IWAN M RIDWAN: ”APBD TAHUN 2018 MASIH FOKUS PADA 4 SKALA PERIORITAS”

Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd
PARIGI-Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPB) tahun anggaran 2018 beberapa waktu lalu, dan gambaran pendapatan dari RPABD 2018 sebesar Rp 889.435 milyar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 142.125 milyar, Dana perimbangan Rp 615.265 milyar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 132.044 milyar.
Sedangkan jumlah belanja daerah Rp. 926.074 milyar sehingga terdapat selisih karena ada penbiayaan yang diambil dari silva anggaran tahun 2017 sebesar Rp 36.639 milyar, dan itu belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari pemprop, sehingga APBD kabuoaten Pangandaran tahun 2018 sekitar Rp. 1,2 trilyun.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd kepada para awak media usai mengikuti sidang paripurna pembahasan RPABD tahun 2018 di gedung DPRD.(20/11)

“RAPBD tahun 2018 masih tetap kita fokuskan di 4 perioritas, antara lain, pendidikan,  kesehatan, infrastruktur dan pariwisata, dan kami juga mendengar, menurut Pa bupati, karena keterbatas anggaran maka dipilih yang paling perioritas. “jelas Iwan.

Dalam pengalokasian APBD pada 4 skala perioritas tersebut, tahun 2018 juga masih tetap dalam pembahasannya untuk melanjutkan program-program tersebut. Karena dengan kebijakan itu, masyarakat pun sekarang sudah bisa menikmati pembangunan serta kebijakn lain yang seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk infrastruktur, menurut Iwan, target pemda dengan DPRD inginnya 2018 bisa selesai, dalam arti penyelesaian jalan-jalan utamam, dengan status jalan kabupaten, jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan walau pun masih ada beberapa kendala karena memang dalam pembangunnya masih berharap bantuan dari pusat atau dari APBD propinsi.

“Tapi bantuan dari propinsi dan APBN melalui DAK, kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Kita mengusulkan Rp 500 milyar, tetapi hanya bisa turun Rp 200 milyar. “terang Iwan.

Jika melihat apa yang dilakukan Pemda Pangandaran, itu sudah luar biasa. Karena hampir tiap bukabn kadang minggu buoati ke pemerintahan pusat atau propinsi untuk mendapatkan tambahan pendapatan, khususnya untuk infrastruktur.

Disoal sudah berapa persen pengerjaan infrastruktur, Iwan mengatakan, hingga anggaran tahun 2017 ini sudah sekitar 70 % busa diselesaikan.

“Tapi ada beberapa jalan yang sampai tahun ini masih utuh belum tersentuh oerbaikan, seperti di Kecamatan Mangunjaya dan Padaherang. “ungkap Iwan.

Antara lain, jalan dari Paledah ke Manganti itu dua trek, jalan Paledah-Sindang Mangunjaya dan Manganti-Sindang-Mangunjaya.

Jika selama 3 tahun ini seperti dibiarkan, itu sebenarnya bukan karena tidak ada niat untuk memperbaiki. Karena pada tahu 2014, BBWS sudah mengambil alih jalan itu. Menueut BBWS jakan tersebut merupakan jalan insfeksi BBWS.

Dan tadinya Pemerintahan Pangandaran berharap di tahun 2015, 2016 dan 2017 jalan itu dikerjakan BBWS, tapi saat kemarin DPRD mendampingi Pemda berkunjung ke BBWS di Banjar, BBWS terkesan kebingungan karena dari mulai kepala hingga bawahannya banyak orang baru yang tidak tahu bahwa itu tahun 2014 jaklan tersebut sudah diambil alih BBWS.

“Karena tadinya kami kan tidak mau tumpang tindih. “jelas Iwan lagi.

Lebih jauh Iwan mengatakan, kalau memang jalan itu sudah mau diambil alih BBWS, berarti pendanaanya dari APBN, dan otomatis akan muncul belanja modal dan asset di BBWS. Jadi kalau trek itu dibiayai Pemda Pangandaran, menurut Iwan, itu akan salah karena ada dua anggaran dari dua institusi untuk pengerjaan trek dan lokasi yang sama.

Dan pada pertemuan dengan BBWS beberapa waktu lalu, DPRD dan Pemda Pangandaran pun minta kepastian dari BBWS, karena selama ini menurut masyarakat itu kewajiban pemda Pangandaran.
Tapi sayangnya, lanjut Iwan, karena hampir seluruh pejabat di BBWS sekarang orang-orang baru, jadinya mereka pun seperti tidak tahu permasalahan dan terkesan bingung.

“Tapi Insa Alloh, walau pun bagaimana kami juga ingin ada kebijakan dari pemda untuk menganggarkan untuk perbaikan jalan tersebut, dan ini penting karena lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, otomatis jadi muka kita. “imbuhnya.

Iwan juga mengatakan, pada RAPBD tahun anggaran 2018, walau pun kecil tapi sudah dianggarkan untuk trek Manganti-Simpang Mangunjaya sebesar Rp.2,6 milyar. Sementara untuk Paledah-Simpang Mangunjaya dengan jarak sekitar 14 km, dari Manganti-Simpang-Mangunjaya itu sekitar 3,5 km, karena tekstur tanahnya labil dan tepat di sisi sungai citanduy, maka pengerjaanya pun harus menggunakan rabat beton.

“Sedang kita tahu, untuk 1 km rabat beton diperlukan biaya sekitar Rp 3 milyar sehingga dengan anggaran Rp 2,6 milyar mungkin itu untuk pengerjaan 1 km dari Manganti ke Sindang Mangunjaya karena kondisi jalan itu memang sudah sangat parah sekali. “jelasnya lagi.

Iwan menambahkan, sementara untuk perbatasan jalan Pangleseran-Cikohkol, Pangleseran – cibatu, Cibatu- Gunungkelir dan Gunungkelir-Citalahab tahun 2018 bisa selesai.

“dan untuk Cimerak-sindangsari, sindangsari-cikondang-cimedang, itu juga sudah selesai. “pungkas Iwan. (hiek)

Related

Jendela Parlemen 1619740677215093200

Posting Komentar

emo-but-icon

item