Meski Musim Kemarau Belum Lama, Sebagian Warga Di Margacinta Sudah Kesulitan Air Bersih

PANGANDARANNEWS.COM - Dampak dari musim kemarau yang belum begitu lama saat ini di Kabupaten Pangandaran

mengakibatkan ada wilayah yang sudah mengalami kesulitan mendapat air bersih, salah satunya Desa Margacinta Kecamatan Cijulang.

Seperti disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran Untung Saeful Rokhman, saat ini BPBD pun sudah mengirim air bersih.

Untung mengatakan sudah empat hari pihaknya mensuplai air bersih ke Desa Margacinta,  setiap harinya  satu tangki. 

"Namun kesulitan air bersih ini belum mengarah ke kekeringan namun memang warga di sana mulai kesulitan air bersih, mungkin karena sumurnya dalam sehingga debit airnya berkurang," ungkap Untung.(07/08)

Untung menyebut, saat ini BPBD belum menghitung jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, dan suplay air bersih tersebut disalurkan ke masjid.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika mengalami kesulitan air bersih, karena jika langsung dilaporkan BPBD siap untuk segera menyalurkan air bersih.

Ia menambahkan, sejauh ini hanya Desa Margacinta saja yang dilaporkan mengalami kesulitan air bersih, tapi hal ini belum ada penetapan status siaga darurat.

"Penyaluran air bersih di Desa Margacinta kami lakukan di Dusun Karangkamal dan Dusun Cikadu," terangnya.

Di tempat terpisah, salah seorang warga Parigi Ika (34), mengaku sumur bor di rumahnya pun kini sudah kering tidak ada airnya.

"Untuk keperluan rumahtangga terpaksa untuk sementara harus meminta ke tetangga, yang nyedot air dari sungai," ucapnya.(hiek)

Dandim 0612/Tsm Beri Pembekalan Materi Bela Negara Kepada Mahasiswa Unsil Tasil

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter serta berinovasi untuk kemajuan Bangsa dan Bela Negara, Dandim 0612/Tsm Letkol INF Raden Henra Sukmadjidibrata S.i.p, memberikan pembekalan materi Pendidikan KewargaNegaraan, Bela Negara dan Cinta Tanah Air kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Siliwangi (Unsil) Unsil Tasikmalaya, bertempat di aula kampus.(07/08)

Dalam paparannya Dandim menyampaikan, bela negara merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki seluruh warga negara, hal ini bisa dimulai dengan menumbuhkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam Bela Negara, jelas Dandim, terdapat 5 nilai dasar yang terkandung didalamnya, diantaranya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal Bela Negara.

"Wawasan kebangsaan ini sangat penting bagi mahasiswa agar paham sejarah, silsilah dan adat budaya yang ada di negara Indonesia sehingga kedepannya bisa menjaga dan meneruskan serta memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah atau perjuangan bangsa Indonesia," tegas Dandim.

Melalui pembekalan wawasan kebangsaan ini, lanjut Dandim, diharapkan mahasiswa merasa memiliki dan terpanggil untuk bela negara, serta terbentuk karakter pribadi dirinya untuk mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara. (anwarwaluyo-amir)

Tampaknya Masih Banyak Yang Harus Dibenahi Pemkot Tasik Terkait Kemacetan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Transportasi merupakan sarana paling penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, namun sayang transportasi terkadang menjadi biang kemacetan.

Seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya, tepatnya di kawasan taman kota Dadaha. Di lokasi ini macet masih menjadi momok bagi warga yang melintas kawasan tersebut, akibat semerawutnya kendaraan baik roda dua atau pun empat yang melibtas di jalur keluar masuk Taman Kota Dadaha.

Ditambah banyak pengendara yang memarkiran kendaraannya bukan pada tempatnya bahkan  tak sedikit trotoar yang sejatinya diperuntukan bagi pejalan kaki pun beralih fungsi jadi tempat jualan, tentu ini telah merampas hak pejalan kaki.

Jika trotoar digunakan berjualan dan bahu jalan menjadi tempat parkir maka terpakan pejalan kaki pun berjalan hampir ke tengah jalan, dan ini tentu sangat membahayakan.

Pemkot Tasikmlaya melalui Dinas perhubungan dan Satpol PP yang seharusnya hadir tampaknya belum bisa melakukan menertiban, akibatnya di kawasan jalan Dadaha pun selalu terjadi kemacetan.

Salah seorang warga, Andi (32) menuturkan, ia pun terpaksa harus terbiasa dengan kondisi ini.

"Kadang kala saya bertanya sejauh mana Pemkot Tasik menangani maslah ini," ungkapnya.(06/08)

Selain banyak kendaraan yang parkir sembarangan dan alih fungsi trotoar jadi lapak berjualan, kata Andi, kemacetan ini juga sering diakibatkan karena banyak angkot, delman dan becak yang berhenti menunggu muatan di  sembarangan tempat.

Andi berharap ada petugas turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi seperti ini, lalu mengevaluasi dan melakukan penertiban.

"Jadi jangan diam dan duduk saja di kantor, coba sekali-kali turun ke lapangan," ucapnya.(anwarwaluyo-udi)

Sambut HUT RI Ke 78, Warga Sukamaju Kidul Gelar Lomba Karoke

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Dalam rangka ikut memeriahkan HUT RI ke 78, bertempat di gedung serbaguna, warga di Rw 03 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mengadakan lomba karoke yang diikuti dari perwakilan dari 5 Rt.

Kepada PNews, Ketua Rw 03 Mujiono menuturkan, acara ini merupakan partisipasi warga untuk ikut memeriahkan dalam rangka menyambut HUT RI ke 78.

"Berkat kerjasama antara Karangtaruna Kelurahan Sukamaju Kidul dan warga, Alhamdulillah acara berjalan lancar dan meriah,"ucap Mujiono.(05/08)

Adapun acara yang di perlombakan dalam pentas karoke ini, terang Mujiono, masing-masing menyanyikan lagu "Sepasang Mata Bola", serta lagu bebas pilihan peserta.

Sementara Lurah Sukamaju Kidul, Yanti Irma Damayanti mengaku senang serta bersukur karena warga sangat kompak menyambut HUT RI ke 78, mulai dari menghias gapura di tiap kedusunan serta mengadakan berbagai perlombaan lainnya.

"Ternyata kekompakan serta sipat gotong-royong ini masih tertanam melekat di masyarakat, khusus warga Kelurahan Sukamaju Kidul," ungkapnya.(anwarwaluyo)

Pemda Dan DPRD Kabupaten Pangandaran Sepakati RKUA- PPAS Tahun 2024 Dijadikan Pedoman dan Ditetapkan Jadi Perda APBD 2024

PANGANDARANNEWS.COM - Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pangandaran  sepakat, rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2024 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

Seperti disampaikan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD dalam acara penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2024, bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran.(04/08)

Bupati mengatakan, pelaksanaan program kerja tahunan pemerintah daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan merupakan wujud upaya pencapaian visi
Kabupaten Pangandaran,  Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang
berpijak pada nilai karakter bangsa.

Sebagai tahap awal proses penganggaran atas perencanaan tahunan, kata bupati, penyepakatan
KUA pendapatan dan belanja daerah serta PPAS Kabupaten
Pangandaran tahun 2024, antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, menurut bupati, KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 harus sejalan
dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran.

"Seperti diketahui Penyusunan anggaran APBD tahun anggaran 2024 saat ini dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan tantangan," ucap bupati.

Bupati menyebut pelaksanaan pilkada, percepatan pemenuhan
target-target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang menjadi mandatory spending serta kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan sebagai konsekuensi perjalanan pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kondisi-kondisi tersebut menurutnya, tentu akan menjadi bagian dari kebijakan belanja daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2024. Kebutuhan pendanaan untuk mengakomodir kebutuhan belanja dihadapkan pada kemampuan pendanaan yang bersumber dari pendapatan
daerah saat ini yang sangat terbatas.

Bupati menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 tentang
indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 telah berdampak pada pengurangan kemampuan alokasi transfer umum yang bersumber dari DAU tersebut. Dan hal tersebut pada menurunnya kemampuan pendanaan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat yang merupakan biaya tetap (fixed cost) dari komponen belanja operasi yang wajib dan tidak dapat dihindari.

Kondisi tersebut, menurut bupati, mengharuskan untuk menggunakan alokasi pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang alokasinya semakin terbatas setelah dikurangi alokasi mandatory spending
yang ditetapkan wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga hal tersebut berdampak pada alokasi belanja urusan SKPD yang sangat ketat.

Namun demikian, bupati yakin, kesungguhan seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memahami dan sangat siap untuk mencapai target-target kinerja pemerintah dan
mewujudkan pelayanan pada masyarakat.

"Kebutuhan pendanaan pembangunan kita memang tidak sedikit sehingga diperlukan upaya kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat melalui dana transfer, baik yang bersifat umum maupun khusus menjadi tuntutan kompetensi dan kapasitas penting bagi setiap pejabat pada organisasi
perangkat daerah," papar bupati.

Ia mengatakan, upaya penyelarasan program, perbaikan indikator, penyajian data-data yang komprehensif dan komunikasi serta kolaborasi merupakan kunci untuk menarik sebesar-besarnya dana pembangunan ke Kabupaten Pangandaran.(PNews)

Raih Medali Emas, Atlit Catur Asal Pangandaran Krisna Aji Berjaya di Peparpenas 2023

PANGANDARANNEWS.COM - Krisna Aji (19 thn ) atlet disabilitas cabang olahraga (cabor) catur asal Kabuaten Pangandaran berhasil menyumbang medali emas bagi kontingen Jawa Barat pada even Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 30 Juli hingga 4 Agusuts 2023, bertempat di Palembang Sumatera Selatan.

Medali emas yang diperoleh Krisna, siswa 1 SLB BC Bina Harapan Pangandaran ini pada kelas catur standar putra, dan Krisna berhasil menjuarai dengan point tertinggi dan unggul pada setiap babak pertandingan. 

Saat diwawancarai melalui telepon celullernya Pelatih catur NPC Jabar, Cecep Kosasih  mengatakan, pada ajang Peparpenas 2023 ini untuk catur standar kelas B1 diikuti lima provinsi, diantaranya Bangka Belitung, Sumatera Utara, Nusa tenggara Barat, Jambi dan Jawa Barat.

Dan dari hasil pertandingan, kata Cecep, Krisna Aji berhasil meraih medali emas disusul Rahmad Ikhsan Budi dari Jambi medali perak dan perunggu diraih Ahmad Zulfi Wafiq dari Sumatera Utara.

"Kami senang dengan dengan prestasi yang telah diraih Krisna, apalagi penampilan dia sangat bagus sejak babak pertama hingga babak ke lima sehingga seluruh babak dapat dimenangkannya," ungkap Cecep.(03/08)

Ia mengaku bersyukur dengan raihan ini karena selain meraih medali emas, penampilan Krisna juga sangat bagus. Dan dengan raihan yang dicapai atletnya ini Cecep mengaku beban berat target satu emas dari NPC Jabar pun dapat terpenuhi.

"Seperri diketaui untuk Cabor Catur ini tim Jabar hanya mengirimkan satu atlet kelas B1 dan ditargetkan meraih satu emas, dan Alhamdulillah  tercapai, " imbuhnya.(PNews)

Pangandaran Raih Apresiasi Pengendalian Inflasi Terbaik Daerah Dari Kememdagri Dan Kemenkeu

PANGANDARANNEWS.COM - Atas kontribusi dan keberhasilan dalam mengendalikan inflasi daerah,

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran meraih pengendalian inflasi daerah terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Seperti dialnsir dari @pemkabpnd (05/08/), kontribusi dan keberhasilan dalam mengendalikan inflasi daerah ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain berhasil meraih apresiasi pengendalian inflasi terbaik juga mendapatkan dana insentif fiskal tahun 2023 sebesar Rp 11 Miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Atas nama Pemda beberapa waktu lalu Wakil Bupati Pangandaran, H. Ujang Endin Indrawan pun berkesempatan menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBF) Kantor Pusat Kemendagri. (31/07)

Seperti diketahui, apresiasi dan dana insentif ini tergolong istimewa dan sangat selektif sekali, sehingga tidak semua daerah bisa mendapatkannya.

Di Jawa Barat saja hanya 3 daerah yang menerima insentif tersebut, diantaranya Kabupaten Garut, Kota Bekasi dan Kabupaten Pangandaran. (PNews)

Warga Hegarwangi Antusias Ikuti Program PTSL

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Masyarakat Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmlaya sangat merespon program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bahkan yang tadinya tidak berminat mempunyai sertifikat kini sangat antusias ingin mempunyai sertifikat.

Seperti disampaikan Ketua RT Rt 02 Rw 05, Beni Soleh, ia bersyukur karena warganya menyambut baik program PTSL dari kantor BPN ini.

"Kuota pendaptaran pun mencapi 2 ribu pendaftar PTSL," terang Beni.(04/08)

Beni mengaku warganya sangat terbantu dengan PTSL ini, sehingga diharapkan ke depannya program PTSL ini terus berlanjut.

"Tentu dengan kuota yang lebih banyak lagi," imbuhnya.

Hal senada disampaikan salah seorang warga, Ridwan, ia juga berharap program PTSL ini terus berlanjut, pasalnya kalau bikin sendiri sertifikat harganya relatip mahal dan waktunya pun lama.

Tapi dengan adanya program PTSL ini masyarakat sangat terbantu sekali, sehingga diharapkan program PTSL ini terus berlanjut.

"Dengan PTSL, proses memiliki sertipikat tanah relatip murah, mudah dan cepat," ujarnya.
(anwarwaluyo)

Sejumlah Siswa SMPN 1 Mangunjaya Belum Bisa Baca, Kadisdik Pangandaran Pun Buka Suara

PANGANDARANNEWS.COM - Dilansir dari sebuah media on line, sejumlah oelajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mangunjaya kabupaten Pangandaran tidak bisa membaca dan menulis, tentu hal ini membuat Ketua Dewan Guru, Dian Eka Purnawati yang sekaligus koordinator Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merasa prihatin.

Menurut Dian, pada tahun 2023/2024 tercatat ada 29 siswa di SMPN 1 mangunjaya ini belum bisa membaca, yang didominasi pelajar laki-laki.

“Kelas VII tercatat 11 Siswa, kelas VIII 16 Siswa dan kelas IX 2 Siswa” ungkapnya.(03/08)

Saat diminta komentarnya terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran, Agus Nurdin menjelaskan, tidak selamanya proses akan sesuai dengan hasil, dan inilah dunia pendidikan yang terjadi di Pangandaran.

"Guru memberikan pelajaran terhadap murid sudah sesuai dengan tupoksinya, namun kata hasilnya bukan sekolah yang menentukan," kata Agus saat diwawancara sejumlah awak media di SMPN 1 Mangunjaya.(04/08)

Jika saat ini ramai di media terkait ada sejumlah siswa SMPN 1 Mangunjaya yang di duga tidak bisa membaca, Agus  mengatakan, saat ini ia pun sengaja datang ke SMP N 1 Mangunjaya untuk memotifasi  teman-teman guru danemyampaikan bahwa ini merupkan tantangan namun tidak harus malu karena siapa tahu ke 32 siswa ini justru memiliki potensi lain atau bakat lain.

"Saya datangi guru disini untuk mendorong serta memberi perhatian lebih agar membimbing ke 32 siswa tersebut bisa memiliki kompetensi membaca menulis," ujar Agus.

Agus mengaku ia menggarisbawahi sesungguhnya SMPN 1 Mangunjaya ini memiliki anak-anak yang cerdas dan pandai, tapi jangan pernah merasa malu jika memiliki anak anak yang mungkin masih belum bisa membaca.

Disoal langkah apa yang akan dilakukan, Agus mengatakan, pihaknya akan fokuskan untuk memberikan bimbingan lebih, waktu lebih dan perhatian lebih terhadap siswa tersebut untuk mencapai kemampuan mendapat potensi masing-masing siswa ini.

Masih di tempat yang sama, Kepala SMP N 1 Mangunjaya Hadi Sukmana mengakui, berawal dari tahun ajaran lalu ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, maka pihak sekolah pun berinsiatif memberikan pelayanan terhadap siswa terutama pada siswa yang kesulitan membaca. Sehingga ia pun mengmpulkan siswa tersebut dan memberikan pengarahan dengan didamipingi beberapa guru yang memang sudah dipersiapkan untuk membantu agar anak tersebut bisa membaca.

Kata Hadi, tidak ada yang disalahkan dalam hal ini apapun baik alasan covid atau pun lainnya karena hal tersebut perlu analisa dan penelitian.

Bahkan menurutnya, anak tersebut juga tidak bisa dikatagorikan anak berkebutuhan khusus, karena masalah ini pun harus ada pembuktian para ahli.

Sekarang imbuh Hadi, langkah awal yang akan dilakukan, mengumpulkan data-data dulu setelah itu melalukan komunikasi dengan orang tua siswa, jangan sampai orang tua siswa itu sendiri justru akan memberikan tendensi yang tidak baik sehingga nantinya si anak menjadi minder.

"Intinya kami akan berupaya secara internal dulu dengan anak melalui teknik-teknik bagaiman agar anak mempunyai animo tinggi dalam membaca," pungkasnya. (Tn)

Kasatreskrim Polres Pangandaran Sebut, Pengedar Uang Palsu di Pangandaran Terancam Hukuman 15 Tahun

PANGANDARANNEWS.COM - Para terduga  pengedar uang palsu (upal) di Kabupaten Pangandaran yang ditangkap beberapa waktu lalu, terancam hukuman 10 hingga 15 tahun penjara.

Seperti disampaikan Kasatreskrim Polres Pangandaran Herman, keenam terduga pelaku tersebut bisa dikenakan UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 36 Dan 37 tentang mata uang junto Pasal 244 dan 245 KUHP, dengan ancama 10 hingga 15 tahun penjara.

"Saat ini seluruh tersangka mereka ditahan Polsek Parigi," terang Herman.(03/08).

Herman juga memastikan keenam terduga tersangka ini bukan warga Pangandaran, karena menurut pengakuannya mereka merupakan warga Bandung dan beroperasi di wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya.

Herman menjelaskan, saat ini barang bukti (Barbuk) berupa uang palsu pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu dan Rp 10 ribu sudah diamankan. 

"Selain barang bukti uang palsu kami juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti printer untuk mencetak uang palsu dan sebuah air soft gun yang sudah rusak," jelasnya.

Semua pelaku diduga menggunakan kertas jenis HVS untuk membuat uang palsu tersebut, tapi yang menjadi pertanyaan, ungkap Herman,  bisa memproduksi uang palsu menggunakn HVS bukan kertas khusus. 

"Uang kertas palsu yang masih belum dipotong-potong tersebut juga sudah kita amankan," ucapnya.

Herman menuturkan, modus yang dilakukan para tersangka ini dengan berbelanja di warung kecil, seperti membeli rokok atau jajan lainnya terus mendapat uang kembalian. Namun Herman mengku, saat ini ia belum bisa memastikan berapa jumlah uang palsu yang telah diedarkan di Pangandaran

Pihaknya juga mengimbau kepada pedagang dan masyarakat untuk lebih teliti saat ada yang berbelanja, atau transaksi keuangan lainnya.

"Lihat teliti, dipegang, diterawang, supaya kelihatan asli atau palsunya," tegasnya.(hiek)

Tingkatkan Kopetensi Dan Pengajar profesional, Sejumlah Guru Di Rajapolah Ikuti Workshop Penguatan Kurikulum SD

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Para Kepala Sekolah (Kasek), pengawas dan pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Kecamatan Rajapolah beberapa waktu lalu berkumpul untuk mengikuti Workshop Penguatan Kurikulum SD yang diselenggarakan UPTD Pendidikan Rajapolah yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 27 hingga 29 Juli 2023.

Menurut Ketua K3S Kecamatan Rajapolah, Ade Patimah M, SPd,
kegiatan yang diikuti K3S, Pengawas dan para guru ini penyelenggara kegiatan menghadirkan District Facilitator (DF) Inovasi
Kepala Bidang Pembinaan.

Ade mengatakan, workshop Penguatan Kurikulum Jenjang SD untuk kepala sekolah dan guru di Kecamatan Rajapolah diharapkan para guru terus belajar hingga menjadi guru profesional agar mampu menghasilkan siswa yang berkualitas dan memiliki karakter baik serta berpretasi.

Guru juga kata Ade, dituntut terus belajar sepanjang hayat (life long learning) atau pendidikan seumur hidup (life long education), sehingga memiliki ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun anak-anak dan lingkungan sekitarnya.

"Guru merupakan figur seorang yang harus digugu dan ditiru, seharusnya memiliki ucapan dan tingkah laku baik dan menjadi teladan bagi anak didiknya, "ujar Ade.(03/08)

Selain harus memiliki kompetensi, menurutnya, guru juga harus memiliki wibawa dan karakter yang baik serta memiliki performance bagus. Dan dengan mengikuti workshop ini, para guru memiliki bekal untuk melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan, misalnya dalam menerapkan literacy cloud dan sebagainya.

Ade berharap melalui workshop kurikulum jenjang SD ini ke depannya para guru menjadi lebih baik dan profesional serta diharapkan para peserta juga bisa melakukan imbas atau diseminasi kepada para guru lainnya khususnya di sekolah masing-masing.

"Peserta workshop ini diikuti guru dari 17 sekolah, masing-masing kepala sekolah dan 2 orang guru," terangnya.

Sebagai tindak lanjut workshop ini, Ade menyebut, nantinya akan dipantau oleh pengawas dan K3S dalam melaksanakan tindak lanjut penerapan kurikulum di sekolah masing-masing.

Dan bentuk perwujudan dari peningkatan kompetensi para kepala sekolah terkait dengan tugasnya, biasa sebelum memasuki tahun pelajaran baru itu harus membuat dan menyusun sebuah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dan saat ini kebetulan awal-awal tahun pelajaran.

"Ada yang sekolahnya sebagai sekolah pelaksana IKM Mandiri berubah maupun yang mandiri belajar, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Tim PKK Kecamatan Rajapolah Lakukan Monitoring Ke PKK Desa

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya siang tadi melaksanakan monitoring ke PKK yang ada di tiap-tiap desa, dengan dua tim monitoring.

Untuk Kecamatan Rajapolah kegiatannya pertama kali dilaksanakan oleh tim monitoring dari kabupaten yang akan monitoring terkait administrasi dan pembinaan terhadap PKK desa, dan ini merupakan kegiatan rutin.

Seperti disampaikn Camat Rajapolah, Drs Asep Suhendar, dengan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan baik dari segi organisasi, administrasi dan lainnya PKK di desa-desa.

"Mudah-mudahan PKK desa ini bisa lebih baik karena ada tim P
pembina dari tingkat kabupaten," ucap Asep.(03/08)

Monitoring ini juga, kata Asep, termasuk penilaian apa saja yanga ada pada 10 program PKK. Dan itu sangat luar biasa jika bisa diterapkan di lingkungan manapun, seperti masalah penghayatan pengamalan Pancasila, tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan hal-hal lainnya yang ada pada 10 program PKK tersebut.

Dan hal itu pun, menurut Asep, bisa diterapkan baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sendiri.

"Jadi ini sangat luar biasa dan memang semua masyarakat perlu mengetahui program PKK itu seperti apa," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala SDN Rajapolah Ade p
Patimah  SPd, ia berharap dengan kegiatan ini khususnya Tim PKK Rajapolah mendapatkan hikmah serta manfaat serta ke depannya PKK Kecamatan Rajapolah bisa menjadi juara pertama tingkat kabupaten.

"Tak hanya PKK, di segi pendidikan, kesehatan dan budaya mudah-mudahan Kecamatan Rajapolah bisa semakin unggul," ungkapnya. (anwarwaluyo)

Disdukcapil Pangandaran Segera Selesaikan KTP Sebelum Pemilu

PANGANDARANNEWS.COM - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran hingga tahun 2024 sebelum dilaksanakan Pemilu, menargetkan penyelesaian masalah 7.457 KTP yang sudah meninggal. Dari 7.457 KTP tersebut hingga kini sudah 1,3 ribu lebih yang dibuatkan akta kematian.

Demikian disampaikan Kabid Fasilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Pangandaran, Ruhandi, saat ditemui di ruang kerjanya.(01/08)

Ruhandi mengatakan, saat ini KTP orang meninggal yang masih aktif tinggal 6 ribu lebih lagi, dan saat ditelusuri pohaknya pun minta persyaratan untuk pembuatan akta kematian yang dibuat pemerintah desa setempat.

Ruhandi mengatakan jika saat ini kalau ada laporan tentang kematian selalu tidak dilengkapi dengan dokumen, hanya sipatnya laporan saja.

"Seharusnya ada saksi yang melapor dan lain-lain," ucapnya.

Jika dokumen yang diajukan sudah lengkap, kata Ruhandi, Disdukcapil tentu tidak akan menunggu lagi untuk dieksekusi, paling memerlukan waktu 30 menit saja sudah dibuatkan akta kematian secara gratis lagi. Dan detelah akta kematian dibuat, maka KTP orang yang sudah meninggal ini otomatis akan terhapus di sistem secara langsung.

Saat ini menurut Ruhandi mindset masarakat untuk membuat akta kematian masih belum berubah, yang dibuat paling yang punya kepentingan seperri untuk mengurus pensiun, warisan dan lain-lain.

"Dan kami juga bekerrjasama dengan KPU, sebagai upaya untuk meminimalisir adanya warga yang sudah meninggal dunia tapi masuk ke DPT," ungkapnya.(hiek)

Wah ! Sejak Awal Tahun 2023 Sekitar Seribu Pasangan Bercerai Di Kabupaten Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Pangandaran pada bulan Juli 2023 mencapai 3 ratus perkara.

Seperti disampaikan Ketua Pengadilan Agama (PA) Ciamis Arif Mukhsinin, proses sidang perceraian yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 agustus 2023 saja mencapai 46 kasus.

Yang sidang cerai, terang Arif, ini ada dua tempat yakni di  Pangandaran dan Kawali Kabupaten Ciamis.

"Dan yang di luar PA Ciamis itu semuanya kasus perceraian," kata Arif. (01/08).

Alasan perceraian di Kabupaten Pangandaran ini macam-macam, mulai dari faktor ekonomi, perselingkuhan, media sosial dan lain-lain.

Menurut Arif, dari awal tahun sampai Juni tahun ini tercatat kasus perceraian di Pangandaran  mencapai 1 ribu perkara, dan untuk bulan Juli saja sudah mencapai sekitar 3 ratus kasus, dan jika dibandingkan dengan jumlah perceraian di Kabupaten Ciamis lebih tinggi dibanding Pangandaran.

"Jika dijumlah kasus di dua Kabupaten ini mencapai 3,5 ribu perkara, di Ciamis 2 ribuan, di Pangandaran 1 ribuan," imbuhnya.

Arif menyebut rata-rata usia yang bercerai 20 - 40 tahun, mungkin jika perceraian pada usia muda bisa karen dipengaruhi media sosial.

Proses sidang yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran, menurutnya, bertujuan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu karena jika harus pergi ke PA Ciamis cukup jauh.

Arif juga mengatakan, sebenarnya pembangunan gedung PA di Pangandaran sudah diajukan, dan DPRD juga ada rekomendasinya. Dan R
rencananya gedung PA Pangandaran akan dibangun di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi dekat dengan perkantoran Pemkab Pangandaran.

"Mudah-mudahan secepatnya dibangun," pungkasnya.(hiek)