DIKAWAL PANWAS KECAMATAN, PPK PADAHERANG RESMIKAN DPSHP

PADAHERANG-Setelah melalui berbagai proses, kini PPK Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, melalui rapat pleno yang disaksikan seluruh Tim Sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 serta di awasi dan di saksikan Panwasku kecamatan,
, petugas PPDP ( Petugas Pemutahiran Data Pemilih ) meresmikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran (DPSHP).

Dalam sambutannya Ketua Panwaslu Padaherang, Rohimat, menyampaikan, ini merupakan proses langkah awal menuju DPT yang tentunya ke depan masih ada banyak perubahan.

Rohimat menambahkan, pihaknya menghimbau kepada seluruh stake holder, tim sukses dan masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam proses pengawasan pemutahiran data ini.

“Dan apabila ada pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih segera laporkan ke kami. “tegas Rohimat. (Tn)

UNTUK MENINGKATKAN PAD, PEMDA PANGANDARAN BENTUK TIM PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

PARIGI-Untuk lebih menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi hotel dan restoran, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran beberapa hari lalu melantik Tim Monitoring Pajak dan Retribusi Hotel bertempat di aula setda.(5/3), Tim yang berjumlah 25 orang ini terdiri dari 8 orang pengawas dan 17 orang petugas penarik pajak, diharapkan ke depan tim ini bisa lebih fokus dalam penarikan pemasukan daerah yang masih belum optimal ini.

Acara pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati, H. Adang Hadari juga dihadiri  Sekda, Mahmud, SH, MH, Para Asisten, serta beberapa kepala SKPD.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran, menyampaikan, setelah dievaluasi ternyata antara potensi dan penerimaan dari pajak ini masih sangat jauh. Hingga tahun 2017 menerimaan pajak tersebut hanya mencapaui 75 % dari target Rp.11 milyar, dan tahun iin ditingkatkan menjadi Rp.17 milyar.

“Saya optimis ini bisa tercapai, karena saya lihat per bulannya bisa Rp 1 milyar, padahal tahun-tahun sebelum hanya Rp. 400-600 juta saja. “kata bupati.

Setelah penataan kawasan wisata selesdai, lanjut bupati, pemda perlu melakukan promosi wisata, sehingga dengan dilakukan promosi yang gencar, tingkat kunjungan pun akan semakin meningkat, dan untuk menghadapi lonjakan ini tentunya diperlukan tim yang khusus menangani pajak hotel dan restoran.

“Saya perintahkan, tim ini harus tegas dan tidak pandang bulu dengan memberikan sanksi pada hotel dan restoran yang masih main-main. “tegas bupati.

Selain itu, kata bupati, perlu adanya pembiayaan untuk kemandirian daerah agar bisa  meningkatkan potensi pendapatan, sehingga dibuatlah tim ini yang khusus langsung terjung ke lapangan.

“Saya berharap dengan terbentuknya tim monitoring pajak dan retribusi hotel bisa memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran. “imbuh bupati. (ANTON AS)

KURANG 6 POINT, PANGANDARAN AKAN TINGGALKAN STATUS DOB

PARIGI-Ditemui usai memimpin rapat kordinasi dengan seluruh SKPD di aula setda (6/3), Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, menjelang usia lima tahun, Pangandaran akan segera mengakhiri Daerah otonomi baru (DOB). Karena berdasarkan penilaian, menginjak tahun ke 6 nanti Pangandaran sudah bisa setara dengan kabupaten-kota lainnya.

Dikatakan Jeje, dari 18 jumlah seluruh daerah DOB di Indonesia, baik kabuaten atau pun propinsi baru, tidak ada yang mempunyaui nilai baik.

Karena berdasarkan rumus, lanjut Jeje, skor angka kategori baik untuk DOB nilainya 90, dan selama ini Pangandaran memperoleh nilai 8.

"Jadi kita hanya tinggal menambah 6 skor saja." ungkapnya.

Jeje juga mengatakan, kendala kenbapa Pangandaran sampai sekarang belum mencapai nilai 90, diantaranya karena adanya beberapa factor, seperti, rasio kebutuhan pegawai belum seimbang, belum tersedianya gedung pemerintahan dan belum punya Perda RTRW.

“Ke depan kami akan terus berupaya agar Pangandaran bisa sejajar dengan daerah lain yang sudah mempunyaiu nilai 90. “imbuhnya.

Disoal evaluasi kinerja SKPD, Jeje mengatakan, ia akan memberi perhatian lebih serta terus mendorong agar optimaslisasi hasil kerja bisa lebih ditingkatkan.

“Seperti pada rakor hari ini, saya sudah perintahkan ke Pa Sekda agar mencatat siapa saja yang tidak hadir, dan itu akan saya bacakan pada rakor yang akan datang. “pungkasnya. (hiek)

PENGUKURAN LAHAN PERMOHONAN PT CIKENCRENG BERJALAN LANCAR

CIMERAK-Meski mendapat halangan beberapa petani penggarap yang tergabung dalam Organisasi Tani Lokal (OTL), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan pengukuran lahan di Desa Sukajaya dan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atas permohonan PT. Cikencreng. Pengukuran tersebut mendapat pengawalan aparat baik dari Satuan Pengamanan (Satpam), Linmas dua Desa, Karang Taruna, Polisi dan TNI, hingga kegiatan pengukuran pun bisa berjalan lancar.(6/3)

Menurut salah seorang perwakilan PT Cikencreng, Oang Kurniadin, pengukuran ini merupakan  tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi antara kabag pemerintahan dan kabag hokum setda Pangandaran beberapa waktu lalu.
“Saya bersukur pengukuran yang dilaksanakan hari ini berjalan lancar dan hasil pengukuran  yang dilaksanakan BPN Provinsi Jawa Barat, seluas  368.17 hektar berdasarkan jumlah ajuan kami,”ujarnya.(6/3)

Dikatakan Oang, rencananya dalam waktu dekat ini Pemda Pangandaran akan mengundang PT. Cikencreng, Kepala Desa Sindangsari, Sindangjaya, perwakilan SPP dan pihak terkait lainnya, dan diharapkan dari pertemuan itu ada solusi terbaik agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Diminta komentarnya,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petanai Pasundan (SPP), Anang Fitriana, SH, menyampaikan, konflik tanah yang sudah berlangsung 20 tahun ini sampai hari ini.

Sementara itu menanggapi kegiatan yang dilakukan pihak PT Cikencreng, Anang Fitriana, SH. dari LBH Serikat Petani Pasundan (SPP) menyampaikan, konflik pertanahan ini sudah berlangsung 20 tahun, eks pemegang HGU masih melakukan upaya-upaya penguasaan, dan hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Menurut Aang, pertama, hampir 20 tahun pihak perusahaan telah menelantarkan ini. Kedua,  selama ini sudah tidak ada aktivitas buruh ataupun aktivitas produksi dari perusahaan.

“Dan yang ketiga, eks HGU PT Cikencreng sudah jadi kajian di Pokja Reforma Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ,”kata Anang.

Dengan kata lain, lanjutnya, ini menjadi pertanyaan SPP karena ada upaya-upaya sistematis yang dilakukan pihak-pihak korporasi maupun birokrasi untuk melakukan pengusiran terhadap rakyat.

Anang juga mengatakan, SPP berharap agar pengukuran serta upaya-upaya penguasaan secara sepihak dihentikan, karena salah satu syarat perpanjangan HGU harus jelas, tidak boleh ada sengketa apalagi ada uaya pengusiran terhadap 500 OTL yang ada di Cikencreng.

 “Ini menjadi persoalan, karena permohonan hak tanpa konfirmasi dulu ke pihak lain, padahal ini sudah jelas-jelas tanah milik negara. “tegasnya.

Anang menambahkan, pihaknya telah persoalan ini pada jalur hukum, sehingga jika terjadi tindak pidana dalam persoalan ini, ia pun tidak segan-segan akan melakukan pelaporan.

“Dan satu lagi, jangan coba-coba memprovokasi dan mengadukan rakyat, karena rakyat hari ini bergerak mempertahankan haknya atas nilai-nilai kebenaran yang dijamin konstitusi dan pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan bagi rakyat,”imbuhnya. (AGE)

TURNAMEN SEPAK BOLA U-19 PANGANDARAN, REBUTKAN PIALA AHMAD GOLDEN CUP

PANGANDARAN- Sepak bola antar klub U-19 se-kabupaten Pangandaran menjadi hiburan masyarakat Pangandaran, khususnya para penggila bola.

Kejuaraan terbuka piala Ahmad Golden Cup digelar di lapangan Jongorbatu Pangandaran dengan diikuti 35 klub yang ada di Pangandaran dilaksanakan sejak awal Pebruari hingga awal Maret 2018.

Menurut panitia penyelenggara, Iwan, turnamen ini dilaksanakan sama sekali tidak ada kaitan dengan bisnis maupun politik. Karena penyelenggaraan kejuaraan olahraga sepakbola seperti sekarang ini  bukan baru kali ini saja.
Menurutnya, sudah tiga kali pihaknya menggelar kegiatan yang sama, seperti waktu di lapang Desa  Wonoharjo, Sidomulih dan di sini. Dan ini dimaksudkan, nantinya akan lahir bibit-bibit atlit sepak bola.

“Kami berharap dengan even seperti ini bisa lahir bibit-bibit baru yang punya potrensi. “ujarnya lagi.

Selain itu, kata Iwan, ia juga berharap anak-anak usia produktif ini mempunyai kegiatan fositif dan terarah, dan sepakbola merupakan salah satunya yang nyaris disukai berbagai kalangan dan usia. (Tn)

KAPOLRES CIAMIS AJAK ULAMA JAGA KONDUSIFITAS DAERAH

Seluruh DKM dan marbot mesjid baik tingkat desa maupun kecamatan diminta agar ikut serta bersama sama dengan pihak kepolisian untuk mendinginkan suasana.
Hal ini disampaikan Kapolres Ciamis AKBP Nugroho dalam Silaturahmi Kamtibmas dengan seluruh DKM dan marbot mesjid di wilayah hukum Polres Ciamis. (5/3/)

Acara yang diprakarsai Kapolres Ciamis ini direp[on positif oleh tgokoh agama dan MUI, mengingat pentingnya silaturahmi antara umara dan ulama sehingga menghilangkan rasa curiga, bahkan justru memperkuat kebersamaan dalam mengalami masyarakat.

menurutnya, pihaknya melihat suasana sekarang segala sesuatunya serba cepat, demikian pula hilir mudiknya pemberitaan.  Jika semua berita yang datang tidak difilter sangat mungkin akan muncul ketidaknyamaan dan keresahan.

"Kami memohon kepada semua DKM agar ikut serta memberikan informasi yang tepat yang dapat memberikan ketenangan, sekalipun selama ini di wilayah hukum Ciamis relatif aman dan kondusif, " ungkap Kapolres.

Sementara itu ketua MUI Kabupaten Pangandaran, H. Otong meminta seluruh DKM untuk tidak takut dengan banyaknya informasi tentang teror terhadap para ajengan atau aktivis mesjid.
“Kita tidak usah takut dengan isyu itu, tapi kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita. “kata Otong. (Tn)

WARGA DIHEBOHKAN PENEMUAN SESOSOK MAYAT

PANGANDARAN- Sesosok mayat ditemukan warga di lahan kontrak di seberang utara pasar Pananjung siang tadi (6/3), sontak warga yang mendengar ditemukannya mayat tanpa identitas itu berkerumun menyaksikan mayat yang diduga meninggal sejak kemarin. 

Menurut seorang warga, Gimin, ia  kebetulan mengenali mayat yang diperkirakan berusia 80 tahunan tersebut. menurut Gimin, ia selama ini dikenal hidup sebatang kara tanpa sanak saudara di pangandaran ini.

"Saya kenal dan sering bucara dengannya, ia memang hidup sebatangkara, namun beberapa hari terakhir saya jarang melihatnya.  "jelasnya.

Gimin menambahkan, ia hidup tak tentu tempat, kadang digubuk yang ada di lahan PMB ini jika beristirahat.

Setelah datang petugas dari kepolisian, mayat pun dibawa ke Puskesmas Pangandaran untuk dilakukan penanganan serta ditindaklanjuti. (Tn)

DI KABUPATEN PANGANDARAN ADA MAKAM TITISAN SYEH ABDUL MUHYI

CIMERAK-Kekayaan situs budaya di Kabupaten Pangandaran memang hampir ada di setiap kecamatan, ini terbukti, dengan semakin terbukanya akses jalan yang bagus, serta sarana informasi yang gencar, satu per satu potensi tersebut mulai terkuak ke publik.

Seperti keberadaan situs dua makam yang konon merupakan titisan Syeh Abdul Muhyi di Kampung Dukuh Dusun Rantobatang Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak, yaitu makam Syeh Arya Wangi dan Syeh Arya Pandegan. Di makam yang ditemukan masyarakat sekitar tahun 2014 juga terdapat sebuah gua yang memanjang di sisi sungai Cimedang, dan  beberapa hari lalu makam tersebut mendapat kunjungan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.

Bila masuk ke dalam gua, maka akan terlihat keunikan stalagmit dan stalagtit di bagian dalam gua yang indah hingga cocok untuk dijadikan bahan penelitian, baik dari segi tanah, batuannya maupun usia gua itu sendiri.

“Kedua makam tersebut tepatnya berada di atas tanah milik Pa Haminudin, warga sini. ”terang Ustadz Isom, yang dikenal menjadi pengurus makam tersebut. (2/3)

Menurut Isom, masyarakat yang tinggal di sekitar makam tersebut, benaqr-benar meyakini bahwa kedua makam itu memang ada kaitannya dengan Syeh Abdul Muhyi di Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya. (RASIMUN PNEWS)

INDAHNYA KEBERSAMAAN SAAT TOKOH AGAMA BISA DUDUK BERSAMA

PADAHERANG-Sebagai wujud rasa syukur pernikahan putrinya, Ketua Yayasan pen Latifatul Qolby  (LQ,) Nana Hoeruman, menggelar Istighosah Akbar yang dilaksanakan di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang, serta dihadiri tokoh serta pemuka agama Kabupaten Pangandaran, KH Misbahul Munir dan Kyai Lutfhi Fauzi SHi MM.(25/2)

Dikatakan ketua Yayasan LQ, Nana Hoeruman, baik atas nama keluarga atau yayasan, ia menyampaikan rasa terimakasihnya pada masyarakat karena bisa bersama-sama melaksanakan istigotsah, bermunajat pada Alloh atas segala nikmat yang diberikan.

“Sungguh saya merasa bahagia sekaligus terharu, ternyata perhatian umat sangat besar pada kegiatan yayasan, terlebih saya pun sangat bangga bisa duduk berdampingan dengan tokoh agama sekaligus pimpinan Mafatihul Huda dan Riyadussalikin, KH Misbahul Munir dan Kyai Lutfhi Fauzi SHi MM. “ungkap Nana.

Hal senada dikatakan ketua Rt03/01, Ogin Sugiana dan Rw 01, Momo. Mereka berharap, kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan secara terus menerus.

“Ini sangat penting dan sangat berdampak positif pada masyarakat. “ujar mereka. (Nana Hoeruman)

PEMINDAHAN PEDAGANG PANTAI DIRESPON POSITIF WISATAWAN

PANGANDARAN-Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terus melakukan penataan sektor pariwisata dengan harapan jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat. Dengan menyulap kawasan sepanjang pantai yang dulunya ditempati sejumlah pedagang pun kini kembali pada fungsinya, menjadi tempat-tempat strategis untuk aktifitas para wisatawan menikmati pemandangan alam laut yang terbentang dengan tiupan angin khas pantai.

Jika dulu untuk memandang laut atau melihat keindahan sunset para turis harus menyelinap dulu di sela-sela pedagang yang berjejer di pinggir pantai, kini tidak lagi. Karena dengan berdiri di teras hotel atau di atas kendaraan yang sedang melaju pun, pandangan mata wisatawan pun kini sudah dapat termanjakan untuk sepuasnya melihat panorama laut bebas di depan mata.

“Pangandaran sekarang benar-benar sudah beda dibanding terakhir kunjungan saya kesini saat libur Hari Raya Idul Fitri tahun lalu. “ungkap salah seorang wisatawan asal Beji Depok, Ahdi.(24/2)

Di saat lain untuk memenuhi kebutuhan belanjanya, seperti membeli oleh-oleh atau sekedar membeli makanan ringan, menurut Ahdi, ia pun mengaku setuju dengan keberadaan pedagang yang dipusatkan di titik-titik yang tidak menghalangi langsung ke arah pantai.

Sementara di setiap kesempatan Bupati Pangandaran, H. Ieje Wiradinata, sering menyampaikan, pemindahan atau relokasi para pedagang ke pusat-pusat belanja ini dimaksudkan untuk menata area wisata di sepanjang pantai yang selama ini terkesan kumuh, kotor dan semerawut menjadi sebuah kawasan asri tempat wisatawan bercengkrama menikmati panorama alam laut tanpa terhalangi apa pun.

Dikatakan Jeje, jika dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan ke Pangandaran terus meningkat, maka yang akan diuntungkan dari dampak tersebut tentunya masyarakat, baik sebagai pelaku langsung atau pun tak langsung di sektor usaha wisata.

Karena, lanjut Jeje, sektor pariwisata selain berdampak positif pada dunia usaha, ia pun dapat membuka banyak lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang tentu saja berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Sektor wisata pun, lanjutnya lagi, akan memberikan kesempatan bagi para pengusaha kecil untuk bergerak di bidang usaha wisata, antara lain, menjual oleh-oleh, makanan dan minuman atau usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengunjung.

“Dan itu bisa dilakukan siapa saja karena tidak memerlukan keterampilan khusus. “kata Jeje.

Pada kesempatan lain Jeje juga mengatakan, banyak respon postif disampaikan pengunjung dengan pemindahan pedagang ke tempat baru, dan itu dibuktikan juga dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada setiap akhir pekan.

Diakui Jeje, pemda sekarang sedang berusaha mencari solusi agar pusat jualan baru yang sekarang ditempati para pedagang tidak mengalami stagnasi terlalu lama. Berbagai upaya pun terus dilakukan, seperti memindahkan tempat parkir kendaraan ke area yang ada di sekitar gedung pusat pedagang.

Disoal keadaan para pedagang itu sendiri, menurut Jeje, pihaknya akan terus menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang jadi keluhan pedagang. Pada prinsipnya pemerintah tentunya tidak akan menelantarkan pedagang yang nota bene masyarakat Pangandaran.

“Tapi itu kan perlu proses tidak semudah membalikan tangan, intinya, silahkan sampaikan  langsung ke pemerintah apabila ada keluhan. “tegas Jeje.(hiek PNews)

MASUKI TAHAPAN PEMILU, PANWAS PANGANDARN GELAR SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pemilihan Umum kepala Daerah (Pemilu Kada) Gubernur-Wakil Gubernur Jawa barat tahun 2018 kini telah memasuki tahapan kampanye terhitung sejak tanggal 15 Pebruari sampai dengan 23 Juli 2018.

Untuk kepentingan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pangandaran menggelar Acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan menghadirkan beberapa unsur OKP, Pemilih Pemula, tokoh pemilu, para tim sukses Paslon, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kegiatan ini serentak di lakukan di seluruh kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Panwaslu Kabupaten Pangandaran.

Seperti yang di laksanakan Panwaslu Kecamatan Mangunjaya,  dengan menghadirkan nara sumber dari panwaskab, sosialisasi digelar di aula kantor kecamatan (27/2), yang dihadiri camat, Unsur Muspika, Kepolisian dan para pemilih pemula.

Dalam sambutannya ketua panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Toni Taufiq Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi seluruh tahapan pemilu, dari mulai pemutahiran data pemilih hingga nanti dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Dikatakan Toni, secara formal panwaslu berkewajiban mengawasi jalannya pemilu ini, namun secara hakikat rakyatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengawasan.

“Oleh karena itu sekarang lebih dititik beratkan dalam proses pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan seluruh stake holder pemilu. “kata Toni.

Pada kesempatan yang sama, Kordiv Divisi Penindakan Panwas Kabupaten Pangandaran, Uri Juwaeni, menegaskan, dalam UU 10 tahun 2016 tentang pemilu yang sekarang lebih tajam, terutama di ranah larangan dalam kampanye.
Di dalam PKPU No 4 tahun 2017, lanjut Uri, dengan tegas disampaikan terkait larangan dan sanksi dalam kampanye.

“Sanksinya pun sangat berat, dan kami pun tidak akan segan-segan menindak siapa pun yang melanggar aturan tersebut. “tegasnya.

Sementara di tempat terpisah,  Panwaslu Kecamatan Cijulang  melaksankan kegiatan sama  yang digelar di aula desa Batukaras, dengan menghadirkan sekitar 30 orang, antara lain, pengurus partai, siswa sekolah SLTA sebagai pemilih pemula, Ormas dan Tokoh Masyarakat.

Menurut Ketua Panwaslu Kecamatan Cijulang, Hudaya, S.sos, dalam pegawasan pemilu nanti diharapkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan bersama-sama Panwaslu agar pigub Jabar, khususnya di Kabupaten Pangandaran bisa berjalan suksesnya dan lancar.

Hudaya menambahkan, pelaksanaan pemilu ini bukan pekerjaan ringan, sehingga peran masyarakat pun diharapkan mampu mengawasi penyelenggaraan dan penyelenggara agar bisa berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil. Dan dengan sosialisasi ini diharapkan peserta mendapatkan edukasi tentang pengawasan pilgub.
“Visi misi kami, antara lain, menegakkan integritas penyelenggaraan dan hasil pilgub Jabar 2018, dan pengawasan pemilu yang berintegritas, kredibilitas dan demokratis, serta taat azas pun bisa terwujud. " ucapnya.

Apabila suatu hari masyarakat melihat adanya pelanggaran, lanjut Hudaya, segera laprkan. Karena semuanya sudah diatur dalam PKPU No 4 tahun 2017.

“Dan karena tugas yang diemban panwas ini tidak ringan, kami pun meminta bantuan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan, dalam bentuk pencegahan, penindakan, dan mengawasi tahapan pilgub 2018 ini. "pungkasnya. (AGE-Tn)

ENGGAN DIRELOKASI, SEJUMLAH WARGA SUKANAGARA JADI LANGGANAN BANJIR

PADAHERANG-Hampir setiap tahun saat musim hujan tiba, sebanyak 32 rumah warga yang tinggal di bantaran sungai Citanduy di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran harus mengungsi. Pasalnya jika air hujan turun, maka aliran sungai Citanduy pun meluap ke pemukiman dan merendam beberapa rumah.
Menurut Camat Padaherang, Kustiman, ada 24 rumah dan 32 warga sudah menjadi langganan banjir saat air sungai meluap.

“Padahal setiap kunjungannya kesini, bupati selalu menyarankan agar warga mau direlokasi, tapi mereka tetap bertahan. “jelas Kustiman.(25/2)

Kustiman menambahkan, dulu pernah beberapa warga pindah ke lokasi yang sudah disediakan, namun selang beberapa bulan warga tersebut kembali ke tempat asalnya.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata membenarkan, sebagai orang yang paling bertanggungjawab dengan keselamatan warganya selalu merasa was-was saat mendengar aliran citanduy meluap.

Dikatakan Jeje, beberapa kali saat berkesempatan mengunjungi warga di tempat pengungsian, selalu menyarankan agar mereka mau direlokasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari luapan air sungai.

Padahal, lanjut Jeje, di Desa Sukanagara ada tanah kosong yang bisa dijadikan tempat relokasi yang aman dan bebas dari banjir.

“Tapi entah kenapa himbauan saya tidak pernah digubris. “ungkap Jeje.

Kalau saja warga mau direlokasi, lanjut Jeje lagi, nanti pemerintah tinggal menyiapkan anggarannya lalu  dikerjakan dengan  gotong royong.

Dengan alasan sudah tinggal di bantaran sungai tersebut puluhan tahun, lanjut Jeje, walau hampir tiap tahun harus mengungsi, tetap saja mereka enggan meninggalkan tempat mereka bermukim.

“Dan karena sudah bertahun-tahun dengan kondisi begitu, sehingga warga pun mungkin sudah terbiasa dan tidak takut lagi saat air sungai meluap ke rumahnya. “imbuh Jeje.

Jeje juga mengatakan, ia tetap akan mencoba lagi membujuk warga di bantaran sungai itu dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat setempat untuk musyawarah agar mengajak warga mau direlokasi ke tempat yang lebuh aman. (hiek-PNews)

KETERBATASAN KEWENANGAN DAN ANGGARAN JADI KENDALA DISHUB TERTIBKAN LALIN JALAN RAYA

PANGANDARAN-Menanggapi keluhan beberapa warga terkait dump truk angkutan pasir pada lalu lintas (lalin) jalan raya, menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Pangandaran, Darma Widjadja, ATD, MM, diduga memang ada pelanggaran berat terhadap daya angkut, baik angkutan kayu atau pun pasir, karena di dalam aturan berat maksimal harus 8 ton untuk jalan nasional.

Dikatakan Darma, padahal sanksi pelanggaran tersebut bisa ditilang dan didenda pidana kurungan selama 2 bulan dan denda Rp. 500 ribu.

“Saya katakana ini baru diduga, karena mobil-mobil tersebut belum pernah ditimbang. “kata Darma.(8/2)

Sebenarnya, lanjut Darma, hal ini sudah disampaikan ke  balai / dinas propinsi bahkan ke kementerian pada tahun 2017, tapi sampai saat ini belum ada jawaban.

“Menurut informasi yang saya dapat, di balai dan di kementerian ada rotasi jabatan, jadi yang sekarang pejabatnya baru-baru semua. “imbuh Darma.

Atas nama pemerintah, Darma saat ditemui di ruang kerjanya pun minta maaf karena sampai saat ini pihaknya belum bisa bertindak seperti yang diharapakan masyarakat. Adanya keterbatasan anggaran dan kewenangan di dinas perhubungan yang menjadi kendala, sehingga untuk penertiban angkutan umum di jalan pun belum bisa terealisasi, sebab dalam penertiban ini memang ada yang menjadi domain pusat.

“Dan tentunya karena keterbatasan angggaran kami pun belum bisa mengadakan oprasi gabungan jalan raya yang harus dilakukan bersama institusi lain, seperti Polri dan TNI. “pungkas Darma. (hiek-PNews)

IWAN M RIDWAN: “5 TAHUN KE DEPAN, ADA 6 PERGURUAN TINGGI DI PANGANDARAN”

Untuk meningkatkan indeks pendidikan masyarakat Kabupaten Pangandaran, kini beberapa perguruan tinggi sudah tersedia. Dengan kata lain, ke depan masyarakat Pangandaran tidak usah harus ke luar daerah untuk menyekolahkan anak-anaknya, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, karena ada 5 perguruan tinggi yang akan menjawab kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, khususnya perguruan tinggi.

Demikian dikatakan ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, saat diminta komentarnya tentang dunia pendidikan tinggi di Pangandaran.

“5 tahun ke depan, ada sekitar 6 perguruan tinggi di Pangandaran. “ungkapnya.

Iwan yang ditemui usai mengikuti acara pembukaan MTQ tahun 2018 di halaman kantor setda beberapa hari lalu, mengatakan, ada Unpad, poltek Kelautan dan Perikanan, Universitas Soleh Budiman, universitas Galuh, UNU (Universitas Nahdatul Ulama) dan STITNU.

“Sekarang Unpad dan Sekolah Tinggi Kelautan sudah berjalan, “imbuhnya.

Dikatakan Iwan, unpad saja targetnya nanti 10 ribu mahasiswa, maka sudah bisa dipastikan  5 tahun ke depan, selain menjadi tujuan pariwisata, Pangandaran pun tanpa harus memberi label nantinya dengan sendirinya akan dikenal menjadi kabupaten pendidikan, dan ini bisa jadi kebanggaan bagi Kabupaten Pangandaran.

Di bidang ekonomi pun, lanjut Iwan, jika saja dari ke 6 universitas tersebut ada 30 ribu mahasiswa, maka sudah bisa dibayangkan berapa uang dari 30 ribu mahasiswa yang akan berputar di Pangandaran.
“Baik di sisi pendidikan atau pun ekonomi, tentunya ini sangat luar biasa. “ungkapnya lagi.

Dengan banyaknya pendidikan tinggi di Pangandaran, menurut Iwan, inilah salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, serta memberikan kemudahan dalam pelayanan di bidang pendidikan agar nanti warga Pangandaran yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tidak usah lagi keluar, karena disini sudah tersedia, baik unversitas negeri atau pun swasta.

“Silahkan pergunakan fasilitas pendidikan yang tersedia ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena bagi warga Pangandaran sendiri akan diberi keistimewaan, seperti, kuliah di Unpad dalam satu tahun tidak usah membayar uang kuliah dan poltek akan digratiskan,  inikan luar biasa. “tegasnya.

Sementara disoal hibah lahan pemda Pangandarn ke Unpad, Iwan menjelaskan, pemda memiliki tanah seluas 59 hektar yang ditukargulingksan dengan tanah milik Desa Cintaratu seluas 33 hekta. Tetapi karena tukar gulingnya tidak seimbang, maka yang ditukargulingkan hanya lahan yang tercantum dalam sertipikat nomer 5 dan 6 yang setelah  dihitung tim apresial dengan nilai sekitar Rp.11 milyar,  sementara tanah dari desa Rp.10 milyar ditambah dengan yang ada pada dua sertipikat dengan nilai sekitar 4,9 milyar.

Dikatakan Iwan, sekarang sudah tidak ada persoalan, karena beberapa hari lalu DPRD menyetujui tukar guling dari pemda ke desa dan dari desa ke pemda ini.

“Dan sekarang sedang menunggu persetujuan gubernur supaya nanti secepatnya bisa diproses hibah tanah seluas 33 hektar ini ke Unpad melalui kementerian pendidikan. “jelas Iwan.
 (hiek-PNews)