Pasca Kasus Keracunan, Forkopimda Pangandaran Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Program MBG
Dalam rakor yang dipimpin Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H, Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, S.H, menyanpaikan, terkait pentingnya evaluasi menyeluruh menyusul kasus keracunan makanan yang sempat terjadi baru-baru ini.
“Kami berharap kejadian kemarin di Kecamatan Cigugur menjadi yang pertama dan terakhir, oleh karena itu semua pihak harus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang,” kata bupati.
Sementara Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H, menambahkan, pada data Kemenkes mencatat hingga 26 September 2025 ada 90 kasus keracunan makanan di Indonesia dengan 8.673 korban, dan di Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Strategi pengawasan terpadu ini, kata Kapolres, perlu disusun mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga laporan cepat dalam waktu maksimal 1x24 jam.
Satgas MBG di Kabupaten Pangandaran sudah dibentuk berdasarkan SK Bupati, dan ke depan, imbuh Kapolres, TNI–Polri bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan melakukan inspeksi rutin serta penyuluhan sanitasi untuk menjamin kualitas pangan.
Pada sisi lain, Kadisdikpora Agus Nurdin menekankan penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) serta pemasangan banner SOP penanganan keracunan di seluruh sekolah penerima MBG.
Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Pangandaran Yadi Sukmayadi mengingatkan pentingnya pemeriksaan sampel makanan sebelum dikonsumsi siswa, serta kewajiban penyedia makanan menjaga higienitas dapur sesuai standar.
Sementara dalam sambutannya, Ketua DPRD Asep Noordin juga menyoroti perlunya pemetaan jumlah sekolah dan siswa agar distribusi MBG tepat sasaran.
Ia menyebut, semua dapur penyedia wajib memenuhi standar sanitasi dan menunjuk guru penanggung jawab untuk pengecekan makanan.
Korwil SPPI Pangandaran, Virgin, menambahkan, saat ini terdapat 24 SPPG aktif dari total potensi 43 dapur.
Program MBG di Pangandaran menyasar lebih dari 47 ribu penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok non-didik seperti ibu hamil, menyusui, dan balita. ***
