LULUSAN TATA BUSANA SMK IT NURUL HIKMAH DILIRIK PENGUSAHA GARMEN

TASIKMALAYA-Dewasa ini persaingan dunia kerja semakin sulit, apalagi jika tidak memiliki keahlian khusus, maka akan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sehingga saat ini masih banyak lulusan sekolah masih kelabakan mencari pekerjaan. Atau terkadang pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kofetensi keilmuan yang didapat dari bangku sekolah, maka salah satu solusinya kemandirian berwirausaha mutlak diperlukan guna mengimbangi ketatnya persaingan dunia usaha.

Salah satu upaya untuk mengimbangi persaingan tersebut, tentunya dengan memiliki keahlian khusus, karena dengan keahlian itu bisa didapat setidaknya bisa menciptakan dunia kerja baru, paling tidak untuk diri sendiri.

Membidik peluang usaha ke depan, tentunya dari sekarang harus memiliki perencanaan (planning) awal yang matang, salah satunya harus jeli memilih jurusan mata pelajaran disekolah.
Karena jurusan mata pelajaran yang dipilih pun harus bisa disesuaikan dengan pangsa pasar dan daya saing yang tidak begitu ketat namun menjanjikan peluang bagus. Peluang dunia usaha yang memiliki prospek cerah dan masih terbuka lebar, salah satunya usaha pakaian/ Busana.

SMK IT Nurul Hikmah di Kabupaten Tasikmalaya, mencoba menawarkan peluang ini dengan membuka jurusan ahli tata busana.

Sekolah yang berdiri Tahun 2007 ini menyediakan konsep berbeda guna mengimbangi persaingan kerja ke depanya pasca anak didiknya lulus sekolah. Di jurusan tata busana ini siswa dituntut untuk bisa mandiri sejak sekolah. Kemandirian anak didik di kejuruan tata busana sudah terlihat hasilnya, karena setiap tahunnyaharus bisa membuat baju batik buatan sendiri.

Menurut Kepala SMK IT Nurul Hikmah, Dudu Durahman, S.Pd.i, maka tak heran jika alumni lulusan SMK IT Nurul Hikmah ini banyak yang langsung bekerja, bahkan diantaranya,  begitu lulus sekolah salah satu alumninya langsung diterima di Pabrik Kahatex dengan gaji yang fantastis.

Pada saat prakerin (magang) disalah satu pabriuk garmen di Cisumur ( Kawalu), kata Dudu, pemilik garmen pernah menawarkan  agar para lulusan SMK IT Nurul Hikmah di kejuruan tata busana untuk bekerja di perusahaannya.

"Makanya anak-anak dari jurusan tata busana dituntut mulai sejak dini harus bisa mandiri, salah satunya setiap tahun harus mampu membuat baju batik. “kata Dudu lagi.(14/3)

Pada jurusan ini, lanjutnya, para siswa tidak bisa main-main, karena tugas tersebut harus bisa sampai jadi.

“Jadi ketika lulus, mereka tinggal mematangkan, karena sudah tidak kaku lagi", tandas Dudu.

Dudu menambakan, hasil kreatifitas anak jurusan tata busana selama ini belum sampai tahap produksi, pasalnya volume produksi terbatas dan terbentur financial. Dalam setahun para siswa rata-rata membuat 2 potong baju. Untuk membuat lebih buka tidak mampu, tapi karena terkendala modal produksi, huingga siswa hanya diwajibkan membuat 2 potong saja.

“Untuk sementara hasil karya mereka selama ini hanya untuk konsumsi sendiri, mereka tidak mau menjualnya karena siswa lebih cenderung merasa bangga ketika memakai baju buatan sendiri", tandasnya.

Hal senada dikatakan Komite SMK IT Nurul Hikmah, Dudung Abdul Rahman,S.Ag, melihat peluang usaha jurusan tata busana sangat terbuka sangat lebar, terbukti, baru saja magang di garmen, pihak perusahaan sudah memberi peluang dan siap dipekerjakan tanpa dibatasi quota.

Dikatakan Dudung, sekolah kejuruan yang berada dibawah naungan Yayasan Nurul Hikmah Unara yang beralamat di Kampung Unara Desa Kaputihan Kecamatan Jatiwaras ini,  setiap tahun pendaftar yang mengambil jurusan tata busana terus mengalami kenaikan. Untuk itu SMK IT Nurul Hikmah pun menambah kembali 2 ruangan yang kini selesai dibangun.

"Siswa pun tak hanya dari Kecamatan Jatiwaras saja, ada yang dari Kecamatan Manonjaya, Cineam bahkan Kabupaten Garut, dan  bagi siswa jauh, jangan khawatir karena sekolah sudah menyediakan pondokan dan makan gratis di pesantren Nurul Hikmah Unara", ungkap Dudung.

*** ( RUSDIANTO-ANWAR WALUYO )

AKIBAT SUPIR NGANTUK, DUMP TRUK KECEBUR KALI

PANGANDARAN.  Sebuah truk pengangkut pasir tercebur ke dalam sungai setelah sebelumnya menabrak besi sisi jembatan sungai Cikidang  tadi pagi pukul 5.00 WIB. 

Menurut keterangan salah seorang petugas polisi lalu lintas, Brigadir Fery, diperkirakan sopir ngantuk saat mengendarai mobil karena kelelahan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. (15/3)

Masih keterangan polisi, akibat supir mengantuk, sehingga kendaraan oleng dan menabrak pagar jembatan.

Hingga jam 9.00, kak ayal warga yang melintas pun penasaran ingin melihat hingga berakibat kemacetan. 

"Dump truk ini dari arah Cikalong Tasikmalaya menuju Cilacap, sopir sebelumnya terlalu cape dan kurang tidur tetapi dipaksakan akibatnya ya seperti ini", tutur Feri kepada media. 

Sopir pun langsung ditangani pihak berwajib untuk dimintai keterangan,  sementara hingga berita ini diturunkan, dump truk masih berusaha diangkat dengan mobil derek. (Haris - PNews)

SOSIALISASI ORI UPAYA PENANGGULANGAN KLB DIFTERI

TASIKMALAYA-Kasus Difteri yang belakangan ini muncul dan menjadi viral di berbagai media telah menjadi perhatian serius pemerintah, hingga Menteri Kesehatan pun harus mengeluarkan peraturan nomer 15011/MENKES/PER/X/2010, tentang jenis penyakit menular tertentu, dan apabila ditemukan satu kasus Difteria klinis dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Padahal sejak Tahun 1990 kasus penyakit ini di Indonesia hampir tidak ada, tapi di tahun 2009 kasus Difteri kembali menghebohkan Indonesia.

Untuk anbtisipasi memberantas penyakit menular yang disebabkan Corynebacterium Difteriae,  suatu infeksi akut pada saluran pernapasan, kini di berbagi daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya,  Kecamatan Sukaraja, Jatiwaras, dan Salopa, belum lama ini melaksanakan sosialisasi Outbreak Response Immunization (ORI) didaerahnya masing-masing.

Seperti dikatakan salah satu pemateri pada acara sosialisasi ORI di Kecamatan Sukaraja yang digelar beberapa waktu lalu yang digelar  di aula Desa Janggala Kecamatan Sukaraja, Cecep Sirojul Anwar, sosialisasi ORI merupakan program pemerintah dalam upaya menanggulangi KLB untuk memutus mata rantai difteri, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

"Karena ini sudah emergency, mau tidak mau ORI harus dilaksanakan di setiap daerah", ujarnya. (14/3)

Saat ditemui di ruang kerjanya, Cecep juga mengatakan,  adapun beberapa jenis vaksin yang diberikann, seperti, DTP HB untuk anak usia 1-< 5 tahun, DT untuk anak usia 5-<7 tahun dan jenis vaksin Td untuk usia 7-<19 tahun.

" Imunisasi ini diberikan secara intramuskuler diarea deltoid  lengan kiri dengan dosis 0,5 ml," terang Cecep.

Seperti diketahui, penyakit Difteri ini lebih sering menyerang anak-anak dewasa dibawah usia 18 tahun atau remaja yang belum diimunisasi, dan penularan penyakit ini bisa perantara air ludah, batuk atau bersin dan bisa juga ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi.

Cecep menambahkan, gejala penderita Difteri dapat terlihat setelah 3-5 hari terinfeksi kuman, pasien akan demam, pusing dan terlihat pada hidung atau tenggorokan selaput tampak berwarna putih keabu-abuan dan bengkak pada leher.

“Penyebaran penyakit ini terjadi pada saat suhu udara lebih dingin dan pada saat variasi musim yang tidak jelas. “jelas Cecep.*** ( RUSDIANTO / HERMANSYAH )

UNTUK PENCEGAHAN DINI KEBAKARAN, PERUSAHAAN WAJIB PUNYA APAR

PANGANDARAN. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPD) Kabupaten Pangandaran menghimbau pada seluruh agar melengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  sebagai antisipasi atau pencegahan dini apabila terjadi kebakaran.

Menurut Manager Pusdalops PB Kabupaten Pangandaran, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM, melihat beberapa kali kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, karena tidak tersedianya APAR sehingga terlambat dalam penanganan kebakaran saat api masih kecil.

"Contohnya, saat terjadi kebakaran di pabrik minyak kelapa yang berlokasi di Jalan raya Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, di pabrik itu hanya ada dua apar berukuran kecil dan bahkan isinya kosong,"ungkapnya.(10/3)

Pihaknya, lanjut Nana, akan segera sosialisasikan pentingnya keberadaaan APAR di lingkungan tempat kerja, serta  memberikan menghimbau kepada pimpinan perusahaan untuk secara berkala mengecek APAR, karena jika tidak diperiksa secara rutin, dikhawatirkan tak berfungsi saat akan digunakan untuk pencegahan dini.

“Ketersediaan air yang cukup juga sangat penting,”imbuhnya. (Tn)

JEJE WIRADINATA: “BI CORNER BISA MENAMBAH MINAT BACA SISWA”

PANGANDARAN-SMA Negeri 1 Pangandaran yang berlokasi di jalan Raya Babakan kini menambah fasilitas dengan menempatkan BI Corner di sekolah tersebut yang bertujuan untuk program sosial dengan mengenalkan tugas-tugas dan fungsinya kepada masyarakat luas.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Wilayah BI (Bank Indnesia) Tasikmalaya, Heru Saptaji, usai acara peresmian BI Corner, (14/3) untuk mengenalkan bank sentral kepada siswa, karena masyarakat masih sering menanyakan tugas Bank Indonesia itu apa.

Dengan slogan 'Dedikasi Untuk Negeri’, di ruangan BI Corner berisi buku-buku dan literatur bertema moneter, finansial, perbankan, enterpreuneur dan kisah inspiratif yang dilengkapi fasilitas tambahan komputer dan televisi edukasi.

"Dengan jaringan internet yang ada di sekolah, para siswa pun bisa browsing tentang kebijakan BI dan lainnya," imbuhnya.

Heru menambahkan, BI Corner merupakan bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bidang ekonomi dan peranan BI. Dan tentunya melalui BI Corner, ujar Heru, diharapkan akan semakin meningkatkan budaya baca dan menulis khususnya di kalangan generasi muda. Dengan mendekatkan BI Corner ini diharapkan pemahaman masyarakat tentang Bank Sentral pun semakin baik.

“Sesuai target, BI akan membuat 1.000 unit BI Corner di seluruh wilayah Indonesia hingga 2020 mendatang," jelas Heru.

Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyambut baik penempatan BI Corner tersebut, karena ini sejalan dengan visi misi Pemkab Pangandaran untuk menggalakkan literasi agar masyarakat semakin gemar membaca.

"Di sekolah ini kan sudah bisa online, jika ini ditambah BI Corner, maka akan semakin menarik," kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, pihaknya akan menambah sarana dan sarana tempat baca yang lebih representatif dan lebih nyaman dan meminta pada pihak sekolah untuk merancang bangunan yang lebih representatif.

“Bangunan perpustakaan ini terlalu rendah, mestinya dibuat lebih tinggi agar betah dan nyaman,"tegas Jeje.

Sementara Hj Ida Nurlaela Wiradinata, atas nama Bunda Baca Kabupaten Pangandaran, mengucapkan terimakasi atas sumbangsih BI dalam upaya mencerdaskan generasi muda.

Dengan kehadiran pojok baca yang difasilitasi BI, menurut Ida, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih gemar membaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

"Buku merupakan jendela dunia dan hidup tanpa membaca tentunya akan terasa hampa,"ungkap Ida. (Tn)

TERKENDALA SARANA, SAMPAH DI TPA PURBAHAYU MELUBER KE BADAN JALAN

PANGANDARAN-Akibat minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, membuat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran membeludak dan meluber hingga ke jalan, dan kondisi ini membuat warga setempat pun terganggu.

Agar tidak mengganggu pengguna jalan yang hendak melintas di jalan dekat TPA tersebut,
penyodokan gundukan sampah yang sempat menggunung hampir dan tumpah ke badan jalan tersebut terus diupayakan petugas kebersihan.

“Volume sampah sehari-hari sekitar  200 meter kubik yang kami angkut, apalagi jika akhir pekan bisa mencapai 309 meter kubik. “terang Kepala Bidang Kebersihan, Cucu Kurniawan. (8/3)

Ditambahkan Cucu, dengan minimnya sarana di lokasi TPA, tumpukan sampah pun semakin hari terus menggunung. Pasalnya armada truk pengangkut sampah tidak dapat masuk karena sampah yang meluber ke jalan harus menggunakan alat berat.

"Tapi sekarang gundukan sampah tersebut sudah didorong ke tengah pakai alat berat pinjaman dari Dinas PU,"terang Cucu lagi.

Sebenarnya, lanjut Cucu, penanganan sampah akan maksimal apabila ditunjang sarana prasarana yang memadai dan bisa selalu stanby di TPA.

Tidak hanya itu, lanjutnya, dari 7 armada pengangkut sampah, saat ini hanya 6 unit saja yang bisa beroperasi ditambah 25 kontainer, 2 dump truk dan 6 unit amrol  untuk menangani sampah di 10 kecamatan, termasuk sampah di tempat obyek-obyek wisata.

Cucu juga mengatakan, untuk idealnya ada 60 kontainer, karena seperti Kecamatan Cimerak, obyek wisata Jojogan,  Citumang dan lainnya meminta disediakan juga. 

"Kami berharap ke depan ada pembangunan TPA serta penambahan sarana prasarana untuk penanganan sampah ini," ujarnya. (Tn)

PANWAS PANGANDARAN GENCAR SOSIALISASIKAN PILGUB JABAR

PANGANDARAN-Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2018, pilkada Gubernur-wakilGubernur jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Pangasndaran terus melakukan Sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat.

Menurut ketua Panwas, Iwan Yudiawan, A.Ag, dengan semakin gencarnya sosialisasi yang dilaksanakan panwas, dihartapkan bisa meminimalisir pelanggaran-peanggaran baik saat tahapan atau pun nanti dalam pelaksanaannya nanti.

Iwan saat ditemui  usai memimpin rapat sosialisasi di hotel Aquarium Pangandaran (26/2), menambahkan, yang paling penting dalam agar dalam pengawasan perhitungan suara hasil akhir tidak ada pelanggaran.

“Dan apabila diduga ada pelanggaran, panwas pun akan melaporkannya ke panwaslu propinsi untuk segera ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku tentang pemlihan umum. “tegasnya.

Iwan menambahkan, bawaslu Pangandaran  tetap konsisten dan bertindak tidak diskriminatip  agar pelaksanaan pilkada di Jawa Barat ini bisa berjalan lancar. (Anton AS PNews)

KPUD PANGANDARAN LIBATKAN MEDIA SOSIALISASIKAN PILKADA SERENTAK 2018

PARIGI-Peran media sangatlah penting dalam sebuah tatanan demokrasi, sehingga dalam sebuah penyampaian informasi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, media merupakan sebuah keniscayaan.

demikian dikatakan Ketua Divis Hukum KPUD Kabupaten Pangandaran, Muhtadi, Shi saat acara sosialisasi pigub Jawa Barat dengan sejumlah awak media di aula Desa Karangbenda Kecamatan Parigi.(13/3)

dikatakan Muhtadin, media dengan memberikan sajian berita yang akurat dan mendidik bisa menjadi sebuah pencerahan politik bagi masyarakat.

“Peran penting media dalam menyuguhkan berita sangat mendukung dalam keberhasilan pemilu yang akan kita hadapi 27 juni 2018 mendatang. “ungkap Muhtadin.

Muhtadin pun berpesan, agar media mampu berperan aktif dalam setiap tahapan mulai tahapan pemutahiran data sampai dengan nanti rekapitulasi suara.

Dan melalui media, lanjutnya, sosialisasi tentang pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat  pada pilkada serentak Tahun 2018 bisa cepat sampai ke masyarakat.

“Atas nama KPUD, saya mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya selama ini. “imbuhnya. (Tn-Anton AS)

KARANG TARUNA DESA SETIAWANGI GELAR BALAPAN GRASSTRACK DI SIRKUIT CILANG MANUK

TASIKMALAYA-Pada even pembukaan pertama lapang sirkuit Cilang Manuk, ternyata tingkat antusias para grasstracker dan penonton sangat tinggi. Ini terbukti saat perlombaan adu balap yang diikuti 182 pembalap dari 5 Kecamatan, seperti, Kecamatan Jatiwaras, Salopa, Gunungtanjung, Manonjaya dan Cibeureum terbilang sukses.

Kendati Lapangan sirkuit masih belum maksimal, namun penonton merasa puas karena selain bisa melihat adu cepat para pembalap, mata penonton pun dimanjakan dengan panorama alam yang indah di lahan pengangonan seluas 10 hektar yang berlokasi di Leuwihieum ( Mundu) Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya ini.

Kesuksesan pembukaan latihan bersama disirkuit Cilang Manuk ini lepas dari kekompakan karang taruna  dan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Setiawangi.

Seperti diungkapkan Ketua Karang Taruna Setiawangi, Edi Sahindi (50), pembukaan sessi latihan bersama pertama kali ini bertujuan untuk memperkenalkan daerah dan menjaring bibit-bibit unggul di bidang grasstrack.

Menurut Edi yang didampingi wakilnya, Usman, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak muda yang hobi balapan agar bisa berprestasi juga jangan sampai penyaluran hobi mereka menjadi balapan liar di jalan raya.

Usman menambahkan, selama ini banyak sekali potensi dimilki remaja Desa Setiawangi, khususnya di kelas grasstrack yang tidak tersalurkan, sehingga dengan dibangunnya sirkuit Cilang Manuk ini bisa menjadi ajang penyaluran hobi mereka.

"Sirkuit yang dkelola penuh KarangTaruna Setiawangi ini juga mendapat dukungan dari pemerintahan desa,"ungkap Usman.

1130 M2 luas lahan yang digunakan untuk sirkuit, lanjut Edi, mendapat suport dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), karena luas tersebut mendekati standar lapangan nasional, 1200 M2.

Edi berharap, mudah-mudahan sirkuit Cilang Manuk bisa dijadikan lokasi balapan pada PON yang akan datang.

“Seperti lapangan pacuan kuda di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. "harapnya.

Edi juga mengatakan, prestasi yang diraih di bidang grasstrack, pernah ditorehkan salah seorang anggota karang taruna, Eri, di tingkat kabupaten pada kelas Bebek Modif.

Sementara saat diminta komentarnya, Kepala Desa Setiawangi, Emil Fahmi, mengatakan, sukses acara yang digelar di sirkuit Cilang Manuk membuktikan ini karena kekompakan dan kerjasama yang solid seluruh pengurus dan anggota karang taruna.

Menurut Emil, ide pembukaan lapangan sirkuit bukan saja menggali bakat remaja saja, tapi juga memperkenalkan potensi yang ada di Desa Setiawangi, salah satunya wisata alam.

“Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus digelar serta mendapat respon positif dari semua pihak. “tutur Emil.

Pada pembukaan latihan bersama di sirkuit Cilang Manuk yang digelar beberapa waktu lalu tersebut, juara pertama di kelas Mini Moto disabet putra daerah, Muhamad Riyad siswa kelas 5 SD Linggaputra. ( Rusdianto/ Udi Ruswandi)

KURANGNYA NILAI JUAL, HOME INDUSTRI UPK DAPM JATIWARAS HANYA BERDASARKAN PESANAN

TASIKMALAYA-Berjamurnya home industri di daerah-daerah bisa menjadi tolak ukur kemandirian ekonomi masyarakatnya. Optimalisasi potensi baik pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungan akan mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan .

Beragam kendala dalam mendongkrak ekonomi masyarakat ini perlu aksi nyata dari berbagai kalangan serta kurangnya permodalan dan marketing (pemasaran) harus menjadi skala prioritas pemikiran pemangku kebijakan. Tapi kendala tersebut bukan hanya terfokus pada dua masalah itu saja, tapi yang tersulit justru bagaimana merubah paradigma dari para pelaku usaha itu sendiri.

seperti yang dialami Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat pada UPK DAPM (Unit Pengelola Kecamatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Jatiwaras, Erwin Maya.

Menurutnya, kelompok binaan UPK DAPM yang selama ini ia kelola masih berjalan di tempat, karena merubah paradigma dari pelaku home industri itu sendiri sangat sulit.

Para pelaku Home industri yang ada didaerahnya, kata Erwin, masih tetap terbiasa dalam kebiasaan lama, seperti dalam penyajian produknya masih monoton.  Sedangkan pangsa pasar membutuhkan beragam inovasi berbeda baik dari cita rasa, bentuk maupun kemasan.

Selama ini UPK DAPM, lanjut Erwin, sudah memfasilitasi semuanya secara gratis, mulai dari penyediaan fasilitas label halal, kemasan produk dan nomor sertifikat PPIRT ( Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

"Sebenarnya UPK sudah memberikan peluang tapi semuanya kembali ke pengrajin sendiri, kemauan dari masyarakat sendiri masih kurang maksimal, mereka cukup puas dengan produk mereka selama ini", ungkap Erwin.(13/3)

Dikatakan Erwin, selama ini dalam pemasaran produk makanan ringan berbahan dasar ubi jalar ini, UPK bekerjasama dengan Mitra Balarea dan khusus untuk kemasan kerjasama dengan Inovak.

Ditambahkjan Erwin, saat ini rutinitas produksi belum ada, pemasaran produk dilakukan masing-masing pengrajin, seperti menjual ke warung-warung dan pasar. Produk yang di pasarkan tersebut pun masih menggunakan produk lama, tanpa memakai kemasan yang sudah disiapkan UPK. Padahal memasarkan produk yang berlabel akan berpengaruh pada nilai jual. Karena selama ini dikerjakan masih secara tradisional, akhirnya produk pun kurang laku di pasaran.

“Untuk saat ini UPK akan fokus pada pemasaran 21 produk yang sudah berlabel, dan saat ini pemasaran kami hanya berdasarkan pemesanan saja", pungkas Erwin. ( Rusdianto/ Udi Ruswandi)

3 BUS BUDIMAN TERBAKAR DI POLL PANGANDARAN

PANGANDARAN-Dipastikan 3 kendaraan bis budiman dan puluhan speda motor yangvterparkir di sisi bus, ludes terbakar.(10/3)

Menurut keterangan salah seorang peagawai, api berasal dari percikan las yang menjalar ke kolong mobil yang dibasahi oli bekas dari mesin mobil.

"Bus yang ada di ruangan service (bengkel) itu sedang dilas oleh mekanik. " ungkapnya.

Api akhirnya berhadil dipadamkan setelah beberapa petugas dan dua mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakan si jago merah. (Tn)

SETELAH PENATAAN, KINI PANGANDARAN SEGERA BENTUK BPPD

PANGANDARAN-Setelah penataan, sekarang sudah saatnya Pangandaran mempunyai Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang mempunyai tugas dan fungsi, bagaimana agar arus kunjungan wisata terus semakin meningkat.

Menurut Jeje, BPPD mempunyai tugas untuk  meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

BPPD juga, tambah Jeje, mempunyai fungsi menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan menjadi mitra kerja baik pemerintah pusat atau pun daerah.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata usai menggelar rapat persiapan pembentukan BPPD di hitel laut Biru Pangandaran beberapa waktu lalu.

“Hari ini kita akan mulai memikirkan promosi wisata salah satunya dengan membentuk BPPD yang out putnya adalah mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. “kata Jeje.

Upaya promosi ini, lanjut Jeje, nanti dilakukan secara sistematis, kemana arah sasaran serta bagaimana ketika high sesson atau saat low sesson.

“Dan saya ingin bulan april nanti sudah terbentuk dan dilantik walau pun penganggaran belum ada. “imbuh Jeje.

Seperti diketahui, dalam Keppres No. 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang bab X Bagian Kedua, mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah, antara lain,  Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan BPPD yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota, BPPD merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri, dalam melaksanakan kegiatannya BPPD wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), pembentukan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan struktur organisasi BPPD terdiri atas 2 unsur, penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Unsur penentu kebijakan BPPD berjumlah 9 orang anggota, terdiri dari wakil asosiasi kepariwisataan 4 orang, wakil asosiasi profesi 2 orang, wakil asosiasi penerbangan 1 orang dan pakar/akademisi 2 orang yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. (hiek-PNews)

KABAG PEMERINTAHAN PANGANDARAN TANGGAPI KEINGINAN PEMEKARAN DESA KARANGPAWITAN

PARIGI-Pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menanggapi keinginan warga Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, tentang pembentukan desa baru itu merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Pangandaran, Saptari Tarsino, SE., M.Si, sebenarnya masalah itu bukan terkendala karena adanya moratorium.

Dikatakan Saptari, itu lebih karena persyaratan untuk membuat desa baru tidak terpenuhi sesuai Permendagri (Permendagri) Nomer 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa pengganti Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

“Memang benar tahun 2012 lalu pemerintah pusat pernah mengeluarkan moratorium pembentukan desa baru. “terang Saptari.(5/3)

Saptari menambahkan, pada permendagri tersebut, di pasal 7 point b dikatakan, untuk wilayah Pulau Jawa syarat pembentukan desa baru harus mempunyai penduduknya paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga.

Selain itu, lanjut Saptari, syarat lain yang harus terpenuhi, antara lain, wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota, sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik serta tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Usulan pembentukan desa baru di Desa Karangpawitan memang sudah masuk dan sudah dijawab tahun 2017 lalu. “jelas Saptari lagi.

Lebih jauh Saptari mengatakan, pembentukan desa nantinya dilakukan melalui desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

“Dan tentunya peningkatan status menjadi desa depeinif setelah seluruh persyaratan terpenuhi  berdasarkan hasil evaluasi. “kata Saptari.

Masih kata Saptari, pada prosesnya nanti, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi menjadi desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa dan/atau peraturan perundang-undangan.

“Lalu gubernur menyatakan persetujuan terhadap raperda itu paling lama 20 hari, dan dalam hal gubernur memberikan persetujuannya tesebut, Pemerintah Daerah Kabupaten akan melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 haridengan disertai lampiran peta batas wilayah desa. “jelas Saptari. (hiek-PNews)

HASIL PLENO PPK, JUMLAH DPHP MANGUNJAYA, 12.579 PEMILIH

MANGUNJAYA-Tahapan kini pemilu sudah memasuki tahapan pemutahiran data pemilih hasil pemutahiran untuk pelaksanaan pemilihan gubernur wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Dalam acara pleno pemutahiran data pemilih yang dihadiri camat Kecamatan Mangunjaya, Panwaslu, Ketua dan anggota, PPS, Kepolisian, juga dihadiri anggota dewan dari fraksi PPP sekaligus tim pemantau dari komisi I DPRD Pangandaran, H. Asikin serta seluruh tim sukses pasangan calon, yang dilaksanakan di aula kecamatan Mangunjaya (8/3), ketua PPK Mangunjaya, H. Iskandar, menyampaikan, pleno ini tentunya merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui pelaksana pemilu (PPK ).

Seperti diketahui, hasil rekapitulasi PPK, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Kecamatan Mangunjaya yang disahkan melalui pleno tanggal 8 maret 2018, berjumlah 24.579 DPSHP, terdiri dari laki-laki 12.153 dan perempuan 12.579.

“Adanya  selisih 858 dari jumlah data awal, ini masih proses tahapan pemutahiran dan akan di proses sampai pada daftar pemilih tetap. “jelas Iskandar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Toni Taufik, menjelaskan, tahapan pemutahiran data pemilih hasil pemutahiran ini merupakan langkah awal untuk menuju Daptar Pemilih Tetap ( DPT ), dengan sebelumnya melalui beberapa proses, seperti dari mulai DP4, DPS, DPSHP dan DPT.

“Dan Panwaslu kecamatan tentunya siap mengawal dan mengawasi seluruh tahapan tersebut, terutama tahapan pemutahiran data seperti yang dilaksanakan sekarang ini. “ungkap Toni.

Toni juga berpesan, agar seluruh masyarakat dan elemen lainnya untuk bersama-sama terlibat dalam pengawasan partisipatif.

“Apabila ditemukan ada yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, segera laporkan ke panwas dan kami nanti akan rekomendasikan ke PPK. “imbuhnya. (Tn)