MUI SESALKAN BEREDARNYA VIDEO CALL BUGIL OKNUM KEPALA SEKOLAH

poto: ilustrasi

PANGANDARAN - Beredarnya rekaman video call bugil seorang Kepala Sekolah di Kecamatan Cigugur sangat disesalkan MUI.

Menurut Sekretaris MUI Kabupaten Pangandaran, Asep Sapulrrohman, rekaman video call bugil tersebut tidak seharusnya beredar apalagi pelaku merupakan PNS dengan jabatannya Kepala Sekolah. Apabila persoalan asusila ini dianggap biasa, ia khawatir akan berdampak buruk pada generasi muda.

“Ini harus segera disikapi dengan serius, apalagi pelakunya seorang pendidik,  apakah ini gambaran wajah pendidikan kita ? ", kata Asep.(30/1)

Seharusnya seorang PNS, lanjut ASEP, bisa menjaga kehormatan baik secara etika sosial atau pun agama, jangan sampai karena kesalahan salah seorang oknum PNS menimbulkan citra buruk pendidikan di masyarakat.

Dikatakan Asep, Disinilah perlunya penyeimbang antara pengetahuan umum dengan agama, agar bisa sejalan dan tidak bertentangan dengan norma dan etika.

“Saya meminta pejabat pembina kepegawaian memberikan tindakan tegas terhadap oknum PNS tersebut secara maksimal agar tidak terjadi lagi prilaku yang tidak terpuji ini dilaskukan PNS-PNS lainnya. “tegas Asep.

Sementara saat dikonfirmasi lewat telefon cellulernya, Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Cigugur, Sugiwan, Spd,Mpd, menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan segalanya masalah beredarnya video call bugil bawahannya ini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharag Kabupaten Pangamdaran.

"Kami sudah menyerahkan kasus ini kepada dinas, jadi jika mau konfirmassi, silakan saja langsung datang ke dinas. “kata Sugiwan.

Dan untuk urusan media, menurutnya lagi, pihaknya sudah menyerahkan pada PWRI (red-?) Pangandaran.

“Ketuanya sendiri sudah datang menemui saya ke kantor. “imbuhnya. (AGE)

BERBEDA DENGAN PUSKESMAS, INILAH KONDISI BANGUNAN PUSTU PUTRAPINGGAN

KALIPUCANG-Berbeda dengan gedung Puskesmas yang bertaraf hotel berbintang, ironis, Puskesma Pembantu (pustu) Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran yang berlokasi tepat di lintasan jalan utama menuju Wisata Pangandaran, kondisinya sangat memprihatinkan.

Menurut salah seorang warga Putrapinggan yang enggan ditulis namanya, hampir sebagian tembok depan dan sampingnya sudah retak-retak dengan gentingnya sebagain sudah berjatuhan.

“Kalau hujan turun atapnya pun bocor, bahayanya terkadang rembesan air masuk ke meteran listrik. “ujarnya.(29/1)

Pustu yang berlokasi sebelah utara Kantor Desa Putrapinggan ini, menurutya, dibangun tahun 1995 dan sekitar tahun 2000 pernah ada perbaikan. Dan sejak saat itu sampai sekarang belum pernah ada lagi hingga kondisinya seperti itu.

“Masih layakah pusat pelayanan kesehatan masyarakat desa seperti itu ? “tanyanya.

Ia menambahkan, sebagai warga tentunya berharap Pemda Pangandaran secepatnya memberikan perhatian agar pelayanan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat pedesaan bisa lebih nyaman.

“Jika puskesmasnya bertaraf hotel berbintang, ya paling tidaknya pustunya tidak terkesan kumuh seperti itu. “imbuhnya. (hiek) 

AKIBAT ANGIN KENCANG TADI MALAM, POHON KELAPA TUMBANG ROBOHKAN RUMAH KADIR

PARIGI-Angin kencang yang terjadi sekitar jam 19.00 malam kemarin (26/1) di Kabupaten Pangandaran, merobohkan pohon kelapa hingga menimpa sebuah rumah milik H. Kadir (80) warga Rt 03 Rw 011 Dusun Dukuh Satu Desa Pparakanmanggu Kecamatan Parigi.

Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa, karena saat kejadian pemilik rumah, H. Kodir sedang berada di mesjid sedang istrinya sudah meninggalkan rumah bersama warga lainnya ketika mendengar di luar rumah angin tertiup sangat kencang.

Menurut keterangan Kepala Dusun Dukuh Satu,  Aceng Rosidin, pohon kelapa yang tumbang tersebut telah menghancurkan atap dan sebagian isi rumah .

“Saat mendengar angin tertiup kecang tadi malam, hampir seluruh warga memilih untuk keluar rumah. “tutur Rohman.

Dengan dibantu warga lainnya, malam itu juga berusaha membersihkan puing-puing dan pecahan genting yang berserakan di dalam rumah.

“Kami juga bergotong-royong berusaha membersihkan batang pohon kelapa yang masuk ke dalam rumah dengan alat seadanya. “imbuh Rohman. (Tn)

KOMPEPAR BATUHIU KECEWA, AUDEN DENGAN DPRD TIDAK LENGKAP

PARIGI- Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata ( KOMPEPAR ) obyek wisata Batuhiu merasa kecewa, pasalnya dalam rapat dengar pendapat (audens) yang sedianya akan dihadiri komisi II dan III, ternyata hanya dihadiri komisi II saja.

Menurut seorang tokoh Batuhiu, Rangga, audens ini dimaksudkan untuk menyampaikan segala permasalahan yang selama ini ada di obyek wisata Batuhiu sekaligus untuk mencari jalan keluarnya. Seperti perbaikan sejumlah fasilitas yang hingga saat ini penataannya belum maksimal.

“Tapi yang hadir hanya komisi II yang dipimpin langsung Ustad Endang saja. “ungkapnya.(26/1)

Dikatakan Rangga, sebenarnya permohonan untuk acar audens ini, sebelumnya pihak kompepar  sudah melayang surat ke Sekretariat DPRD Pangandaran yang ditujukan ke komisi II dan III, tapi pada waktu digelar auden, ternyata yang hadir hanya dari komisi II saja.

Menurut Rangga, jelas pihaknya sangat kecewa, karena kehadiran komisi III sangat erat kaitannya dengan apa yang akan dibahas. Antara lain, perbaikan sarana wisata, termasuk perbaikan drainase, area parkir, masalah sampah, dan masalah tersebut ada di Dinas PU dan Lingkungan Hidup sebagai mitra kerja komisi III.

“Nah kalau wakil rakyat yang mengurus bidang itu tidak hadir, ya percuma kami melakukan dengar pendapat karena komisi dan dinas bidang tersebut tidak hadir. “tegas Rangga.

Hal senada dikatakan Jajat (45), ia merasa kompepar Batuhiu tidak diperhatikan oleh DPRD. Menurutnya, maksud kedatangnnya ke gedung wakil rakyat ini ingin mendengarkan keseriusan terkait penataan kawasan wisata Batuhiu, namun, lanjut Jajat, terkesan anggota DPRD  tidak serius menanggapi persolan yang ada di masyarakat.

“Buktinya komisi III dan dinas yang menjadi mitra kerjanya tidak hadir, padahal pertemuan ini sangat penting untuk kelangsungan obyek wisata batuhiu ke depan. ”kata Jajat.

Sementara Ketua komisi II, H. Endang Ahamd Hidayat saat dikonfirmasi, menyampaikan, wajar saja jika kompepar merasa kecewa, karena peserta audens memang tidak lengkap untuk membahas persoalan yang ada di obyek wisata Batuhiu.

Disoal ketidak hadiran komisi III, Endang berkomentar, mungkin audens ini dikira bahasannya hanya masalah pariwisatanya saja, sehingga cukup yang hadir dari komisi II saja.

“Namun apa pun itu, secepatnya saya akan kordinasi dengan ketua komisi III dan ketua DPRD . “tutur Endang.

Endang juga mengatakan, pihaknya akan secepatnya menanggapi kekecewaan kompepar dan  secepatnya melakukan audens lagi dengan menghadirkan komisi III dan dinas terkait.

“InsaAlloh, secepatnya kami akan gelar audens lagi untuk membahas obyek wisata batuhiu. “pungkasnya. (AGE)

KEREN ! TIM BASKET SMPN 1 KALIPUCANG SABET JUARA 1 FT CUP

KALIPUCANG-Satu lagi prestasi ditorehkan para pelajar Pangandaran, kali tim basket SMPN 1 Kalipucang berhasil unjuk gigi dengan menyabet predikat juara 1 di kejuaran FT Cup XX tahun 2018 yang diikuti tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran.

Tim yang dimotori Febryan, Firman, Lustry, Dendi, Bagus, Azhis dan kawan-kawan, berhasil menaklukkan tim dari SMPN 1 Ciamis dengan skor 24-16 dan  SMPT Ar-Risalah A dengan peroleh angka telak 30-6.

Tim dibawah asuhan Rizky Noviandy ini juga dengan mudah memaksa juara bertahan SMPN 1 Cisaga bertekuk lutut di semi final dengan skor 61-38, kemenangan-kemenangan tersebut pun diakhiri gemilang dengan mengalahkan Tim SMPT Ar-Risalah A di laga final dengan skor 59-49.

Tak hanya itu, predikat juara 1 FT Cup XX yang diselennggarakan di Gedung Galuh Taruna (GGT) Ciamis  dari tanggal 1 januari sampai tanggal 10 januari 2018 ini pun terasa lebih lengkap saat salah seorang squad SMPN 1 Kalipucang, Azhis  berhasil  menyabet predikat pemain terbaik pada ajang FT Cup tahun ini.

“Sebagai pemain terbaik, Azhis, siswa kelas 9 ini dipastikan akan menerima beasiswa full 3 tahun di SMA paforit. “ungkap Kepala SMPN 1 Kalipucang, Dede Koharudin, S.Pd, M.Pd, saat ditemui usai menyaksikan laga final. (10/1)
Dikatakan Dede, hasil kerja keras tim dan pelatih dengan hasil yang menggembirakan ini bisa menjadi kebanggaan keluarga besar SMPN 1 Kalipucang. Dan tentunya ini, lanjutnya, baik secara langsung atau pun tidak bisa mengharumkan daerah, khususnya di bidang olahraga siswa.

“Kami berangkat melangkah dengan niat dan tekad untuk hasil yang memuaskan ini. “ungkap Dede lagi.

Dede menambahkan, cabang olahraga basket sudah menjadi salah satu program andalan SMPN 1 Kalipucang walau pun kondisi lapang yang ada di sekolah untuk saat kurang refresentatif.

“Ternyata dengan kondisi tersebut, anak-anak kami bisa menorehkan prestasi yang tentunya ini bisa menjadi kebanggaan semua. “imbuh Dede. (hiek)

TAHUN INI PEMKAB PANGANDARAN MENERIMA CPNS

Drs. Muhlis

PARIGI-Untuk menambah kebutuhan pegawai, tahun ini Pemkab Pangandaran mengusulkan  adanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di Jakarta.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis, Pemkab Pangandaran tahun 2018 ini mengajukan sekitar 500 CPNS yang akan ditempatkan sesuai kebutuhan di masing-masing institusi sesuai usulan dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan yang paling banyak mengusulkan kebutuhan pegawai tersebut datang dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. 

“Untuk kebutuhan tenaga fungsional guru ada sekitar 1.361  dan kesehatan 271 orang. “terang Muhlis, saat ditemui di ruang kerjanya.(25/1)

Disoal mengapa hanya 500 CPNS, Muhlis menjelaskan, ini sudah disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah hasil musyawarah antara sekda, BKPSDM dan Dinas Keuangan. Karena sampai tahun 2018 ini Pemda Pangandaran hanya mampu menambah jumlah PNS sekitar 500 orang.

Kapan waktu seleksi CPNS dilaksanakan, Muhlis mengatakan, ini tergantung keputusan dari Kementerian PAN RB, karena kewenangan tersebut sepenuhnya ada di pusat.

“Berapa jumlah dan untuk kebutuhan tenaga apa saja, sampai saat ini kami belum bisa memastikan, karena sampai saat ini masih menunggu jawaban dari kementerian PAN RB. “jelas Muhlis.

Muhlis juga mengatakan, seleksi CPNS ini tidak ada hubungan dengan Katagori 2 (K2), karena ini merupakan seleksi CPNS umum yang pesertanya bisa dari mana saja asal bisa memenuhi semua persaratan.

Hanya saja, lanjutnya, jika ada K2 yang usianya masih di bawah 35 tahun, tentunya bisa ikut seleksi ini dengan catatan memenuhi persaratan untuk menjadi peserta CPNS seperti yang lainnya. 

Muhlis menambahkan, untuk keperluan seleksi CPNS tersebut pihaknya sudah memasukan anggaran, Rp 300 juta dari usulan awal sebesar Rp 900 juta.

 “Jika anggaran tersebut kurang, nantinya bisa dianggarkan lagi pada APBD perubahan. “jelasnya. (hiek)

WAGUB JABAR BERI APRESIASI, TINGKAT KEMISKINAN DI PANGANDARAN 7,7 PERSEN

                                                                                                              poto: nay

PARIGI-Dalam kunjungan kerjanya beberapa hari lalu ke Pangandaran, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Menurut Deddy, 7,7 persen angka tingkat kemiskinan yang semula 8,3 persen, merupakan hasil capaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

“Berarti ada penurunan yang signifikan masalah kemiskinan disini, padahal Pangandaran merupakan kabupaten baru. “ungkap Deddy.(22/1)

Dikatakan Deddy, melihat perkembangan Pangandaran, apalagi dalam penataan kawasan wisata pantai dengan membersihkan warung-warung di sepanjang pantai merelokasikan ke gedung baru yang diperoleh pedagang secara gratis, meruoakan terobosan yang patutu diacungi jempol.

Deddy yang didampingi Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang hadari saat melakukan kunjungan kerjanya ke SMA Negeri 1 Pangandaran, lebih jauh mengatakan, ada tiga hal yang bisa menunjang dunia pariwisata bisa berkembang, diantaranya, Aminitas (fasilitas destinasi), Atraksi (ada daya tarik) dan Akomodasi (hotel dan penginapan) dan tentunya dengan segala kenyamanannya.

Dengan adanya tiga hal tersebut, lanjut Deddy,  tentunya wisatawan pun akan merasa nyaman dan dengan sendirinya arus wisatawan ke Pangandaran pun akan terus meningkat.

“Bukan sebaliknya, wisatawan kapok dan enggan untuk berkunjung lagi ke Pangandaran karena kumuh, semerawut dan sebagainya. “ungkap Deddy.

Tahun 2018 ini, menurut Deddy, merupakan saat yang tepat untuk meningkatan laju perekonomian di jabar selatan, peningkatan infrastruktur jalan dengan menyambungkan tol dari Cileunyi-Bandung ke Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar sampai ke Pangandaran.

"Apalagi Pangandaran ditunjang dengan bandara Nusawiru Cijulang yang bisa masuk pesawat jenis boing dengan runway sepanjang 2.000 meter," ungkapnya lagi.

Deddy juga mengatakan, suatu daerah akan sejahtera apabila 4 persen dari jumlah penduduknya adalah pengusaha.

Deddy juga mengajak generasi muda agar bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dalam upaya meningkatkan perekonomian menyambut era masyarakat ekonomi Asean.

“Sekarang di Pangandaran kan sudah ada perguruan tinggi. “kata Deddy.

Deddy menambahkan, saat ini sudah ada pasar asean yang mau tidak mau pengusaha akan bersaing ketat dengan pengusaha-pengusaha negara asean.

Jika pengusaha daerah tidak bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, maka tidak mustahil pengusaha daerah akan kalah bersaing dengan kompetitornya, karena usahawan Indonesia masih rendah dan tertinggal pengusaha negara asean lainya.

Deddy berharap, para pelajar di Pangandaran mau untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, agar kelak di kemudian hari seluruh potensi yang ada di daerah bisa lebih tergali.

“Mari kita optimalkan potensi yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk mendongkrak perekonomian daerah kita sendiri. “tegasnya.

Deddy juga mengatakan, sebaiknya semua orang tidak harus menjadi pegawai, tapi sebaliknya  bisa menciptakan lapangan usaha dengan kreatifitas dan inovasi membuka gagasan yang akan menghasilkan peluang usaha baru.

“Pangandaran punya potensi untuk menjadi wisata kelas dunia, dan untuk itu kita harus siap dengan segala kreativitas inovasi yang kita miliki. " ujarnya.

Sementara masih di tempat yang sama, Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, menyampaikan, kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat di Pangandaran diharapkan bisa memberi monivasi agar apa yang selama ini telah dicapai Pangandaran bisa terus ditingkatkan.

"Alhamdulilah program-program kami telah bisa diterima oleh masyarakat Kab Pangandaran contohnya pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sekarang sudah dibangun beberapa puskesmas di Kab Pangandaran setara dengan hotel bintang tiga," ucapnya. (PNews)

PENATAAN KAWASAN WISATA JADI MOMENTUM AWAL KEBANGKITAN PARIWISATA PANGANDARAN

Sebuah gebrakan besar telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebagai langkah awal penataan kepariwisataan. Dimulai dengan membangun beberapa ruang terbuka hijau dan taman kota yang sekaligus berfungsi menjadi etalase pintu gerbang, sehingga memberi kesan sapaan “Selamat Datang” pada siapa pun yang berkunjung ke Pangandaran. Dan tentunya ini selaras dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan, alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan adalah 30%, 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Tidak hanya itu, setelah berpuluh-puluh tahun kondisi sepanjang pantai dengan kesan kumuh, semerawut dan sareukseuk menghiasi wajah pariwisata Pangandaran, kini semua orang seakan terhenyak dengan perubahan pemandangan di sepanjang pantai timur dan barat.

Pedagang yang selama ini memenuhi kawasan pantai pun tak dibiarkan terlantar begitu saja, karena sebagai tempat relokasi pemerintah tidak segan-segan menggelontorkan anggaran untuk membangun gedung-gedung megah sebagai penggantinya.

Inilah awal kebangkitan pariwisata Pangandaran, sebuah perubahan yang sudah lama dirindukan, karena sejatinya pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan seluruh elemen yang akan melahirkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Kini dunia pariwisata Pangandaran terus berbenah diri sebagai wujud pencapain menuju pariwisata berkelas dunia, penerapan kebijakan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata ke depan, karena pembangunan pariwisata merupakan kebijakan yang erat kaitannya memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat, pengembangan ekonomi kreatif yang keseluruhannya akan berujung untuk lebih mensejahterakan masyarakat sebagai pelakunya.

Di suatu kesempatan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta mengatakan, penataan kawasan wisata merupakan upaya untuk membangun, memperbaiki ataupun menciptakan tatanan dan aktifitas wisata yang didukung sarana dan prasarana wisata yang lebih efektif dan efisien, karena penataan wisata akan mengedepankan 3 asfek, sosial, ekonomi dan lingkungan dan tentunya ini berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh Jeje mengatakan, pemahaman penataan wisata berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan harus mampu mengembangkan kehidupan sosial masyarakat setempat dan berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. Hal ini, lanjut Jeje, penataan kawasan wisata harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Dengan dilakukannya Penataan diharapkan perilaku masyarakat makin baik, motivasi berusaha makin tinggi, semangat bekerja sama dan hubungan antar warga pun semakin baik.

Penataan kawasan wisata juga, lanjutnya, harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Artinya, diharapkan nanti akan mampu memberikan jaminan terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat melalui usaha yang terkait dengan pariwisata.

“Yang tidak kalah penting, penataan kawasan wisata juga harus mengindahkan lingkungan dan menjamin kelestarian alam, artinya lagi, penataan ini harus menyatu dengan pembangunan lingkungan, sehingga lingkungan tidak hanya dibangun fisiknya pada periode awal penataan, namun juga dirawat dan dipelihara dengan baik. “ungkapnya.

Dan yang dimaksud pembangunan berkelanjutan, kata Jeje lagi, penataan kawasan wisata harus dimulai dari potensi yang ada dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, ada motivasi kuat dari masyarakat untuk ikut berkontribusi aktif dalam pengembangan, ada peran sebagian besar masyarakat yang melakukan usaha layanan terkait dengan kegiatan pariwisata, 

“Dan tentunya semua ini dipastikan akan melibatkan peran penuh masyarakat dalam pelaksanaannya. “imbuhnya. (hiek)

AKIBAT KURANGNYA PENGAWASAN DISHUB, IRING-IRINGAN TRUK PASIR GANGGU ARUS LALU LINTAS

CIJULANG - Iring - iringan truk pengangkut pasir yang hampir tiap hari melintas di jalan utama banyak diprotes warga dengan alasan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Bukan hanya itu, banyak kejadian kecelakaan lalu-lintas (lakalantas), juga salah satu penyebabnya karena ulah truk pengangkut pasir, pasalnya ruang gerak kendaraan lain menjadi sempitnya karena terhalang antrian truk tersebut.

Seperti dikatakan salah seorang warga Cijulang, Agung (40), menurutnya, ini disinyalir akibat antrian truk pengangkut pasir yang mengakibatkan pandangan mata pengendara lain menjadi sempit, padahal dari arah berlawanan banyak kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi.

"Saya dan warga Cijulang lainnya sangat tidak setuju dengan antrian truk-truk pengangkut pasir yang cukup mengganggu kenyamanan berlalu-lintas, dan terbukti sudah berapa orang yang meninggal akibat lakalantas yang disebabkan terganggunya truk-truk tersebut."katanya.(24/01)

Ditempat terpisah, salah satu tokoh Kecamatan Cimerak, Rahayu (45), mengaku dirinya sangat terganggu sekalian karena setiap hari perjalanannya terganggu iring-iringan truk pengangkut pasir.

Secara pribadi, lanjut Rahayu, ia sangat tidak nyaman saat di jalan raya, karena iring-iringan truk tersebut jelas bisa membahayakan pemakai jalan yang lain.

“Seharusnya pemda melalui Dinas Perhubungan mengontrol langsung aktifitas truk-truk pengangkut pasir ini terutama saat melaju di jalan nasional", ucapnya.

Rahayu menambahkan, mungkin juga ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan dari Dishub sebagai institusi yang mengatur lalu lintas jalan raya. (AGE)

EMPAT KADES DI KECAMATAN CIMERAK TUNTUT KEADILAN KE PTPN VIII NUSANTARA

CIMERAK - Polemik Tanah Negara (TN) eks. PTPN VIII Nusantara seluas kurang lebih 1200 hektar yang tersebar di empat desa, diantaranya di Desa Limusgede, Mekarsari, Kertaharja dan Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, hingga saat ini belum menemui titik terang, siapa yang berhak untuk melanjutkan dan menggarap tanah negara tersebut, karena  sampai saat ini masih dikuasai segelintir orang sebagai pemegang SPK dari PTPN VIII Nusantara, walau pun sertipikat HGUnya sudah habis sejak tanggal 31 desember 2016 lalu.

Keempat kepala desa tersebut terus memperjuangkan dan meminta keadilan kepada pihak perusahaan yang ber-kantor Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Limus gede, Koswara Nugraha, ia bersama-sama kepala desa lainnya terus berjuang untuk mempertanyakan hak garapan tanah negara tersebut yang sudah habis HGUnya 2016 lalu.

Dikatakan Jaja, pihaknya dengan didampingi Camat Cimerak, tanggal 22 januari 2018 lalu menghadap ke kantor PTPN VIII Nusantara di Cisaga, namun sayang saat itub tidak bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan karena sedang bertugas ke luar kota.

“Padahal sebelum berangkat, pada tanggal 19 januari kami mengirimkan surat yang mengatakan bahwa kami akan datang, kami merasa kecewa karena menurut informasi surat kami baru diterima pada hari senin. “jelas Koswara.(24/1)


Ditambahkan Koswara, selama ini pihaknya hanya menuntut rasa keadilan, karena lahan eks PTPN VIII Nusantara sudah habis kontrak dan dengan sendirinya seharusnya pemegang SPK pun ikut berhenti.

“Tapi kenapa SK SPK itu sampai sekarang masih bisa digunakan, malahan sekarang para pemegang SPK sudah berani menanami area perkebunan dengan pohon albasiah, padahal yang kita tahu, dalam kontraknya hanya sewa pohon kelapa saja, kok jadi dimonopoli."terangnya lagi.

Hal senada dikatakan kepala Desa Mekarsari, Rohimat, menurutnya selama ini ia merasa tidak dihargai dan tidak dianggap aparat pemerintahan oleh pihak PTPN VIII Nusantara.

"Saya ngomong apapun, sepertinya pihak pemegang SPK sudah tidak menggubris karena yang saya tahu mereka cuma mikirin untung buat pribadinya saja", ucapnya kesal.

Rohimat dan tiga kepala desa lainnya berharap agar persoalan ini cepat mendapat tanggapan dari pihak PTPN VIII Nusantara agar persoalan di lapangan bisa selesai.

"Untuk menjaga kondusifitas, kami berharap pihak perusahaan bisa cepat tanggap agar persoalan ini tidak berlarut-larut. “ imbuh Rohimat. (AGE)

TP PKK CIMERAK GELAR LOMBA KULINER DAN QOSIDAH.

CIMERAK- Dalam rangka peningkatan kualitas kader posyandu, Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, menggelar lomba kuliner dan qosidah bertempat di aula kecamatan.(24/1)

Kegiatan yang diikuti 11 desa ini dibuka langsung Sekmat Cimerak, Lingling Nugraha, ada lomba kuliner yang menampilkan berbagai makanan tradisional, seperti tumpeng oyek, wedang jahe dan jenis lainnya dengan tidak menggunakan bahan dasar terigu dan tepung beras.

Menurut Kepala Desa Batumalang, Jaja, kegiatan ini sangat perlu di apresiasi karena makanan yang dihadirkan benar-benar alami dan menyehatkan.

"Kegiatan ibu-ibu PKK ini sangat positif serta diharapkan dengan kegiatan seperti ini kita bisa mengenal makanan tradisonal kita." ungkapnya.

Ditambahkan Jaja, mudah-mudahan kegiataj semacam ini bisa dilaksanakan setiap tahun agar makanan khas tradisional kita tetap ada dan bisa dikembangkan dikemudian hari. (AGE)

TAHUN 2017 PEMKAB PANGANDARAN SALURKAN RASTRA SENILAI RP 8,6 MILYAR

PARIGI-Pelaksanaan penyaluran bantuan beras sejahtera (rastra) untuk penanggulangan masyarakat miskin dianggggap perlu segera dilaksanakan, karena program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran warga pra sejahtera untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok yang paling mendasar.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat secara simbolik menyerahkan bantuan rastra yang selanjutnya akan disalurkan ke seluruh masyarakat di desa-desa di 10 kecamatan bertempat di halaman kantor bupati.(24/1)

Dikatakan Jeje, sejaLan dengan Intruksi Presiden nomer 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantun sosial non tunai, dengan telah terjadi perubahan yang semula berbentuk subsidi kini bertransformasi pada bantuan soial pangan berbentuk  natura (beras) atau bantuan non tunai lainnya.  

“Dalam program ini nantinya KPM (Kelompok Penerima Manfaat-red) akan menerima bantuan beras dengan kualitas medium sebanyak 10 kg untuk masing-masing KK. “terang bupati.

Dikatakan Jeje, penyaluran bentuan rastra di Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan tahap 3 tahap. Tahap I bulan januari, tahap II bulan juni dan selanjutnya pada tahap ke III pada bulan 2018  mulai dilaksanakan Bantuan Pangandan Non Tunai (BPNT).

“Tahun 2017 lalu pemkab Pangandaran sudah menyalurkan rastra secara mandiri dari APBD sebesar Rp 8, 6 miyar lebih yang sudah disalurkan ke 29.575  kepala keluarga. “terangnya lagi.
(Anton AS)

KUA PADAHERANG TERUS MEMBENAHI PETUGAS P3N

PADAHERANG-Untuk optimalisasi pelayanan pada masyarakat, Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) kecamatan Padaherang terus berbenah, baik dalam urusan administrasi atau kinerja para anggotanya.
Menurut Kerpala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padaherang, H. Mamuri, pihaknya sengaja mengundang para petugas P3N se-Kecamatan Padaherang untuk membenahi administrasi yang terkait urusan Nikah Rujuk (NR).
“Seperti masalah akta cerai, idah masalah usia dan masalah lainnya yang erat kaitannya dengan urusan NR. ”terang Mamuri. (23/1)

Masalah yang akan dibenahi petugas P3N ini, kata Mamuri lagi, betul-betul harus sudah beres sebelum diserahkan ke KUA.

“Jangan sampai saat akad nikah akan dilaksanakan timbul permasalahan, tentu itu akan merugin masyarakat. “ungkapnya.

Adapun akta cerai yang dimaksud, lanjut Mamuri, perhitungannya dari penetapan pengadilan agama selama 100 hari dari waktu yang ditetapkan, itu yang disebut masa idah. sedangkan untuk masalah umur, bagi pria usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

“Mudah-mudahan dengan tertibnya administrasi ini bisa meningkatkan pelayanan yang positif terhadap masyarakat. “imbuhnya lagi.(Nana Hoeruman)