LINMAS PANGANDARAN AKAN DAPAT ASURANSI BPJS GRATIS DAN INSENTIF 1 JUTA/TAHUN

   PANGANDARAN. Untuk persiapan menjelang even Pilkada serentak tahun 2106, seluruh anggiota Linmas se-Kabupaten Pangandaran mengadakan pelatihan pembinaan kamtibmas. Seperti yang dilaksanakan Satuan Linmas Kecamatan Langkaplancar  yang bertempat di GIOR SMPN 1 Langkaplancar.(30/4).
    Kepala Satuan POL PP Pangandaran,  Dadang Abdurahman.S.Ip sebagai pembina langsung anggota linmas memberikan apresiasi  dengan tingkat kehadiran dan keseriusan  seluruh anggota pelatihan. “Sudah saat pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup pada anggota Linmas.”Ungkapnya.
    Menurut dadang, Pemkab Pangandaran berharap bisa memberikan kesejahteraan pada seluruh anggota Linmas yang sudah melaksanakan tugas pkoknya dengan baik, “Fungsi linmas bukan hanya sekedar pengamanan pada acara hajatan warga saja, tapi lebih dari itu, linmas pun punya bertanggungjawab pada kondusifitas lingkungan dengan menerapkan tamu wajib lapor.”Imbuh Dadang.
    Disoal kesejahteraan seperti apa yang bisa didapatkan anggota linmas, Dadang mengatakan, seusai apa yang dikatakabn Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di depan seluruh anggota linmas di Kecamatan Padaherang yang saat itu dihadiri anggota linmas Kecamatan Padaherang, Kalipucang dan Kecamatan Mangunjaya, bahwa seluruh anggota Linmas nantinya akan mendapatkan asuransi BPJS gratis dan insentif Rp 1 juta per tahun. “Kami sangat mengapresiasi pada Pa H. Jeje Wiradinta yang secara khusus memberikan perhatian pada linmas yang selama ini memang terabaikan, dan saya selaku pimpinan Satlinmas dan seluruh anggoita linmas merasa bersukurt dan bahagia atas pemerintah pimpinan daerah ini. “Kata dadang lagi. (ODS)
 

21 TAGANA PANGANDARAN IKUTI 6 HARI PELATIHAN

   PANGANDARAN-Untuk kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana, Pemerintah kabupatenpangandaranmenlalui Dinas Kependuuakan Pencatatan Sipil Sosnakertrans mengadakan pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) selama 6 hari dari tanggal 22 – 2 april 2016 di Lapang Sepak Bola Kecamatan Sidamulih. Pelatihan yang ditutup Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata melibatkan 49 anggota baru TAGANA dari sepuluh kecamatan se-Kabupaten Pangandaran. “Seluruh anggota TAGANA Pangandaranberjumlah 70 orang, 21 anggota lama dan 49 anggota yang baru ikut opelatihan  sekaranag.”Terang salah seorang anggota asalpangandaran, Asep Nurdin.(27/4).
    Dalam sambutannya, Bupati H.Jeje Wiradinata mengatakan, dalam pemerintahannya yang baru berumur 70 hari, menurutnya, harus bergerak cepat untuk menjalankan program-program yang ada di Kabupaten Pangandaran. “Di tengah-tengah perioritas program kedalam, konsolidasi, menyatukan cara pandang seluruh aparatur, kami sangat respon dengan pelatihan-pelatihan kebencanaan seperti ini, “Ungkap Jeje.
    Menurut Jeje, sebenarnya anggaran untuk pelatihan, work shop dan bimbingan teknik banyak yang dicoret dalam APBD, tapi untuk anggaran pelatihan tentang kebencanaan, menurut Jeje pihaknya tidak berani mencoretnya. “Artinya,pemerintah daerah memang punya kepedulian husus masalah penanggulangan bencana. “Imbuh Jeje.
    Atas nama pemda, Jeje pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependuuakan Pencatatan Sipil Sosnakertrans, BPBD yang sudah komitmen dan meningkatkan profesionalisme dalam penanggulangan bencana daerah. “Bukan kita mendahului, tapi dalam rangka kesiap siagaan memang harus ada tim penanggulangan bencana. “Kata Jeje lagi.
    Usai mengikuti acara penutupan tersebut,Kepala Dinas Kependuuakan Pencatatan Sipil Sosnakertrans, Drs. H. Tantan Roesnandar menyampaikan terimakasih kepala seluruh peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan selama 6 hari dengan materi latihan yang cukup melelahkan. “Sebenarnya dengan jumlah 70 orang anggota TAGANA masih belkumcukup, idealnya ada1 orang untuk 1 desa.”Kata Tantan.
    Dari 21 TAGANA senior dan 49 TAGANA muda diharapkan nantinya bisa mengantisipasi saat terjadi bencana di Kabupaten Pangandaran.  Dengan bekal pelatihan selama 6 hari yang bernara sumber dari Kementerain Sosial RI, Dinas Sosial Jabar, Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Sosnakertrans, DANRAMIL Pangandaran, Kapolsek pangandaran, BPBD Kabupaten Pangandaran, SAR Jeram Seribu, PMI Pangandaran, FK TAGANA Jawa Barat dan TAGANA Kabupaten Ciamis sudah membekali seluruh anggota TAGANA bagaimana cara penanggulangan bencana. “Kami yakin seluruh anggota TAGANA Pangandaran sudah siapo siaga manakali diperlukan. “Kata Tantan lagi. (hiek)

H ADANG HADARI: “SAYA SEKARANG HARUS IKUTI PROTOKOLER… “

PANGANDARAN-Berbincang-bincang dengan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, masih tetap menyenangkan sama saat dulu sebelum menjadi wakil bupati. Bicaranya ringan dengan aksen suara datar, membuat PNews lupa, sekarang sedang berhadapan dengan Wakil Bupati. “Jabatan ini hanya amanah. “Kata Adang saat memulai obrolanya.

Di luar agenda protokoler, Adang tetap merupakan figur penuh kebapaan, dan ia pun tidak ingin ada sesuatu yang beda pada dirinya. “Cuma sekarang memang saya harus membedakan saat dalam protokoler kenegaraan. “Katanya lagi.

Dalam tugasnya sebagai wakil bupati, Adang pun jauh-jauh hari sudah menegaskan kepada keluarga, kolega atau siapa pun yang merasa dekat dengannya, jangan berharap dengan jabatan yang disandangnya sekarang bisa membuat kebijakan untuk orang-orang yang selama ini dekat dengannya. “Hal tersebut sudah saya tegaskan dari awal, salah satu contoh untuk mendapatkan proyek pemerintah atau jabatan, silahkan ikuti prosedur dan professional. “Tegas Adang.

Adang yang ditemui di ruang kerjanya (31/3) menambahkan, setelah 18 tahun pensiun dari PNS, ia bisa hidup bebas menggeluti usahanya serta senang dengan  kesukaan pada hobinya. “Sekarang harus mengikuti protokoler, kemana-mana mesti dikawal, terus terang itu bukan dunia saya. “Ujarnya.
Adang pun sadar dengan kekurangannya, maka ia pun tidak segan-segan untuk belajar dan bertanya kepada bupati, sekda, DPRD atau kepada siapa saja. “Termasuk saat melakukan kunjungan ke daerah lain, saya pun selalu bertanya kepada kepala daerah yang saya temui. “Terangnya.

Saat diminta komentar tentang pasangannya dalam pemerintahan,  H. Jeje Wiradinata, Adang merasa bersukur bisa berpasangan dengan H. Jeje Wiradinata untuk memimpin Kabupaten Pangandaran. “Dimata saya, Pa Jeje merupakan anak muda yang cerdas dengan ide-idenya yang cemerlang. “Ungkap Adang.

Adang menambahkan, sudah tepat kalau masarakat pangandaran saat pilkada tahun lalu dalam menentukan pilihan kepada Jeje Wiradinata sebagai bupati. “Dalam memimpin pemerintahan kami selalu berbagi, saling mengisi,  satu sama lainnya  saling melengkapi kelebihan dan kekurang kami masing-masing sebagai bekal pengabdian kami serta bisa memberikan  yang terbaik untuk Pangandaran. “Imbuh Adang.

Keharmonisan bupati dan wakil bupati, menurut Adang merupakan modal awal untuk menciptakan pembangunan daerah, menyamakan visi-misi antara keduanya harus selalu saling berkaitan sehingga nantinya akan melahirkan kebijakan dalam satu persepsi.

Disoal dalam pembagian tugas, Adang mengatakan, untuk 3 bulan masa pemerintahan sekarang semuanya dikerjakan bersama-sama. “Ke depan mungkin kami akan lebih konsentrasi dengan pembagian tugas masing-masing. “Pungkas Adang Hadari. (hiek-PNews)

H. JEJE WIRADINATA: “MASYARAKAT HARUS SABAR, PEMERINTAH BARU BERJALAN 3 BULAN”

PANGANDARAN-Beberapa kebijakan strategis yang digulirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mendapat persolan saat inflementasi di lapangan. Seperti yang terjadi saat digulirkan program  AMS (Ajengan Masuk Sekolah) yang mendapat penolakan dari MK2MD FKDT Kecamatan Padaherang dan elemen yang terkait dengan pendidikan islam lainnya.

Menurut Dian Kuswanto, Ketua MK2MD FKDT Kecamatan Padaherang, AMS berpotensi menimbulkan permasalahan antar ajengan yang ada di daerah. “Kenapa pemda tidak memberdayakan guru PAUD yang sudah ada ? “Tanya salah seorang guru PAUD asal Dusun Bojongjati Desa Pananjung.

Ditambahkannya lagi, apakah ajengan mempunyai pola pendidik yang sama dengan guru ? “Jadi kakalu memang ada anggaran untuk AMS, lebih baik disalurkan saja untuk para guru PAUD yang bisa diberdayakan sebagai pendidik yang memang sudah teruji sebagai pendidik siswa. “Ujarnya.

Lain lagi dengan  program Wajib Belajar yang mengratiskan biaya pendidikan 12 tahun.  Program ini pun belum sepenuhnya bisa terealisasi, pasalnya Pemerintah Daerah belum menghitung berapa estimasi anggaran yang diperlukan untuk program tersebut.

Ada sekitar 39.556 siswa SD/MI, 19.509 siswa SLTP dan 11.562 yang ada di tingkat SLTA tersebar di 10 kecamatan dan hingga sekarang pemda belum memperoleh angka yang pasti, berapa anggran pemerintah daerah harus dikeluarkan untuk program wajar  gratis 12 tahun.

 “Betul, kami belum menghitung berapa kebutuhan anggaraan untuk pendidikan gratis 12 tahun tersebut. “Ungkap Wakil Bupati pangandaran, H. Adang Hadari saat ditemui usai mengikuti acara pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kesbangpolinmas di Hotel rahayu 4 (13/4).

Menurut salah seorang Kepala Sekolah SMP di Kecamatan Parigi, estimasi untuk pendidikan gratis di tingkat SLTP dibutuhkan biaya sekitar Rp 700 ribu per siswa/tahun. “Tinggal dikalikan saja, berapa pemda harus mengeluarkan anggaran untuk tingkat SLTP saja. “Ungkapnya.

Begitu juga dengan program raskin gratis yang membuat desa harus berpikir keras untuk menambah biaya oprasional yang minim. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Ciparanti Kecamatan Cimerak, Adang Suherman, pihaknya harus menambah biaya oprasional dalam pendistribusian raskin untuk bisa sampai pada masarakat penerima. “Biaya yang ada Rp 200 per kilogramnya jelas sangat kurang jika dibanding dengan ongkos jarak tempuh dari desa ke rumah RT yang ada di Desa Ciparanti. “Ungkap Adang.

Dikatakan Adang, untuk menutupi kekurangan tersebut pihak desa pun berinisiatif mengambil biaya dari APBDes yang bersumber dari PADes. Sebab selain ongkos kirim, desa pun harus mengeluarkan biaya pembelian kantong plastik, dan jelas itu akan mengganggu pos lain di APBDes. “Saya berharap, ke depan pemda bisa menambah biaya oprasional raskin menjadi Rp 400 sehingga untuk biaya tersebut tidak perlu mengambil dari APBDes lagi. “Kata Adang lagi.

Masalah kesehatan pun sama, saat pemda menggulirkan biaya pengobatan gratis di puskesmas ternyata masih ada puskesmas yang mengutip retribusi, seperti yang dikatakan Tartli warga Kecamatan Langkaplancar. Hanya karena berobat pada puskesmas di kecamatan yang beda ia pun  dikenakan biaya. “Saya heran, pengobatan gratis kan tatarannya kabupaten. masa karena saya berobat di luar Kecamatan Langkaplancar harus mengeluarkan biaya…”Ujar Tarli.

Selain masih belum sepenuhnya gratis, masalah pelayanan kesehatan pun dirasakan masarakat tidak optimal dan terkesan tidak profesional. Seperti diungkapkan Andis Sose, warga Desa Pangandaran.  Andis  menyayangkan, niat baik pemerintah menggratiskan biaya kesehatan tidak dibarengi dengan SDM paramedis yang ada di tiap-tiap puskesmas. “Jika nanti puskesmasnya setarap dengan hotel bintang 3, tapi pelayanannya sendiri masih asal-asalan, maka program baik pemerintah pun  nantinya akan kurang mendapat respon masarakat. “Kata Andis.

Begitu juga masalah ambulan gratis, seorang ibu di Kecamatan Padaherang yang akan melahirkan harus mengeluarkan biaya untuk penggunaaan ambulan. Artinya semua itu, kebijakan di tataran pemerintah daerah tidak serta merta mendapat dukungan oleh aparatur di bawahnya, dan ini tentunya akan menjadi preseden buruk untuk kebijakan serta niat baik pemerintah.

Kini masarakat pun menunggu kesungguhan niat Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masarakat. Seperti pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, raskin, ambulan gratis, pendidikan siswa berkarakter dan peningkatan daya beli masarakat. Dan pemerintah pun terlanjur menggembar-gemborkan, sehingga rakyat pun banyak berharap program tersebut secepatnya bisa terealisasi. Padahal untuk itu pemda perlu pengitungan anggaran yang tepat, perlu kesiapan para aparatur di bawahnya sehingga program tersebut bisa terwujud dengan perencanaan yang matang.

Sekarang masarakat jadi lupa dan tidak relistis, sebab pemerintahan depinitif baru seumur jagung. Perlu penataan tatanan birokrat sebagai pelaksana kebijakan, perlu regulasi sebagai dasar kebijakan pemerintah, perlu penghitungan anggaran yang cermat dan perlu kesiapan aparatur sebagai pelaksana dan pengawal kebijakan pimpinan. “Kami minta masarakat bersabar dan memaklumi, kami bekerja baru sekitar 3 bulan saja, maka wajar jika kami masih harus berbenah disana-sini. “Ungkap Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinta dalam acara pembubaran Tim Jihad di villa Kalijati milik H. Yos Rosbi beberapa waktu lalu. (5/3). (hiek).

SAMPAH DAN PERMASALAHANNYA

PANGANDARAN-Tidak salah jika selama ini masalah kebersihan menjadi sorotan baik wisatawan yang datang berkunjung atau masarakat pangandaran sendiri. Pasalnya, hampir setiap tahun saat even-even pariwisata seperti hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru masalah sampah menjadi persoalan klasik seakan belum ada solusinya.

Di temui di ruang kerjanya, Kabid Kebersiha Pertaman dan Pemakaman, Deni Ramdani S.Sos mengatakan, Walau pun secara pendapatan (PAD) dari sampah setiap tahunnya bisa mencapai target, tapi bukan berarti segala urusan yang menyangkut kerbersihan tidak ada persoalan.
“Dari mulai sarana, SDM sampai masalah kesejahteraan para pegawainya masih perlu penataan. “Ungkap Deni. (18/4).

Deni menuturkan, sebanyak 30 personil yang bertugas mengurus retribusi sampah, sampai hari ini belum ada ada anggaran untuk pengupahannya.
“Tidak ada insentif juga tidak ada UP (upah pungut-red). “Jelas Deni. 
Ditambahkan Deni, begitu juga upah yang diterima pasapon (petugas kebersihan) masih jauh di bawah UMK (Upah Minimal Kabupaten).“Untuk 30 orang pasapon sekarang kami hanya bisa memberikan upah Rp 600 ribu. “Terang Deni.

Begitu juga dengan sarana yang dimiliki bidang kebersihan belum sebanding dengan sampah yang harus diangkut ke TPS dan TPA. Dengan hanya mengandalkan dua dari enam kendaraan sampah yang dimiliki, seluruh sampah yang ada di Kabupaten Pangandaran harus terangkut.
 “Empat unit kendaraan sudah lama tidak bisa digunakan karena hidroliknya rusak. “Terang Deni lagi.

Masih di tempat yang sama, UPTD Kebersihan, Abay Bayanolloh mengaku belum ada kepastian tentang tupoksi yang sebenarnya. Karena sampai saat ini ia hanya menjalankan Surat Perintah Kepala Dinas Puhubkominfo untuk diperbantukan di Bidang Kebersihan. “Jadi jangankan mempunyai kasubag atau bawahan, kantornya dimana pun saya tidak tahu. “Terang Abay.

Ditambahkan Abay, untuk 20 kendaraan sampah roda tiga bantuan dari privinsi yang dibagikan ke tiap-tiap desa, ternyata tidak menghasilkan retribusi sama sekali yang semula ada kesanggupan dari desa memberikan biaya perawatan Rp 350 ribu per bulan. “Ternyata sampai sekarang tidak berjalan. “Imbuh Abay.
'
Seorang warga Desa Babakan yang enggan ditulis namanya mengatakan, mungkin sudah saatnya peroalan sampah ditangani setingkat Kepala Kantor. “Persoalan sampah, di pangandaran termasuk masalah urgen, jadi sekarang sudah saatnya ditangani bukan oleh kepala bidang. “Katanya.
'
Menurutnya lagi, masalah sampah harus punya anggaran sendiri baik untuk sarana kelengkapannya atau untuk kesejahteraan pegawainya. “Sebab yang ditangani bukan sampah di obyek wisata saja, tapi sampah yang ada di 10 kecamatan. “Katanya lagi. (hiek)

WARGA DESA MEKARSARI 80 % PENGRAJIN GULA KELAPA

PANGANDARAN - Desa Mekarsari yang terletak di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran merupakan desa pemekaran dari Desa Sindangsari sejak tahun 1986. Desa Mekarsari terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduknya sekitar 4000 jiwa dengan mata pencaharian masyarakatnya mayoritas hampirr 80% sebagai penyadap nira kelapa sebagai bahan untuk pembuatan gula kelapa, Mekarsari dari sisi tipologi merupakan desa pegunungan di wilayah Kecamatan Cimerak.      

Semangat kerja nya dalam mewujudkan cita cita membangun desa perlu acungan jempol, pasalnya Kepala Desa dan aparaturnya senantiasa bersatu padu dalam merencanakan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat nya.  Waktu PNews datang di Desa Mekarsari pukul 08.00 kepala Desa juga aparaturnya sudah berada di kantor desa dalam tugasnya untuk melayani masyarakat.    
“Desa kami slalu disiplin kerja, karena kami harus bisa melayani masyarakat desa kami terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat  yang harus diutamakan, “Ungkap kepala Desa Mekarsari. Rohimat.(25/4).

Lebih lanjut Rohimat menjelaskan, desanya sangat membutuhkan fasilitas kesehatan seperti  gedung posyandu, mobil ambulan desa karena lokasi Desa Mekarsari sangat jauh jarak tempuh ke Puskesmas yang ada di kota. “Kami sangat prihatin kalau ada masyarakat yang akan melahirkan sebab kami harus susah payah mencari mobil bak untuk mengangkut pasien tersebut. “Ungkap Rohimat.            

Ditambahkan  Rohimat, desanya sebagai penghasil gula kelapa yang rata rata perhari bisa mencapai 5-7 ton, dan untuk lebih klancarnya jalur ekonomi warga, masyarakat mendambakan adanya perbaikan infrastruktur jalan yang statusnya sekarang sudah menjadi jalan kabupaten, hal ini diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar diperbaiki jalan bisa segera terealisasi  untuk kelancaran mobilitas perekonomian desa. “Padahal untuk hal ini kami telah mengusahakan pengajuan proposal ke Kementrian Desa tapi sampai kini belum terealisasi, tapi begitu untuk membangun desa semangat kami tetap tinggi. “Imbuh Rohimat.(AGE)

PEMKAB PANGANDARAN AKAN BANTU PETERNAK ATASI PHMS

           PANGANDARAN -   Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan (KPK), pada tahun 2016 akan membantu para peternak dengan mencanangkan program kesehatan masyarakat veteriner  dalam menanggulangi   PHMS (penyakit hewan menular strategis).

         Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas KPK Kabupaten Pangandaran, Endang Suhendi, S. sos, M. Si saat ditemui PNewsdi ruang kerjanya [15/4].
      
         Dikatakan Endang,  saat ini ada empat katagori penyakit hewan menular yaitu penyakit hewan rabies, penyakit hewan flu burung, penyakit hewan anthrax dan penyakit hewan brucelosis ( penyakit keguguran kandungan pada hewan)  yang semuanya bisa menular pada manusia.
    
            Ditambahkan Endang,  pihaknya siap menjalankan program veteriner di tahun 2016 dengan dibantu pendanaan dari APBD Kabupaten Pangandaran untuk bisa mendistribusikan obat obatan secara gratis terhadap masyarakat ternak. Hal itu dimaksudkan untuk bisa mencegah masuknya penyakit penyakit hewan yang berbahaya di kabupaten Pangandaran.

         ,"Seandainya ada hewan ternak atau hewan peliharaan terjangkit salah satu penyakit seperti diatas, maka dinas peternakan siap untuk mengkarantina hewan tersebut agar tidak menjadi mewabah  penyakit hewan tersebut ke hewan lainnya." tegas Endang. (AGE)

DALAM RT RW PANGANDARAN, PARIGI AKAN JADI PUSAT PEMERINTAHAN

PANGANDARAN-Secara umum pariwisata menjadi skala prioritas di Kabupaten Pangandaran, oleh karena itu diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) yang betul-betul bisa merepresentasikan pangandaran seutuhnya sehingga bisa menunjang terciptanya wisata yang mendunia.
Walau rancangan RT RW baru masuk ke Pemvro jawa barat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memetakan pembagian wilayah atau zonasi di setiap kecamatan.

Sepertiyang dikatakan Kabid Fisik Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan ( Bappeda) Pangandaran, Drs. Dedih Rahmat, M.Si menggambarkan, di 10 kecamatan akan dibagi dalam lima Wilayah Pembangunan (WP). Dan rinciannya, WP 1 mencakup Kecamatan Mangunjaya, Padaherang dan Kalipucang yang akan menitikberatkan pada sektor agropolitan dan  untuk WP 2 cakupannya, Kecamatan Pangandaran dan Sidamulih yang dititikberatkan pada sektor pariwisata.

”Ke depan,Kecamatan Sidamulih akanjadi penyangga kepriwisataanpangandaran. “Ungkap Dedih.(19/4).

    Sedangkan untukWP 3,lanjut Dedih, hanya hanya Kecamatan Parigi saja sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten.  Kemudian WP 4  yang akan meliputi Kecamatan Cigugur dan Langkaplancar yang akan menitikberatkan pada sektor agropolitan.

“Sementara untuk WP 5 meliputi kecamatan Cijulang dan Cimerak akan memfokuskan pada sektor pariwisata dan perhubungan, alasannya karena di wilayah tersebut ada Bandara dan kereta api. “Terang Dedih.

     Selain itu menurut Dedih, sektor perikanan juga menjadi potensi di wilayah Kecamatan Pangandaran, Parigi dan Cijulang yang direncanakan menjadi Minapolitan.

“Dan daerah ini akan menjadi pusat perikanan. “Imbuh Dedih.

Kedepan, lanjut Dedih, direncanakan kecamatan Pangandaran akan menjadi pusat kegiatan dan kecamatan Parigi menjadi pusat layanan.

Dedih juga mengatakan,  sebagaimana dalam RTRW provinsi maupun nasional, kawasan Pangandaran ini statusnya lebih tinggi karena akan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah, sedangkan  Parigi sebagai pusat pemerintahan.

“Sekarang  Pemkab Pangandaran sedang merencanakan pembangunan tempat perkantoran di wilayah desa Cintaratu kecamatan Parigi, nantinya kantor dinas dan lembaga akan ditempatkan disana.“ pungkasnya. (AGE).

DJKN WILAYAH JABAR APRESIASI PEMKAB PANGANDARAN

   PANGANDARAN-Lagi, setelah mendapat penghargaan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) nomer 1 se-Indonesia,  kali ini giliran DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) dari Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi terhadap perkembangan Pangandaran.
    Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Nuning Sri Rezeki Wulandari pada acara Rapat kordinasi Daerah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat maret lalu di hotel Menara Laut pangandaran, mengatakan, sistim pemerintah di bawah pimpinan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari yang menargetkan tahun 2017 Kabupaten Pangandaran akan  menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan good will government dalam menata kelola sistim pemerintahan yang sehat. “Kami sangat mengapresiasi tekad Bupati Pangandaran, H. jeje Wiradinata. “Ungkap Nuning.
    Seperti yang disampaikan Bupati Pangandaran  dalam rapat Peningkatan Sinergi dan Kualitas Layanan DJKN Sebagai Pengelola Kekayaan Negara Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Penerimaan Negara dan Pembangunan Daerah yang juga dihadiri Kabupaten Ciamis dan Kota banjar, menurut Nuning,  DJKN wilayah Jabar sangat mendukung apa yang sudah dicanangkan dalam program Pemda Kabupaten Pangandaran. Bahwa SDM diposisikan menjadi peranan yang sangat penting dan merupakan kunci dalam segala perubahan, menjadikan transformasi kelembagaan dan seterusnya. “Melalui KPKLN Tasikmalaya, jelas kami akan mendukung dan membantu kebijakan beliau. “Imbuh Nuning.
    Dalam pemaparan yang disampaikan Bupati Jeje Wiradinata, menurut Nuning, untuk menata kawasan wisata yang akan menjadi beberapa lokasi merupakan pemikiran yang cemerlang karena akan menjadi benchmark pada tempat-tempat wisata lainnya yang belum berkembang. “Saya mendukung tekad beliau yang akan menjadi Kabupaten Pangandaran menjadi wisata mendunia dan siap berkompetisi dengan pariwisata yang ada di Indonesia. “Tegas Nuning.
    Masih kata Nuniung, Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jabar mempunyai tugas dan fungsi yang cukup luas. Salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang menangani pengelolaan kekayaan Negara, pengeloaan kekayaan negara ini dinataranya mengelola piutang negara dan daerah dan juga melakukan lelang baik lelang elektronik / konservatif,  melakukan Penilaian terhadap BMN atau BMD dan DJKN pun sebagai pengelola kekayaan yang dikuasai seperti laut, ikan dan lainnya. “dan kami pun sebagai pengelola kekayaan yang dimilki yang menganggarannya dari APBN. “terang Nuning.
    Di tempat yang sama, Kepala KPKLN Tasikmalaya, Edi Mulyadi mengatakan, Pangandaran sebagai DOB mempunyai potensi kerjasama yang akan dilakukan ke depan. “Pa Jeje pun meminta kami untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang ada di pangandaran. “Ungkap Edi.
    Dikatakan Edi, pihaknya memberikan apresiasi dengan kemampuan politik yang dimilki Bupati Pangandaran. Ini sangat luar biasa, ini sangat penting karena kemampuan politik itu akan berdampak pada implementasi kebijakan  yang akan dilaksanakan dalam roda pemerintahan. “Dan itu akan sejalan dengan visi belaiu, tahun 2017 WTP. “Imbuh Edi.
    Dan KPKLN Tasikmalaya, menurut Edi, selaku pemerintah pusat punya kewajiban secara moral untuk memberikan asistensi. Sebagai pengelola BMN dan BMD sebenarnya ada pada rumah yang sama hanya kamarnya yang berbeda, sama-sama mengelola asset negara. “Kami berharap langkah-langkah strategis yang dipaparkan dan direncanakan Bupati Pangandaran segera diimplementasikan dan pada berprinsipnya kami siap membantu untuk semuanya. “Pungkas Edi. (hiek)

GERAKAN SIMPATIK PEMKAB PANGANDARAN, JUMAT BERSIH TAK DIRESPON WARGA

PANGANDARAN-Gerakan jumat bersih yang dipelopori Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dengan seluruh perangkat daerahnya tidak mendapat respon dari masarakat di sekitar obyek wisata pantai Pangandaran. Pasalnya, sudah beberapa hari jumat pelaksanaan gerakan kebersihan pantai seakan sepi dari tanggapan warga sekitar, bahkan dari sejumlah pedagang yang banyak berjejer di pinggir pantai seolah-olah ini hanya aksi PNS dan masarakat pun hanya menonton saja.

Seperti yang dikatakan salah seorang warga Desa Pangandaran, Ruspandi, menurutnya ada kesalahan saat launching kegaiatan jumat bersih tersebut tidak langsung melibatkan masarakat sekitar. “Masarakat malah ada yang bertanya-tanya, ada apa di pinggir pantai ya…?”Kata Ruspandi.(22/4).

Menurut Ruspandi, seharusnya dari sejak awal aksi tersebut masarakat dilibatkan langsung, paling tidak ada sosialisasi baik pada masarakat atau ke seluruh pedagang yang ada di pingggir pantai. “Ini gerakan simpatik dari pemkab pangandaran, sayang jika masarakat menanggapinya apatis. “Imbuh Ruspandi.
Ruspandi yang juga anggota komisi III DPRD dari fraksi Nasdem ini menyesalkan, ia dan masarakat lainnya hanya jadi penonton saja saat gerakan jumat bersih yang dilakukan oleh seluruh SKPD tiap hari jumat pagi.

“Seharusnya Pemda baik melalui desa atau langsung ke masarakat memberikan informasi terlebih dahulu, sehingga masarakat pun dengan sendirinya akan merasa tergugah dan terpanggil untuk ikut terlibat langsung. “Ungkap Ruspadi.

Ditambhkan Ruspandi, bukan tanpa alasan jika ia mengatakan demikian, karena terbukti  sudah beberapa hari jumat, aksi bersih-bersih pantai berlangsung tapi tak seorang masarakat pun terlihat ikut bergabung dengan PNS-PNS yang sejak pukul 7 pagi sudah ada di pinggir pantai dengan segala alat-alat kebersihan.

“Jangankan masarakat, pedagang yang nota bene punya kepentingan langsung pun tidak nampak terlibat dengan para PNS. “Imbuhnya lagi.

Sementara, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pada kesempatan lain mengatakan, gerakan yang dillakukan oleh sejumlah PNS diharapkan bisa menjadi motivasi pada masarakat dan mengingatkan akan pentingnya kebersihan di obyek wisata.

 “Jika pantainya bersih, maka wisatawan pun akan betah untuk berlama-lama di pangandaran. “Ungkap Jeje
.
Menurut Jeje, kebersihan hendaknya harus diposisikan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab seluruh masarakat. Dengan membiasakan tidak membuang sampah sembarangan, bersih-bersih di sekitar tempat tinggal masing-masing, baik di rumah, hotel atau warung-warung di pinggir pantai itu akan menjdikan wisata pangandaran lebih baik.

“Jadi jangan berpikir apa yang dilakukan sekarang oleh para PNS akan selamanya, tapi paling tidak sebagai perangkat daerah sudah bisa memberikan contoh baik tentang kebersihan. “Tamnbah Jeje. (hiek)