JELANG PEMILU, MUSPIKA KECAMATAN PANGANDARAN GELAR DO'A BERSAMA

PANGANDARAN-Untuk kelancaran dan kemanan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 17 april mendatan, Muspika Kecamatan Pangandaran mengadakan doa’ bersama yang di gelar di Mapolsek Pangandaran.(5/4)

Acara yang diinisiasi Polsek Pangandaran ini melibatkan hampir seluruh anggota polsek, koramil, Polair, AL, KPU Kecamatan Pangandaran dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolsek Kompol, Suyadi S.H., M.M, mengingatkan pentingnya sinergitas semua unsur untuk menjaga agar pemilu bisa berjalan aman, damai, lancar dan sejuk.

"Semua pihak harus bekerja optimal untuk bersama-sama mengawalnya agar dalam penyelenggaraannya nanti tidak terjadi hal-hal  yang tidak kita inginkan," tegasnya.

di tempat yang sama, Camat Pangandaran, Drs. Yadi, pihaknya meminta semua jajarannya untuk menjaga netralitas agar semua lancar, aman dan sukses.
“Kita berdoa’ mudah-mudahan pesta demokrasi sesuai dengan kita harapkan. “ucapnya.

Hal senada dikatakan Danramil Pangandaran, Mayor Ikeu, ia berharap seluruh elemen bisa menjaga kondusifitas baik sebelum, saat pelaksanaan dan pasca pemilu.

“Dan untuk itu kami siap mengawal pemilu ini agar bisa terlaksana dengan aman dan damai. “ungkapnya. (HARIS F)

YENI MARYANI, CALEG PAN SIAP MELAJU KE KURSI DPRD KAB. TASIKMALAYA

TASIK NEWS-Tak perlu kata-kata tapi kerja,  itulah selogan yang dilontarkan Calon Legisltif (caleg) dari Partai Amanat Nasional  (PAN), Yeni Maryani.

Menurut Yeni, dalam kampanyenya di daerah pemilihan (dapil) 5 (Kecamatan Karangnunggal, Cikatomas, Pancatengah dan Kecamatan Cikalong) Kabupaten Tasikmalaya,  ia tidak mempunyai persiapan khusus, tapi ia terus bergerak dan mendengar keluhan masyarakat dengan  mendatangi dimana warga biasa berkumpul.

“Saya pun tidak segan-segan untuk datang ke sawah, kebun, ke majlis ta’lim tempat pengajian dan tempat-tempat lainnya, karena memang saya sudah terbiasa datang ke tempat tersebut. “ungkap Yeni.(3/4)

Yeni Maryani, dengan nomer urut 3 dari PAN ini juga tidak lupa menggandeng memaksimalkan para generasi muda untuk mendengar apa yang selama ini menjadi kendala serta keluhan pemuda dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.

Sementara menurut salah seorang relawan dari komunitas remaja, Kaliber Desa Cikupa, pihaknya siap memenangkan Yeni Maryani untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

“Saya tentunya  bangga kalau Ibu Yeni bisa duduk menjadi anggota DPRD, karena ia memang putra daerah asli. “ungkapnya. (PNews biro Tasik)

ANWAR NASIHIN SIAP TINGKATKAN PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI PETANI

Tekadnya untuk maju pada pemilu yang akan digelar 17 april mendatan, calon legislatif (caleg) asal partai Golkar dari dapil 4 ( Kecamatan Cijulang dan Cimerak ), Anwar Nasihin, siap fokus untuk memperhatikan serta  meningkatkan mutu dan kualitas pertanian.

Menurutnya, ia bersama masyarakat siap untuk meningkatkan kualitas pertanian yang selama ini terbilang masih tradisional dalam pengelolaannyakarena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah, berbeda jauh jika dibandingkan dengan nelayan.

Suara golkar adalah suara rakyat, untuk ini ia pun siap berbaur dengan masyarakat khususnya petani bila nanti terpilih menjadi anggota DPRD.

"Nyuhunkeun piduana sareng dukunganna ti para wargi sadaya wireh simkuring gaduh maksad babakti kanggo rahayat tur lemah cai, "ungkapnya lagi. (AGE)

DPRD PANGANDARAN BARENG UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BAHAS NASKAH AKADEMIK RAPERDA

Beberapa waktu lalu komisi I, II dan III DPRD Kabupaten Pangandaran, bertempat di  Hotel Gino Feruci Kebonjati Bandung, menggelar rapat dengan Kelompok pakar atau Tim Ahli dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, untuk membahas Naskah Akademik Raperda inisiatif DPRD. (10-13/3)

Seperti diungkapkan, Ketua Komisi I, H. Jajang Ismail mengatakan,  pembahasan dua naskah Inisiatif DPRD ini meliputi naskah Akademik Raperda pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak serta raperda tentang standar pelayanan minimal. Kedua naskah ini menjadi penting, karena terkait peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Di dalam naskah ini juga dibahas peningkatan SDM, penguataan jejaring melalui peran serta masyarakat dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. “ungkap Jajang.

Masih di tempat yang sama, Ketua komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran H. Endang Ahmad Hidayat, dalam bahasannya, menyampaikan, ada dua naskah bahasan di komisinya, antara lain naskah akademik pengelolaan kemetrologian dan retribusi pelayanan tera / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan raperda tentang pramuwisata

Endang menngatakan, kedua naskah tersebut dipandang selama ini telah terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat nasional maupun dalam dengan desentralisasi.

“Saat kemetrologian tidak memberikan benefit ekonomis pada daerah, daerah pun cenderung mengabaikan tugas-tugas kemetrologian ini dengan alasan keterbatasan sarana- prasarana dan SDM. “jelas Endang.

Urusan metrologi legal, seperti pelayanan tera/tera ulang uttp, kata Endang, kewenangan pemerintah tapi hingga sekarang belum berjalan optimal. Pasalnya, jumlah SDM kemetrologian sangat terbatas. Sulitnya mendapatkan formasi tenaga ahli, keterbatasan anggaran serta luasnya jangkauan pelayanan terpencil dan jauh dari ibukota provinsi.

“Tapi setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan yang tadinya kewenangan pemprov kini beralih ke pemerintah kabupaten/kota,"imbuhnya.

Endang menambahkan, naskah akademik raperda tentang pramuwisata ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2011, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025, antara lain menyebutkan, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional yang selanjutnya disebut dengan ripparnas adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Ripparnas), lanjut Endang, merupakan pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi. Dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda) kabupaten/kota harus menginduk pada Riparda provinsi dan Riparnas.

“Dan ripparda kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025,”terang Endang.

Pada kesempatan lainnya, Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa mengatakan, Pembahasan 2 (dua) buah naskah akademik raperda inisiatif DPRD tahun 2019, naskah akademik rapaerda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan naskah akademik raperda pemberian nama jalan dan sarana umum.

dikatakan Wowo, pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan selain membawa pengaruh positif untuk kemakmuran masyarakat, tapi di sisi lain menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti, munculnya bangunan dan permukiman yang mengarah ke atas yang tidak akan mempunyai kualitas baik jika mengabaikan segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi penghuni, pengguna dan pengunjung.

“Dan kami konsen pada keselamatan penghuni dari berbagai ancaman bahaya, seperti  bahaya kebakaran dan lainnya.”kata Wowo.

Bangunan dan permukiman, menurut Wowo,  perlu pengaturan tentunya dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan, pemerataan, nasionalisme, efisien, manfaat, mudah dijangkau, kemandirian, kebersamaan, kemitraan, keserasian, keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian, berkelanjutan, keselamatan, keamanan dan ketertiban.

Oleh karena perumahan dan kawasan tersebut, kata Wowo, perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan dan ruang.

“Pembahasan naskah akademik raperda terkait pemberian nama jalan dan sarana umum pun di Kabupaten Pangandaran, kita belum mempunyai peraturan daerah yang khusus mengatur itu, sehingga perlu adanya regulasi peraturan daerah untuk memberikan legitimasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan sektoral. “tegas Wowo.

Menurut politisi PPP berbadan tambun ini, sesuai dengan kondisi eksisting, penamaan jalan dan sarana umum harus dilakukan dengan mekanisme serta disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Sebab, masih kata Wowo, hal ini penting untuk mempertahankan ciri khas daerah, sehingga  masyarakat atau siapa pun yang akan melakukan pemberian penamaan jalan dan sarana umum lainnya harus memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawan serta dan ciri-ciri khas kabupaten Pangandaran.

Wowo juga mengatakan, sementara untuk urusan wajib pekerjaan umum, antara lain, program pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pembangunan turap/talud/bronjong, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, tanggap darurat jalan dan jembatan, pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

"Ditambah program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengendalian banjir, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, penyediaan dan pengolahan air baku, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta pembangunan infrastruktur perdesaan,”pungkas Wowo. (PNews)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PANGANDARAN TERUS PANTAU PT AGRO TERNAK MANDIRI

Untuk lebih memastikan kondisi di lapangan, baru-baru ini Pemkab Pangandaran melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan kunjungan kerja ke PT Agro Ternak Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha penggemukan sapi potong, di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya.(26/3)

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Atikah, pihaknya terus menerus memantau kondisi langsung di kandang yang terisi 130 ekor sapi, terkait rencana pemasangan ipal.

“Sampai saat ini ipal belum bisa dipasang karena masih menunggu proses DEDnya dulu. “terang Atikah.

Dikatakan Atikah, ia sudah mengintruksikan pada perusahaan untuk meminimalisir dampak pencemaran udara, hendaknya pihak perusahaan membangun benteng yang tinggi di sekeliling lokasi kandang.

Pihak perusahaan pun, kata Atikah, melalui salah seorang pegawainya, weky, sudah menyanggupi secara bertahap akan segera membangunnya benteng tersebut.

"Dan sekarang perusahaan akan mengutamakan dulu pembangunan ipal. “jelas Atikah. (ANTON AS)

IWAN M RIDWAN: “SAMBUT PEMILU 2019 DENGAN PENUH KEGEMBIRAAN”

PANGANDARAN – Di hadapan media saat diwawancara, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menggunakan  hak pilihnya datang ke TPS pada pemilu 2019, tepatnya tanggal 17 April 2019 mendatang.

Dikatakan Iwan, pada Obor merah bersama-sama menyambut pesta demokrasi ini dengan suka-cita, penuh kegembiraan tanpa paksaan, hoaks, intimidasi, saling menjelekan dan saling menyebar pitnah.

Tak hanya itu, Iwan juga menghimbau pada seluruh masyarakat Pangandaran untuk tidak golput, karena hak pilih rakyat bisa menentukan masa depan Indonesia ke depan.

Iwan juga berharap agar masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan pemimpin negeri ini dan para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif.

“Bukan karena bersifat ajakan maupun ada imbalannya tetapi memilih sesuai dengan kemauan dan keinginan sendiri, "katanya.(29/3)

Dalam ramah tamahnya denga para awak media di sebuah rumah makan di Pantai Bojongsalawe Parigi, Iwan juga mengatakan, satu suara rakyat akan menentukan masa depan negeri dan daerah nya, oleh karena itu masyarakat jangan golput.

Saat ini, kata Iwan, masyarakat sudah cerdas dan tidak akan tergoda dengan segala iming-iming untuk menentukan pilihan politiknya sendiri.

“Kita salurkan hak politik dan hak pilih kita dengan kemauan sendiri sesuai pilihan hati nurani kita,” pungkasnya.  (AGE)

WALAU USIA LANJUT ANGGOTA LVRI CIGUGUR MASIH TETAP EKSIS PENUH SEMANGAT

CIGUGUR - Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merupakan organisasi para pejuang, sesuai yang diamanatkanUndang-Undang No. 15 Tahun 2012, Negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mereka yang tergabung aktif dalam penugasan dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul pada masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

Pada pasal 18 ayat 3, semua Veteran Republik Indonesia secara otomastis menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran di Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua LVRI Ranting Kecamatan Cigugur, H. Kartobi, kepada PNews di rumahnya.

“Sampai saat ini anggota veteran di ranting Cigugur ada sekitar 90 orang anggota yang masih tetap aktip, awalnya ada 100 namun beberapa anggota sudah meninggal. “terangnya. (29/3)

Kartobi mengatakan, selama ini anggota LVRI di wilayahnya selalu aktip hampir di seluruh kegiatan yang ada di masyarakat terutama ikut membangun infrastriktur baik jalan desa, rehab kantor koramil dan tetap eksis pada kegiatan lainnya walau rata-rata umur mereka di atas 60 tahun.

LVRI ranting Cigugur juga, ujar Kartobi, rutin melaksanakan piket di Koramil serta membantu TNI aktif menjaga keamanan di wilayah kecamatan Cigugur bersama Pemuda Panca Marga yang merupakan  anak-anak dari anggota veteran.

“Dan pada setiap tanggal 17, seluruah anggota LVRI ranting Cigugur selalu mengikuti apel kesadaran. “ungkap Kartobi. (AGE)

BAWASLU PANGANDARAN BEKALI PKD DAN PTPS DENGAN PELATIHAN BINTEK

CIMERAK-Selang 5 hari setelah pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panwaslu Kecamatan Cimerak kembali melaksanakan bingbingan teknis (bintek) pelatihan pengawasan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2019, yang diperuntukan ada Pengawas Kelurahan Desa /PKD di 11 desa Kecamatan Cimerak, yang dilaksanakan di aula kecamatan.(31/3)

Bintek yang dihadiri langsung ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, S.Ag,  staff bawaslu, komisioner Panwaslu Kecamatan Cimerak, Koordiv dan Pengawasan Pencegahan dan hubungan antar lembaga, Arif Jalaludin, S.E. 

Di hadapan para peserta bintek, dalam pemaparannya sebagai narasumber, Iwan Yudiawan, menyampaikan, ending dari sarana kedaulatan rakyat pemilu 2019 ini adalah tahapan pemungutan dan pehitungan suara, dan suksesnya proses tahapan ini tentunya tidak lepas dari pengawasan yang akuntable dari seluruh komponen jajaran pengawas, apalagi PKD dan PTPS merupakan spearhead atau ujung tombak untuk melaksanakan tugas pengawasan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara.

“Tugas dan kewajiban PKD hingga tingkat Pengawas TPS, memastikan Panwaslu desa dan PTPS melakukan pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. “terang Iwan.

Tugas lainnya, lanjut Iwan, memastikan TPS telah didirikan sesuai lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, mencermati kerawanan di TPS serta memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari.

Ia menambahkan, proses tersebut harus tertuang dalam berita acara serah terima juga memastikan perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel.

“Aplikasi siwaslu yang harus dimiliki jajaran pengawas secara hirarki dari panwascam hingga PTPS itu merupakan sistem aplikasi berbasis android dengan fungsi untuk mempermudah proses pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. “pungkasnya. (Tn)

ELON RUSLAN, LEWAT JALUR POLITIK PDIP INGIN BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK MASYARAKAT

CIMERAK – Setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama apa pun latar belakang strata kehidupan sosial sebelumnya, baik yang tinggal di kota atau yang  tinggal di pelosok sekali pun.

Seperti keinginan politik salah satu warga Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Elon Ruslan. Berawal dari seorang pengusaha bangunan kini Elon mencoba terjun ke dunia politik dengan memilih PDI Perjuangan sebagai pilihan penyaluran hasrat politiknya.

Saat bincang-bincang dengan PNews di kediamannya di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak, menurut Elon, didasari kenyataan di lapangan, khususnya di Kecamatan Cimerak dan Cijulang yang dirasakan Elon masih kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di desa-desa.

“Termasuk minimnya ketersediaan lapangan kerja untuk anak-anak kita setelah mereka  menyelesaikan pendidikannya. “ungkapnya.(28/3)

Lewat jalur politik PDI Perjuangan, akhirnya Elon pun tergerak untuk mencoba membantu dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari daerah pemilihan (dapil) 4, Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Ia mengatakan, tekadnya sudah bulat untuk mengabdikan diri menjadi penyampai aspirasi dan kepentingan rakyat, terutama di bidang pembangunan infrastruktru dan  mental sepiritual serta mengaktifkan peran dan potensi pemuda desa untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga generasi muda pun lebih mandiri.

“Melakukan pengembangan dan penataan destinasi wisata Madasari pun menjadi salah satu agenda perjuangan saya. “imbuhnya.

Karena pengembangan wisata, lanjut Elon, tentunya ini sejalan dengan visi-misi Pemkab Pangandaran, untuk menjadi wisata yang mendunia.

“Mudah-mudahan niat saya untuk ikut berkiprah di pemerintahan menjadi anggota DPRD, ada pada rido Alloh serta tentunya mendapat doa’ dan dukungan masayarakat, khususnya warga Kecamatan Cijulang dan Cimerak. (AGE)

CALON DPRD PROVINSI JABAR, IWAN M RIDWAN MOHON DOA DAN DUKUNGAN MASYARAKAT PANGANDARAN

H. IWAN M, RIDWAN, S.Pd, M.Pd

PARIGI - Sosok H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran, politisi PDI Perjuangan ini seperti ketahui saat ini menjadi ketua DPRD Kbupaten Pangandaran periode 2014 - 2019.

Pria kelahiran tahun 1970 ini asli putra daerah, dan saat ini bermukim di Dusun Bunisinga Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran, dikenal sosok yang dekat dengan semua kalangan masyarakat. Perilakunya yang santun dan lugas serta selalu peka pada hal-hal kecil yang disuarakan rakyat.

Perhatian pada nilai-nilai agama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pun tidak luput dari perhatiannya, terbukti hingga saat ini Iwan pun dikenal sebagai politisi yang dekat dengan para ulama, pesantren, guru ngaji dan tokoh agama lainnya.

Tidak hanya itu, di mata rekan-rekannya di DPRD Iwan juga dikenal sangat disiplin dan tegas saat memimpin rapat-rapat, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat, baginya kepentingan masyarakat harus menjadi perioritas di atas kepentingan apa pun.

Sebelumnya Iwan juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2009 – 2014, tapi walau karir politiknya terus bersinar, sosok Iwan tetap menjadi figur wakil rakyat yang penuh kharisma, rendah hati dan selalu tersenyum ramah pada siapa saja yang ditemuinya.

Saat bincang-bincang dengan PNews di rumah dinasnya, ia mengatakan, selama menjadi ketua DPRD sudah banyak Rancangan Peraturan Dearah (Raperda) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Bersama rekan-rekan di DPRD saya terus melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Dari  mulai biaya pendidikan gratis, kesehatan gratis sampai rasta (beras  sejahtera-red) gratis. “terangnya.

Iwan mengatakan, saat ini ia mencalonkan kembali menjadi wakil rakyat untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari dapil XIII meliputi kabupaten Pangandaran, Ciamis, Pemkot Banjar dan Kabupaten Kuningan.

Keinginannya mencalonkan untuk menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi, kata Iwan,  tentunya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, terutama ketika melihat sampai saat ini masih adanya ketimpangan bantuan dari provinsi untuk keempat kabupaten/kota tersebut.

"Saya sangat prihatin, kurang optimalnya bantuan tersebut, terutama Kabupaten Pangandaran yang nota bene masih sangat memerlukan bantuan baik dari pemerintah pusat melalui APBN maupun dari pemerintah provinsi Jawa Barat melalui APBD provinsi, " tegasya.

Iwan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bangkit membangun Pangandaran menjadi kabupaten yang lebih maju, lebih sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan visi misi, Pangandaran hebat.

Iwan juga berharap, mudah-mudahan warga masyarakat Pangandaran bisa memberikan doa’ dan dukungannya dalam pencalonannya menuju kursi DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Mudah-mudahan niat baik saya dan seluruh warga Pangandaran mendapat ridho Alloh serta diberi kelancaran dan dimudahkan dari segala urusan. " paparnya.

Iwan juga mengatakan, baik atas nama prnama lembaga Dibadi sebagai ketua atau atas nama lembaga DPRD Pangandaran, meminta maaf kepada seluruh masyarakat bila selama menjalankan amanat rakyat telah banyak melakukan kesalahan.

Sebagai manusia biasa, lanjutnya, tentunya tidak akan luput dari kesalahan selama memimpin DPRD dalam kurun waktu 5 tahun ( 2014 - 2019 ).

“Saya juga minta maaf jika selama saya menjalan tugas di DPRD, hingga saat ini masih banyak harapan masyarakat yang belum bisa diwujudkan. “ungkapnya. (AGE)

PRODUKSI KELAPA PANGANDARAN TEMBUS PASAR AUSTRALIA DAN TIMUR TENGAH

PANGANDARAN-Usai menghadiri kegiatan Apresiasi dan Sinkronisasi Program kementerian Pertanian 2019 di Jawa Barat yang dilaksanakan di Lapang Katapangdoyong pantai timur, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada awak media mengatakan, kegiatan ekonomi masyarakat Pangandaran, salah satunya pertanian, telah memberikan kontribusi besar pada laju perekonomian daerah.

“Yang sekarang kita perlukan ada 2, peningkatan dan kualitas produkasi hasil tani padi dan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 hingga maret 2019, mengalami surplus 2 ribu ton. “ungkap Jeje.(29/3)

Jeje mengatakan, pada sektor perkebunan kelapa pun nilai produksinya mencapai Rp. 3 milyar per hari, dari tiga jenis produksi, kelapa butir, gula kelapa dan tepung santan.

Masih kata Jeje, saat ini pohon kelapa yang ada di Pangandaran sudah tua sehingga perlu peremajaan.

“Sekarang kita sedang bekerjasama dengn sebuah perusahaan untuk mengembangkan kelapa pendek atau hibryda. “terang Jeje.

 Jeje menambahkan, saat ini Pemkab Pangandaran masih fokus pada empat program kebijakan, antara lain, perbaikan infrastruktur, penataan pariwisata, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Dan insaalloh untuk tahun depan kita akan jor-joran fokus pada peningkatan sumber daya mmanusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “jelasnya.

Sebenarnya dengan bertani kelapa, kata Jeje, sektor ini bisa mengurangi angka pengangguran, hingga bisa menekan jumlah pengangguran di angka 3,4 %, terendah di Jawa Barat.

Masih soal produksi kelapa, lanjut Jeje, ada tiga jenis produksi, antara lain, kelapa butiran, gula kelapa dan santan tepung yang diharapkan ketiga produk ini bisa saling mengontrol. Karena jika hanya difokuskan pada butiran kelapa saja dikhawatirkan suatu saat harganya akan anjlok, begitu juga dengan dua produk lainnya. Agar harga bisa selalu terkontrol, maka ketiga produk ini harus berimbang.

 Jeje juga mengatakan, produk kelapa ini bukan hanya dieksport ke Australia saja tapi ke negara-negara di timur tengah.

“Dan kita sedang memikirkan optimalisasi pelabuhan yang ada di kita, karena bisa lebih dekat jika dibandingkan melalui Tanjung Priok atau pelabuhan Cilacap. “pungkasnya. (ANTON AS)

IWA KARNIWA: “MASYARAKAT PANGANDARAN HARUS DUKUNG PENUH JEJE-ADANG”

PANGANDARAN-Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu, beberapa hari lalu seluruh sekda kabupaten-kota se-Jawa Barat berkumpul di Pangandaran menggelar Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di kawasan pantai barat yang dipimpin langsung Sekda Pemvrop Jabar, Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak., M.M.,CA., PIA, ini salah-satunya bertujuan untuk mensinkronkan serta mengharmonisasikan seluruh program baik dari pemerintah pusat atau provinsi, sehingga pertemuan ini mutlak harus dilakukan.

“Karena peran kami ini tentunya sangat vital karena semua visi-misi bupati-walikota di daerah, inflementasinya oleh sekda. “Tegas Iwa.(29/3)

Disoal kenapa pertemuannya di Pangandaran, Iwa mengatakan, karena Pangandaran nantinya akan diarahkan  kualitasnya sama dengan Bali, dan untuk itu seluruh sekda se-jabar harus mendorong agar akselerasi tujuan tersebut cepat tercapai.

Iwa mengatakan, dan sekarang Kabupaten Pangandaran dibawah pimpinan Bupati-Wakil Bupati, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, sangat luar biasa.

Dan ini, kata Iwa, harus diinformsikan oleh seluruh sekda di daerahnya masing-masing, bukan ke daerah sejenis seperti Kabupaten Sukabumi, Bogor atau Cirebon saja tapi ke seluruh Indonesia bahkan ke mancanegara, bahwa Pangandaran kini sudah berubah.

“Ini menjadi penting, karena kita harus saling membesarkan antara kabupaten-kota satu dengan lannya. “imbuh Iwa.

Sekda Jabar kelahiran Ciamis ini juga mengatakan, Pangandaran dibawah pimpinan Jeje-Adang begitu kuatkomitmennya untuk memajukan daerahnya, oleh karena itu masyarakat harus mendukung sepenuhnya kebijakan Pemkab Pangandaran agar bertambah hebat dan Jawa Barat pun semakin maju.

Hal senada dikatakan plt. Sekda Pangandaran, Drs. Suheryana, menurutnya, seluruh sekda se-jabar mendukung agar Pangandaran bisa menjadi tujuan wisata berkelas dunia, standarnya, salah satunya Bali.

Untuk itu, ucap Suheryana, seluruh sekda yang sekarang hadir di pertemuan ini bisa ikut berpartisipasi mendorong dan mendukung  kebijakan pemprov jabar. Termasuk jika ada kegiatan agar bisa di laksanakan di Pangandaran karena itu juga termasuk promosi.

“Termasuk mengundang investor datang ke Pangandaran untuk pengembangan kepariwsataan Pangandaran. “imbuhnya. (PNews)

KUNJUNGAN KEMENTAN KE PANGANDARAN SALURKAN BANTUAN SENILAI RP 5 MILYAR

PANGANDARAN-Kunjungan Menteri Pertanian RI ke Kabupaten  Pangandaran yang diwakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertanian, Dr Ir Momon Rusmono.MS, disambut antusias masyarakat petani Pangandaran.

Pada pertemuan Apresiasi dan Singkronisasi Program Kementerian Pertanian (Kementan) 2019 di Jawa Barat yang digelar di Lapang Doyong (29/3), turut dihadiri Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati, H. Adang Hadari, anggota DPRD Pangandaran, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagiyoni, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jami, dan lebih dari 12.000 petani, santri tani, pendamping desa dan seluruh penyuluh pertanian.

Pada kesempatan tersebut, pihak Kementan juga menyalurkan beberapa bantuan kepada para petani secara langsung senilai Rp 5 miliar berupa alat dan mesin pertanian seperti traktor roda dua, handsprayer, cultivator dan pompa air. Selain itu berupa kegiatan PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat), domba, benih pala, benih kelapa dalam 6.000 batang, benih sayur dan mangga, juga sarana produksi cabai, manggis, pisang dan pascapanen cabai, benih padi varietas inpari 32, 33, 42 dan 43 serta power threser, ayam umur empat minggu beserta pakan, vaksin dan kandangnya.

"Pesan Pak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bantuan ke petani ini jangan dikurangi, bila perlu ditambah dan melalui bantuan ini, kami berharap produksi pertanian di Kabupaten Pangandaran meningkat dan sekaligus bisa mensejahterakan petani," tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Kementan juga melepas eksport kelapa bulat asal Pangandaran ke Australia sebayak 15 ton dan kayu olahan (barecore) ke Tiongkok 591,317 m3, dengan total nilai ekspor sebesar Rp 1,85 milyar, yang sebelum dikirim ekspor kayu olahan ini wajib dilakukan pemeriksaan Badan Karantina Pertanian sehingga bisa diterima negara tujuan.

 “Saya sangat  mengapresiasi pelaku bisnis asal Pangandaran yang sudah berhasil mengeksporr komoditas kelapa ke mancanegara. “ucap Momon.

Menurut Momon, pihak kementan pun tentunya akan terus mendorong para petani muda agar tidak hanya memproduksi, namun juga bisa menjual produk yang telah diolah, dan Kementan berharap dengan ekspose ekspor berbagai komoditas pertanian di berbagai media, masyarakat pun semakin sadar ternyata banyak manfaat yang bisa diambil dari sektor pertanian.

Seperti diketahui, luas perkebunan kelapa di Pangandaran yang tersentra di 5 kecamatan, antara lai di Kecamatan Kalipucang, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Kecamatan Cimerak mencapai 33.400 hektare. Dari luas tersebut, 21 ribu hektare yang memproduksi kelapa, sedangkan sisanya disadap atau dideres untuk bahan gula.

"Kami minta agar semua yang kita miliki ini harus tetap dijaga dari ancaman bioterorisme global berupa hama dan penyakit yang dapat merusak sumberdaya alam kita," tegasnya.

Momon juga mengatakan, seluruh program di Kemnetan ini tentunya sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kementan sendiri, lanjut Momon, memiliki visi guna mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045 dengan beberapa program terobosan, seperti, mekanisasi pertanian, memperbanyak benih unggul dan peningkatan SDM pertanian yang unggul.

Dan hasilnya, lanjut Momon lagi, selama pemerintahan Jokowi-JK, berdasarkan data BPS, penduduk miskin di pedesaan berkurang 10,87% dan sebagian besar andilnya adalah sektor pertanian. Di Kabupaten Pangandaran sendiri, tingkat kemiskinan turun 9%. “terang Momon.


"Ini bukti keberhasilan pembangunan pertanian saat ini dan  bukti yang kedua nilai tukar usaha pertanian tahun 2018 ini terjadi peningkatan. “pungkasnya. (hiek)

RIBUAN MASSA PENDUKUNG CAPRES-CAWAPRES 02 PADATI LAPANG KARANG MEKAR KARANGNUNGGAL

TASIK NEWS-Kehadiran artis ibu kota, Mulan Jameela, menambah semarak serta mampu menghibur ribuan massa yang hadir pada acara kampanye calon presiden dan wakil presiden nomer urut 2, Prabowo-Sandiaga Uno, di Lapang Karang Mekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.(28/3)

Tidak hanya dari Tasikmalaya, massa relawan dan pendukung Prabowo-Sandi ini juga datang dari daerah lain di wilayah priangan timur, walau pun capres-cawapres berhalangan hadir. Ketidak hadiran capres 02, dari keterangan yang berhasil dihimpun PNews, Prabowo batal menghadiri acara istiqosah 283 karena cuaca mendung yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan.

Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN), Jenderal (Purn) Joko Santoso yang didampingi Wakil Ketua BPN Bachtiar Hamzah, usai acara di Bandung sedianya Prabowo akan menghadiri langsung acara Istiqosah 283 di Karangnunggal, namum mengingat cuaca yang kurang bersahabat dan hal ini jadi pertimbangan keselamatan karena pesawat helikopter yang ditumpanginya tidak memungkinkan terbang dengan cuaca mendung dan hujan sejak dari Bandung, hingga batal hadir.

”Tapi walau Pa Prabowo berhalangan hadir, ternyata ini tidak menyurutkan para pendukung capres-cawapres nomer urut 2 untuk tetap hadir dan memberi mendukungannya. “ jelas Joko Santoso usai memberikan orasi politiknya.

Apalagi, kata Joko, kehadiran Mulan Jameela yang sudah akrab di Jawa Barat ini, mampu untuk menghibur masa pendukung.

“Apalagi saat Mulan Jameela menyanyikan lagu Ganti Presiden, para pendukung nampak sangat antusias. “imbuhnya.

Joko menambahkan, ternyata massa pendukung bisa memahami ketidakhadirian Prabowo ke Karangnunggal, karena memanh sejak awal massa pendukung 02 sudah komitmen hadir tidak hadir pada acara kampanye, Prabowo Subianto tetap menjadi pilihan untuk Presiden 2019-2024.

”Dan ini terbukti, walau Pa Prabowo tidak hadir di Karangnunggal tapi massa yang hadir khususnya masyarakat Tasik selatan tetap pendukung pasangan capres-cawapres nomer urut 02. “kata Joko lagi. (ANWAR W-UDI R)