DI SDN 3 KALIPUCANG UN HANYA DIIKUTI 6 SISWA SAJA.

KALIPUCANG-Dari 31 SD Negeri yang ada di wilayah UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang, sebanyak 577 siswa kelas VI telah melaksanakan Ujian Nasional (UN) tahun 2017. Di salah satu sekolah, SDN 3 Kalipucang UN hanya diikuti 6 siswa saja.

Menurut Kepala Sekolah SDN Kalipucang 3, Ade Rusdianto Spd, dari jumlah seluruhnya 59 siswaN 3, kelas VI hanya 6 siswa yang melaksanakan UN, menurun dari tahun 2016 sebanyak 10 siswa.

“Tapi walau hanya 6 siswa saja, siswa tetap bersemangat mengikutinya. “ ungkap Ade. (22/5)

Ade menambahkan, jumlah 59 siswa tersebut terdiri, kelas 1 10 siswa, kelas 2 6 siswa, kelas 3 11 siswa, kelas 4 15 siswa kelas 5 11siswa dan kelas enam 6 siswa.

“Di Kecamatan kalipucang, malah ada sekolah dengan jumlah siswanya di bawah sekolah kami. “ungkapnya lagi.

Sementara dikatakan Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Kalipucang, Rundana, SPd, MM, dari 577 siswa yang mengikuti Ujian Nasionanya, seluruh siswa kelas 6 berhasil mengikuti UN tahun 2017.

“memang benar, untuk SDN 3 Kalipucang murid kelas 6 hanya 6 siswa saja.”kata Rundana.

Diakui Rundana, sudah sejak lama jumlah peserta didik sekolah dasar di Kecmemang sejak lama jumlah peserta didik sekolah dasar di kecamatan Kalipucang mengalami penurunan. Kondisi geografis, tanah pegunungan dan jumlah pemduduk yang sedikit menjadi salah satu kendalanya.

“Jumlah sekolah pun tidak merata, seperti dalam 1 desa ada 3 SD. “pungkasnya. (Isis Koswara).

BELUM DILENGKAPI DOKUMEN, DUA KAPAL BANTUAN UNTUK NELAYAN PANGANDARAN URUNG DIGUNAKAN

CIJULANG - Program kapal bantuan untuk koperasi nelayan terancam terbengkelai. Pasalnya,  beberapa kapal bantuan hasil pengadaan tahun 2016 tersebut tidak bisa dioperasikan karena tak dilengkapi dokumen.

Menurut anggota komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, Yenyen Windiani,  SH, hambatan penerbitan dokumen dan perizinan untuk kapal bantuan menunjukkan lemahnya koordinasi antara Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Pangandaran tahun 2016 lalu dengan Dinas Perhubungan Laut ( HUBLA) Provinsi. Sementara untuk penerbitan surat ukur (akta gros) kapal merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan yang diajukan oleh pembuat kapal dan pembuatan ijin penangkapan ikan merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tidak akuratnya perencanaan dan kinerja DKP tahun 2016 lalu yang menggunakan dana dari APBN dikhawatirkan berimplikasi pada kerugian negara akibat kapal bantuan mangkrak dan minimnya manfaat dalam upaya menghadirkan kesejahteraan nelayan kecil,” jelas Yenyen.(22/5).

Menurutnya lagi, seperi diketahui adanya dua kapal penangkap ikan dengan bobot 10 GT di Pangandaran hasil dari program pemerintah yang masih belum punya kelengkapan dokumen tidak akan optimal dalam penggunaannya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Pangandaran, Ema Sukman membenarkan hal itu,  menurutnya, ke dua unbit kapal bantuan dengan bobot 10 GT sampai saat ini tidak bisa beroperasi.

"Ke dua kapal penangkap ikan yang tidak bisa beroperasi tersebut lantaran belum memiliki dokumen," kata Ema.

Masih dikatakan Ema, kapal penangkap ikan tersebut merupakan kapal berkafasitas 10 GT yang saat ini keberadaannya ada di Pangkalan Penangkapan Ikan (PPI) Nusawiru Kecamatan Cijulang.

"Kapal itu merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang bersumber dari DAK," terangnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Rida Nirwana Kristiana, S.Sos, M.Si mengatakan, kapal yang belum memiliki dokumen untuk sementara belum diperbolehkan beroperasi. Dan saat ini pihaknya sedang memproses kelengkapan dokumen kapal tersebut agar bisa dimanfaatkan nelayan sebagai mana mestinya.

Dikatakan Rida, untuk bisa dioperasikan, kapal bantuan tersebut harus  memiliki kelengkapan dokumen, antara lain, Buku Kapal Perikanan (BKP), Gros Akte, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

"Dokumen BKP, SIUP dan SIPI dikeluarkan Kementrian Kelautan Perikanan sedangkan Gros Akte dikeluarkan oleh kementrian perhubungan lewat pembuat kapal", jelas Rida.(22/5).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, jumlah kapal penangkap ikan berkafasitas besar tercatat sebanyak 13 unit. Ke 13 unit kapal tersebut diantaranya kapal penangkap ikan 10 GT sebanyak 3 unit, kapal penangkap ikan 20 GT 2 unit dan kapal penangkap ikan 30 GT sebanyak 8 unit.  (AGE)

42 BIDAN KABUPATEN PANGANDARAN TERIMA SK PNS

PARIGI-Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, 42 Bidan Desa di Kabupaten Pangandaran menerima SK PNS yang diserahkan langsung Wakil Bupati, H. Adang Hadiri di Lapangan Parigi.(22/5).

"Saya berharap setelah mendapatkan SK, bisa meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat salah satu tuntutan dari pemekaran Kabupaten Pangandaran,"Kata Adang.

Saat ini, lanjut Adang, ditambah 42 yang hari ini menerima SK, seluruh bidan desa yang berstatus PNS ada 72 orang, sedangkan jumlah seluruh desa di Kabupaten Pangandarab ada 93 desa sehingga masih kekurangan sekitar 21 bidan lagi yang berstatus PNS.

"Ini harus ada pemetaan lagi, sebab sekarang kadang ada 2 bidan dalam satu desa, dan sebaliknya ada juga desa yang belum memiliki bidan PNS, nanti saya akan kordinasi dengan Dinas kesehatan. “katanya lagi.

Untuk kekurangan 21 bidan, lanjut Adang, Pemkab Pangandaran berencana akan mengajukan kembali pada pemerintah pusat agar nantinya tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tetap menjadi prioritas khusus.

masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg. Yani Achmad Marzuki, MM,Kes mengakui sampai sekarang bidan des PNS masih kurang. Namun menueut yani, saat ini Dinas kesehatan belum akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Tapi menemempatkan bidan-bidan PNS tersebut sesuai dengan SK dari pemerintah pusat.

"Setelah selesai CPNS nya baru kita lakukan pemetaan, sehingga nantunya seluruh desa terdapat bidan desa PNS,"kata yani.

yani pun berharap dengan adanya tambahan bidan desa berstatus PNS, diharapkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) bisa menurun sesuai dengan target Dinas Kesehatan selama lima tahun.

"Kami masih mengusulkan kekurangan 21 bidan lagi," ungkapnya.(hiek)

ADA FESTIVAL ALAM SENI BUDAYA KAMPUNG SINGKUR DI WONDERHILL JOJOGGAN

PARIGI-Di obyek wista (ow) Wonderhil Jojogan Kecamatan Parigi, bulan lalu digelar “Festival Alam Seni Budaya Kampung Singkur”. Kegiatan yang diinisiasi Pangandaran Promotion Board bersama management pengelola Wonderhill Jojogan, Kompepar juga didukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan BJB.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Ai Nanan Handayani, kegiatan ini dalam rangka untuk mempromosikan destinasi wisata baru, dengan menampilkan seni budaya leluhur termasuk aneka  jajanan, kuliner buhun sebagai ciri khas wisata yang mengedepankan kearifan lokal.

Ai menambahkan, event ini diharapkan bisa menjadi kalendar pariwisata tahunan di Kabupaten Pangandaran, karena festival budaya ini melibatkan beberapa jenis seni. Seperti, rampak kendang, lebon, lengser upacara adat, gondang, badud, ronggeng gunng, rampak jaipong, wayang ruat, karinding , reog, eok dan wawacan.

“Untuk kedepan, kegiatan ini akan lebih besar dan semarak serta bisa melibatkan langsung peran serta masyarakat sekitar area wisata. “ungkap Ai.

Bupati pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyambut gembira serta memberikan apresiasi karena kegiatan ini lahir dari masyarakat.

“Pemkab Pangandaran dalam upaya mewujudkan visi dan misinya memang belum melakukan upaya promosi pariwisata secara fokus, karena kita masih konsentrasi dalam penataan kawasan dan infrastruktur. “kata Jeje.(29/4)

Menurutnya, pemda akan terus mensupport tumbuhnya partisipasi masyarakat, hususnya dalam pengelolaan objek wisata dan harus tetap berorientasi menuju pariwisata yang mendunia.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditiru di destinasi lainnya, artinya, masarakat sebagai salah satu stakeholder pariwisata dituntut untuk terlibat langsung serta bisa lebih mengembangkan kreatifitasnya pada dunia wisata. “imbuhnya. (Anton  AS)

Untuk Mempererat Silaturahmi, WARGA LANGKAPLANCAR GELAR HARKITNAS DAN DOA’BERSAMA

LANGKAPLANCAR-Dalam rangka memperingat Hari Kebangkitan Nasional (harkitnas) tahun 2017, Paguyuban Peduli Masyarakat Langkaplancar (PPML), menggelar deklarasi dan istigosah bersama bertempat di lapangan terbuka di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. (0/5).

Kegiatan tersebut di hadiri berbagai elemen seperti, forum Komunikasi Kecamatan Langkaplancar, Waka Polres Ci amis besertaanggotanya, Tokoh Masyarakat, Pesantren, Tokoh agama, pemuda Anshor, Ormas Paguyuban Pagar Nusa, Kepala Desa, LPM, BPD, PKK dan masyarakat lainnya.

Dalam deklarasi tersebut, masyarakat Langkaplancar membacakan 5 pernyataan sikap antara lain, menolak faham dan gerakan radikalisme, yang bertentangan dengan pancasila, dan UUD, 1945, dalam bentuk apapun di langkaplancar, menolak intervensi, intimidasi, dan pemerasan, dalam bentuk apapun di wilayah kecamatan langkaplancar, menolak hadirnya pasar moderen berbasis frenchise dan lebih mendukung pusat perekonomian, masyarakat pasar tradisional, menolak semua bentuk ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan dan bertentangan dengan prinsip prinsip keadilan social dan mendukung penuh upaya penyelamatan situs budaya sebagai salah satu warisan sejarah.

Selain pernyataan sikap, diisi kegiatan  doa’ bersama untuk mewujudkan cita cita luhur bangsa indonesia yang berlandasan pancasila dan UUD 1945,

Menurut salah seorang Pemuda Anshor, Muhtadin,SHi,  kegiatan ini murni  prakarsa masyarakat Kecamatan Langkaplancar untuk  mengukuhkan kembali nilai-nilai nasionalisme, rasa kebangsaan  yang sekarang dirasakan sudah mulai pudar.

“Kegiatan ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, namun betul-betul hanya kegiatan keagamaan menjelang bulan suci ramadhan, istigosah, doa’ bersama dan upacara hari kebangsaan hari kebangkitan nasional. “ungkap Muhtadin.

dikatakan Muhtadin, semua elemen masyarakat yang ada di sepakat mengadakan kegiatan ini untuk memperat jalinan silaturahmi serta menolak berbagai gerakan sepeerti yang tertuang dalam 5 butir pernyataan untuk menjadikan masyarakat bisa hidup di alam demokrasi menuju kemajuan bersama.

dengan acara ini, diharapkan masyarakat lebih peduli lagi pada nilai-nilai nasionalis dalam balutan silaturahmi yang kokoh.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Langkaplancar, intinya, kami well come adanya LSM, Ormas dan media untuk menjalin silaturahmi seluruh warga. “imbuh Muhtadin. (Budi S )

DANI HAMDANI:”DESA HARUS MEMBUAT PAPAN KEGIATAN ADD DAN DD”

PARIGI-Untuk alokasi Dana Desa (DD) tahun 2017 di seluruh desa se-Kabupaten Pangandaran, sampai bulan mei sudah terserap 89 % dan tepat waktu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, H. Dani Hamdani, S.Sos, MM menjawab pertanyaan media di ruang kerjanya.

“Alhamdulillah, seluruh desa sudah merealisasikannya sekitar 89 %. “ungkapnya.(17/5).

Mudah-mudahan, lanjut Dani, seluruh desa yang menerima DD bisa mereaslisasikan anggaran tersebut sesuai dengan proposal pengajuan anggaran.

Dani juga mengatakan, diharapkan seluruh masyarakat bisa ikut memantau anggaran tersebut, agar penggunaannya bisa tepat sasaran dan transparan.

“Saya himbau agar desa membuat laporan keiatan pelaksanaan anggaran pada sebuah papan pengumuman supaya diketahui publik. “imbuh Dani.

Papan pengumuman, baliho atau bener tersebut, lanjut Dani, dipasang di depan kantor desa agar setiap saat warga bisa memantau proses pembangunan di desanya masing-masing.

“Diharapkan juga peran aktif masyarakat, agar pembangunan yang ada di desa bisa sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. “kata Dani. (Anton  AS)

UANGNYA DIPAKAI KARYAWISATA, PEMBANGUNAN MUSHALLA DI SMPN 2 CIMERAK TERBENGKALAI

CIMERAK -Masalah pembangunan mushola di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran  dipermasalahkan sejumlah orang tua siswa, pasalnya sampai sekarang pembangunannya belum juga selesai, Padahal pungutan yang dilakukan pihak sekolah pada orang tua wali murid sudah berlangsung sejak tahun 2015 lalu dan dana yang terkumpul pun sekitar Rp. 64 juta.

Komite SMPN 2 cimerak, Pendi merasa heran kenapa uang yang sudah terkumpul di rekening bank tersebut, sesuai laporan dari kepala tata usaha, tiba tiba hilang.

Dikatakan Pendi, saat itu sekitar akhir tahun 2015menurut Kepala Tata Usaha (TU) SMPN 2 Cimerak uang hasil swadaya dari orang tua siswa untuk pembangunan mushola sudah terkumpul Rp 64 juta pada rekening.

“Kepala TU pernah memperlihatkan jumlah tersebut yang tertera dalam buku rekening bank, saat itu saya tidak langsung mengambil uang di rekening tersebut karena saya percaya. “paparnya.(17/5)

Untuk mengawali pembangunan musholla tersebut saat itu, menurut Pendi, selaku komite bersama team sarpras SMPN 2 cimerak mengambil uang tersebut sebesar Rp.20 juta untuk kebutuhan pembelian pasir dan pembuatan gambar denah mushola, itu pun hanya habis Rp 5 juta.

“Dan sisanya yang Rp 15 juta kami serahkan pada bendahara komite, jadi saat itu yabng tersisa di bank tinggalb Rp 40 juta. “terang Pendi. 

Tapi alangkah kagetnya saat kebijakan Pangandaran Hebat mulai diberlakukan dengan meng gratiskan semua uang sekolah,  tiba tiba uang yang diperuntukan pembangunan musholla jadi tidak tentu kemana.

“Saya jadi bingung, karena pembangunan pondasio mushala saat ini sudah mulai. “kata Pendi lagi.

Dan anehnya, lanjut Pendi, Kepala Sekolah SMPN 1 Cimerak, H. Jojo tidak pernah mengajak koordinasi dengan pihak komite, bahkan bagian sarpras di sekolah tersebut pun tidak diajak.

“Jelas saya pun jadi bingung membuat lapooran pertanggungjawabannya nanti.", jelas Pendi saat dihubungi lewat selullernya beberapa waktu yang lalu.

Saat dikonfirmasi Bagian sarpras SMPN 1 Cimerak, Dedi membenarkan hal itu. Menurutnya, memang betul ia pun tidak tahu sudah berapa uang yang dikeluarkan sampai saat ini.

Bahkan uang yang Rp 15 juta pun, menurut Ketua Komite sudah dipinta oleh kepala sekolah dari bendahara komite.

Sebenarnya kata Dedi, yang ia ketahui anggaran untuk pembangunan musolla tersebut sudah ada di rekening, namun saat mau ada kegiatan karyawisata, uang tabungan siswa saat itu habis karena dipinjam Sri (mantan bendahara sekolah yang sekarang sudah meninggal), jadi pihak sekolah pun memakai dulu uang buat mushalla.

"Makanya pembangunan mushalla tersebut terbengkalai,  menunggu pihak keluarga Sri yang sudah menyanggupi akan membayar  uang yang dipinjamnya dulu", jelasnya.  (AGE).

PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 PARIGI MANGKRAK, SALAH SIAPA ?

PARIGI - pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN I Parigi Kabupaten Pangandaran dengan anggaran Rp.254,8 juta dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 lalu,  sampai saat ini pembangunannya terbengkalai.

Saat p-news mengkonfirmasi hal tersebut, menurut Kepala SMAN 1 Parigi yang baru,  H. Eman Hermawan, dirinya tidak tahu menahu, karenakan saat pembangunan itu dimulai tahun 2016 lalu ia masih menjadi kepala sekolah SMAN I mangunjaya.

"Saya malah tidak tahu menahu ada pembangunan RKB di SMAN I Parigi, jadi kalau saya harus bertanggung jawab mangkraknya bangunan ini, saya harus mengatakan apa, lebih-baik tanyakan saja pada kepala sekolah waktu itu", katanya. (13/5)

Saat ditemui di ruang kerjanya usai mengikuti acara wisuda siswanya, Eman mengatakan, pengalamannya saat di SMAN I mangunjaya, jika sekolah mendapat bantuan RKB atau pembangunan fasilitas sekolah lainnya selalu dikerjakan secara swakelola, pengerjaanya tidak pernah diberikan ke pihak ketiga atau rekanan.

“Dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan", jelasnya.

Sementara menurut H. Sukirman (eks kepala sekolah SMAN I parigi), tidak ada masalah dengan  RKB tersebut, perihal belum selesainya pembangunannya sampai saat ini, Sukirman mengatakan, itu dikarenakan dalam rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut hanya sampai segitu, tidak sampai selesai.

Dan kepala sekolah yang baru, lanjutnya, harus bisa mengajukan ulang anggaran ke Pemrov atau masuk dalam program Pangandaran Hebat tahun 2017 ini untuk menyelesainya.

“Jadi RKB tersebut memang sesuai dengan RABnya. “jelas Sukirman.(13/5)

Dan hal ini, menurut Sukirman, sudah dirapatkan dengan Dinas Dikpora, yang saat itu dihadiri juga kepala sekolah baru penggantinya serta saat itu ada penandatangaan kepala sekolah penggantinya kesiapan untuk pengajuan angaran ulang di tahun 2017 ini.

“Saat itu kami sudah sepakat kok dan tidak ada masalah", ungkapnya.

Disoal temuan BPK, Sukirman menjelaskan, BPK hanya memberikan saran agar pembangunan RKB di SMAN I parigi tahun 2017 ini bisa diselesaikan.

“Kalau saya masih disini pasti akan saya ajukan anggaran ulang ke provinsi, tapi kan sekarang kepala sekolah nya sudah bukan saya lagi",  ucap Sukirman saat ditemui setelah kegiatan PMI Kabupaten Pangandaran. (AGE)

KETUA APDESI KECEWA PANGANDARAN, RAKER HANYA DIAHADIRI 60 % ANGGOTANYA

PANGANDARAN-Ketua APDESI Kabupaten Pangandaran, Anwar Hidayat, S.Ag, MM merasa kecewa, pasalnya saat digelar Rapat Kerja (raker) APDESI, dari 93 jumlah Kepala Desa (kades), yang hadir hanyan sekitar 40 kades saja.

Menurut Anwar, ruangan yang sedianya untuk raker pun lenggang, padahal raker ini sebelumnya sudah menjadi kesepakatan seluruh pengurus dan anggota.

“Hanya di hari pertama saja semua hadir dan terdaptar di buku daptar hadir. “kata Anwar. (18/5).

Anwar juga mengatakan, seandainya ketidak hadiran peserta raker karena ada unsur ketidak sukaan padanya sebagai ketua, ia mempersilahkan baik pengurus atau pun anggota untuk mengajukan surat tertulis dengan
ditanda tangani para kepala desa dan dikirimkan melalui ketua apdesi di kecamatan masing masing.

“Dan saya pun dengan bangga akan menerimanya. ”ungkap

Ditambahkan Anwar, dirinya sangat kecewa melihat banyak tempat duduk yang kosong dan  mangkir hadir dan malah ternyata bicara di luar forum sangat “kencang”. Seharusnya, lanjut Anwar lagi, kalau mau bicara di dalam rapat, di komisi masing-masing untuk nantinya hasilnya direkomendasikan ke pemerintah.

“Ini malah absen.. jadi apa yang harus direkomendasikan ke pemerintah.?”Tanya Anwar.

Dikatakan Anwar, ia mau terbuka, demokratis dan sebagai ketua, dirinya pun siap terbuka termasuk soal anggaran apdesi baik yang bersumber dari bantuan, iuran atau anggaran pendapatan apdesi lainnya.

“Termasuk yang Rp 1 juta per desa atau anggaran untuk kegiatan ini berapa dan kemana saja, sekarang raker kan masih berjalan dan belum selesai lagian kan belum bayar  semua. “imbuh Anwar.

Menurut Anwar, setelah usai raker pihaknya akan segera mengundang seluruh anggota untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. (Anton  AS).

JEJE WIRADINTA: “JIKA ADA WARGA GIIZI BURUK, SEGERA LAPORKAN KE BUPATI. “

PANGANDARAN-Kabupaten Pangandaran merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) saat ini tetap masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, ghal tersebut mengakibatkan dioangkasnya beberapa anggaran yang dianggap kurang penting.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta dalam sambutannya pada acara Rapat kerja APDESI tahun 2017 bertempat di hotel Rahayu Pangandaran.(17/5)

“Diharapkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa-desa bisa tuntas pada tahun 2018. ”kata Jeje.

Ditambahkan Jeje, apabila di desa masih ada masarakat yang  bergizi buruk dan tinggal di rumah tidak layak huni, kepala desa diwajibkan segra melaporkan langsung pada Pemerintah Daerah. Maksudnya, lanjut Jeje, agar bupati bisa memonitor dan menanganinya secara langsung .

“Silahkan kepala desa melaporkan langsung pada saya jika ada hal itu di desanya. “ungkap Jeje. (Anton AS).

PEMBUATAN TAMBAK UDANG DI KERTAMUKTI DIHENTIKAN SATPOL PP

CIMERAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran menghentikan pembuatan tambak udang di harim laut di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran Irwansyah, S.Sos mengatakan, penutupan dilakukan karena pembuatan tambak udang tersebut sudah menyalahi aturan, dibangun di wilayah terlarang.

“Setelah meninjau ke lokasi, kami pun menyampaikan Surat Peringatan I kepada pihak pengusaha.” kata Irwansyah.(19/5)

Irwansyah menambahkan, pembukaan lahan tambak udang di harim laut jelas-jelas menyalahi aturan, oleh karena itu ktivitas pembuatan lokasi tambak pun langsung dihentikan sebelum  usahanya berjalan.

“Kami persilahkan jika hendak membangun tambak udang, tapi jangan di harim laut,” tambahnya.

Irwansyah menegaskan, jika SP I diabaikan, maka dalam jangka satu pekan akan diterbitkan SP II. Dan apabila masih tidak digubris, maka Pemda melalui Satpol PP Kabupaten Pangandaran pun akan menyampaikan SP III.

“Dan selanjutnya kami akan menghentikan secara paksa. “tegas Irwansah. (AGE)

BAPPEDA BENTUK TIM VERIFIKASI DATA WARGA MISKIN KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI-Setelah melewati beberapa proses penjaringan, kahirnya Bapeda menetapkan 80 orang verifikator yang akan bertugas di 93 desa se-Kabupaten Pangandaran yang nantinya akan bertugas untuk verifikasi data kemiskinan di Pangandaran.

Menurut Kabid pemberdayaan Bappeda Pangandaran, Maman, pihaknya segera akan menyelenggarakan pembekalan dan pengarahan kepada seluruh calon verifikator terpilih yang bertempat di aulan Setda Kabupaten Pangandaran.

Dari data yang sudah ada, Kabupaten Pangandaran memiliki warga miskin sekitar 43.432 Kepala Keluarga (KK).

“Petugas verifikator seluruhnya ada 80 orang yang akan bertugas selama 45 hari dengan rincian, 1 orang petugas verifikasi akan memverifikasi sekitarh 500 KK.”terang Maman. (19/5)

verifikasi sendiri, masih kata maman, bertujuan agar up date data mendekati kenyataan jumlah di lapangan, karna data yang ada sekarang merupakan hasil survey tahun 2015.

Pendataan ini juga bertujuan untuk perencanaan pembangunan di Pangandaran dan sasaran nya data KK yang ada di Kabupaten Pangandaran harus sama dengan data berasal dari Pemvrop Jabar.

“kami meminta kepada kepala desa agar segra mensosialisasikan hal inidalam rapat mingguan karena data ini akan dipakai juga seluruh SKPD. “kata Maman.

Maman menegaskan, iaberharap para petugas verifikator untuk betul-betul melaksanakan tugasnya, jangan sampai petugas verifikasi dilempar lagi ke orang lain karena hasil pendataan ini juga akan menjadi acuan Pemkab Pangandaran. (Toni  T)

SUKSES TENGGELAMKAN KAPAL ILEGAL FHISING, MENTERI SUSI PUJIASTUTI BERENCANA HANCURKAN RUMPON ASING.

PANGANDARAN - Setelah sukses menenggelamkan sejumlah kapal-kapal pencuri ikan (ilegal fishing), Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat ini berencana menghancurkan juga rumpon-rumpon ikan milik asing yang ditanam di laut Indonesia.

Dikatakan Susi, rumpon-rumpon besar tersebut akan dihabiskan, pasalnya, rumpon itu membuat ikan tuna besar tidak mau ke pinggir," kata Susi dalam sambutan pada kegiatan Puncak Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.(18/5).

“Sekarang 68 persen ikan tuna dunia dihasilkan dari Belanda. “terang Susi.

Menurut Susi, keberadaan rumpon-rumpon milik asing yang dipasang di tengah laut menjadi ancaman. Induknya harus pulang dan tuna berukuran 200-200 kg tidak boleh diambil semuanya di tengah laut.

Susi juga menegaskan, rencananya memberangus rumpon tersebut mendapat dukungan dunia, hal itu terbukti saat kunjungannya ke beberapa Negara di Eropah kemarin, kata Susi, mereka siap mendukung program yang digulirkannya.

“Mereka sepakat, keutuhan laut Indonesia juga ternyata menjadi kepentingan negara lainnya di dunia," tegasnya.

Ditambahkan Susi, di beberapa negara di asia juga seperti China, Vietnam dan Thailand saat ini sudah mulai melakukan penghentian penangkapan ikan secara ilegal.

 "Ribuan kapal-kapal di negeri China mulai 1 mei kemarin banyak yang dikandangkan, begitu juga Thailand,"ungkapnya lagi.

Menteri asal Pangandaran ini juga mengakui, sebenarnya ia bukan ahli perikanan, namun apa yang dilakukanj sekarang ini, menurutnya, berdasarkan pengalaman selama 30 tahun terjun langsung di dunia perikanan dan kelautan.

"Kita semua menyadari, konservasi ini untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa kita. Artinya, bukan melarang untuk diambil, tapi peraturan ini dibuat untuk melindungi ikan agar tetap ada dan saat ditangkap hasilnya juga banyak," terangnya.

di hadapan ratusan nelayan Pangandaran, Susi juga menyampaikan, sejak ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP, dirinya pun langsung mencanangkan tiga pilar untuk membangun perikanan kelautan Indonesia, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan .

Saat itu, lanjut Susi, Presiden menginginkan laut menjadi masa depan bangsa, karena populasi Indonesia berada di lima besar dunia. Jadi jika tidak ingin kekayaan laut punah, maka harus bersama-sama menjaga sumber daya perikanannya karena sumber daya alam perikanan merupakan sumber daya yang renewable (terbarukan).

 "Jika kita menjaganya tidak benar, maka seandainya ikan habis, kita mau makan protein darimana karena seperti kita ketahui, pakan untuk ternak saja berasal dari tepung ikan," ungkapnya.(hiek)

KADIN SIAP BANTU PELAKU UMKM KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan badan atau organisasi yang anggotanya merupakan para pengusaha atau gabungan usaha nasional dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi maupun badan usaha milik pemerintah. KADIN juga dibentuk berdasarkan Anggaran Dasarnya (AD) merupakan organisasi para pengusaha/gabungan usaha nasional, baik ditingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mempersatukan dan mengerahkan kemampuan dan usahanya dalam rangka meningkatkan prestasinya dalam mengisi pembangunan.

Demikian dikatakan Ketua KADIN Kabupaten Pangandaran, H. Tedi Sonjaya di kantornya.

“Disini kami ingin merangkul, membantu juga membina semua para pengusaha di Kabupaten Pangandaran, terutama para pengusaha kecil yang saat ini belum bisa mengembangkan dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan", katanya. (17/05)

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas, menurut Tedi, merupakan kegiatan usaha kecil yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Masih kata Tedi,KADIN  bersama BDC (Business Developmen Centre) Pangandaran dua kali dalam seminggu mengadakan pelatihan juga pembinaan yang dilaksanakan di kantor KADIN (depan BRI Parigi-red) agar paling tidak para pelaku UMKM bisa mendapatkan wawasan dan pencerahan.

“Ini sangat openting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usaha nya", tambahnya.

Disoal masalah pendanaan, Tedi menjelaskan, saat ini KADIN Kabupaten Pangandaran untuk biaya dalam menjalankan semua kegiatan, masih hasil dari swadaya anggota dan belum ada anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah,

“tapi walau pun demikian kegiatan kami tetap berjalan", tegasnya.

Semua biaya untuk para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh KADIN, lanjut Tedi,  semuanya gratis alias tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Tinggal semangat dan kemauan saja dari para pelaku usaha tersebut", kata Tedi. (AGE)