KINI CTRA TASIK KOTA SANTRI TERNODAI PRAKTEK MAKSIAT

TASIK NEWS-Ironis, Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan julukan kota santri ternodai dengan perilkau segelitir orang dengan perilaku yang tidak mencerminkan dengan julukan luhur itu.

Sepeti yang sering terlihat maraknya kehidupan malam  di sebuah hotel di bilangan jalan Gunung Sabeulah, para PSK (Penjaja Seks Komersial) dan mucikari yang dengan leluasa menjalankan bisnis haramnya dengan menjajakan kenikmatan dunia siap melayani hasrat syahwat para lelaki hidung belang.

Pemkot Tasik pun terkesan tak bergeming seolah tutup mata, walau tiap malam petugas Sat Pol PP selalu berpatroli mengitari kota.

Menurut warga sekitar, yang enggan ditulis identitasnya, sebenarnya praktek tersebut sudah lama berjalan sehingga warga pun hanya bisa mengelus dada tidak bisa berbuat apa-apa.

“Jika tidak percaya silahkan datangi sendiri dan buktikan, setiap malam banyak wanita dengan dandanan seronok berkeliaran di salah satu hotel siap menggoda para lelaki yang datang kesana. ”ungkapnya.(28/8)

Ia juga berharap, mudah-mudahan pemkot segera menertibakan penyakit masyarakat ini, sebab jika dibiarkan, bukan tidak mungkin bisnis maksiat ini akan semakin besar.

“Mudah-mudahan citra kota santri akan kembali menjadi predikat kota kami. “imbuhnya. (ANWAR WALUYO)

WARGA DESA KARYAMANDALA KABUPATEN TASIKMALAYA SANGAT KESULITAN AIR BERSIH

PNEWS TASIK-Kemarau panjang tahun ini sangat terasa sekali warga Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, warga yang berada pada posisi dataran tinggi dan berbukit ini hingga saat ini benar-benar sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Seperti dituturkan Sunardi, salah serang warga Rt 1 Rw 1 Dusun Barengkok. Menurutnya, sudah empat bulan ia dan warga lainnya benar-benar merasakan dampak langsung musim kemarau tahun ini, hingga tak jarang hanya untuk mendapatkan air harus berjalan 1-2 km.

“Musim kemarau tahun lalu pun sama, malah lebih parah dari sekarang. ”terangnya. (25/8)    *HARIS F*

AHA..! SERUNYA IBU-IBU BEROLAHRAGA DI PANTAI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Inilah cara Ema-ema milinial berolahraga senam pagi untuk tetap menjaga kesehatan di usianya yang tidak muda lagi.

Sejak pukul 8.00 pagi puluhan ibu-ibu yang didominasi usia paruh baya, melenggak-lenggok mengikuti irama bersenam ria di arena pasir pantai barat Pangandaran.

“Dsisini tempat yang cukup strategis, selain paronamanya indah khas aroma udara angin laut terasa segar mengiringi alunan musik. “ungkap salah seorang ibu. (26/8)

Selain ibu-ibu warga sekitar, menurutnya, tidak sedikit juga para wisatawan ikut berbaur mengikuti senam yang setiap minggu pagi di gelar di kawasan wisata pantai barat ini.

"Pokoknya seru, selain badan sehat pikiran pun bisa fresh melihat alam pantai pagi hari." imbuhnya. (HARIS F)

BERBURU SUNSET DAN SUNRISE DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Akhir pekan pasca hari Raya Idul Adha Pantai Pangandaran masih tetap jadi buruan wisatawan domestik.

Menurut salah seorang wisatawan asal Tasikmalaya, Lilis, walau untuk yang ke berapa kalinya ia berlibur ke Pangandaran, tapi entah kenapa ia dan keluraganya tidak pernah bosan.

“Pangandaran seakan mempunyai magnet, hingga sudah tidak terhitung berpa kali saya berlibur kesini. “ungkapnya.(26/8)

Walau tidak seramai seperti saat libur Idul Fitri lalu, tapi justru saat seperti ini, menurutnya, ia bisa sepuas hati menikmati keindahan alam laut dengan sunset dan sunrise di pantaui barat dan timur.

“Keindahan saat matahari terbit dan tenggelam selalau jadi buruan kami. “imbuhnnya.
 (HARIS F)

DPRD DORONG PEMDA PANGANDARAN PERHATIKAN FHI

PARIGI-Mungkin untuk kesekian kalinya para tenaga honorer Katagori 2 (K2) meminta kejelasan pemerintah terkait status mereka yang selama ini sudah lama mengabdi bahkan ada yang sudah puluhan tahun.

Seperti diungkapkan ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kordinator Kabupaten Pangandaran, Selamet Sepiyadi, ketidak jelasan status yang disandang hingga saat ini membuat ia dan rekan-rekannya seolah sebuah pengabdian yang tapi tanpa pengakuan dari pemerintah.

Padahal, menurut Selamet, saat ditemui usai menggelar audens dengan DPRD, dalam pengabdiannya tenaga honorer K2 sama seperti layaknya ASN (Aparatur Sipil Negara ) lainnya.

“Tekniknya kami menyerahkan pada pemerintah, status kami nantinya sepert apa. “ungkap Selamet.(23/8)
Selamet juga mengatakan, kesejahteraan yang ia terima selama ini pun jauh dari kata cukup bahkan untuk  standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pun tidak terpenuhi.

“Dalam setiap bulannya kami hanya menerima Rp300 ribu saja, jangankan untuk kebutuhan hidup untuk beli bensin dari rumah ke tempat kerja pun tidak mencukupi. “terang Selamet.

Selamet menambahkan, karena tidak ada payung hukum yang mengatur tenaga honorer K2, maka cara pengupahan pun tentu saja tidak ada standar aturan yang bisa digunakan, karena baik tenaga yang sudah puluhan tahun mau pun yang baru masuk, sama-sama mendapat upah dengan jumlah sama.

Sementara saat diminta tanggapannya, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, menyampaikan, ada dua hal yang disampaikan FHI pada saat audens, pertama mengenai status dan yang kedua terkait kesejahteraan yang selama ini mereka terima.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peratuaran Pemerinatah (PP) nomer 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 8 mengatakan, Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum PP tersebut terbit, masih kata Iwan, di daerah itu dulu ada tenaga honorer K1 dan K2, setelah melalui penjaringan seluruh K1 lolos hingga menjadi PNS. Sementara sisa tenaga honorer yang masuk K2 saat dilakukan penerima CPNS dulu, sebagian ada yang terjaring jadi PNS dan banyak juga yang bernasib kurang baik tidak lulus pada tes CPNS itu.

Menurut data yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lanjut Iwan,  di Kabupaten Pangandaran ada 455 orang.

“Dan data terakhir bulan juli 2018, berjumlah 312 orang. “terang Iwan. 

Dikatakan Iwan, dalam aspirasi yang disampaikan FHI pada DPRD sebenarnya tidak muluk-muluk untuk diangkat menjadi PNS, tapi hanya ingin kepastian status.

Yang kedua, terutama tenaga honorer K2 yang selama ini sudah puluhan tahun mengabdi di pendidikan, tapi penghasilan (insentif) hasil kebijakan pemda hanya mendapatkan R 300 ribu per bulan, dan jumlah tersebut diterima K2 baik yang sudah puluhan tahun mau pun yang baru 1-2 tahun.

“Prinsipnya, regulasi, ketentuan dan kepastian hukum untuk tenaga honorer K2 harus ada, hanya saja tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. “kata Iwan lagi.

Secara kelembagaan, lanjut Iwan, DPRD meminta Pemkab Pangandaran melalui asisten III dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk segera mencari formulasi yang tepat, paling tidak para tanga K2 punya status.

Karena pada prinsipnya, menurut Iwan, sebagian tenaga honorer K2 ini mempunyai Surat Keputusan (SK) dari dinas terkait sebelum PP nomer 48 tahun 20015 ada. Artinya, secara hukum SK tersebut sampai sekarang masih berlaku, karena prosedurnya jika ingin mencabut SK harus dengan SK lagi, tapi masalahnya itu dilakukan oleh pejabat yang dulu.

“Tapi sekali lagi, kami menyerahkan masalah ini ke pemda, yang penting mereka mempunyai status dan perbaikan terkait kesejahteraanya. “pungkasnya. (PNews)

FP3 TEMUI DPRD PANGANDARAN BAHAS PEREDARAN MIRAS

PARIGI-Terkait semakin maraknya peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Pangandaran, khususnya di lokasi wisata, beberapa warga yang tergabung dalam Forum Peduli Pariwisata Pangandaran (FP3) datang menyambangi DPRD untuk menggelar audens menyampaikan keluhannya.(23/8)

Dalam pertemuan dipimpin langsung Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, anggota komisi I dan II, Dinas Perdagangan dan Pariwisata, di ruang bamus, salah seorang perwakilan FP3 menyampaikan keresahan tersebut dan permasalahan lainnya, diantaranya, adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap beberapa pedagang, perlindungan dan kepastian hukum para pedagang dan ketakutan jika sewaktu-waktu ada sweeping miras ormas radikal yang akan membuat citra buruk pariwisata.

Menurut Iwan, terkait peraturan peredaran miras, rancangan peraturan daerah (raperda) saat ini sudah dalam tahapan hasil kajian akademisi.

“Tapi walau perda ini belum terbit, sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan. “terang Iwan. 

Iwan juga membenarkan, sudah menjadi konsekwensi sebagai daerah tujuan wisata keberadaan miras bukan lagi merupakan barang langka, sebab wisatawan yang datang ke Pangandaran berbeda dengan pengunjung wisata religius, seperti Pamijahan dan Panjalu. Wisatawan mancanegara (wisman) yang mempunyai kultur dan kebiasaan berbeda tentunya akan menganggap miras merupakan minuman sehari-hari.

“Menurut mereka mungkin minuman beralkohol tersebut bukan apa-apa, atau seperti minuman biasa saja. “kata Iwan.

Iwan juga mengatakan, dalam perda tentang pengaturan miras tersebut nantinya akan mengatur dua tempat penjualan. Antara lain, tempat yang hanya bisa menjual saja, konsumen tidak boleh menikmatinya di tempat tersebut.

“Kedua, perda tersebut juga akan menentukan tempat dimana miras bisa dijual dan langsung dikonsumsi disana, seperti di bar, pub dan tempat sejenis  itu lainnya.”jelas Iwan.  

Masih di tempat yang sama, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Drs. H. Undang Sohbarudin, masih banyak kekurangan-kekurangan yang menjadi instrument pariwisata. Seperti regulasi dan lainnya, karena masalah pariwisata memang harus dilakukan secara bersama-sama baik lintas SKPD, elemen masyarakat dan stake holder lainnya.

“Intinya saya hanya ingin mengatakan, mari kita tata kepariwisataan Kabupaten Pangandaran dengan kemesraan. “ungkap Undang. (AGE-PNews)

MASYARAKAT DIHARAP BERHATI-HATI KONSUMSI HATI HEWAN

PARIGI-Hasil pemeriksaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pangandaran, dua dari ada tiga ekor sapi hewan qurban Pemkab Pangandaran positif mengandung cacing tanah.

Demikian disampaikan petugas dari Dinas Pertanianj dan peternakan, dr. Idham, usai memeriksa daging-daging yang akan dibagikan pada masyarakat di halaman setda.(22/8)

“Pada kedua ekor sapi itu terbukti ada cacing tanah pada hatinya, satu sapi yang berasal dari Desa Wonoharjo dan satunya lagi dari Sidamulih. “jelasnya.

Idham mengatakan, setelah melalui proses pemeriksaan, hati dari 2 ekor sapi tersebut dikumpulkan untuk dimusnahkan dengan cara dikubur dalam tanah.

Idham juga menyarankan, sebaiknya masyarakat berhati-hati  untuk tidak mengkonsumsi hati hewan yang mengandung cacing tanah, karena apabila salah cara memasaknya, apalagi dengan cara dibakar (sate) yang biasanya tidak terlalu matang, maka itu jelas sangat berbahaya.

“Jenis penyakit cacing ini sipatnya bisa menular. “imbuh Idham.  (ANTON AS)

NAMPALING, TRADISI MENANGKAP SIMEUT DI DESA CIKALONG MASIH UTUH DAN TERJAGA

SIDAMULIH-Kekayaan khasanah kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran masih terawat dan terpelihara dengan baik, terbukti dengan beberapa penyelenggaraan even-even budaya di masyarakat yang masih hidup.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari saat menghadiri festival nampaling di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih yang di gelar di tengah-tengah hamparan sawah usai dipanen petani.(20/8).

“Ketika yang lain sudah meninggalkan kearifal lokal beralih pada hal-hal yang konvensional dan moderen, di Cikalong ternyata kebiasaan turun temurun para orang tua dahulu hingga sekarang masih tetap dilakukan masyarakat. “tutur bupati.

Nampaling, lanjut bupati, tradisi masyarakat menangkap simeut (belalang) dengan khusus yang terbuat dari bambu yang dilakukan usai masa panen padi, sampai sekarang ada. Artinya, lanjut bupati, ternyata nilai-nilai tradisi khususnya di Desa Cikalong masih terpeliharan dengan baik tak tergerus jaman.

Artinya lagi, masih kata bupati, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat Cikalong dahulu, hingga sekarang ternyata masih melekat pada tatanan kehidupan warga desa.

“Pemda akan mendorong Desa Cikalong untuk menjadi kawasan serta destinasi budaya di Kabupaten Pangandaran. “imbuh bupati.

Sementara menurut tokoh kebudayaan Kecamatan Sidamulih, Deddi Wahyudi, tidak hanya nampaling saja tradisi budaya yang hingga sekarang masih terawat di Desa Cikalong. Bahkan jika mau jujur, ketika orang mengatakan ronggeng gunung, pasti yang ada dalam benak masyarakat Pangandaran di Desa Cikalong merupakan pusat kesenian tersebut.

“Diisini juga masih ada gondang, ketuk tilu serta banyak lagi kesenian tradisi daerah yang hingga sekarang masih tetap eksis. “kata Deddi.

Dan yang tidak kalah menarik, para pelaku-pelaku kesenian itu dilakukan langsung para orangtua yang ingatannya masih sangat kental pada dengan tradisi yang mereka miliki.

Walau pun dengan kemajuan jaman, lanjut Deddi, kini di Cikalong pun kini ada regenerasi dengan berdirinya tempat-tempat pelatihan kesenian tersebut.

“Muda-mudahan saja harapan warga Cikalong untuk mempunyai sanggar pusat budaya segera bisa terealisasi. :”pungkas Deddi. (ANTON AS)

TERKAIT PEMBANGUNAN TOWER, WARGA RW 01 WONOHARJO MINTA BERTEMU DENGAN PIHAK PERUSAHAAN

PANGANDARAN-Puluhan warga Rw 01 Dusun Kedungrejo Desa Wonoharja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran datang ke aula desa untuk memenuhi undangan Kepala Desa Wonoharjo, terkait permasalah pendirian tower jaringan telekomunikasi.(18/8)

Auden antara warga dan pemerintahan desa yang juga dihadiri Forum Komunikas Kecamatan (kecamatan, koramil dan Polsek) dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Dinas Perdagangan (PMPTSPKUP) berjalan alot, sejak jam 9,00 pagi hingga berakhir pukul 14.00 WIB.

 “Saya hanya diberitahu dan diminta tandatangan oleh suruhan yang punya tanah serta diberitahu bahwa di lahan tersebut akan dibangun pemancar. “kata salah seorang warga Rt.01 Rw. 01, Robingan (63).

Menurut Robingan yang rumahnya berada dekat sekali dengan  lokasi tower, lebih jauh mengatakan, ia mau membubuhkan tandatangannya dengan alasan karena yang kan dibangun itu hanya sebuah pemancar. Tapi setelah belakangan diketahui yang akan dibangun tersebut  sebuah tower salah satu propider telekomunikas, ia pun lantas mencabut persetujuannya.

“Kalau pun saya harus mengembalikan uang konfensasi yang diberikan perusahaan, saya akan kembalikan. “imbuhnya.

Melalui proses masyawarah yang alot serta pemaparan dari Danramil, Sekmat, Polsek, Dinas PMPTSPKUP dan kepala desa, akhirnya warga pun setuju tower tersebut dibangun di atas tanah milik pasangan suami istri Toni-Iim.

Saat ditemui usai audens, Kepala Desa Wonoharjo, Zenal, menyampaikan, walau melalui musawarah panjang hingga 5 jam, akhirnya didapat juga kata sepakat.

“Alhamdulillah, akhirnya warga setuju walau ada keinginan warga bisa bertemu dulu langsung dengan pihak yang diberi kuasa oleh perusahaan. “ungkap Zenal.

Masih di tempat yang sama, Kabid Penyelenggaraan Perizinan, Salimin, mengatakan, setelah ada persetujuan warga, selanjutnya desa akan menyerahkan ke kecamatan untuk kelengkapan  surat rekomendasi yang akan menjadi salah satu sarat dikeluarkan ijin dari Dinas PMPTSPKUP.

“Selama ini kami tidak gegabah dalam urusan ijin pendirian tower sebelum sarat-sarat terpenuhi, khususnya ijin lingkungan. “terang Salimin. (PNews)

PERINGATI KEMERDEKAAN ke 73 DAN BULAN DZULHIJAH HOTEL MALABAR GELAR PENGAJIAN

PANGANDARAN-Momen bulan istimewa 1 hingga 9 Dzulhijjah dan peringatan Hari kemerdekaan tepat di bulan Agustus ini, pihak manejemen Hotel Malabar dan Aquarium adakan pengajian. Selain untuk menumbuhkan etos  kerja para karyawan, acara ini pun diharapkan bisa jadi dan siraman rohani serta peringatan hari istimewa dan bersejarah.

Acara yang digelar sekitar pukul 20.00 malam (16/8) ini dihadiri seluruh karyawan yang stia menyimak pemaparan keagamaan yang disampaikan ustadz.

Menurut Pimpinan perusahaan, Kusman, kegiatan ini dimaksudkan untuk memeperkokoh silaturahmi antar karyawan dan pihak manejeral, hingga terjalin komunikasi yang baik.

“Ini bertujuan agar semua karyawan bisa mengerti mana hak dan kewajiban masing-masing dan bisa berdampak pada  kebaikan semua pihak , “Kusman.

Kusman juga mengatakan, kegiatan ini akan digelar setiap bulan yang dimulai sejak bulan agustus ini, karena selaian menjadi awal bulan penaggalan islam, di bulan dzulhijjah ini mempunyai makna istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. (HARIS F)

SASAK GANTUNG DI ATAS SUNGAI CIJULANG JADI PRIMADONA TURIS ASING

CIJULANG-Mungkin masyarakat Cijulang sudah tidak asing lagi dengan jembatan gantung (sasak gantung) di ats aliran sungai Cijulang yang menghubungkan Desa Cijulang dan Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Jembatan tersebut dari dulu hingga saat ini masih sama, terbuat dari anyaman bambu dengan bebntangan tali sling baja di sisi kiri-kanannya, hingga menjadi daya tarik tersendiri  wisatawan asing karena mungkin keunikannya.

Menurut warga sekitar, jembatan gantung ini sudah ada sejak tahun 70an silam dan dan berfungsi sebagai akses perekonomian bagi masyarakat pesisir pantai Batukaras ke puseur dayeuh  (pusat kota) Cijulang.

Seperti diungkaplan salah seorang  guide asal Cijulang, Dadang (45), ia sering membawa turis asing berwisata ke pantai Batukaras dan Green Canyon dan setelah mengunjung kedua lokasi wisata itu, Dadang pun tidak lupa untuk membawa wisatawan tersebut berphoto di jembatan gantung sebagai oleh-oleh pulang ke negaranya.

"Tidak terhitung, sudah berapa turis asing yang saya bawa kesana, mereka sangat terkean dengan keberadaan jembatan tua itu karena disamping unik, pemandangan alam sungainya pun sangat mereka minati. "  jelasnya. (16/08)

Ia menambahkan, ia sangat bila suatu saat nanti jembatan gantung tersebut dipugar dan dibuat permanen seperti jembatan lainya.

“Mudah-mudahan jembatan gantung ini tetap dipertahankan agar jadi sejarah bukti orang tua dulu  sekaligus bisa menjadi pelengkap pariwisata. “imbuhnya. (AGE)

SILATURAHMI YAYASAN LEBAK GALUNGGUNG KE DIDIKBUD TASIK BAHAS PERKEMBANGAN BUDAYA

TASIK NEWS-Dalam acara siraturahmi Pembina Yayasan Lebak Galunggung LS, Galih dengan Kepala Bidang budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Didin, dibahas persoalan-persoalan terkait kebudayaan dan perkembangan kesenian yang ada di Tasikmalaya.

Menurut Didin, yang baru satu bulan menjabat Kabid Budaya, pihaknya sangat mengapresiasi dan akan aspirif untuk membahasa perkembangan seni budaya daerah.

“Tentunya kami berharap bisa menerima inpormasi sebanyak-banyak terkait keberadaan seni budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. “kata Didin.(14/8)

Hal senada dikatakan Pembina yayasan Lebak Galunggung, Galih, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa semakin terjalin hubungan para pelaku seni budaya dengan pemerintah.

“Kami dan pemerintah punya tugas yang sama untuk bersama-sama ngamumule budaya sendiri. “ungkapnya. (ANWAR WALUYO-PNews)

PERTAMA KALI TERJADI, PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN DITUNDA KARENA TAK MEMENUHI KUORUM

PARIGI– Rapat paripurna untuk mendengarkan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUPA dan PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pangandaran, hari selasa, 14 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB pagi, gagal dilaksanakan. Pasalnya setelah molor dari waktu yang sudah ditentukan, sebagaian anggota wakil rakyat tak kunjung hadir hingga peserta rapat pun tidak memenuhi kuorum.

Saat ditemui di ruang kerjna, Ketua DPRD Pangandaran,  H.Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd  menyampaikan, sesuai ketentuan untuk memenuhi kuorum minimal yang hadir 24 anggota.

Iwan menambahkan, saat awal dibuka paripurna yang hadir hanya ada 13 orang, namun setelah ditunggu-tunggu, saat sidang kembali dibuka, hanya bertambah satu anggota hingga seluruh anggota dewan yang hadir hanya 14 orang.

“Karena yang hadir seharusnya 2/3 dari total keseluruhan anggota dewan, maka rapat pun kita putuskan ditunda dan akan dijadwal ulang, namun pelaksanaannya harus segera, paling lambat 3 hari dari sekarang.” jelas Iwan.

Kalau melihat agenda beberapa hari kedepan, klanjut Iwan, DPRD hanya ada waktu sampai besok hari, karena pada hari kamis (16/8) ada acara menyaksikan life steaming pidato Presiden, dan hari Jumat, Sabtu dan Minggu tanggal merah dan libur.

“Sehingga ada waktu hanya harir rabu,  namun jika rabu masih tidak bisa dilaknakan, ada kemungkinan ditarik ke Bamus untuk dijadwalkan ulang,” katanya.

Iwan mengaku merasa kecewa atas kejadian ini, karena waktu untuk pembahasan KUPA dan PPAS akan semakin mepet.

“Padahal sesuai agenda, penetapannya mestinya dilaksanakan paling lambat minggu kedua agustus ini,” terangnya lagi. (AGE)

IWAN M RIDWAN: “PENDIDIKAN MERUPAKAN TENGGUNGJAWAB BERSAMA”

MANGUNJAYA-Disela-sela kesibukannya, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd berkesempatan melihat langsung ke lapangan proses pembangunan sarana pendidikan keagamaan, salah satu program unggulan Pemkab Pangandaran untuk meningkatkan sumberdaya manusia,khususnya  di bidang keagamaan.

“Ini menjadi penting, karena jika sarananya tidak terpenuhi, maka lingkungan tempat kegiatan belajar mengajar pun akan kurang memberikan rasa nyaman baik pada siswa maupun pada tenaga pengajar. “ungkap Iwan, saat bersama ratusan warga gotong royong mengerjakan pengecoran pesantren Miftahurrohmah di Dusun Malangsari RT 37 RW 09 Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya.(12/8)

Iwan menambahkan, masalah pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, tidak hanya pemerintah saja melainkan semua elemen masyarakat harus turut serta berpartisipasi aktip untuk bisa melahirkan generasi anak bangsa yang tangguh dan berkarakter.

Dan secara kelembagaan, lanjutnya, DPRD terus mendorong pemerintah agar benar-benar memberikan perhatian penuh pada dunia pendidikan. Dan ini dibuktikan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pendidikan, seperti, Ajengan Masuk Sekolah (AMS), Pangandaran mengaji, gratis biaya pendidikan 12 tahun dalam program Pangandaran Hebat dan kebijakan lainya tentang pendidikan anak.

“Kita sepakat masalah pendidikan anak harus menjadi skala perioritas bersama. “imbuh Iwan.

Sementara menurut ketua panitia pembangunan Yayasan Miftahurrohmah,  Ust. Hamdani, pembangunan pesantren dengan luas 18 x 19 menter2 anggarannya bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar Rp. 100 juta.

Masih kata Hamdani, walau pun masih belum mencukupi, tapi menurutnya, ia sangat berterimakasih karena Pemkab Pangandaran sudah membantunya.

“Saya atas nama seluruh warga sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemkab pangandaran yang sangat peduli dan memperhatikan pendidikan keagamaan khususnya di di desa kami. “tutur Hamdani. (Toni  T)