AUDENS KOMPEPAR DENGAN DPRD DAN PEMDA UNTUK OW BATUHIU

PARIGI-Menindaklanjuti pertemuan beberapa waktu lalu, Kelompok Penggerak Pariwisata (kompepar) Obyek Wisata (OW) Batuhiu Desa Cilinang Kecamatan Parigi kembali menggelar audens dengan pimpinan dan anggota DPRD serta beberapa kepala SKPD terkait, di ruang Badan Musyawarah (bamus) DPRD Kabupaten Pangandaran.(20/3)


Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Adang Sudirman, turut dihadiri ketua Komisi I, H. Jajang Ismail, Ketua komisi II, H. Endang Ahmad Hidayat, Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa, Sekda Pangandaran, Mahmud, SH, MH, Kepala Dinas pariwisata, PU, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perhubungan dan Kepala Bappeda.

Ketua Kompepar, Jajat, dalam pertemuan tersebut pun menyampaikan kondisi sekarang yang ada di area OW Batuhiu yang nyaris tanpa sarana penunjang pariwisata. Dan yang lebih miris lagi, lanjutnya, ia  merasa heran, pasalnya di Peraturan Gubernur (pergub) Jawa Barat, nama Batuhiu tidak tercantum seperti tujuan wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Bukan kami iri dengan obyek pantai Pangandaran, tapi kami benar-benar merasa tidak diurus pemerintah daerah, padahal tiket kelas Batuhiu sama dengan harga tiket di obyek wisata Pangandaran. “ungkap Jajat.

Dari perolehan retribusi parkir, sampah dan tiket wisata, lanjut Jajat, OW Batuhiu bisa menghasilkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) hampir Rp 1 milyar. Dan ini memposisikan Batuhiu menjadi ranking ke 3 hasil PAD diantara tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Bayangkan, untuk keperluan di Batuhiu, selama ini kami tidak jarang mengandalkan hasil patungan para pedagang. :”imbuh Jajat.

Mendengar keluhan para pelaku wisata tersebut tersebut, seluruh ketua komisi pun langsung bereaksi dengan mempertanyakan sikap dinas terkait selama ini ke obyek wisata Batuhiu.

Baik masalah penanganan pariwisata, sampah atau parkir pun jadi sasaran pertanyaan para anggota legislatif pada masing-masing dinas yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.

“Pokoknya untuk hal-hal yang langsung bisa ditangani dengan segera, setelah pertemuan ini bisa dipenuhi. “tegas Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa yang diamini rekan komisi lainnya.

Wowo menambahkan, kalau pun tidak bisa menggunakan anggaran yang ada di SKPD, diharakan Dinas pariiwisata dan Kebudayaan bisa mengalokasikan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ke tiga ke Batuhiu.

Di tempat yang sama, Sekda Pangandaran, Mahmud, mengatakan, pihaknya akan segera akan mencari tahu kenapa nama Batuhiu tidak tercantum pada pergub yang diterbitkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2017 lalu.
Sementara kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, H. Undang Sohbarudin, mengatakan, ada 3A yang harus terpenuhi di obyek wisata, antara lain, akses, atrkasi dan akomodasi.

“Kalau akses, sekarang jakan di batuhiu sudah mulus, begitu pun aktraksi, tapi di Batuhiu ini beklum ada sarana akomodasi seperti yang ada di obyek Pangandaran. “jelasnya.

Jika sekarang ada kesan hanya obyek wisata Pantai Pangandarn saja yang ditata, menurut Undang, karena Pangandaran merupakan “kandang”, jadi kandangnya dulu dan nanti yang lainnya.

Dan seperti sudah disampaikan Pa Bupati, imbuh Undang, Batuhiu akan segera dibuat masterplannya dulu, agar penataannya benar-benar biusa tepat sasaran dan professional.

“Pa Bupati menginginkan masterplan Batuhiu ini tidak tanggung-tanggung. “ujarnya. (hiek)

UNTUK MENSAHKAN PERDES APBDes 2018, PEMDA SEGERA TUNJUK PJS KADES SUKARESIK

Kabag Hukum, Jajat Supriadi

Setelah didakwa pasal korupsi, mantan Kepala Desa (Kades)Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Ikin Asikin, S.Pd, tanggal 13 nopember tahun 2017 lalu Pengadilan tinggi pun menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta atau subsider 1 bulan penjara.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran segera melakukan langkah-langkah agar roda pemerintah desa dan pelayanan pada masyarakat bisa berjalan normal seperti biasa.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Pangandaran, Jajat Supriadi, SH.,M.Si, Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan, pada pasal 43, Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 42 diberhentikan oleh bupati/wali kota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan di pasal 46 ayat 1, masih kata Jajat, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasa 43 tidak lebih satu tahun, bupati atau walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.

“Pada ayat 2nya, pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya sebagai kepala desa. “terang Jajat.

Jadi untuk menjabat Kepala Desa Sukaresik, lanjut Jajat, ini harus PNS yang ditunjuk oleh pemda yang akan menjabat sampai pemilihan kepala desa mendatang.

Menurut salah seorang warga, Atong (56), ini harus segera dilakukan karena sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sukaresdik.

“Anggaran pembangunan yang ada di desa tentunya tidak bisa dipergunakan jika APBDes Sukaresik belum disahkan dengan perdes yang harus ditandatangani Ketua BPD dan kepala desa. “ungkap Atong.

Saat dikonfirmasi ke bagaian pemerintahan Setda Pangandaran, perihal menjadi lamanya proses pengangkatan PJS Kades Sukaresik, menurut salah seorang petugas, karena salinan putusan pengadilan baru diterima bulan pebruari tahun 2018.

Dan surat salinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukaresik tersebut sampai ke bagian pemerintahan baru kemarin tanggal 19 maret, sehingga langsung dibuat draft untuk SK mengangkatan pejabat Kepala Desa Sukaresik yang akan ditandatangani bupati.

“Tapi karena Pa Bupati untuk dua-tiga hari mendatang ini masih tugas luar ke Jakarta, kemungkinan SK ini bisa ditandatangani bupati minggu depan. “terangya. (Anton AS)

MENDAPAT DUKUNGAN SPP JABAR, CAK IMIN SIAP MAJU DI PILPRES 2019

KALIPUCANG - Bertempat di pantai Karapyak Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, acara deklarasi dukungan kepada Ketua PKB, Muhaemin Iskandar yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin untuk Cawapres 2019 dihadiri ribuan masyarakat petani, nelayan dan buruh. Hadir juga pada kesempatan tersebut, Agus Tiana Sekjen Serikat Petani Pasundan(SPP), dan rekan-rekan organisasi pergerakan lainnya.

Dalam pidatoi politiknya Cak Imin menyampaikan, ia engan dukungan penuh para petani, nelayan dan buruh Pangandaran, mengaku semakin percaya diri untuk maju mewujudkan cita-citanya menjadi cawapres RI di ajang Pilpres tahun 2019 nanti.

"Saya begitu terharu dengan banyaknya yang hadir saat ini, baik dari masyarakat petani, nelayan dan buruh, dengan dukungan seperti ini saya semakin percaya diri dalam niatan saya untuk tampil di pilpres 2019 mendatang sebagai Cawapres", jelasnya. (20/03)

Ditambahkan Cak Imin,  ia juga harus bisa amanah kepada rakyat untuk  tetap bisa  memperjuangkan hak-hak rakyat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup yang lebih baik.

Menurutnya, masyarakat sering melupakan nilai-nilai ajaran Bung Karno, Gus Dur, ajaran kerakyatan dan nilai-nilai perjuangn para petani.

Dalam deklarasi tersebut, Sekjen organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP), salah satu LSM terbesar di Jawa Barat, Agus Tiana, manyatakan dukungannya sekaligus menghibahkan sertifikat tanah seluas satu hektar di Jalan Raya Ciamis-Cirebon, yang kalau dinilai dengan uang, sekitaran Rp. 2 Milyar kepada Cak Imin sebagai simbol dukungan.

"ini saya hibahkan langsung kepada Cak Imin hasil perjuangan saya selama 17 tahun sampai saya sempat masuk penjara dua kali dalam memperjuangkan tanah tersebut dari pemerintah untuk menjadi hak milik rakyat", ungkap Agus Tiana.

Agus menambahkan, tanah seluas satu hektar tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung “Muhaemin Centre”.

“Dan nantinya di gedung itu akan duijadikan pusat pengabdian, pelayanan dan pembelaan rakyat,” pungkasnya. (AGE)

DPRD PANGANDARAN URUNG LAPORKAN SOENAN BOZES KE POLISI

PARIGI - Bertempat di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Pangandaran, Rd.BeniSetiyo Nugroho, pemilik akun media sosial (medsos) facebook, Soenan Bozes, meminta maaf kepada ketua dan seluruh anggota atas pernyataannya di media sosial tanggal 8 maret lalu, karena komentarnya di medsos itu terkesan memojokan lewat ujaran kebencian yang membuat kaget dikalangan pengguna face book, dan permintaan maaf tersebut pun langsung ditanggapi positif oleh ketua dan anggota DPRD lainnya.

Seperti diberitakan beberapa media lokal sebelumnya, rencanya DPRD sepakat akan menperkarakan kasus ujaran kebencian yang dianggap sudah melanggar UU ITE kepada pihak kepolisian, namun adanya niat baik dari Beni untuk meminta maaf serta mengakui itu semua murni karena kekhilapannya, para wakil rakyat pun  akhirnya tidak jadi meneruskan masalah tersebut ke jalur hukum.

"Sebenarnya waktu saya menerima pesan lewat WhatsApp dari saudara Budi (perwakilan Pewarta Kabupaten Pangandaran-red), secara pribadi saya akan memaafkan Soenan Bojes, tapi karena ini menyangkut lembaga DPRD, saya pun tidak bisa memutuskan sendiri. “ujar Iwan.(19/3)

Dikatakan Iwan, setelah menggelar rapat internal dengan anggota dan beberapa perwakilan fraksi, terkait tindakan apa yang akan dilakukan DPRD atas ujaran kebencian Soenan Bozes, secara kelembagaan DPRD pun bersedia memaafkan dengan sarat jangan melakukan lagi hal yang sama di kemudian hari.

“Kami dan seluruh anggota DPRD tidak anti kritik, namun tolonglah dalam penyampaian bahasa nya bisa lebih santun atau malah menurut saya lebih baik datang saja ke kantor kami", ungkap nya.

Setelah saling bermaafan dengan berjabat tangan antara Soenan Bozes dengan ketua dang anggota DPRD yang hadir, di depan Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan,  Beni alias Soenan Bozes pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat pernyataan di atas segel. (AGE-ANTON AS)

LAUT KITA HANYA PERLU BERSIH TANPA SAMPAH DAN LIMBAH

Jika mau jujur, sumber kehidupan sebagian masyarakat Pangandaran berasal dari laut, dengan menjadi nelayan, perhau pesiar, pondok wisata, pedagang dan lainnya, itu baik langsung atau pun tidak, berasal dari laut.

Tapi sayang, terkadang masyarakat Pangandaran suka melupakan, anaknya bisa menjadi sarjana, punya kendaraan, rumah dengan perabotan mewah, semuanya dihasilkan dari laut.

Ada benarnya apa yang pernah diucapkan salah seorang warga Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran, Jajang Nurjaman.  Menurutnya, jika mau jujur, selain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hampir sebagian masyarakat hidup dari hasil usaha dari laut.

“Baik menjadi nelayan atau menjadi pelaku wisata, semuanya itu karena Pangandaran mempunyai laut. “ujarnya.

Ditambahkan Jajang, setiap minggu atau hari libur sepanjang tahun, berapa uang orang Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tasikmalaya, Jawa Tengah, bahkan uang dari luar negeri yang dikirim  ke Pangandaran.

“Pertanyaanya, apa yang sudah diberikan warga Pangandaran ke laut ? laut kita hanya memerlukan bersih tanpa sampah berserakan dimana-mana ” tegas Jajang.

Merubah mind set menjadi masyarakat wisata itu memang sulit jika tidak dibarengi niat untuk bersama-sama ngarumat dan ngamumule. Dan kalau hanya sekedar untuk membersihkan limbah dan sampah yang berserakan di pantai dan laut, itu tidak perlu senbuah komunitas, tidak  perlu seminar, work shop. Karena yang diperlukan hanya kesadaran pribadi atau bersama-sama untuk sebuah gerakan positif, baik itu dumali dari rumah atau pun lingkungan sekitar.

Kebiasaan menjadi masyarakat wisata tentunya agak berbeda jika dibanding dengan masyarakat yang bukan berada di daerah tujuan wisata, walau pun kebutuhan akan kebersihan itu tetap diperlukan. Selain bersih, masyarakat Pangandaran pun harus ramah, nyaman, aman dan lainnya sesuai yang ada pada Sapta Pesona.

“Sapta Pesona harus menjadi referensi selurh warga Pangandaran. “imbuhnya.

Yang terpenting, lanjut Jajang, harus jujur bahwa laut sudah bisa memberikan segalanya pada kehidupan masyarakat  Pangandaran.

Selebihnya apa yang harus dilakukan masyarakat, masih kata Jajang, tugas masyarakat harus bisa berperan menjadi masyarakat wisata yang bisa membuat wisatawan yang tadinya berniat 1 malam menjadi 2-3 malam atau lebih.  

“Caranya bagaimana ? ya itu tadi, berperan aktif menjadi pelaku sapta pesona. “pungkasnya. (hiek)

PENTINGNYA LITERASI MEDIA PADA PELAJAR JAMAN NOW

PANGANDARAN-SMA Negeri 1 Pangandaran menjadi salah satu tempat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menggelar Pemahaman Leterasi Media Bagi Lembaga Pendidikan. Ini penting, karena even ini merupakan sebuah gerakan sosial masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat betapa pentingnya memahami, menggunakan dan menilai media secara utuh, benar dan tepat.

Kecerdasan masyarakat untuk memposisikan media mutlak dibutuhkan saat ini, pasalnya media tidak bebas nilai, bahkan cenderung mempunyai nilai dan logika sendiri yang dengan sendirinya dapat mempengaruhi sikap, karakter dan pandangan masyarakat.

Dalam kegiatan yang bertemakan Jabar Cerdas Menonton Televisi, diikuti 85 siswa, 15 orang guru juga turut dihari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Pangandaran atas nama pemerintah daerah.

Menurut salah seorang pemateri, DR. Dedeh Fardiah, M.Si, media mempunyai sisi positif dan negatif yang bisa mempengaruhi pola hidup dan merubah budaya.

“Dan tentu saja sisi positifnya kita bisa mendapatkan informasi, hiburan yang secara otonom masyarakat bisa menilai, menganalisis dan menentukan sikapnya pada tontonan tersebut. “kata Dedeh.(15/3)

Dalam upaya leterasi media, kata Dedeh, KPID Jawa Barat bersama seluruh elemen, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, guru, regulator dan lembaga penyiaran  harus berperan aktif, khususnya dalam pendampiungan terhadap anak saat menonton dan mendengar media.

Dikatakan Dedeh, media merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam menyampaikan sebuah informasi pada masyarakat. dan menyadari tidak semua media selalu berisi pesan-pesan yang baik, dan ikut berdampak pada pola prilaku dan pemikiran kita nantinya, maka masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cara mengolah suatu informasi dengan baik dengan berfikir kritis terhadap informasi yang didapatkan, baik itu dari siaran televisi maupun radio.

“Dengan begitu masyarakat sebagai pihak penerima informasi dapat terhindar dari tayangan-tayangan yang dapat merusak moral dan pencitraan karakter suatu bangsa. “terang Dedeh.

Sementara sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, DR. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd, , disamping menyampaikan cara bijak dalam menonton televisi, dihadapan siswa dan sebagian guru SMAN 1 Pangandaran, ia pun menyampaikan materi bagaimana cara cerdas menggunakan gadget.

Menurut Agus, jaman now, perkembangan teknologi sudah demikian pesat, termasuk beberapa perangkat elektronik. Dan gadget merupakan alat elektronik yang lebih cepat bisa menyajikan teknologi terbaru dibandingkan dengan perangkat elektronik yang lain.
Selain digunakan sebagai alat telekomunikasi, lanjut Agus, dengan gadget juga masyarakat bisa mengetahui kabar terbaru di berbagai belahan dunia hanya dengan hitungan detik. Dalam sosial media (sosmed), gadget juga bisa mempertemukan beberapa teman yang telah lama tidak pernah bertemu.

“Tentunya dengan cerdas menggunakan gadget, kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan baru dan mengikuti berbagai komunitas di beberapa sosmed. ”tuturnya.

Masih kata Agus, kehadiran teknologi sesungguhnya bisa memudahkan aktivitas siswa, bukan malah mengubah pola keseharian menjadi kurang produktif dan hanya terfokus pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena tidak jarang juga ada pelajar yang menggunakan gadget secara berlebihan malah cenderung tidak memberi efek manfaat.

“Jadi kalau kita hitung, berapa jam kita belajar, bermain, bermain gadget dan seterusnya, semuanya harus mulai kita ménage dari sekarang. “ujar Agus.

Agus menambahkan, kemajuan teknologi gadget tidak harus disikapi dengan penolakan karena adanya efek negatif, namun bagaimanan dalam penggunaannya yang baik bagi siswa baik di lingkungan sekolah atau di rumah akan menumbuhkan perilaku kesadaran dan literasi digital guna membentuk generasi era milenial. Pembiasaan penggunaan gadget menjadi media belajar dilakukan dengan cara siswa menemukan ilmu pengetahuan melalui gadget, dengan kemudahan-kemudahan ini siswa pun akan terbiasa menggunakan gadget sebagai sumber belajar.

“Misalnya siswa mendapat tugas mencari lagu-lagu daerah di Indonesia, dengan gadget ini sangat mudah bisa ditemukan siswa, karena gadget ini sangat baik dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang menyenangkan. “imbuh Agus. (ANTON AS)

SANTRI DKM AL- BAROKAH BERTEKAD LESTARIKAN BUDAYA SUNDA

KABUPATEN TASIKMALAYA-Latihan bersama pencak silat yang dilaksanakan sehabis mengaji menjadi rutinitas yang dilakukan setiap malam minggu di tempat latihan pencak silat Kampung Leuwipanjang Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabuaten Tasikmalaya. Selain mengajarkan silat, guru-guru di DKM Al- Barokah juga mengajar mengaji.

"Untuk ikut latihan pencak silat disini, syaratanya anak- anak harus rajin mengaji", ungkap Ajengan Yayat di lokasi.(17/3)

menurut salah seorang pelatih pencak silat, Ajat (58), ia merasa bangga karena seni budaya sunda sudah mulai diminati anak-anak.

Padepokan Sukapura yang dulunya bernama Gelanggang Pusaka ini, kata Ajat, bukan hanya mengajarkan seni bela diri saja, tapi kesenian sunda lainnya pun tetap dilestarikan, seperti,  kesenian singa depok, angklung dan dogdog.

ajat menambahkan, pada setiap kegiatan terutama acara perpisahan sekolah, biasanya seni budaya Singa Depok sering ditampilkan.

“Di padepokan kami semua alat-alat kesenian sudah kumplit bahkan sebagian alat kesenian ini buatan kami sendiri,"terang Ajat .

Sudah menjadi tekad, padepokan yang berlokasi di Sawah Nagara Kampung Sukahurip Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja untuk tetap pengkuh mewariskan seni budaya leluhur kendati seni budaya luar kini semakin gencar merasuk para remaja, tapi hal itu tidak menyurutkan tekad padepokan untuk terus setia berkiprah dalam melestarikan budaya sunda.

"Hampir  10 Tahun kami mendalami dan mengasuh seni budaya sunda dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri melihat budaya sendiri semakin hari semakin diminati, khususnya di Kampung Leuwipanjang. " ujarnya.

Sebagai pelaku budaya, menurut Ajat, ada kebanggaan sendiri saat melihat anak- anak DKM Al- Barokah mau mengenal dan mempelajari seni budaya warisan buhun.

Hal senada dikatakan budayawan asal  Padepokan Mekar Pusaka Wangi, Bandung, Aceng ( 44), melihat eksistensi seni budaya sunda yang sekarang hampir dilupakan orang, ini merupakan  sebuah tantangan berat di depan mata seiring derasnya budaya luar yang masuk.

"Terus ngeureuyeuh bari nikreuh! Rek kusaha deui ngamumule seni budaya sunda mun teu ku urang" tegas Aceng.                  ( RUSDIANTO/ ANWAR WALUYO )

PORSI PEMBERITAAN MEDIA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, BELUM BERIMBANG

PARIGI-Ada yang khas apa yang dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S,.Pd, M.Pd, saat audens dengan awak media di sebuah rumah makan di Pantai Bojongsalawe Parigi.

Menurut Iwan, ia merasa heran saat di DPRD ada kegiatan rapat paripurna atau pun rapat lainnya. Menurutnya, banyak wartawan yang mewawancarainya, tapi entah kenapa keesokan harinya tidak ada di berita yang turun hasil dari wawancara tersebut.

“Padahal saya tahu yang wawancara saya itu wartawan, tapi kok ga ada beritanya... “kata Iwan keheranan.(16/3)

Lain lagi saat rapat paripurna digelar DPRD, usai rapat ia pun menunggu kalau-kalau ada wartawan yang butuh keterangannya tambahan untuk keperluan penulisan berita, tapi ternyata tidak ada seorang pun awak media yang mewawancarainya.

“Eh malah bupati yang diwawancarai, bukan apa-apa, paripurna kan hajat DPRD, kami sebagai penyelenggaranya. “ucap Iwan.

Iwan pun berharap, ke depan ada porsi pemberitaan yang berimbang antara eksekutif dan legislatif. Walau diakuinya, untuk sementara sistim kehumasan di sekretariat dewan memang masih perlu perbaikan.

Iwan juga mengatakan, DPRD itu bukan yang mempunyai anggaran, bukan pula eksekutor pelaksana anggaran. DPRD hanya mengontrol, apakah anggaran di pemerintah tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya.

Dan soal hasil control pekerjaan  (komisi 3-red) di lapangan, masih kata Iwan, DPRD tidak punya kewajiban untuk melaporkan hasil temuannya ke media, bahkwan DPRD pun tidak jarang dapat informasi dari media. Karena hasil temuan itu untuk direkomendasikan ke pemerintah agar segera dilakukan perbaikan.

“Jadi baik itu diketahui atau tidak oleh media, kami selalu melakukan pengontrolan ke lapangan. “jelas Iwan lagi. (ANTON AS)

IWAN M RIDWAN: “TUGAS DPRD HANYA TIGA, LEGISLASI, BUDGETING DAN CONTROLING “:

PARIGI- Acara silaturahmi awak media dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran di sebuah rumah makan di kawasan pantai Bojongsalawe Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, berlangsung akrab penuh kekeluargaan.

Ketua DPRD, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M/Pd, mengakatan, perlunya masyarakat mengetahui tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) anggota legislatif agar bisa objektif dalam menilai kinerja anggota dewan.

Dikatakan Iwan, terkadang masyarakat keliru menempatkan dan fungsi keberadaan lembaga DPRD.

"Sudah jelas tugas DPRD hanya mempunyai tiga fungsi, membuat peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan," terangnya.(16/3)

Iwan menegaskan, masyarakat jangan punya anggapan DPRD Pangandaran tidak berfungsi,  sebab kurun waktu tiga tahun DPRD Pangandaran telah berhasil melahirkan 112 Perda (Peraturan Daerah), dan 46 perda tersebut merupakan inisiatif DPRD.

"Jadi jangan anggap remeh keberadaan DPRD, dan coba cek ke DPRD lain ada nggak yang se produktif DPRD Pangandaran yang baru berusia 3 tahun ini. “tegasnya lagi.

Berbagai capaian, lanjut Iwan, bisa didapatkan Kabupaten Pangandaran dalam 3 tahun keberadaan DPRD, mulai dari predikat penilaian BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan, pembangunan infrastruktur, raskin gratis, sekolah gratis, biaya berobat di Puskesmas gratis, pembangunan 9 Puskesmas yang representatif bahkan terbaik dibanding daerah lain, pembanguna RSUD dan lainnya, semua itu tidak lepas dari peran serta dan kinerja DPRD yang telah sinergis dengan pemerintah daerah.

"Kita telah sepakat dengan pemerintah, pembangunan Kabupaten Pangandaran sesuai janji bupati saat pilkada, artinya kinerja DPRD juga sangat berperan dalam hal ini,"kata Iwan.

Iwan juga menghimbau pada seluruh media agar dalam menulis pemberitaan bisa berimbang, faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

"saya berharap rekan-rekan dalam penuklisan berita harus berimbang dan buakn hoax", pungkasnya. (AGE-ANTON AS)

BUMDES BINA MANDIRI SIRNAJAYA BUKA USAHA PENYEWAAN ALAT BERAT

TASIKMALAYA-Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa dan sekaligus bisa menjadi tolak ukur kemandirian perekonomian masyarakat pedesaan.

Dengan mendorong program BUMDes dan pengembangan jenis usaha-usaha yang dikelolanya secara  maksimal, maka akan mampu menambah pendapatan asli desa dan bisa menjadi modal pembentukan desa yang mandiri, seperti yang kini sedang berjalan, Bumdes Bina Mandiri di Desa Sirnajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Bumdes ini bergerak di bidang jasa. Seperti, pembayaran listrik prabayar, penyewaan alat-alat berat dan peternakan bebek. 

Ketua Bumdes Bina Mandiri, Agus Setiawan (43) mengatakan, bumdes yang didanai dari Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 50 juta menjadi modal awal untuk pembelian peralatan ATK, meubeler, komputer dan sisanya untuk permodalan, antara lain, pembelian alat-alat berat Mesin Molen, Stemper dan Steam.

Dari jasa penyewaan mesin molen tersebut, bumdes bisa mendapat penghasilan Rp 300 ribu per hari.

“Untuk biaya opersional lain, seperti, pembelian bahan bakar, bayar operator dan lain-lain, itu dibebankan pada penyewa, kecuali si penyewa mempercayakan semuanya termasuk biaya operasionalnya, maka pihak kami pun akan mengurusnya "ungkap Agus.(15/3)

Sementara saat diminta komentarnya, Kepala Desa Sirnajaya, Pipin Aripin, menyampaikan, , modal yang di gelontorkan dari DD untuk Bumdes Bina Mandiri, seluruhnya sebesar Rp.100 juta untuk pengembangan usaha di bidang pergerakan jasa.

"Bumdes sudah berjalan hampir setahun dan Alhamdulilah sudah kelihatan hasilnya", kata Pipin

Dikatakan Pipin, sejauh ini perkembangan bumdes yang ada di desanya relative tidak ada  kendala serius yang menghambat pengembangan pada sektor permodalan, pasalnya Bumdes Bina Mandiri tidak bergerak di bidang jasa simpan-pinjam.

Jasa dari penyewaan alat berat yang masuk ke Bumdes, menurut Pipin,  sangat lumayan apalagi saat turun program pemerintah, seperti kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, dan terkadang pada waktu- waktu tertentu ada juga masyarakat yang membutuhkan.

“Tapi khusus untuk kebutuhan pembangunan sarana keagamaan, kami grtaiskan. “tegas Pipin.

( RUSDIANTO/ HERMANSYAH)

INI HARAPAN WARGA TENTANG PEMILU

CIJULANG - Hiruk-pikuk menjelang pesta demokrasi sudah sangat terasa saat ini, terlebih waktu pelaksanaan Pilgub Jabar tinggal menghitung hari yang akan disambung dengan pemilu legilatif dan pilpres tahun 2019 mendatang. Ada yang tak seperti biasanya pada pemilu 2019 nanti lain dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, pelaksanaannya yang serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Salah seorang warga desa Cijulang, Ari Krishna (45), Ketua Karang Taruna Kecamatan Cijulang,  berharap, pesta demokrasi ini berjalan baik tanpa adanya hal hal negatif saat pelaksanaannya nanti.

Menurutnya, sebagai warga negara dalam menyambut pesta demokrasi ini, baginya, merupakan moment dimana rakyat akan menentukan pilihannya sesuai nuraninya masing masing demi satu perubahan.

“Dan diharapkan masyarakat jangan mudah terprofokasi isyu negatif demi lancarnya proses demokrasi ini", tegasnya.(14/03)

Ia menambahkan, saat ini masyarakat sudah pintar dalam menentukan pilihanya, sama halnya dalam menentukan pimpinan daerah pada bulan bulan juni 2018 nanti, calon pemimpin untuk Provinsi Jawa Barat.

“Semoga Pemilukada Jawa Barat ini bisa berjalan lancar, bebas politik uang, aman dan lancar sesuai dengan harapan kita semua", tegasnya. (AGE)

POHON MAHONI TUMBANG KE JALAN, JALUR WONOHARJO PADAT MERAYAP

PANGANDARAN-Sebuah pohon di pinggir jalan, tepatnya di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran sebelum kantor Samsat dari arah Pangandaran, tumbang ke jalan raya.

Menurut salah seorang warga, Sajam (52), pohon tersebut tumbang setelah tersenggol badan mobil kontainer.

“Sekitar jam  15.30, tiba-tiba saya mendengar suara gebruk dari arah jalan raya, ternyata setelah saya lihat, suara itu berasal dari pohon yang runtuh. “ungkap Sajam.(16/3)

Tak ayal, arus lalu-lintas pun terhambat, karena kendaraan yang melewati harus mengurangi kecepatan dan antri melintas di sela-sela pohon yang melintas tiga perempat lebar badan jalan.

Hingga berita ini diturunkan, pohon masih melintas karena belum ada alat untuk memotong batang pohon yang cukup besar tersebut. (hiek)

KPUD LANTIK 30 PPK DAN 279 PPS SE-KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARAN -Sebanyak tiga puluh orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, diambil sumpah dan dilantik KPUD Pangandaran, bertempat di hotel Krisna 2 Pantai Barat Pangandaran. (8/3)

dalam acara pelantikan yang dihadiri Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, anggota PPK 10 Kecamatan, , Forum  Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Panwaslu Kabupaten Pangandaran, Wakil Parpol dan tamu undangan lainnya, Ketua KPUD, Wiyono Budi Santosa, penetapkan 3 nama anggota PPK untuk masing-masing kecamatan serta mengambil sumpah seluruh anggota PPK se-Kabupaten Pangandaran yang dilanjutkan dengan penandatanganan dari perwakilan anggota PPK dan Ketua KPUD.

dalam sambutannya, Budi menyampaikan, 30 anggota PPK se-Kabupaten Pangandaran yang sudah dilantik serta diambil sumpah, hendaknya dapat membantu proses menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku.

"Kami ucapkan, selamat kepada bapak dan ibu yang sudah dilantik hari ini, semoga tugas kita semua diberi kemudahan agar penyelenggaraan pemilu nanti bisa aman, tertib dan lancar. “ujarnya.

Wiyono juga mengingatkan pada seluruh anggota PPK, hendaknya bisa melaksanakan rekapitulasi dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas wewenang sesuai Undang-undang.

"3 orang anggota PPK di setiap kecamatan  ini akan bertugas dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019, saya harap beban tugas yang ada di pundak bapak dan ibu, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “imbuhnya.

Budi pun berpesan, agar anggota PPK yang telah dilantik dapat segera bekerja maksimal dan optimal serta bisa menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder.
“Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan camat, Forkopimcam atau pun dengan tokoh masyarakat setempat,"kata Budi lagi.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampikan selamat atas dilantiknya sejumlah anggota PPK, semoga bisa bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta amanah.

"Hasil demokrasi sangat ditentukan dari proses awal, jika KPU maupun Panwaslu bekerja dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka akan menghasilkan para wakil rakyat yang baik pula,"ungkap Jeje.

Di hari yang sama, bertempat di Gedung Islamic Centre Kecamatan Pangandaran (8/3), sejumlah 279 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pangandaran pun dilantik KPUD.

Ketua KPUD Pangandaran, Wiyono Budi Santosa, pada kesempatan ini menyampaikan, seluruh anggota PPS yang berasal dari 93 desa di wilayah Kabupaten Pangandaran nantinya akan ditempatkan di masing – masing desa, 3 orang.

Jumlah 279 PPS ini, menurut Budi, diambil dari 93 jumlah desa di Kabupaten Pangandaran, dan masing-masing desa mempunyai 3 orang anggota PPS, jadi 93 desa dikalikan 3 orang, berjumlah 279 PPS.

“Pelantikan anggota PPS ini dilaksanakan serentak hari ini setelah sebelumnya kami juga melantik anggota PPK. “terang Budi.

Dengan adanya pelantikan ini, kata Budi, bukan berarti tugas anggota PPS di Pilgub Jabar dikesampingkan, tapi PPK dan PPS mempunyai tugas tambahan, pemilu legislative dan pilpres.

“Seperti diketahui di Kabupaten Pangandaran ada 13 parpol peserta pemilu tahun 2019, dan tentunya kita sebagai petugas penyelenggara pemilu jangan sampai salah dalam memberi informasi pada msyarakat. “pungkasnya. (AGE)