PERINGATAN HARI PAHLAWAN KECAMATAN KARANGNUNGGAL DIGELAR DI HALAMAN KANTOR

TASIKNEWS-Dalam peringatan Hari Pahlawan ke74 yang digelar di di halaman Kecamatan Kantor Kecamatan , Camat Karangnunggal (10/11), Asep Dahlan, STP, MM, yang bertindak sebagai insfektur upacara, dalam sambutan tertulisnya, mengatakan, dengan Peringatan Hari Pahlawan ini akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers, Bung Karno, hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar.

Pada upacara yang turut dihadiri seluruh Muspika Kecamatan Karangnunggal, TNI, Polri, ASN, para guru, Petugas Kesehatan, Pertanian, Aparat Desa, Ormas, LSM dan sejumlah tokoh masyarakat, Asep juga menyampaikan, dengan tema “Aku Pahlawan Masa Kini”, bersama-sama untuk melaksanakan peringatan ini dengan tujuan untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang sudah gagah berani berjuang membela tanah air.

Menurut Asep, pada pahlawan masa kini juga dapat dilakukan oleh siapa pun, dalam bentuk aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya. Karena untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi uga bisa dilakkan dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta membawa harum nama bangsa di mata Internasional.

“Kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini.
Peringatan Hari Pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat, “tegas Asep.

Asep jga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari masyarakat Indonesia serta terus menggelorakan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini.

“Marilah kita memaknai hari pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja dan bekerja membangun negeri menuju Indonesia Maju. “imbuh Asep.  (ANWARWALUYO)

WABUP PANGANDARAN AJAK MASYARAKAT GAUNGKAN GERAKAN SADAR ADMINDUK MELALAUI GO DIGITAL

PANGANDARAN-Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, dalam pemaparannya pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Hotel Sandaann (11/11), menyampaikan, semua ini sudah dapat dirasakan manfaatnya dalam berbagai hal, seperti peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas demokrasi, mencegah kriminalitas dan terorisme, perdagangan orang serta pelayanan publik lainnya.

Dalam kegiaan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran, wakil bupati juga menyampaikan, undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang dulu tidak mampu lagi menjawab permasalahan kependudukan sehingga disempurnakanlah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan sehingga beberapa hal mendasar yang dapat mempermudah masyarakat dan lembaga pengguna, antara lain, masa berlakunya KTP-el yang semula 5 tahun kini menjadi berlaku seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan elemen data, adanya stelsel amyang aktif menguruskependudukan sekarang pemerintah melalui petugas yang aktif memberikan pelayanan administrasi kependudukan, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya batas  waktu 1 (satu) tahun yang semula memerlukan peneltapan pengadilan negeri diubah cukup dengan keputusan Kepala Disdukcapil, hal ini sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi tanggal 30 april  2013 serta penertiban akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting diubah penerbitanya di tempay domisili penduduk dan penertiban kartu identitas anak (Kitas) sebagai perlindungan dan pemenuhan hak konstfusional warga negara.

Dengan banyaknya perubahan yang mendasar terkait undang-undang administrasi kependudukan,  diharapkan masyarakat dapat memiliki  pemahaman dan  peresepsi  yang sama tentang administrasi kependudukan.

“Dan perlu diketahui, menjelang akhir tahun 2018 lalu sudah terbit 2 peraturan presiden yang seharusnya dapat menjadi dasar akselerasi perwujudan layanan dukcapil yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman, “kata wabup

Kedua peraturan presiden (perpres) tersebut, lanjutnya, nomor 95  tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Perpres nomor  96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaptaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perpres 95 tahun 2018 hakikatnya bertujuan  untuk mewujudkan tata  kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang  berkualitas dan terpercaya, serta untuk meningkatkan  keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan  berbasis elektronik. Karena faktor keamanan data merupakan sesuatu yang diperlukan  dan wajib dalam inovasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkanpersyaratan dan tata cara pendaptaran penduduk dan pencatatan sipil, masih kata wabup, merupakan momentum yang memberi penegasan terhadap praktek-praktek kemudahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya, membuat KTP el  tanpa pengantar RT/RW/desa/kelurahan.
Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 422.615 jiwa dengan 319.497 jiwa merupakan wajib KTP. Dan warga  yang telah melakukan perekaman sejumlah 316.991 jiwa (99%) sejumlah 2.506 jiwa (1%) wajib melakukan perekaman.

“Sementara kepemilikan akta kelahiran baru sebanyak 322.257 jiwa atau 76% sisanya 100.358 jiwa belum memiliki, “jelas wabup.

Wabup juga berharap, dari data tersebut agar pencapaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pangandaran bisa lebih ditingkatkan lagi, diantaranya melalui  kegiatan sosialisasi kebijakan pendaptaran penduduk dan pencatatan sipil ini yang nantinya bisa dismpaikan kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Wabup juga sangat mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan Disdukcapil melalui berbagai inovasinya untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan (adminduk)

“Mari kita gaungkan gerakan Kabupaten Pangandarean sadar adiministrasi kependudukan melalaui go digital. “tegasnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Kependudukn dan Pencatatan Spil Kabupaten Pangandaran, Drs. Tantan Roesnandar, yang ditemui terpisah, mengatakan, intinya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemanfaatan Data Kependudukan ini untuk menyampaikan beberapa sistim kependudukan dan pencatatan sipil dai kementerian yang setiap bulannya selalu berubah-rubah.

“Sekarang kita hampir satu tahun perubahan=perubahan tersebut belum tersampaikan pada masyarakat, “kata Tantan.

Makanya, menurut Tantan, dalam kegiatan ini sengaja pihaknya emperioritaskan untuk mengundang RT, RW dan kepala dusun, karena mereka yang paling dekat dan bisa memberikan pemahaman ini langsung pada masyarakat.

Yang kedua, masih kata Tantan, ini dalam rangka memeprsiapkan untuk menunjang coment center yang ada di kantor setda yang sebelumnya akan disoalisasikan ke SKPD lain bahwa data di dukcapil ini menjadi bahan menunjang data di coment center.

“Selebihnya ini lebih ke inisiatif kita dalam rangka menunjang kelengkapan data, karena data kita lengkap, mulai dari nama, alamat, poto dan seterusnya. “jelas Tantan.

Disoal selalu terjadi kekosongan blanko KTP, Tantanmenuturkan, kalau dibilang kosong juga itu tidak benar, karena disdukcapil mendapat 500  blanko per bulannya.

"Lalu kemana blanko yang 500 itu, untuk sementara kita perioritas untuk sekitar 2300 KTP pemula dan PRR (Print Ready Record-red). “pungksnya. (ANTON AS)

INI PERSARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN PADA PILKDA SERENTAK 2020

PANGANDARANNEWS - Untuk pilkada kabupaten Pangandaran tahun 2020, dasar hukumnya adalah PKPU nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU nomor 15 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil serta bupati dan wakil/walikota dan wakil.

Demikian diterangkan komisioner KPUD Kabupaten Pangandaran, Andis Sose Spd, pada awak media usai acara sosialisasi KPUD dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2010, di ruang rapat Hotel Surya Transera Pangandaran.(8/11)

Selaian  Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019, imbuh Andis, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada ini juga diatur oleh Keputusan KPU kabupaten Pangandaran nomor 239/HK.03.1-kpt/3218/KPU- kab/X/2019, tentang penetapan jumlah minimal dukungan dan persebarannya  bagi pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 serta penetapan minimal dukungan bagi partai politik (parpol)  atau gabungan parpol untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Pangandaran tahun 2020.

Dikatakan Andis, persyaratan pengajuan Paslon perseorangan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 2 peraturan KPU nomor 3 tahun 3017 sebagaimana diubah terakhir dalam PKPU nomor 15 tahun 2017 : a. Jumlah DPT sampai dengan 250.000 orang - 10%. b. Jumlah penduduk lebih dari 250.000-500.000 orang - 8,5%. c. Jumlah penduduk lebih dari 500.000-1000.000 orang 7,5% . d. Jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 orang - 6,5%. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

“Sedangkan untuk penetapan jumlah minimal dukungan bagi parpol atau gabungan parpol untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang mempunyai akumulasi kursi sebanyak 8 kursi DPRD di kabupaten atau akumulasi suara sah sebanyak 63.485 suara sah, " ungkapnya.

Calon tunggal, kata Andis, berdasarkan ketentuan pasal 102 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2017 dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendapatan hanya terdapat 1 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan, antara lain, apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar paling sedikit mencapai 20% atau perolehan suaranya paling sedikit 25% maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah.

Andis menambahkan, apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaptar paling sedikit 20 % atau perolehan suaranya paling sedikit 25% maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik dan gabungan partai politik yang berbeda.

“Dan apabila terdapat bakal pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran, " pungkasnya, (ANTON AS)

KH. OTONG AMINUDIN LANTIK PENGURUS MUI DESA SE-KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pelantikan pengurus MUI desa se-Kabupaten Pangandaran di beberapa kecamatan yang digelar secara maraton sejak bulan November 2019 hingga berakhir tanggal 10 November 2019 di MTs yang dilaksanakan di Negeri Pangandaran.(10/11)

Pelantikan yang sekaligus dengan literasi kitab kuning untuk Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang, sama seperti yang dilaksanakan di  kecamatan yang lainnya dilakukan secara bersama di Pangandaran.

Menurut Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, KH. Otong Aminuddin, pelantikan ini lebih kepada nizhom saja, karena yang terpentingnya bisa membangun kerjasama yang terkodinir, sebab kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir.

Di hadapan para pengurus MUI desayang  baru dilantik untuk masa kerja periode 2019-2024, ketua Otong juga penekanan akan pentingnya kepedulian terhadap umat serta tetap mengingatkan bahwa semua sama di sisi Allah SWT.

“Derajat manusia semua tidak ada perbedaan di sisi Allah, tetapi hanya ketakwaan yang akan dinilai nanti. “ucapnya. (HARIS FIRDAUS)

BEBERAPA HARI LALU WARGA CIGUGUR RESAH DENGAN KEMUNCULAN MACAN TUTUL

CIGUGUR-Beberapa minggu lalu masyarakat Dusun Cilembu Desa Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, digegerkan dengan kemunculan empat ekor macan  tutul yang sering berkeliaran di dekat kaki gunung Cisuru blok Petapan.

Menurut beberapa warga, karena di lokasi tempat berkeliarannya hewan buas ini merupakan tempat aktivitas warga mencari kayu bakar, sehingga warga pun merasa khawatir dan takut jika sewaktu-waktu hewan tersebut muncul.

“Dan bukan tidak mungkin lama-lama hariamu itu merangsek masuk ke pemukiman kami, “ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Resort BKSDA Pangandaran, Uking Iskandar, membenarkan pihaknya menerima laporan dari warga dan Petugas Perum Perhutani bahwa di kawasan perum Perhutani KPH Ciamis petak 14 di Dusun Ciwangkal Desa Cigugur kecamatan Cigugur, melihat keberadaan macan tutul (panthera pardus) yang keluar dari gua di dalam hutan.

Sekitar jam 16.10 WIB (3/11), kata Uking, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat dan petugas perhutani yang langsung ditindaklanjuti untuk menugaskan tim dari BKSDA Resort Pangandaran bergerak menuju lokasi kejadian dan langsung menemui masyarakat dan petugas Perum Perhutani serta  berkoordinasi dengan kepala dusun serta tokoh masyarakat.

“Setelah tiba di lokasi petugas Perum Perhutani dan beberapa warga mengecek lokasi tersebut, disana tim menemukan  bangkai lutung yang dimangsa macan tutul serta beberapa jejak macan tutul meskipun sudah tidak terlihat jelas, “kata Uking, seperti laporan yang ia terima.(10/11)

Menurut keterangan dari Petugas Perum Perhutani,lanjut Uking, kejadiannya bermula diketahui adanya laporan warga setempat, Edi, yang baru pulang dari kebun PHBM di kawasan perum perhutani sekitar jam 12.45 WIB.  Saat itu Edi melihat seekor macan tutul yang keluar dari gua di dalam hutan sedang memangsa seekor lutung. Melihat kejadian tersebut kemudian Edi pun lari keluar hutan dan langsung melaporkan kepada petugas perhutani.

Uking menambahkan, hingga sampai saat ini tim masih berada di lokasi dan terus berkordinasi baik dengan tokoh masyarakat atau pun  petugas perhutani untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Dan hasil kesepakatannya akan dilakukan perondaan oleh petugas bersama warga, “kata Uking.

Uking juga menyampaikan, hasil laporn tim di lapangan, menuampaikan, meski pun warga sangat resah namun situasi dan kondisi di lapangan tetap kondusif karena tim petugas  terus memberikan arahan agar warga tenang karena masalah ini sepenuhnya akan di tangani petugas dari BBKSDA Jawa Barat dan Perum Perhutani  hingga masyarakat benar-benar merasa tenang. (PNews)

KPUD PANGANDARAN GANDENG MEDIA GELAR SOSIALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

PANGANDARAN -Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 mendatang,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, menggelar acara sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 bersama insan pers di sebuah hotel di kawasan wisata Pangandaran. (8/11) 

Dalam sosialisasi yang dihadiri sekitar 22 jurnalis, perwakilan dari Dinas Kominfo, anggota Polres dan Kodim 0613 Ciamis, Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin,  Shi, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya menginformasikan kegiatan KPU saja tapi juga menjadi media untuk bisa menjalin silaturahmi dengan insan pers yang ada.

"Awak media merupakan perpanjangan tangan KPU dalam menyampaikan informasi dalam tahapan penyelenggaran pilkada 2020 mendatang kepada  masyarakat", katanya.

Acara ini, kata Muhtadin, merupakan awalan informasi pendahuluan proses di mulainya tahapan pilkada 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Karena dalam kegiatan ini pun diinformasikan tentang syarat dan ketentuan calon atau pencalonan bupati dan wakil bupati perseorangan dan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik.

Terwujudnya demokrasi dalam pelaksananaan pilkada tahun 2020 nanti, lanjut Muhtadin, sangat tergantung pada peran serta media massa. Karena media mempunyaiperan terdepan dalam penyampaian informasi tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang akan diikuti 271 kabupaten/kota se Indonesia.

“Kami berharap di Kabupaten Pangandaran pilkada 2020 bisa berjalan lancar, damai dan jurdil tanpa ekses", pungkas Muhtadin. (AGE)

WARGA DESA TOBONGJAYA RAMAI-RAMAI DEKLARASIKAN BABS

TASIKNEWS-Untuk meningkatkan pola perilaku hidup masyarakat, Pemerintaha Desa Tobongjaya Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, baru-baru ini bertemapta di aula desa menggelar Deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Pada deklarasi yang dihadiri Rt, Rw, LPM, Karangtaruna, PKK, kader kesehatan, posyandu, MUI, Kapolsek, Danramil dan Kepala UPT Kesehatan ini, seluruh warga Desa Tobongjaya berjanji sejak saat deklarasi ini dan seterusnya tidak akan melakukan buang air besar di sembarangan tempat juga tidak membiarkan orang lain melakukannya

“Diharapkan deklarasi ini bukan hanya seremonial saja, tapi benar-benar menjadi komitmen semua untuk tidak BABS, “ungkap Kepala Desa Tobongjaya, Dedi, dalam sambutannya.(6/11)

Dalam paparannya Kepala UPT Puskesmas Cipatujah, Tarman, menyampaikan, mudah-mudahan dengan deklarasi ini seluruh  warga berkomitmen tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan tempat dan juga turut memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan memelihara kebersihan dimasing-masing wilayahnya dari perilaku BABS yang tidak hanya merugikan bagi yang melakukannya namun juga menimbulkan kerugian bagi orang lain berupa pencemaran lingkungan disekitarnya.

“Kita semua harus membiasakan diri untuk berperilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari kita, “kata Tarman.

Hal senada dikatakan Camat Cipatujah, Yaya, ia mengklaim bahwa di wilayahnya tidak tidak ada lagi warga yang melakukan BABS.

“Saya himbau pada seluruh kepala dusun maupun ketua RT untuk berkomitmen menjaga BABS di wiayahnya masing-masing, “tegas camat. (ANWARWALUYO)

MA SANI, POTRET BURAM KEHIDUPAN WARGA DI PELOSOK DESA

TASIKNEWS-Miris, mungkin itu kata yang tepat  untuk mengungkapkan keadaan rumah yang dihuni ibu tua di Dusun Gandamekar Rt 04 Rw 01 Desa Cikapinis Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Ma Sani.

Rumah, mungkin lebih tepatnya gubug dengan ukuran 2 x 3 meter ini sudah puluhan tahun ditempati Ma Sani, kini hampir posisinya sudah miring dengan kondisi dinding bilik bambu dan kayu-kayu penyangganya hampir seluruhnya keropos karena dimakan usia.

Entah siapa yang mau peduli, karena program perbaikan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari pemerintah pun belum pernah Ma Sani terima. Sedangkan, jangankan untuk memperbaiki kondisi rumahnya, untuk keperluan makan dan biaya sehari-hari pun Ma Sani merasa kesulitan.

“Mungkin  ini sudah nasib Ema seperti ini, “ungkapnya.(7/11)

Ternyata di tengah-tengah geliat pembangunan yang digelorakan pemerintah daerah tak mampu menutup simbol-simbol kemiskinan rakyat yang ada di pelosok, karena kondisi yang dialami Ma Sani nyaris tak pernah tersentuh laju roda pembangunan yang selama  ini jadi kebanggaan pemerintah.

Bukan saja menjadi pemandangan hitam putih yang kontras, karena pada satu sisi anggaran milyaran rupiah pemerintah menjadi tembok kokohdan tiang oancang gedung-gedung pemerinta, tapi di sisi lain potret kehidupan masyarakat pedesaan seperi Ma Saninyaris luput dari perhatian semua.

Mungkin benar apa yang dikatakan Ma Sani, semuanya sudah menjadi nasibnya. Tapi Ma Sani tak pernah mengeluh dan tak pernah minta dikasihani, karena yang ia harap hanya rasa keadilan, itu pun jika masih ada. (ANWARWALUYO)

PROGRAM WIFI GRATIS DI DESA CIKUPA UNTUK MENUJU DESA DIGITAL

TASIKNEWS-Serah terima program wifi gratis dari kominfo hasil kerjasama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), merupakan salah satu program Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, terkait pembangunan literasi digital 4.0, dengan cara memberikan fasilitas dan akses kemudahan kepada warganya untuk berselancar di dunia maya atau internet.

Melalui jaringan wireless fidelity (WiFi) gratis, masyarakat secara bebas bisa mengakses informasi internet sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan Pandu Desa Cikupa, Iman, pada acara serah-terima wifi gratis dari kominfo ke pemerintahan desa.(5/11)

Menurut Iman, Desa Cikupa sendiri termasuk 4 dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan program wifi gratis dari pemerintah.

“Jadi selain di Cikupa,  wifi gratis dari kominfo ada di Desa Cipaingeun, Kawungsari dan Desa Singasari, “terangnya.

Lebih jauh Iman menuturkan, Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Kominfo telah melakukan pemasangan jaringan wifi di Desa Cikupa, dan program ini hasil kerja sama antara BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan untuk menyediakan akses internet di desa yang sebelumnya tidak memiliki konektivitas sama sekali agar masyarakat yang ada di pelosok desa pun bisa melek internet  sehingga nantinya bisa tercipta desa digital.

“Atas nama masyarakat, saya ucapkan terimakasih kepada BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, BP2DK,  Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Diskominfi Tasikmalaya serta rekanan yang telah melaksanakan pemasangan wifi di desa kami,”kata Iman.

Tujuan dari pemasangan wifi gratis ini, kata Iman lagi, untuk memudahkan masyarakat khususnya anak sekolah dalam mengakses data dan guru dalam mencari materi bahan ajar, sehingga siswa pun nantinya bisa benar-benar menggunakan internet secara bijak sesuai dengan kebutuhan.

Dengan hadirnya wifi gratis ini, lanjut Iman, roda perekonomian di wilayahnya bisa meningkat, karena ke depan akan semakin terbuka ekspose potensi-potensi yang ada di desa. Seperti penjualan melalui online meningkat dan menjadi media konten kreatif bagi kreator anak muda dimasa yang akan mendatang.

“jika dipergunakan dengan baik, internet itu bisa membuka jendela dunia untuk meningkatnya roda perekonomian,”pungkas Iman. (ANWARWALUYO)

INI BENTUK SOLIDARITAS, PARA KADES DI TASIKMALAYA KEMBALIKAN MOBIL OPERASIONALNYA

TASIKNEWS-Setelah beberpa hari lalu mendatangi gedung DPRD, kembali ratusan kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya berunjuk rasa. Dan kali ini mereka ramai-ramai mendatangi Pemkab Tasikmalaya sambil serempak mengembalikan kendaraan operasional mobil jenis suzuki carry yang selama ini digunakan utnuk operasional desa, di area parkir halaman kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya.(7/11)

Aksi yang dilakukan ini tujuan sama, sebagai bentuk solidaritas pada Kepala Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, AG, yang ditahan kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut peserta aksi, dugaan kasus hukum yang menimpa AG terkesan dipaksakan dengan tuduhan AG sudah  menyelewengkan Dana Desa (DD) untuk pengadaan alat polindes warga karena mengalihkannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan warga, dan berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 129 juta.

Para kepala desa beranggapan, perbuatan AG tidak memperkaya diri, karena yang ia lakukan untuk kepentingan warga desa menunggak pajak, dan tak hanya itu AG juga sudah menyelesaikan kewajibannya membangun fasilitas publik untuk masyarakat.

Menurut Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Pandji Permana, aksi kali ini pun sama sebagai  bentuk solidaritas sesama kepala desa pada AG yang saat ini ditahan kejaksaan.

Dikatakan Panji, kasus Kepala Desa Cipakat ini terkesan dipaksakan, sehingga pihaknya  minta penegak hukum jeli karena jika seperti ini bisa-bisa kepala desa lainya pun hanya tinggal menunggu waktu bernasib sama seperti rekan AG.

“Atas nama seluruh kepala desa, kami berharap dalam menjalankan tugas serta pelayanan pada masyarakat agar bisa bekerja aman dan terjamin dari persoalan hukum. “imbuhnya.

Dan Apdesi berharap, masih kata Panji, dalam kasus yang menimpa Kepala Desa Cipakat agar ada pendampingan, bimbingan teknis dan bantuan hukum dari pemda.

“Selain itu kami juga menuntut pencairan Dana Desa tahap III dan Alokasi Dana Desa siltAp, karena sejumlah desa sudah menyerahkan laporan administrasi, namun hingga sekarang pencairan tidak kunjung dilakukan. “kata Panji lagi.

Saat dihubungi terpisah, Kabag Pemdes Setda Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin, mengatakan, untuk pencairan DD, ADD tahap III dan Banprov, sebagian sudah menerimanya.

“Kalau tidak salah sebagian sudah, tapi kemungkinan yang belum cair akan menerima pada minggu depan,” katanya.

Sementara disoal Kades Cipakat yang terjerat hukum, Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Alfian mengaku, pihaknya akan mendengar tuntutan kepala desa terkait kasus hukum yang mendera sejumlah kades.

“Kami mendengar apa yang menjadi tuntutan para kades ini, semoga ke depan tidak ada lagi kades terjerat hukum,” ujar Alfian.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin, saat diminta komentarnya terkait pengembalian mobil operasional desa, ia mengatakan, meski sekarang dikembalikan tapi pada pinsipnya kendaraan tersebut memang untuk operasional kades.

“Jadikalau sekarang dikumpulkan disini, sayabkira ini hanya bentuk solidaritas mereka, pada prinsipnya mobil ini dititipkan, begitu. “kata sekda.  (ANWARWALUYO-UDI RUSTANDI)

PARA KADER PKK SE-KABUPATEN PANGANDARAN IKUTI KEGIATAN DINAS KESEHATAN

PANGANDARAN-Untuk lebih mengoptimalkan lagi perannya serta meningkatkan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan, khususnya di bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), yang berkaitan dengan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu kader Posyandu

Seperti yang di katakan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran,Sobirin, prestasi -restasi yang sudah didapat  para kader tentunya tidak terlepas dari peran ibu-ibu kader posyandu dan ibu-ibu PKK. Seperti salah satu prestasi yang sudah dicapai, Pangandaran menjadi  kabupaten Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terbaik di provinsi Jawa Barat.

“Mudah- mudahan dengan diraihnya PHBS ini kita ikut jadi bagian di dalamnya, “ungkapnya.

Dan tentunya predikat PHBS yang sudah diraih ini, kata Sobirin, tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan para kader, karena kegiatan ini juga sejalan dengan regulasi yang sudah dicanang Pemkab Pangandaran.

Dikatakan Sobirin, melalui Peraturan Bupati (perbup) pemkab juga sudah menintruksikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan PHBS.

Semua gerakan untuk berperilaku hidup sehat ini, menurut Sobirin, harus dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

“Para kader diberikan pemaham serta pembinaan secara rutin yang dilaksanakan melalui petugas dari puskesmas, sehingga bisa peningkatan kapasitas kader posyandu pun semakin baik dan ikut membantu melaksanakan program- program dari pemerintah,”tegasnya. (Tn)

SUDAH 30 TAHUN KONDISI JALAN RUSAK, WARGA PARUMASAN TAGIH JANJI WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

TASIKNEWS-Hasil pembangunan pemerintahan lalu, saat dipimpin Bupati  Uu Ruzhanul Ulum yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, dinilai masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sangat memprihatinan.

Seperti diungkapkan salah seorang warga Dusu Parumasan RT 09 RW 25 Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir, Adin, kondisi sejumlah jalan rusak parah, apa lagi jika musim hujan  tiba ruas jalan  berlumpur dan genangan air. Selama 30 tahun jalan yang ada di  Parumasan sepanjang 20 kilo meter belum diperbaiki termasuk selama dua periode  kepemimpin bupati  Uu Ruzhanul Ulum.

“Dan masalah ini selalu menjadi bahan perbincaraan masyarakat di sini, “ungkapnya.(06/11)

Saat kampanye dalam pencalonannya menuju kursi wakil gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu, kata Adin, Uu pernah menjanjikan akan memperioritaskan perbaikan jalan di Parumasan yang tembus ke Kecamatan Pamijahan, tapi sayang hingga sekarang janji tersebut belum ada realisasinya.

“Mudah-mudahan dengan jabatan Wakil Gubernur yang sekarang, Pa Uu bisa memenuhi harapan warga karena itu termasuk janjinya saat kampanye dulu. “imbuhnya. (ANWARWALUYO-UDIRUSTANDI)

YANI AHMAD MARZUKI: “MASYARAKAT DAN PEMERINTAH HARUS BERSAMA-SAMA SOSIALISASIKAN PHBS”

PANGANDARAN-Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ternyata masih minim, karenanya itu  perlu ditingkatkan sinergitas semua unsur masyarakat.
Hal ini ia sampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Drg. Yani Ahmad Marzuki dalam sambutannya pada acara Pertemuan Advokasi untuk Mendorong Kebijakan PHBS di hotel Arnawa Pangandaran.(5/11)

Sesuai Peraturan Bupati (perbup) Pangandaran nomor 47 tahun 2018, tentang penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat, ia sangat berharap  perlunya sosialisasi dari seluruh komponen masyarakat.

"Yang terpenting bersama-bersama berusaha memberikan kesadaran, betapa pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat di bermasyarakat, “ungkapnya.

Selain faktor itu, lanjutnya, ada beberapa permasalahan kesehatan lainnya yang perlu dipahami dan disadari masyarakat, misalnya kaitan dengan kematian anak dan ibu. Dan pohaknya bersukur, karena pada dua tahun terakhir ini dapat ditekan.

Yani menambahkan, kesehatan lingkungan sudah seharusnya bisa diatasi semua pihak, dan Pemkab Pangandaran telah menekan dan terus berusaha meminimalisir, baik dengan penyediaan sarana pra sarana kesehatan atau dengan memfasilitasi lingkungan yang bersih dan sehat dan lainnya.

“Intinya, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama gencar mensosialisasikan pentingnya PHBS ini, “pungkasnya. (HARIS FIRDAUS)

UNTUK KETIGA KALINYA, COKLAT KITA GAWE BARENG PEMKAB PANGANDARAN GELAR NAPAK JAGAT PASUNDAN

PANGANDARAN-Untuk yang ketiga kalinya Coklat Kita, sebuah perusahaan rokok kretek, menggelar acara Napak Jagat Pasundan di Pangandaran. (3/11)

Napak Jagat Pasundan, sebuah pagelaran aneka kesenian sunda yang dikemas secara apik dan penyajian yang terkonsep baik membuat ribuan masyarakat tidak beranjak hingga pertunjukan usai.

Menurut Giwa Rahman, Perwakilan Coklat Deputy Marketing Manager Kita DSO Banjar, di tahun 2109 ini Napak Jagat Pasundan sudah tampil di tiga lokasi, antara lain, Kabupaten Subang, Garut dan Bandung Barat.

Dan sebenarnya, kata Giwa,  agenda ini sudah selesai hanya di tiga tempat tersebut. Tapi karena kecintaannya Coklat Kita pada masyarakat Pangandaran, sehingga memutuskan untuk kembali digelar.
“Kami ingin masyarakat ikut merasakan kegembiraannya di Hari Jadi Kabupaten Pangandaran yang ke 7 ini, “ungkapnya.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, di usianya yang ke 7, masih banyak harapan dan keinginan masyarakat yang belum terealisasika. Tapi dengan dilandasi membangun kebersamaan, Pemkab Pangandaran terus berupaya meningkatkan seluruh pelayanan publik serta berbenah pada sektor pariwisata agar Pangandaran menjadi tujuan wisata dunia bisa segera terwujud.

“Jika infrastruktur sekarang sudah bagus, itu bukan hasil Bupati Jeje dan Wakil Bupati Adang Hadari, tapi ini merupakan karya nyata seluruh warga masyarakat, “tegas Jeje.

Dan malam ini, lanjutnya, untuk ketiga kalinya Coklat Kita bekerjasama dengan Pemkab Pangandaran menggelar Napak Jagat Pasundan yang akan menampilkan karya-karya terbaik pelaku seni di bumi parahyangan, termasuk para budayawan Pangandaran.

Jeje juga mengucapkan terimakasih, karena selain penampil yang sudah terkenal, seperti Ega Roboth Ethnic Percussion, Jimbot and Friend, Dodi Kiwari, Calung NJP yang berkolaborasi dengan Ohang, dan Abiel Jatnika, Coklat Kita juga memberi kesempatan pada talent-talent budaya yang tampil di pagelaran Napak Jagat Pasundan ini dari sanggar seni dan paguron yang adia Kabupaten Pangandaran. Diantaranya, Lingkung Seni Jembar Mustika yang menampilkan kesenian Lebon, Celempung dan Kecapi biola dari Padepokan Dangiang Mustika Sari, Sanggar Angklung Mang Koko , Sanggar Agia dan Sanggar Putra Rengganis yang menampilkan tarian Ethnic kolaborasi, Sanggar Ligar Munggaran dengan penampilan Reog dan Gondang, Padepokan seni Janggala manik yang menampilkan Kecapi Rajah Tunggal dan Kendangers Pangandaran dengan rampak gendangnya.

“Sekali lagi, terimakasih untuk coklat kita dan kepada seluruh masyarakat yang hadir malam ini, ayo bergembira dan kita meriahkan dengan penuh suka-cita Hari Jadi Kabupaten Pangandaran yang ke 7 ini, “imbuh Jeje. (PNews)