HENDAR SUHENDAR: “BUTUH 49 MILYAR UNTUK INSENTIF RT,RW, POSYANDU, LINMAS DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN”
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangandaran, Hendar Suhenrdar saat diwawancara sejumlah wartawan usai mengikuti rapat kordinasi Penanganan Covid-19 Kabupaten Layak Anak, Monitoring Center for Prevention, bertempat di aula setda.(18/1)
Dengan rincian anggaran untuk RT RW ditambah Kader Posyandu sekitar Rp 7 miliar dan insentif untuk Perangkat Desa sekitar Rp 150 miliar lebih, padahal kata Hendar hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri hanya Rp18 milyar per tahun.
“Untuk pencairan insetif RT-RW kami akan verifikasi dulu, jika semua persarata sudah selesai insentif pun bisa dicairkan, “kata Hendar.
Untuk 3000 RT, 700 RW, Linmas dan Posyandu menurut Hendar Pemkab Pangandaran harus menyediakan anggran sebesar Rp49 milyar, sementara saat ini anggaran lebih difokuskan untuk penanganan pandemi covid-19.
Penghasilan Asli Daerah dari PBB sendiri yang seharusnya Rp18 milyar, hingga saat ini desa-desa baru bisa menyetor Rp13 milyar, sehingga ada kekurangan PAD PBB sebesar Rp5,6 milyar, entah ini ada di wajib pajak (WP), kolektor atau di perangkat desa.
Uang yang ada di perangkat desa, masih terang Hendar, sudah ada kesanggupan dengan membuat berita acara (BA) dan yang bersangkutan akan mengembalikan dengan batas waktu taggal 15- 17 Januari 2022.
“Dan saat ini waktunya sudah lewat sehingga DPKD menyerahkan persoalan ini pada Insfektorat, karena apa pun alasannya mereka tetap salah telah menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi, “ujar Hendar.
Hendar juga mengatakan, saat ada keterlambatan pembayaran insentif untuk RT dan lainnya, ini bukan kebohongan pemda, karena seperti diketahui sebelum ada pandemi covid-19 pembayarannya berjalan lancar.
“Kami berharap ke depan juga akan lancar kembali seperti sebelum ada pandemi, “pungkas Hendar. (PNews)
