3 TAHUN BERTURUT-TURUT, KABUPATEN PANGANDARAN KEMBALI MENDAPAT PREDIKAT WTP

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pangandaran untuk ketiga kalinya secara bertutut-turut  kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP  tersebut didapat atas laporan Hasil Pemeriksaan (LHP ) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2018, yang diterima langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di aula kantor BPK RI, Perwakilan Propinsi Jawa Barat di Bandung.(27/5)

Saat dihubungi melalui telpon celullernya, bupati Pangandaran, mengatakan, WTP ini menjadi sebuah motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Karena saat ini seluruh SKPD sudah tidak boleh ada hal-hal mendasar yang salah.

“Dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik serta disiplin dalam penggunaan anggaran, seluruh SKPD harus memahami tentang perencanaan penganggaran dan intinya, semuanya harus lebih baik lagi. “ungkapnya.

Dikatakan bupati, WTP ini merupakan penilaian dari sisi pengelolaan anggaran dan pertangungjawaban keuagan, maka ini akan menjadi sempurna apabila alokasi anggaran digunakan tepat sasaran serta pada hal-hal prinsip dan pokok yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Dan akan menjadi motivasi semua untuk bekerja dan terus bekerja ke arah lebih baik lagi, “imbuhnya.

Bupati juga menyampaikan terimakasih pada seluruh masyarakat, karena walau usia Kabupaten Pangandaran baru berumur 7 tahun dengan 4 kali laporan keuangan, tapi sudah tiga kali tahun bertutrut-turut berhasil mendapat predikat WTP, dan tentunya keberhasilan ini akan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Pangandaran.

“Tapi dengan keberhasilan ini saya harap kita tidak berpuas diri, malah sebaliknya ini harus menjadi motivasi kita semua untuk melakukan yang terbaik lagi. “tegas bupati.

Bupati juga mengatakan, jika sekarang ada beberapa rasionalisasi anggaran di SKPD sebagai pengguna anggaran, seperti mengurangi perjalanan dinas, pelatihan, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya, memang hal-hal seperti itu harus berhemat, karena optimalisasi anggaran serta tertib adminstrasi dan tertib pengelolaan keuangan ini sejatinya harus berujung pada kepentingan masyarakat.

“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, kepada msyrakat Pangandaran yang sudah terus menerus memberikan suport dan dukungannya sehingga Kabupaten Pangandaran bisa meraih predikat WTP 3 tahun berturut-turut. “kata bupati.

Seperti diketahui, selain Pangandaran ada 5 kota dan 8 kabupaten, diantaranya, Kabupaten Cirebon, Ciamis, Garut , Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang dan Kabupaten sumedang serta kota Bandung, Banjar, Bogor, Cirebon dan kota sukabumi. (PNews)

PEMPROP JABAR DAN PEMKAB PANGANDARAN MATANGKAN KAJIAN PEMBANGUNAN BREAKWATER PANTAI BARAT

PANGANDARAN-Rencana pembuatan break water di pantai barat Pangandaran terus dimatangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Pangandaran, sehingga nantinya para wisatawan yang datang berkunjung pun akan lebih aman dan nyaman.

Dalam pemaparan di aula Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, di hadapan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati, H. Adang Hadari serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Tatang Mulyana SH, MM,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Ade Supriatna, serta kepala dinas terkait, tim konsultan memaparkan,  ada tiga alternatif perencanaan pembangunannya, antara alin, lokasi yang dekat cagar alam, di tengah-tengahnya dan alternatif ke tiga di sekitar kawasan Taman Pangandaran sunset.

"Pembangunan break water ini memerlukan perencanaan yang sangat matang karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dari aspek teknis “ujar Kepala UPTD Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki Dinas Sumber Daya Air  Provinsi Jawa Barat, Dikky.(6/5)

Selain itu, kata Dikky, perlu dilakukan kajian aspek sosial dan konsultasi publik agar semuanya paham, rencana apa kira-kira nantinya yang akan dibangun. Dan break water ini didesain ada di bawah  gelombang laut dan rata di saat air laut surut, ini dimaksudkan agar tidak menganggu pemandangan karena tidak akan muncul jika air sedang  pasang.

“Di Indonesia sendiri breakwater seperti ini baru ada di Nusa Dua dan pantai Sanur, Bali. “imbuhnya.

Saat diminta komentarnya, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada awak media, menyampaikan, kegiatan saat ini merupakan konsultasi publik supaya masyarakat tahu apa yang akan di kerjakan pemerintah.

"Dan tentu saja saya pun sengaja mengundang ahli kelautan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mendiskusikan pemodelan, arus gelombang, sedemintasi dan abrasi "terang Jeje.

Menurut bupati, Pemprov Jabar saat ini sedang membuat DED (Detail Engineering Design),  namun, kata bupati lagi, ini harus ada pendalaman dan harus didiskusikan kembali dengan membentuk panel yang lebih kecil lagi sebelum mengeluarkan keputusan.

“Alternatif  ketiga dari sisi gelombang mungkin aman, tapi dampaknya nantinya seperti apa dan kemana itu yang ingin ia ketahui, “ungkap bupati.

Bupati berharap, tujuan dengan dibangunnya break water ini selain menambah keamanan dan kenyamanan,  juga  diharapkan dapat menahan gempuran ombak ke arah kawasan pantai. (PNews)

PEMKAB PANGANDARAN GELONTORKAN Rp. 1,1 MILIAR UNTUK KEGIATAN PESANTREN RAMADHAN

CIJULANG-Keseriusan Pemkab Pangandaran dalam upaya membangun pendidikan berkarakter bukan hanya isapan jempol belaka, karena setiap tahunnya APBD mengucurkan anggarannya khusus untuk peningkatan pendidikan agar anak-anak tumbuh dengan jiwa dan karakter yang terpuji dan berahlak mulia.

Seperti diungkapkan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, usai peluncuran program Pesantren Ramadhan di gedung Islamic Center Kecamatan Cijulang (20/5), kegiatan Pesantren Ramadhan ini merupakan salah satu dari program pendidikan karakter.

Pendidikan karakter, kata bupati, lahir sebagai sebuah upaya pemerintah dalam upaya memberikan tambahan pendidikan khusus agar anak-anak selain cerdas juga mempunyai karakter.

“Dengan program ajengan masuk sekolah, pesantren ramadhan, pangandaran mengaji dan program keagamaan lainnya, ini dalam rangka membangun jiwa anak-anak kita agar berkarakter dan berbudi luhur. “ungkap bupati.

Agar program ini tepat sasaran dan manfaat, imbuh bupati, perlu ada pengawasan yang baik dari seluruh elemen, seperti tokoh agama, masyarakat dan pemerintah.

Bupati juga menjelaskan, selama bulan ramadhan sekolah tidak meliburkan tapi kegiatan belajar anak-anak dipindahkan ke pesantren atau tempat-tempat yang ditunjuk menjadi tempat kegiatan pesantren ramadhan.

Jadi kalau selama ini siswa merasa wajib  datang ke sekolah, tapi kalau berangkat ke pesantren atau tempat pesantren ramadhan tidak wajib, oleh karena itu bupati meminta agar absensi dan pengawasan dari guru agar program ini berjalan dengan baik.

" 10 hari mungkin tidak akan cukup untuk mengenal bagaimana kultur kehidupan pesantren, bagaimana belajar agama dengan baik, tapi dengan pesantren kilat ini ada niatan siswa untuk belajar agama dengan baik. "imbuhnya.

Bupati juga mengatakan, ini merupakan metode serta cara memotivasi anak untuk belajar agama, sehingga diharapkan di tempat-tempat yang menjadi kegiatan pesantren ini tentu harus menjadi perhatian semua.

“Saya minta nanti dibuat sistematis, mungkin hari ini belajar apa, besok apa dan seterusnya. “kata bupati lagi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga, H. Surman, M.Pd, saat diminta komentarnya, mengatakan, program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan  dalam bidang keagamaan dan pendidikan karakter yang diikuti 45.138 siswa yang terdiri dari 32.835 ( siswa SD/MI) dan dari  SMP/ MTs ada 12.303 orang ini dilaksanakan  selama 10 hari di bulan ramadhan, dimulai sejak tanggal 19 sampai tanggal 29 mei 2019.

“Untuk membiayai program pesantren ramadhan ini pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 1 miliar lebih. “jelas Surman.

Dikatakan Surman, anggaran ini ada kenaikan dibanding tahun kemarin, dan karena tidak ada kegiatan malam hari maka perincian biayanya sebesar Rp 25ribu per siswa, hingga jika dikalikan jumlah peserta sebanyak 45.138 siswa, total anggaran yang dikeluarkan dari APBD tahun ini sebesar Rp. 1.1 milyar lebih. (PNews)

UNTUK KEDUA KALINYA PEMDA PANGANDARAN GELAR BAZAR MURAH RAMADAN

PARIGI-Mengawali tugasnya pasca dilantik beberapa hari lalu, Sekda Kabupaten Pangandaran Drs. H. Kusdiana, MM, yang didampingi Para Asisten, Para Kepala SKPD, Para Kepala Bagian serta Para Camat, berkesempatan menghadiri sekaligus membuka acara Bazar Murah Ramadhan 1440 H, yang di pusatkan di alun-alun Parigi. (25/5)

di hadapan para pejabat lingkup pemerintahan Pemkab Pangandaran serta msyarakat yang hadir, Kusdiana, mengatakan, berdasarkan pengalaman-pengalman biasanya pada saat bulan suci ramadhan permintaan terkait kebutuhan bahan pokok di masyarakat cenderung terus meningkat sehingga jika tidak dikontrol bisa berdampak pada kenaikan harga.

Lonjakan harga yang tinggi, kata Kusdiana, tentu akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu.

“Maka untuk mengantisipasi hal tersebut untuk yang kedua kalinya Pemkab Pangandaran kembali menggelar bazar murah Ramadhan 1440 H. “ungkapnya.

Selain dijual di bawah harga pasar barang-barang yang ada di bazar, kata Kusdiana,  kegiatan bazar ramadhan ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan poko, sehingga masyarakat pun selama bulan ramadhan bisa mendapatkan barang-barang kebutuhannya dengan harga yang bia dijangkau, karena kegiatan ini juga sebagai refleksi dari kesepakatan aksi bersama dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Ia menambahkan, komoditas yang dijual di bazar ini antara lain sembako dari Perum Bulog serta dinas teknis terkait, juga gas LPG dari Pertamina dan penukaran uang dari Bank Indonesia.

“Saya juga tidak lupa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga silaturahim ukhuwah islamiyah serta terus berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah agar senantiasa dapat meraih nilai ketakwaan di sisi Allah SWT. “ungkapnya lagi.

Sementara menurut Ketua Pelaksana Bazar Ramadhan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Pangandaran, Dadan Sugistha, ST,  mengatakan, kegiatan Bazar ini merupakan kegiatan ke-2 kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan Bazar pertama pada 8 Mei 2019.

" Kegiatan Bazar ini terlaksana atas kerja sama dari Bulog, PT Pertamina dan BI yang diwakilkan BJB serta dari Dinas teknis terkait, antara lain, Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pertanian" ujarnya (PNews)

UNDANG SELURUH TOKOH, PEMDA PANGANDARAN GELAR BUKBER ON THE STREET

PARIGI-Memasuki hri ke 20 bulan ramadhan 1440 H, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengundang semua jajaran pemerintahan serta seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, ormas, para asatidz untuk mengadakan buka bersama (Bukber) on the street, di lapangan Parigi. (25/5)

Dalam acara tersebut Wakil Bupati Pangandaran, H. Dadang Hadiri, dalam sambutannya, menyampaikan, agar seluruh komponen masyarakat bisa mewujudkan Pangandaran yang religius, terutama dalam suasana ramadhan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, agar umatnya memiliki kepedulian terhadap sesamanya.

Kepada seluruh alim ulama, cendikiawan dan seluruh komponen masyarakat, Adang menghimbau, untuk bersama-sama mewujudkan Pangandaran yang islami.

“Masyarakat boleh Berbeda pendapat dan pandangan tetapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan," jelasnya.

Dalam acara tersebut juga berkesempatan igelar vidio telekompren bersama gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menganjurkan agar seluruh warga jabar untuk tetap saling mendo'akan agar puasa diterima jadi amal soleh. (HARIS FIRDAUS)

PADA SETIAP APEL PAGI, DISHUB TASIK BAHAS TUGAS HARIAN

TASIK NEWS-Apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap jam 07.30 WIB merupakan kegiatan sebelum menjalankan pekerjaan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di masing-masing institusi.
Seperti yang dilaksanakan seluruh ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, ini merupakan kegiatan untuk tetap menjaga kekompakan serta sekaligus menjaga kebugaran tubuh.

Menurut Kepala Bidang Lalulintas (lalin) Dinas Perhubungan, Ajat Sudrajat, seluruh pegawai baik ASN atau non ASN yang ada di Dinas Pehubungan wajib melaksanakan apel pagi sebelum masuk ruangan untuk mengerjakan tugas-tugas keseharian. 

“Apel pagi bisa juga untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. “ungkap Ajat.(23/5)

Sementara dalam tugas rutin di bidang lalin untuk menjaga kelancaran lalu-lintas, khususnya pada bulan ramadhan ini, kata Ajat, beberapa personil dishub ditempatkan pada pos-pos pengamanan yang digabung dengan anggota Polres Tasikmalaya.

Ajat yang ditemui PNews usai melaksanakan apel pagi, menambahkan, dan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya, pihaknya akan berusaha untuk mengoptimalkannya, termasuk yang ada di jalur jalan provinsi.

“Tapi karena ketersediaan suku cadang terbatas, sehingga kami pun akan mengutamakan dulu pada titik-titik yang dianggap rawan. “jelasnya.(ANWAR WALUYO)

BUPATI PANGANDARAN LANTIK KEPALA DAN SEKDIS PMPTSP SERTA PULUHAN PEJABAT LAINNYA

PARIGI- Dengan menempati baik jabatan atau tempat tugas baru, diharapkan kelembagaan pemerintah daerah akan mampu menjalankan tugas serta menjadi pelayanan masyarakat dengan baik, sekaligus untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam rangka persiapan proses regenerasi ke depan karena penempatan jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pelayanan pada masyarakat pun bisa lebih optimal.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran dalam sambutannya saat melantik DR. H. Sobirin, Spd, Mpd dan Wawan Irawan S.Sos, masing-masing menjadi Kepala dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menduduki jabatan sebagai administrator dan jabatan pengawas di tempat kerja barunya.

Pelantikan yang digelar di aula setda ini juga dihadiri Wakil Bupati, H Adang Hadari, PJ Sekda Drs. Suheryana, para asisten, staf ahli, kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran. (22/5)

“Ketika seseorang dilantik pada jabatan tertentu, sejatinya ia harus memahami tupoksinya dengan baik pula."kata bupati.

Bupati juga mengatakan, untuk menempatkan seseorang  dalam jabatan barunya, ini sudah  melalui proses yang cermat dan penuh pertimbangan serta berdasarkan rekam jejak masing-masing.

Kabupaten Pangandaran, kata bupati, saat ini bukan DOB (Daerah Otonomi Baru) lagi, karena roda pemerintahan pun sudah berjalan 7 tahun dengan baik, walau masih ada kelemahan di sana-sini.

“Dan untuk itu kita harus bersukur, dan saya harap pelantikan di bulan suci ramadhan ini menjadi momentum yang baik untuk senantiasa meningkatkan semangat serta bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. “pungkasnya. (PNews)

Berikut nama-nama pejabat yang dilantikan tanggal 22 mei 2019 ;

KANTOR-KANTOR MASIH NGONTRAK, PEMKAB PANGANDARAN FOKUS PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT

CIJULANG-Kembali Bupati Pangandaran , H. Jeje Wiradinata menegaskan, pihaknya belum merencanakan pembangunan perkantoran untuk pemerintahan kabupaten. Menurutnya, biarlah untuk sementara kantor-kantor tersebut di rumah kontrakan milik warga, karena walau pun bekerja di ruangan yang relatif sempit dan terbatas tidak akan mengurangi semangat dan etos kerja.

Pernyataan tersebut dilotarkan bupati saat didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Pangandaran dalam acara Tarawih Keliling (tarling) di Mesjid Al Muttaqin Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang.(21/5)

“Seakarang kita fokus pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dulu, “ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagai daerah yang baru berusia sekitar 6 tahun ini Kabupaten Pangandaran banyak sekali kebutuhan pembangunan, apalagi tuntutan masyarakat yang ada di pelosok pedesaan dengan kondisi infrastruktur yang sudah lama tak tersentuh pembangunan.

Begitu juga kebutuhan pada sektor lainnya, kata bupati, harus mendapat porsi yang sama karena pada ujungnya seluruhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Tapi karena kemampuan keuangan kita terbatas, maka kita melakukan kebijakan keuangan yang ketat dengan memfokuskan pada program-program yang menjadi skala perioritas. “imbuhnya.

Mungkin karena pemda sekarang ini masih fokus pada kebutuhan masyarakat, menurut  bupati, sehingga ia pun hampir lupa bahwa kantor-kantor pemerintahan hingga saat ini masih banyak yang numpang (ngontrak) di rumah warga.

“Sama dengan rumah dinas bupati, sudah hampir tiga tahun masih ngontrak. “pungkasnya. (PNews)

MEMASUKI MINGGU KE III RAMADHAN, HARGA-HARGA DI PASAR PANANJUNG MASIH STABIL

PANGANDARAN-Diperkiraka harga-harga sembilan bahan pokok (sembako) dalam transaksi jual-beli di Pasar Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran, hingga 2 minggu ke depan bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri  relatif akan stabil.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, saat melakukan kunjungan ke pasar tersebut didampingi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Tedi Garnida.(20/5)

Menurut Adang, meski ada beberapa jenis komoditi yang mengalamai kenaikan, seperti buah-buahan karena permintaannya mengalami peningkatan.

“Diharapkan kondisi ini bisa bertahan hingga H min 3 sampai H plus 7 setelah lebaran. “ungkapnya.

Dikatakan Adang, sebaran harga sembako ini memang tidak sama terjadi di seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pangandaran. Contohnya, harga sebuah komoditi tertentu di pasar Cijulang tentunya tidak sama dengan di Pasar Kalipucang.

“Hal tersebut bisa terjadi karena mungkin  untuk jenis barang tersebut Pasar Kalipucang lebih dekat jaraknya ke daerah penyuplay, sehingga kost untuk transportasi pun bisa berkurang. “jelas Adang.

Sementara untuk harga beras, kata Adang lagi, hingga saat ini tidak ada kenaikan, karena perbedaan harga lebih disebabkan ada sekitar 13 jenis beras tentunya dengan harga berbeda pula yang beredar di pasaran.

Malah, lanjut Adang, berdasarkan rekapitulasi beberapa harga kebutuhan terjadi penurunan dibanding pada tanggal 16 mei lalu, seperti bawang putih yang tadinya Rp. 58 ribu per kilo menjadi Rp. 35 ribu per kilonya, cabai merah, turun dari Rp 49 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram, cabai keriting juga mengalami penurunan, dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 25 ribu.


Begitu juga harga gula pasir yang tadinya Rp. 12 ribu menjadi Rp 10 ribu per kilogramnya, sementara untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng, daging ayam, telur, bawang merah dan beras, relatif stabil.

"Mudah-mudahan harga-harga tersebut terus stabil hingga nanti pasca idul fitri. “

Sementara menurut seorang pedagang buah-buahan, Ujang (36), harga berbagai jenis buah hampir semuanya mengalami kenaikan. Diantaranya, buah naga harga sebelum bulan puasa Rp 7.500 per kilogram, sekarang terjadi kenaikan beberapa kali lipat, mmenjadi Rp 28 ribu per kg.

Begitu juga dengan harga buah-buhan lainnya, kata Ujang, seperti Jeruk jenis kino, yang tadinya Rp 20 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 40 ribu, mangga jenis cengkir,  semula harganya Rp 18 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

“Selain jenis buah-buahan tersebut, terjadi juga kenaikan pada makanan khas takjil seperti kolang-kaling dan ubi manis, karena minat pembelinya  memang sangat tinggi, sehingga kemungkinan harga ini bisa bertahan  sampai lebaran,"kata Ujang. (PNews)

AKIBAT HUJAN DERAS DAN ANGIN KENCANG, 1 RUANG KELAS SD CILUMBA 1 AMBRUK

TASIK NEWS-Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi minggu lalu mengakibatkan sebuah ruang kelas SD Cilumba 1 di Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya ambruk.

Menurut Kepala SD Cilumba 1, Iip Saripudi, SP,d, bangunan tembok ruang kelas tersebut diperkirakan tidak kuat menahan derasnya air hujan dan kencangnya tiupan angin, sehingga mengakibatkan roboh.

“Kami pun sudah melakukan langkah-langkah kordinasi dengan BPBD. “ungkap Iip.(15/5)
Dikatakan Iip, sebenarnya tahun ini ada rencana rehab untuk 2 ruang kelas yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi sayang keburu ambruk.

“Sebenarnya ada 5 ruangan kelas yang tahun ini harus sudah direhab karena kondisinya sudh sangat mengkhawatirkan. “imbuh Iip.

Kalau dilihat kondisi bangunan sekarang, kata Iip, seharusnya 5 ruang kelas di SD Cilumba 1 ini bukan lagi harus direhab, tapi harusnya dibangun total kembali Ruang Kelas Baru (RKB). Karena jika hanya sebagian ruangan saja yang direhab, dikhawatirkan kondisi bangunan lainnya pun akan mengalami kejadian seperti sekarang.

“Sebaiknya jangan menunggu roboh dulu baru diperbaiki, “kata Iip lagi.

Iip pun berharap Pemda Tasikmalaya melalaui Dinas Pendidikan secepatnya bisa memberi perhatian dan segera menyalurkan bantuan ke SD Cilumba 1.

“Karena semua ini untuk kemajuan pendidikan anak-anak, khususnya yang ada di disini. “pungkasnya. (ANWAR W-JAJANG)

DIKHAWATIRKAN ROBOH, SDN CINTAJAYA PANCATENGAH MOHON SEGERA ADA PERBAIKAN

TASIK NEWS-Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat seharusnya direspon positif di setiap pemerintah daerah, karena dalam undang-undang pun tersirat, negara menjamin mencerdaskan kehidupan warganya.

Sekolah, sebuah lembaga yang dipercaya pemerintah menjadi tempat proses kegiatan belajar mengajar (KGB) seharusnya bisa memeberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi seluruh keluarga besar pendidikan.

Ironis, bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri Cintajaya yang ada di Desa Cogreg Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah sarana proses pendidikan para siswa kondisinya sangat memprihatinkan karena hampir seluruh bangunan mengalami kerusakan parah dan dikhawatirkan jika sewaktu-waktu bangunan tersebut ambruk.

Nampak kerusakan terjadi diantaranya di ruang guru dan perpustakaan dengan kondisi plapon yang sudah pecah serta dinding tembok yang lapuk dan  pecah-pecah hingga menimbulkan kotoran debu. Kedua ruangan tersebut kerap bocor setiap turun hujan dan tidak bisa digunakan, bahkan salah satu ruangan kelas beberapa waktu lalu sudah ambruk.

Menurut Kepala SDN Cintajaya, Etik Aisyah, saat ditemui PNews di ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya berharap kondisi ini bisa menjadi Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan.
“Beberapa waktu lalu sekolah kami memang sudah dikontrol, tapi hingga tahun ini belum ada realisasi kapan mau diperbaiki. “ungkap Etik.(13/5)

Etik mengatakan, bagaimana para siswa dan guru akan nyaman mengikuti proses belajar-mengajar jika keadaan ruangan kelas sudah tidak layak dan tidak bisa memberikan rasa aman.

“Sekali lagi saya berharap, mudah-mudahan pemda secepatnya menurunkan bantuan perbaikan sekolah kami. “imbuhnya. (ANWAR WALUYO)

SISWA KELAS 12 SMA MUHAMMADIYAH PANGANDARAN TAHUN INI 100 % LULUS

PANGANDARAN-Seluruh siswa sebanyak  81 orang kelas III IPA/IPS SMA Muhamadiyah Pangandaran  dipastikan seluruhnya lulus, kecuali satu orang murid karena pernah mengikuti kegiatan sekolah dan ujian.

Demikian disampaikan Wakil Kepala Sekolah dan Kesiswaan, H. Dadang,  S. Pd., M. Pd, saat di depan para orangtua wali murid,  dalam acara kelulusan kelas 12, di kampus SMA Muhamdiyah di jalan Merdeka.(13/5)

“Ada beberapa siswa yang berprestasi, diantaranya bahkan ada 4 siswa diterima di perguruan tinggi negeri. “ungkap Dadang.

Dadang berharap, para siswa lulusan ini bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dan Dadang juga berharap, para orangtua yang sekarang mempunyai anak yang duduk di bangku kelas 9 dapat melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan atas (SLA) ke SMA Muhamdiyah Pangandaran, karena selain sekolah dengan biaya gratis pihak sekolah pun akan memberikan kelengkapan alat sekolah, seperti tas.

“Dalam kelulusan ini pihak sekolah hanya akan memberikan surat kelulusan bagi siswa yang menandatangani pernyataan integritas yang berisi, setelah kelulusan tidak akan mengadakan konvoi kendaraan dan mencoret-coret pakaian. “tegas Dadang. (HARIS F)

AKIBAT PT AGRO MANDIRI INGKAR JANJI MASYARAKAT SUKAMAJU AKAN LAKUKAN UPAYA HUKUM

MANGUNJAYA-Akibat dibohongi berulang-ulang oleh perusahaan penggemukan sapi PT Agro Mandiri milik H. Nurhafi, Kini masyarakat melakukan upaya hukum dengan meminta bantuan pengacara, karena upaya-upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dengan statusnya kepemilikan tanahnya milik negara, menurut beberapa warga, dulu saat masyarakat diminta membubuhkan tandatangan sebagai kelengkapan perijinan, saat itu masyarakat pun pernah dijanjikan akan dibuatkan relokasi dan konpensasi tapi ternyata sampai hari ini tidak ada realisasinya. Dan akibatnya, pembuatan Ijin Membuat Bangunan (IMB) yang ke dua dan ke tiga masyarakat pun tidak ada lagi yang menandatangani untuk menyetujui.

“Sekarang warga masyarakat satu RW menolak perusahaan tersebut. “ujar salah seorang warga.(11/5)

Tidak hanya itu, masyarakat Dusun Sukamaju Desa Sukamaju RT 05 RW 08 beramai-ramai mendatangi rumah Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd,  untuk menyampaikan aspirasi terkait keberadaan PT Agro Mandiri yang ada di wilayahnya.

kepada Ketua DPRD, warga menyampaikan, sampai saat ini belum ada penyelesaian beberapa keberatan warga terhadap pihak perusahaan, terutama limbah yang sudah mengotori lingkungan. Ini yang kesekian kalinya masyarakat melakukan aksinya setelah beberapa kali di mediasi pihak kecamatan, bahkan oleh pemkab namun tak kunjung mendapatkan titik temu, sehingga sekarang masyarakat yang merasa dirugikan pun memunculkan kembali hal ini dan mendesak agar pemerintah menutup perusahaan tersebut.

Menurut salah seorang warga yang diwawancarai PNews, ditenggarai masalah pengurusan ijin, pihak perusahaan ada main dengan pemerintah daerah.
 
Saat diminta tanggapannya, Ketua DPRD, H. Iwan M Ridwan, mengatakan, ia akan  menampung seluruh keluhan masyarakat terkait hal tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah mungkin kecolongan terkait perizinan, karena di kantor perizinan ditulis status kepemilikan tanah PT Agro Mandiri tersebut adalah tanah milik pribadi, padahal nyata-nyata perusahaan tersebut berdiri di  tanah negara.

“Yang terpenting perusahaan tersebut harus taat dan patuh terhadap perundang-undangan, termasuk urusan limbah kotoran sapi yang mencemari lingkungan. “ucap Iwan.

Menurut Iwan, ini ada kelalaian pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, pasalnya menurut pihak perusahaan ia sudah mengeluarkan retribusi pajak senilai Rp. 250 juta, dan itu, kata Iwan,  patut di telusuri.

Masih kata Iwan, pada bulan maret 2019  dinas tersebut masih mengeluarkan IMB, padahal pada bulan Nopember  2018 seluruh warga satu RW sebanyak 4 RT, blok Subang Dusun Sukamaju Desa Sukamju sudah mengajukan dan menandatangani surat keberatan dengan adanya peternakan sapi di lingkungannya.

“Kelalaian selanjutnya dari pihak dinas tidak pernah memeriksa terkait status kepemilikan tanah. “tegas Iwan.

Pada tahun 2018, lanjut Iwan, hal ini pernah dilakukan musyawarah dengan beberapa ketentuan yang harus di penuhi perusahaan, namun sampai saat ini pihak perusahaan   Penggemukan sapi milik H.  Nurhafi tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan.

“Termasuk salah satunya masalah amdal. “tegas Iwan lagi. (Tn)

PEMKOT TASIK PERLU KAJI KEMBALI PENATAAN DI KAWASAN HZ ?

TASIK NEWS-Warga Tasikmalaya sering menyebutnya cukup dengan sebutan Hz, dan orang pun sudah lantas tau, dimana lokasi Hz tersebut.

Hz atau lengkapnya Jalan H. Zenal Mustofa merupakan nama jalan di jantung kota Tasik dan pusat pergerakan ekonomi masyarakat, hampir setiap hari di jalur pusat pertokoan ini jadi buruan warga untuk berbelanja. Apalagi di saat bulan ramadhan seperti sekarang, bukan hanya warga kota saja, masyarakat dari Kabupaten Tasik atau daerah-daerah sekitarnya pun ramai mengunjungi mall atau tempat belanja yang ada di hampir sepanjang jalan HZ. Mustofa.

Tapi sayang, kesemerawutan di jalur tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang tidak bisa dihindari. Sepanjang trotoar tempat pejalan kaki pun sudah dipenuhi pedagang kaki lima, sehingga pejalan kaki pun terpaksa harus turun ke jalan berebut dengan area parkir. Belum lagi sejumlah kendaraan ekspedisi yang sibuk bongkar muat barang, hingga lengkaplah kesemerawuan kawasan tersebut.

Menurut salah seorang pengunjung asal Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Ujang Dahlan (56), keadaan seperti ini seharusnya sudah teratasi, sebab persoalan ini buka baru muncul beberapa buan atau tahun lalu.

“Entah sudah berapa tahun, sepanjang yang saya tau memang kondisi di Hz sudah seperti ini. “ungkapnya.(10/5)

Menjadi salah satu pusat perekonomian di wilayah priangan timur, katanya, seharusnya Pemkot Tasik terus menata serta membenahi kawasan ini. Buat regulasi, laksanakan ketegasan di lapangan dengan sanksi sebagai konsekwensi pada pelanggar aturan.

“Saya perkirakan milyaran rupiah dari transaksi perdagangan yang beredar setiap harinya di kawasan Hz ini. “ujarnya. (ANWAR WALUYO)