BUPATI PANGANDARAN LANTIK 633 ANGGOTA BPD PERIODE 2019 - 2025

PARIGI-Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati H. Adang Hadari, Ketua DPRD H. Iwan M Ridwan SPd.MPd, Pj. Sekda Drs Suheryana, para Asisten, staf ahli, Kepala SKPD, camat, Kepala desa,  bertempat di Aula Islamic Center Cijulang melantik 633 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 93 desa se-Kabupaten Pangandaran.(4/4)

Seluruh anggota BPD untuk masa kerja  2019 - 2025 ini dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran nomor 141.2/Kpts.100 - Huk./2019 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan desa dan pemberhentian anggota BPD masa jabatan tahun 2013 -2019.

Dalam sambutannya, Buoati Pangandaran, menyampaikan, BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, seyogyanya bisa bermusyawarah dan bergotong royong, dengan tugas utama fungsinya membangun desa.

Bantuan keuangan desa dari tahun ke tahun terus meningkat, oleh karena itu, kata bupati,  perlu ada fokus-fokus dan sasaran pembangunan yang jelas dan hendaknya jangan terlalu banyak membuat fokus pembangunannya. Pemda yang anggarannya triliunan dengan 4 perioritas pembangunan saja kewalahan.

“Jadi cukup 2 atau 3 fokus saja sehingga nantinya mangfaatnya bisa benar-benar dirasakan wargadesa."tegas bupati.

Bupati juga berharap, pembangunan harus dilaksanakan bersama -sama atau bergotongroyong sehingga mangfaatnya akan lebih terasa masyarakat tetapi tetap harus sesua peraturan perundang – undangan. Karena jika dana desa diformasikan dengan pola gotongroyong, maka itu akan bertambah baik.

“Kalau dikerjakan oleh pihak ke tiga hanya dapat 200 meter tetapi kalau dengan pola gotongroyong bisa mencapai 1 km lebih. “terang bupati.

bupati juga mengatakan, hendaknya seluruh anggota BPD yang baru dilantik sudah siap  dalam pelaksanaan pembangunan desa serta bisa saling menghormati serta selalu bekerja dengan prisip gotongroyong jangan sampai saling menjatuhkan, walau tidak menutup untuk kriti dan saran yang akan menjadi dinamisasi sehingga perinsip membangun kebersamaan pun akan tumbuh dan berkembang karena itu merupakan bagian dari pembangunan.

"Saya juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada anggota BPD yang telah menjalankan tugasnya selama 5 tahun, semoga apa yang telah dikerjakan menjadi amal ibadah" ungkapnya. (ANTON AS)

MENYUSURI PESONA KEINDAHAN OBYEK WISATA RUMAH BATU DI KARANGNUNGGAL

TASIK NEWS-Obyek Wisata Rumah Batu di Cibatu Tasikmalaya Jawa Barat, tepatnya di Kampung Cintasari Desa Cibatu Kecamatan Karangnunggal, merupakan destinasi wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan, karena tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi baru jika dibanding dengan lokasi wisata lainya.

Menurut beberapa pengunjung, keindahan Obyek Wisata Rumah Batu ini sangat unik yang menawarkan pesona keindahan alam dengan kearifan lokal penduduk sekitar yang ramah,, sehingga bisa menjadi alternatif tujuan wisatawa lokal maupun mancanegara atau sekedar tempat refreshing keluarga.

Konon, menurut warga sekitar, rumah batu ini pertama kali digagas oleh seorang lelaki mantan tukang kayu yang mengalami kebangkrutan beserta seorang lelaki yang terkenal sangat lugu, Aji Najidin namanya.

“Berdiri di atas lahan seluas 750 meter persegi, ukuran rumah 6 x 25 meter di dalamnya terdapat  2 kamar tidur, dapur, ruang tamu, terowongan dan WC,  dan bangunan ini dikerjakan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama 3 tahun. “terangnya.(4/4)

Di hamparan sebuah bukit batu di kaki gunung Cantigi, lanjutnya, mereka berdua terinspirasi untuk membuat sesuatu yang jarang tapi meyakinkan dan bermanfaat untuk masyarakat, sehingga terciptalah sebuah bangunan rumah yang unik.

“Dan sekarang tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata di Tasikmalaya selatan. “imbuhnya. (ANWAR W)

UPK DAPM JATIWARAS IKUTI TOUR DE CIKOLE LEMBANG BANDUNG

TASIK NEWS- Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang tergabung dalam UPK DAPM Jatiwaras, sebagai bentuk penghargaan UPK DAPM pada nasabahnya, beberapa hari lalu  mengadakan kegiatan wisata ke Cikole Lembang, Bandung.

Seperti dikatakan Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat pada UPK Unit Pengelola Kecamatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Erwin Maya, kegiatan wisata yang dikemas dalam acara Outbound Tour de Cikole Lembang -  Together with family UPK DAPM Jatiwaras ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan antar kelompok SPP se- Kec. Jatiwaras.

"Kegiatan ini juga menjadi ajang pembinaan sekaligus rekreasi, dan mudah-mudahan pada momen ini kedepannya dapat lebih menumbuhkan kebersamaan diantara para kelompok SPP dan UPK ", ujar Erwin, saat dihubungi lewat telepon celullernya.

98 anggota kelompok SPP se-Kecamatan Jatiwaras berwisata ke Bandung ini, kata Erwin,  merupakan hasil musyawarah kelompok SPP sendiri dan UPK hanya memfasilitasi serta menampung semua aspirasi  dari kelompok.

“Ada cost untuk kegiatan pembinaan dan anggaran pembinaan dari UPK dikembalikan pada kelompok sesuai dengan hasil musyawarah. “pungkas Erwin.(RUSDIANTO)

JELANG PEMILU, MUSPIKA KECAMATAN PANGANDARAN GELAR DO'A BERSAMA

PANGANDARAN-Untuk kelancaran dan kemanan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 17 april mendatan, Muspika Kecamatan Pangandaran mengadakan doa’ bersama yang di gelar di Mapolsek Pangandaran.(5/4)

Acara yang diinisiasi Polsek Pangandaran ini melibatkan hampir seluruh anggota polsek, koramil, Polair, AL, KPU Kecamatan Pangandaran dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolsek Kompol, Suyadi S.H., M.M, mengingatkan pentingnya sinergitas semua unsur untuk menjaga agar pemilu bisa berjalan aman, damai, lancar dan sejuk.

"Semua pihak harus bekerja optimal untuk bersama-sama mengawalnya agar dalam penyelenggaraannya nanti tidak terjadi hal-hal  yang tidak kita inginkan," tegasnya.

di tempat yang sama, Camat Pangandaran, Drs. Yadi, pihaknya meminta semua jajarannya untuk menjaga netralitas agar semua lancar, aman dan sukses.
“Kita berdoa’ mudah-mudahan pesta demokrasi sesuai dengan kita harapkan. “ucapnya.

Hal senada dikatakan Danramil Pangandaran, Mayor Ikeu, ia berharap seluruh elemen bisa menjaga kondusifitas baik sebelum, saat pelaksanaan dan pasca pemilu.

“Dan untuk itu kami siap mengawal pemilu ini agar bisa terlaksana dengan aman dan damai. “ungkapnya. (HARIS F)

YENI MARYANI, CALEG PAN SIAP MELAJU KE KURSI DPRD KAB. TASIKMALAYA

TASIK NEWS-Tak perlu kata-kata tapi kerja,  itulah selogan yang dilontarkan Calon Legisltif (caleg) dari Partai Amanat Nasional  (PAN), Yeni Maryani.

Menurut Yeni, dalam kampanyenya di daerah pemilihan (dapil) 5 (Kecamatan Karangnunggal, Cikatomas, Pancatengah dan Kecamatan Cikalong) Kabupaten Tasikmalaya,  ia tidak mempunyai persiapan khusus, tapi ia terus bergerak dan mendengar keluhan masyarakat dengan  mendatangi dimana warga biasa berkumpul.

“Saya pun tidak segan-segan untuk datang ke sawah, kebun, ke majlis ta’lim tempat pengajian dan tempat-tempat lainnya, karena memang saya sudah terbiasa datang ke tempat tersebut. “ungkap Yeni.(3/4)

Yeni Maryani, dengan nomer urut 3 dari PAN ini juga tidak lupa menggandeng memaksimalkan para generasi muda untuk mendengar apa yang selama ini menjadi kendala serta keluhan pemuda dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.

Sementara menurut salah seorang relawan dari komunitas remaja, Kaliber Desa Cikupa, pihaknya siap memenangkan Yeni Maryani untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

“Saya tentunya  bangga kalau Ibu Yeni bisa duduk menjadi anggota DPRD, karena ia memang putra daerah asli. “ungkapnya. (PNews biro Tasik)

ANWAR NASIHIN SIAP TINGKATKAN PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI PETANI

Tekadnya untuk maju pada pemilu yang akan digelar 17 april mendatan, calon legislatif (caleg) asal partai Golkar dari dapil 4 ( Kecamatan Cijulang dan Cimerak ), Anwar Nasihin, siap fokus untuk memperhatikan serta  meningkatkan mutu dan kualitas pertanian.

Menurutnya, ia bersama masyarakat siap untuk meningkatkan kualitas pertanian yang selama ini terbilang masih tradisional dalam pengelolaannyakarena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah, berbeda jauh jika dibandingkan dengan nelayan.

Suara golkar adalah suara rakyat, untuk ini ia pun siap berbaur dengan masyarakat khususnya petani bila nanti terpilih menjadi anggota DPRD.

"Nyuhunkeun piduana sareng dukunganna ti para wargi sadaya wireh simkuring gaduh maksad babakti kanggo rahayat tur lemah cai, "ungkapnya lagi. (AGE)

DPRD PANGANDARAN BARENG UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BAHAS NASKAH AKADEMIK RAPERDA

Beberapa waktu lalu komisi I, II dan III DPRD Kabupaten Pangandaran, bertempat di  Hotel Gino Feruci Kebonjati Bandung, menggelar rapat dengan Kelompok pakar atau Tim Ahli dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, untuk membahas Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD. (10-13/3)

Seperti diungkapkan, Ketua Komisi I, H. Jajang Ismail mengatakan,  pembahasan dua naskah Inisiatif DPRD ini meliputi naskah Akademik Raperda pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak serta raperda tentang standar pelayanan minimal. Kedua naskah ini menjadi penting, karena terkait peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Di dalam naskah ini juga dibahas peningkatan SDM, penguataan jejaring melalui peran serta masyarakat dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. “ungkap Jajang.

Masih di tempat yang sama, Ketua komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran H. Endang Ahmad Hidayat, dalam bahasannya, menyampaikan, ada dua naskah bahasan di komisinya, antara lain naskah akademik pengelolaan kemetrologian dan retribusi pelayanan tera / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan raperda tentang pramuwisata

Endang menngatakan, kedua naskah tersebut dipandang selama ini telah terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat nasional maupun dalam dengan desentralisasi.

“Saat kemetrologian tidak memberikan benefit ekonomis pada daerah, daerah pun cenderung mengabaikan tugas-tugas kemetrologian ini dengan alasan keterbatasan sarana- prasarana dan SDM. “jelas Endang.

Urusan metrologi legal, seperti pelayanan tera/tera ulang uttp, kata Endang, kewenangan pemerintah tapi hingga sekarang belum berjalan optimal. Pasalnya, jumlah SDM kemetrologian sangat terbatas. Sulitnya mendapatkan formasi tenaga ahli, keterbatasan anggaran serta luasnya jangkauan pelayanan terpencil dan jauh dari ibukota provinsi.

“Tapi setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan yang tadinya kewenangan pemprov kini beralih ke pemerintah kabupaten/kota,"imbuhnya.

Endang menambahkan, naskah akademik raperda tentang pramuwisata ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2011, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025, antara lain menyebutkan, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional yang selanjutnya disebut dengan ripparnas adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Ripparnas), lanjut Endang, merupakan pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi. Dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda) kabupaten/kota harus menginduk pada Riparda provinsi dan Riparnas.

“Dan ripparda kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025,”terang Endang.

Pada kesempatan lainnya, Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa mengatakan, Pembahasan 2 (dua) buah naskah akademik raperda inisiatif DPRD tahun 2019, naskah akademik rapaerda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan naskah akademik raperda pemberian nama jalan dan sarana umum.

dikatakan Wowo, pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan selain membawa pengaruh positif untuk kemakmuran masyarakat, tapi di sisi lain menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti, munculnya bangunan dan permukiman yang mengarah ke atas yang tidak akan mempunyai kualitas baik jika mengabaikan segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi penghuni, pengguna dan pengunjung.

“Dan kami konsen pada keselamatan penghuni dari berbagai ancaman bahaya, seperti  bahaya kebakaran dan lainnya.”kata Wowo.

Bangunan dan permukiman, menurut Wowo,  perlu pengaturan tentunya dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan, pemerataan, nasionalisme, efisien, manfaat, mudah dijangkau, kemandirian, kebersamaan, kemitraan, keserasian, keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian, berkelanjutan, keselamatan, keamanan dan ketertiban.

Oleh karena perumahan dan kawasan tersebut, kata Wowo, perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan dan ruang.

“Pembahasan naskah akademik raperda terkait pemberian nama jalan dan sarana umum pun di Kabupaten Pangandaran, kita belum mempunyai peraturan daerah yang khusus mengatur itu, sehingga perlu adanya regulasi peraturan daerah untuk memberikan legitimasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan sektoral. “tegas Wowo.

Menurut politisi PPP berbadan tambun ini, sesuai dengan kondisi eksisting, penamaan jalan dan sarana umum harus dilakukan dengan mekanisme serta disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Sebab, masih kata Wowo, hal ini penting untuk mempertahankan ciri khas daerah, sehingga  masyarakat atau siapa pun yang akan melakukan pemberian penamaan jalan dan sarana umum lainnya harus memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawan serta dan ciri-ciri khas kabupaten Pangandaran.

Wowo juga mengatakan, sementara untuk urusan wajib pekerjaan umum, antara lain, program pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pembangunan turap/talud/bronjong, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, tanggap darurat jalan dan jembatan, pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

"Ditambah program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian banjir, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, penyediaan dan pengolahan air baku, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta pembangunan infrastruktur perdesaan,”pungkas Wowo. (PNews)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PANGANDARAN TERUS PANTAU PT AGRO TERNAK MANDIRI

Untuk lebih memastikan kondisi di lapangan, baru-baru ini Pemkab Pangandaran melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan kunjungan kerja ke PT Agro Ternak Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha penggemukan sapi potong, di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya.(26/3)

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Atikah, pihaknya terus menerus memantau kondisi langsung di kandang yang terisi 130 ekor sapi, terkait rencana pemasangan ipal.

“Sampai saat ini ipal belum bisa dipasang karena masih menunggu proses DEDnya dulu. “terang Atikah.

Dikatakan Atikah, ia sudah mengintruksikan pada perusahaan untuk meminimalisir dampak pencemaran udara, hendaknya pihak perusahaan membangun benteng yang tinggi di sekeliling lokasi kandang.

Pihak perusahaan pun, kata Atikah, melalui salah seorang pegawainya, weky, sudah menyanggupi secara bertahap akan segera membangunnya benteng tersebut.

"Dan sekarang perusahaan akan mengutamakan dulu pembangunan ipal. “jelas Atikah. (ANTON AS)

IWAN M RIDWAN: “SAMBUT PEMILU 2019 DENGAN PENUH KEGEMBIRAAN”

PANGANDARAN – Di hadapan media saat diwawancara, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menggunakan  hak pilihnya datang ke TPS pada pemilu 2019, tepatnya tanggal 17 April 2019 mendatang.

Dikatakan Iwan, pada Obor merah bersama-sama menyambut pesta demokrasi ini dengan suka-cita, penuh kegembiraan tanpa paksaan, hoaks, intimidasi, saling menjelekan dan saling menyebar pitnah.

Tak hanya itu, Iwan juga menghimbau pada seluruh masyarakat Pangandaran untuk tidak golput, karena hak pilih rakyat bisa menentukan masa depan Indonesia ke depan.

Iwan juga berharap agar masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan pemimpin negeri ini dan para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif.

“Bukan karena bersifat ajakan maupun ada imbalannya tetapi memilih sesuai dengan kemauan dan keinginan sendiri, "katanya.(29/3)

Dalam ramah tamahnya denga para awak media di sebuah rumah makan di Pantai Bojongsalawe Parigi, Iwan juga mengatakan, satu suara rakyat akan menentukan masa depan negeri dan daerah nya, oleh karena itu masyarakat jangan golput.

Saat ini, kata Iwan, masyarakat sudah cerdas dan tidak akan tergoda dengan segala iming-iming untuk menentukan pilihan politiknya sendiri.

“Kita salurkan hak politik dan hak pilih kita dengan kemauan sendiri sesuai pilihan hati nurani kita,” pungkasnya.  (AGE)

WALAU USIA LANJUT ANGGOTA LVRI CIGUGUR MASIH TETAP EKSIS PENUH SEMANGAT

CIGUGUR - Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merupakan organisasi para pejuang, sesuai yang diamanatkanUndang-Undang No. 15 Tahun 2012, Negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mereka yang tergabung aktif dalam penugasan dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul pada masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

Pada pasal 18 ayat 3, semua Veteran Republik Indonesia secara otomastis menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran di Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua LVRI Ranting Kecamatan Cigugur, H. Kartobi, kepada PNews di rumahnya.

“Sampai saat ini anggota veteran di ranting Cigugur ada sekitar 90 orang anggota yang masih tetap aktip, awalnya ada 100 namun beberapa anggota sudah meninggal. “terangnya. (29/3)

Kartobi mengatakan, selama ini anggota LVRI di wilayahnya selalu aktip hampir di seluruh kegiatan yang ada di masyarakat terutama ikut membangun infrastriktur baik jalan desa, rehab kantor koramil dan tetap eksis pada kegiatan lainnya walau rata-rata umur mereka di atas 60 tahun.

LVRI ranting Cigugur juga, ujar Kartobi, rutin melaksanakan piket di Koramil serta membantu TNI aktif menjaga keamanan di wilayah kecamatan Cigugur bersama Pemuda Panca Marga yang merupakan  anak-anak dari anggota veteran.

“Dan pada setiap tanggal 17, seluruah anggota LVRI ranting Cigugur selalu mengikuti apel kesadaran. “ungkap Kartobi. (AGE)

BAWASLU PANGANDARAN BEKALI PKD DAN PTPS DENGAN PELATIHAN BINTEK

CIMERAK-Selang 5 hari setelah pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panwaslu Kecamatan Cimerak kembali melaksanakan bingbingan teknis (bintek) pelatihan pengawasan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2019, yang diperuntukan ada Pengawas Kelurahan Desa /PKD di 11 desa Kecamatan Cimerak, yang dilaksanakan di aula kecamatan.(31/3)

Bintek yang dihadiri langsung ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, S.Ag,  staff bawaslu, komisioner Panwaslu Kecamatan Cimerak, Koordiv dan Pengawasan Pencegahan dan hubungan antar lembaga, Arif Jalaludin, S.E. 

Di hadapan para peserta bintek, dalam pemaparannya sebagai narasumber, Iwan Yudiawan, menyampaikan, ending dari sarana kedaulatan rakyat pemilu 2019 ini adalah tahapan pemungutan dan pehitungan suara, dan suksesnya proses tahapan ini tentunya tidak lepas dari pengawasan yang akuntable dari seluruh komponen jajaran pengawas, apalagi PKD dan PTPS merupakan spearhead atau ujung tombak untuk melaksanakan tugas pengawasan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara.

“Tugas dan kewajiban PKD hingga tingkat Pengawas TPS, memastikan Panwaslu desa dan PTPS melakukan pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. “terang Iwan.

Tugas lainnya, lanjut Iwan, memastikan TPS telah didirikan sesuai lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, mencermati kerawanan di TPS serta memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari.

Ia menambahkan, proses tersebut harus tertuang dalam berita acara serah terima juga memastikan perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel.

“Aplikasi siwaslu yang harus dimiliki jajaran pengawas secara hirarki dari panwascam hingga PTPS itu merupakan sistem aplikasi berbasis android dengan fungsi untuk mempermudah proses pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. “pungkasnya. (Tn)

ELON RUSLAN, LEWAT JALUR POLITIK PDIP INGIN BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK MASYARAKAT

CIMERAK – Setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama apa pun latar belakang strata kehidupan sosial sebelumnya, baik yang tinggal di kota atau yang  tinggal di pelosok sekali pun.

Seperti keinginan politik salah satu warga Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Elon Ruslan. Berawal dari seorang pengusaha bangunan kini Elon mencoba terjun ke dunia politik dengan memilih PDI Perjuangan sebagai pilihan penyaluran hasrat politiknya.

Saat bincang-bincang dengan PNews di kediamannya di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak, menurut Elon, didasari kenyataan di lapangan, khususnya di Kecamatan Cimerak dan Cijulang yang dirasakan Elon masih kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di desa-desa.

“Termasuk minimnya ketersediaan lapangan kerja untuk anak-anak kita setelah mereka  menyelesaikan pendidikannya. “ungkapnya.(28/3)

Lewat jalur politik PDI Perjuangan, akhirnya Elon pun tergerak untuk mencoba membantu dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari daerah pemilihan (dapil) 4, Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Ia mengatakan, tekadnya sudah bulat untuk mengabdikan diri menjadi penyampai aspirasi dan kepentingan rakyat, terutama di bidang pembangunan infrastruktru dan  mental sepiritual serta mengaktifkan peran dan potensi pemuda desa untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga generasi muda pun lebih mandiri.

“Melakukan pengembangan dan penataan destinasi wisata Madasari pun menjadi salah satu agenda perjuangan saya. “imbuhnya.

Karena pengembangan wisata, lanjut Elon, tentunya ini sejalan dengan visi-misi Pemkab Pangandaran, untuk menjadi wisata yang mendunia.

“Mudah-mudahan niat saya untuk ikut berkiprah di pemerintahan menjadi anggota DPRD, ada pada rido Alloh serta tentunya mendapat doa’ dan dukungan masayarakat, khususnya warga Kecamatan Cijulang dan Cimerak. (AGE)

CALON DPRD PROVINSI JABAR, IWAN M RIDWAN MOHON DOA DAN DUKUNGAN MASYARAKAT PANGANDARAN

H. IWAN M, RIDWAN, S.Pd, M.Pd

PARIGI - Sosok H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran, politisi PDI Perjuangan ini seperti ketahui saat ini menjadi ketua DPRD Kbupaten Pangandaran periode 2014 - 2019.

Pria kelahiran tahun 1970 ini asli putra daerah, dan saat ini bermukim di Dusun Bunisinga Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran, dikenal sosok yang dekat dengan semua kalangan masyarakat. Perilakunya yang santun dan lugas serta selalu peka pada hal-hal kecil yang disuarakan rakyat.

Perhatian pada nilai-nilai agama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pun tidak luput dari perhatiannya, terbukti hingga saat ini Iwan pun dikenal sebagai politisi yang dekat dengan para ulama, pesantren, guru ngaji dan tokoh agama lainnya.

Tidak hanya itu, di mata rekan-rekannya di DPRD Iwan juga dikenal sangat disiplin dan tegas saat memimpin rapat-rapat, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat, baginya kepentingan masyarakat harus menjadi perioritas di atas kepentingan apa pun.

Sebelumnya Iwan juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2009 – 2014, tapi walau karir politiknya terus bersinar, sosok Iwan tetap menjadi figur wakil rakyat yang penuh kharisma, rendah hati dan selalu tersenyum ramah pada siapa saja yang ditemuinya.

Saat bincang-bincang dengan PNews di rumah dinasnya, ia mengatakan, selama menjadi ketua DPRD sudah banyak Rancangan Peraturan Dearah (Raperda) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Bersama rekan-rekan di DPRD saya terus melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Dari  mulai biaya pendidikan gratis, kesehatan gratis sampai rasta (beras  sejahtera-red) gratis. “terangnya.

Iwan mengatakan, saat ini ia mencalonkan kembali menjadi wakil rakyat untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari dapil XIII meliputi kabupaten Pangandaran, Ciamis, Pemkot Banjar dan Kabupaten Kuningan.

Keinginannya mencalonkan untuk menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi, kata Iwan,  tentunya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, terutama ketika melihat sampai saat ini masih adanya ketimpangan bantuan dari provinsi untuk keempat kabupaten/kota tersebut.

"Saya sangat prihatin, kurang optimalnya bantuan tersebut, terutama Kabupaten Pangandaran yang nota bene masih sangat memerlukan bantuan baik dari pemerintah pusat melalui APBN maupun dari pemerintah provinsi Jawa Barat melalui APBD provinsi, " tegasya.

Iwan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bangkit membangun Pangandaran menjadi kabupaten yang lebih maju, lebih sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan visi misi, Pangandaran hebat.

Iwan juga berharap, mudah-mudahan warga masyarakat Pangandaran bisa memberikan doa’ dan dukungannya dalam pencalonannya menuju kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Mudah-mudahan niat baik saya dan seluruh warga Pangandaran mendapat ridho Alloh serta diberi kelancaran dan dimudahkan dari segala urusan. " paparnya.

Iwan juga mengatakan, baik atas nama prnama lembaga Dibadi sebagai ketua atau atas nama lembaga DPRD Pangandaran, meminta maaf kepada seluruh masyarakat bila selama menjalankan amanat rakyat telah banyak melakukan kesalahan.

Sebagai manusia biasa, lanjutnya, tentunya tidak akan luput dari kesalahan selama memimpin DPRD dalam kurun waktu 5 tahun ( 2014 - 2019 ).

“Saya juga minta maaf jika selama saya menjalan tugas di DPRD, hingga saat ini masih banyak harapan masyarakat yang belum bisa diwujudkan. “ungkapnya. (AGE)

PRODUKSI KELAPA PANGANDARAN TEMBUS PASAR AUSTRALIA DAN TIMUR TENGAH

PANGANDARAN-Usai menghadiri kegiatan Apresiasi dan Sinkronisasi Program kementerian Pertanian 2019 di Jawa Barat yang dilaksanakan di Lapang Katapangdoyong pantai timur, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada awak media mengatakan, kegiatan ekonomi masyarakat Pangandaran, salah satunya pertanian, telah memberikan kontribusi besar pada laju perekonomian daerah.

“Yang sekarang kita perlukan ada 2, peningkatan dan kualitas produkasi hasil tani padi dan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 hingga maret 2019, mengalami surplus 2 ribu ton. “ungkap Jeje.(29/3)

Jeje mengatakan, pada sektor perkebunan kelapa pun nilai produksinya mencapai Rp. 3 milyar per hari, dari tiga jenis produksi, kelapa butir, gula kelapa dan tepung santan.

Masih kata Jeje, saat ini pohon kelapa yang ada di Pangandaran sudah tua sehingga perlu peremajaan.

“Sekarang kita sedang bekerjasama dengn sebuah perusahaan untuk mengembangkan kelapa pendek atau hibryda. “terang Jeje.

 Jeje menambahkan, saat ini Pemkab Pangandaran masih fokus pada empat program kebijakan, antara lain, perbaikan infrastruktur, penataan pariwisata, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Dan insaalloh untuk tahun depan kita akan jor-joran fokus pada peningkatan sumber daya mmanusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “jelasnya.

Sebenarnya dengan bertani kelapa, kata Jeje, sektor ini bisa mengurangi angka pengangguran, hingga bisa menekan jumlah pengangguran di angka 3,4 %, terendah di Jawa Barat.

Masih soal produksi kelapa, lanjut Jeje, ada tiga jenis produksi, antara lain, kelapa butiran, gula kelapa dan santan tepung yang diharapkan ketiga produk ini bisa saling mengontrol. Karena jika hanya difokuskan pada butiran kelapa saja dikhawatirkan suatu saat harganya akan anjlok, begitu juga dengan dua produk lainnya. Agar harga bisa selalu terkontrol, maka ketiga produk ini harus berimbang.

 Jeje juga mengatakan, produk kelapa ini bukan hanya dieksport ke Australia saja tapi ke negara-negara di timur tengah.

“Dan kita sedang memikirkan optimalisasi pelabuhan yang ada di kita, karena bisa lebih dekat jika dibandingkan melalui Tanjung Priok atau pelabuhan Cilacap. “pungkasnya. (ANTON AS)