS,” ungkapnya.

Menurut Lsimin, ia sangat mendambakan punya e-KTP dan berharap tidak berbentuk seklembar kertas HVS.

“Mudah-mudahan saja bisa secepatnya e-KTP asli bisa saya dapatkan, jadi tidak harus bawa-bawa kertas HVS lagi,”tandasnya.  (AGE)

LAHAN EKS PT. PIRBUN NUSANTARA VIII DI KECAMATAN CIMERAK STATUS QUO ?

CIMERAK - Polemik Tanah Negara (TN) yang eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Pirbun Nusantara VIII seluas 1000 hektar lebih sejak tahun 1986 - 2016 ( 30 tahun ) yang tersebar di empat desa di Kecamatan Cimerak  Kabupaten Pangandaran saat ini status HGU nya masih ngambang sejak berakhirnya tanggal 31 Desember 2016 lalu.

Menurut Camat Cimerak, Agus Emha, tanah tersebut saat ini statusnya masih ngambang karena sampai saat ini baru pengajuan perpanjangan kontrak saja dari PT. Pirbun Nusantara VIII, yang katanya dalam pengajuan kontrak nya sampai tahun 2036 ( 20 tahun).

“Saya pada bulan maret lalu sudah memanggil pihak-pihak terkait dalam urusan tanah status HGU ini, diantaranya pihak PT. Pirbun Nusantara VIII, BPN ( Badan Pertanahan Nasional-red ) serta empat kepala desa yang masuk pada tanah kawasan PT. Pirbun Nusantara VIII, desa Limus Gede,  desa Kertaharja,  desa Mekarsari dan desa Sindangsari. “jelas Agus.(24/3).

Dikatakan Agus, pada pertemuan tersebut dibahas masalah status tanah inti,  tanah plasma juga status HGU. Dan ternyata tidak ada permasalahan pada status tanah inti dan tanah plasma,  dikarenakan disetiap desa yang masuk kawasan tanah PT. Pirbun Nusantara VIII sudah terdata, cuma tinggal status HGU nya saja yang masih ngambang.

"Pada saat pertemuan itu digelar pihak, PT Pirbun Nusantara VIII mengatakan, perpanjangan kontrak status HGU sudah diajukan sejak dua tahun yang lalu sebelum kontrak habis, hanya saja tidak dilibatkan panitia B untuk mensosialisasikan perpanjangan kontrak tersebut, baik ke pihak desa maupun ke pihak kecamatan. “tambah Agus.

Namun apabila pengajuan kontrak status HGU nya sudah disetujui, lanjut Agus, menurut PT. Pirbun Nusantara VIII pihaknya akan membentuk panitia B untuk melakukan sosialisasi kepada para kepala desa terkait dan masyarakatnya.

“Saya berharap persoaloan ini bisa secepatnya bisa terealisasi agar tidak jadi polemik yang berkepanjangan yang mengakibatkan timbulnya keresahan di masyarakat penggarap tanah. “ujar Agus.  (AGE).

APEL SIAGA TANDAI DIMULAINYA TAHAPAN KAMPANYE PILKADES SERENTAK 2017

CIMERAK - Apel siaga saat dimulainya tahapan kampanye Pilkades di desa Ciparanti Kecamatan Cimerak  Kabupaten Pangandaran berlangsung hidmat, dipimpin Kapolsek Cigugur, AKP. H. Kosasih dan diikuti satuan linmas dan anggota dua kepolisian sektor Cimerak serta Cigugur.

Dalam tahapan pilkades, sudah duitenyukan, waktu kampanye selama tiga hari terhitung mulai hari Jum'at tanggal 24 sampai dengan hari Minggu 26 maret 2017.

Dalam sambutannya AKP. H. Kosasihm menyampaikan kesiapannya dalam pengamanan jelang pilkades serentak yang akan dilaksanakn tanggal 2 april mendatang.

"Mari kita sukseskan pilkades saat pilkades  bulan april mendatang,  kita jaga bersama prosees pilkades serentak ini baik saat kampanye, pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara. “ ungkapnya.(24/3)

Ditambahkan Kosasih, saat kampanye berlangsung diharapkan para linmas dan anggota kepolisian bisa mengikuti jalannya kampanye para calon  demi terciptanya rasa aman,  baik para calon saat berorasi juga masyarakat yang mengikuti jalannya acara kampanye.

“Mari kita jaga bersama keamanan selama proses pilkades serentak tahun 2017 ini. “imbuhnya.

Hasil pantauan di lapangan, salah satu calon di pilkades Desa Ciparanti Kecamatan Cimerak, Dadang Suherman, saat ditemui p-news di kediamannya, sangat mengapresiasi kesigapan para petugas kepolisian juga linmas dalam hal pengamanan demi suksesnya penyelenggaraan pilkades di desanya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kepolisian dan linmas yang begitu sigap dalam upaya pengamanan jelang pilkades,  saat mulai dilaksanakannya kampanye para calon kades dari mulai hari ini hingga Minggu tanggal 26 maret mendatang", paparnya.  (AGE)

DARI 13.950 HEKTAR SAWAH DI PANGANDARAN, 220 HEKTAR BISA PANEN 3 KALI DALAM SETAHUN

Kadis Pertanian, Agus Satriadi

CIJULANG - Dua kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Mangunjaya dan Padaherang masih tetap menjadi lumbung padi utama. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Agus Satriadi, Kecamatan Mangunjaya dari area sawah 1.761 hektar milik petani, seluas 1.545 hektar sawah bisa menghasilkan panen dua kali dalam setahun, sedangkan dari 216 hektar lagi mampu tiga kali panen per tahunnya.

Sementara untuk wilayah Kecamatan Padaherang, lanjut Agus, dengan luas  3.063 hektar yang ada di 14 desa, sebanyak 607 hektar sawah hanya bisa panen satu kali dalam setahun. Sementara untuk sisanya dengan jumlah 3.063 hektar mampu menghasilkan panen dari pelaksanaan tanam sebanyak 2 kali dalam setahun.

Untuk yang satu kali panen, masih kata Agus, berada di sawah wilayah Blok Lipsos Desa Ciganjeng dan Desa Paledah. Hal tersebut tentunya sudah diketahui, dalam satu tahun pasti terendam banjir luapan sungai Ciseel.

“Jika saja kondisinya normal, maka hasil padi pun akan lebih banyak, “ Kata Agus saat ditemui di ruang kerjanya. ( 23/03).

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Tina Maryana, mengatakan, Kabupaten Pangandaran memiliki luas areal pesawahan milik petani sebanyak 16.462 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 2.485 hektar merupakan sawah tadah hujan yang artinya sistim pengairannya hanya mengandalkan air hujan.

Sementara itu sisanya, imbuh Tina, tergantung dari kondisi infrastruktur di masing-masing daerah seperti saluran kondisi irigasi yang masuk ke areal pesawahan.

“Dari data yang kami miliki, tidak semua bisa tanam atau panen 3 kali dalam setahun hanya 216 hektar saja. Untuk total yang bisa tanam dan panen dua kali itu jumlahnya 13.725 hektar saja,” tandasnya.  (AGE)

DINKES PANGANDARAN TAMBAH 42 BIDAN DI SELURUH PUSKESMAS

PARIGI - Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas di Kabupaten Pangandaran seperti yang selama ini banyak dikeluhkan para pasen, perlu adanya penambahan tenaga medis agar bisa memaksimalkan kinerja pelayanan pada masyarakat di bidang kesehatan.

Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan Kompetensi dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Rohaeni mengatakan, dari sejumlah 42 Bidan Petugas Tidak Tetap (PTT), saat ini statusnya menjadi CPNS.

“Saat ini BKPSDM sedang mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai ke Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung,” terang Rohaeni.

Masih dikatakan Rohaeni, pengangkatan CPNS tersebut berdasarkan Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor 7/2017 tentang Penetapan Kebutuhan PNS Dari Program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dilingkup Kabupaten/Kota Tahun 2017.

“Ke 42 Bidan PTT tersebut sudah menjadi CPNS sejak TMT (tanggal mulai tugas-red) per 1 Maret 2017 berdasarkan lampiran MENPAN RB Nomor R/163/S.SM.01.00/2017 di masing-masing Puskesmas,”bterangnya lagi.

Rohaeni menjelaskan, untuk saat ini CPNS Bidan PTT belum bisa dipindah tugaskan karena yang memiliki kewenangan tersebut hanya pejabat pembina kepegawaian (bupati).

“Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PNS telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9/2003,” jelas Rohaeni.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yani Achmad Marzuki mengatakan, dengan adanya pengangkatan bidan PTT menjadi CPNS diharapkan pelayanan kesehatan di masyarakat berjalan maksimal.

“Bidan PTT yang saat ini sudah CPNS akan disesuaikan dengan kebutuhan formasi seperti surat penugasan PTT dari Kemenkes sebelumnya,” singkat Yani.

Yani menambahkan, ke 42 Bidan PTT yang sudah CPNS tersebut keberadaannya sekarang tersebar pada 15 Puskesmas di 10 Kecamatan se Kabupaten Pangandaran. Dengan rincian, di Puskesmas Cigugur 4 orang,  Cijulang 3 orang, Cikembulan 3 orang, Cimerak 5 orang, Jadikarya 4 orang,  Kalipucang 2 orang, Langkaplancar 2 orang, Legokjawa 2 orang,Mangunjaya 1 orang, Padaherang 3 orang, Pangandaran 6 orang, Parigi 1 orang, Selasari 1 orang, Sidamulih 3 orang dan Puskesmas Sindangwangi 2 orang.

"Semoga dengan penambahan 42 bidan ini bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di semua puskesmas."  pungkasnya.  (AGE)

UNTUK LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT, BUPATI PANGANDARAN KUNJUNGI WARGANYA YANG SAKIT

PANGANDARAN-Salah satu gaya Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata agar senantiasa dekat dengan warganya, dengan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat baik di rumah, di kebun, di sawah bahkan masyarakat yang sedang sakit dan dirawat di puskesmas.

“Kita harus tahu langsung keadaan masyarakat, ya dengan kunjungan seperti ini. “paparnya.

Dalam ksempatan menjambangi warganya yang sedang dirawat inap di puskesmas, terlontar pembicaraan ringan antara bupati dan warganya. Dengan gaya santai bupati pun menanyakan tentang penyakit yang di derita warga atau apakah pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan petugas medis sudah puas.

“Saya harus selalu mendengar apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. “ungkap Jeje lagi.

Untuk masalah kesehatan, Menurut Jeje, ini menjadi salah satu perioritas program pemda untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

”Insaalloh, tahun ini akan dibangun Rumah Sakit Umum Daerah kelas III yang lokasinya sekitar SMKN 1 Pangandaran. “terang Jeje.

Sementara, menurut Kepala Puskesmas Pangandaran, dr. Arif Kristiandi, untuk sekarang ini kebanyakan pasien yang dirawat karena diare akibat pola makan masyarakat yang kurang bersih.(hiek)

PEMKAB PANGANDARAN SOSIALISASIKAN PEMBANGUNAN RTH

PANGANDARAN-Di hadapan ratusan warga, bertempat di gedung Islamic Center (IC), Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Ketua Komisi II, H. Endang Agmad Hidayat, Ketua Komisi II, Wowo Kustiwa dan anggota DPRD lainnya, Kepala SKPD, Camat Pangandaran, Kapolsek, Danramil, Dan Lanal, Kepala Desa Pangandaran dan Pananjung serta para tokoh,  memaparkan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rencana diberlakukannya e-Ticketing di pintu masuk obyek wisata Pantai Pangandaran.

“Bapa-bapa dan Ibu-ibu silahkan bertanya kalau ada yang belum paham. “Kata Jeje.(23/3).

Dikatakan Jeje, secara umum pemkab Pangandaran mempunyai 4 program dengan skala perioritas. Seperti masalah pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan dan penataan pariwisata. Dan khusus untuk pariiwisata dengan visi menjadi pariwisata dunia, ada 4 pagu kerja dalam pelaksanaannya, antara lain, penataan, pengembangan, sarana wisata dan promosi.

“Pembuatan RTH dan e-ticketing merupakan program penunjang penataan pariwisata. “ungkap Jeje.

Dalam penataan nanti, lanjut Jeje, Pemkab Pangandaran akan membangun 4 gedung untuk relokasi pedagang yang selama ini menempati di sepanjang pantai. Ke empat relokasi PKL tersebut berada di eks hotel Pananjung Sari yang duisewa dari PNKA, eks diskotik Meridian, eks Pasar Seni dan lahan milik Dinas Sosial Pemprov Jabar.

“Dengan anggaran sekitar Rp. 29 milyar, nantinya gedung tersebut akan menampung bapak-bapak yang selama ini berdagang di pinggir pantai. “jelas Jeje.

Sementara dalam pemaparannya tentang RTH, nampaknya masyarakat begitu antusias dengan tayangan gambar 3D pada layar in focus yang menampilkan presfektif RTH dari seluruh arah dari mulai kawasan puskesmas hingga ke lapang merdeka, dalam tayangan nampak sangat indah dengan titik fokus patung ikan dan air macur di bundaran mesjid agung.

Jeje juga menyampaikan, untuk sekarang, sebelum dibangun gedung relokasi, para pedagang masih diperbolehkan berjualan di tempat asal masing-masing.

Hal senada dikatakan Ketua Kelompok Pedagang kaki Lima, Tukimin, hal tersebut sudah ia sampaikan kepada seluruh pedagang dalam rapat yang dihadiri semua anggotanya.

“Kalau tadi ada yang menanyakan hal itu pada pa bupati, pasti kemarin tidak ikut rapat dengan kami. “tegasnya. (hiek)

PERTEMUAN IMP JADI DASAR TERBINANYA PARA KADER DAN PENYULUH KB DI DESA

PANGANDARAN - Kegiatan pertemuan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), PPKBD / Pos KB Desa se Kabupaten Pangandaran di hotel Sinar Rahayu Pangandaran (22/03), resmi dibuka Kepala DKBP3A, Tavian Soekartono, SE. Hadir pada kesempatan itu Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Wawan Ridwan, Kabid Pengendalian Penduduk DKP3A,  Noor Djaman serta para penyuluh KB se kabupaten Pangandaran.

Dalam sambutannya Tavian Soekartono, SE mengatakan, Pos Pembantu Keluarga Berencana Desa  (PPKBD) yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana (KB) nasional di tingkat Desa. Dan diharapkan gerak dan aksi para Pos KB di setiap desa bisa lebih optimal lagi dalam kinerjanya.

“Pos KB itu salah satu lini lapangan program KB sehingga berhasil atau tidaknya program KB itu tergantung pada mereka.” jelasnya.

Ditambahkan Tavian, para Penyuluh KB merupakan juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan, karena Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai di daerah.

“Penyuluh KB juga bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan tentang program KB", kata Tavian lagi.

Masih di tempat yang sama, Wawan Ridwan saat ditemui usai acara sangat mengapresiasi seluruh penyuluh KB desa di Kabupaten Pangandaran dalam aksinya melakukan pendataan penduduk di setiap pelosok desa demi terciptanya program KB dalam menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut Wawan, pihaknya sebagai pembina dari BKKBN Provinsi merasa bangga dan memberikan apresiasi pada semua para penyuluh KB di desa-desa yang pada tahun 2015 lalu dampaknya sudah mulai terlihat peningkatan di masyarakat dengan mulai ikut program KB.

“Dan untuk Kabupaten Pangandaran peningkatannya sangat baik", jelasnya.

Wawan menambahkan, acara pertemuan IMP ini sebagai sarana sharing antara sesama penyuluh KB se Kabupaten Pangandaran dengan dinas terkait serta pembina dari BKKBN Provinsi Jawa Barat.

“Dan ini dalam rangka peningkatan kualitas kerja semua kader dan penyuluh KB juga TPD dalam menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera", pungkasnya.  (AGE)