DARI 15 PUSKESMAS DI PANGANDARAN, DUA SUDAH TERAKREDITASI

CIJULANG - Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Dalam rangka meningkatkan program pemerintah di bidang kesehatanj, mulai tahun ini sudah ada dua Puskesmas di Kabuoaten Pangandaran yang sudah terakreditasi.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Aa Sukmadi saat ditemui di ruang kerjanya.

"Dari 15 Puskesmas yang tersebar di sepuluh kecamatan yang sudah lolos terakreditasi di Kabupaten Pangandaran saat ini baru dua puskesmas, ,” terang Aa,(13/3).

Menurut Aa, kedua puskesmas tersebut yakni Puskesmas Cigugur dan Padaherang. Selain itu, lanjut Aa, pada April 2017 akan ada penambahan puskesmas yang lolos validasi yaitu Puskesmas Cijulang.

“Status akreditasi puskesmas ada tiga kategori, pratama, madiya dan paripurna, dan Saat ini status kedua puskesmas yang lolos validasi pada tahap akreditasi dasar atau pratama,” terang Aa lagi.

Aa menjelaskan, setelah tiga tahun status akreditasi puskesmas akan dilakukan peningkatan secara bertahap dan untuk tim pendampingan sekaligus penilaian dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg. Yani Achmad Marzuki mengatakan, setelah tiga puskesmas lolos validasi akreditasi tahun 2017 akan mengajukan empat puskesmas untuk diakreditasi.

“Setelah bulan April 2017 ini jumlah tiga puskesmas menyandang status terakreditasi pratama, selanjutnya kami akan mengajukan lagi empat puskesmas untuk dilakukan validasi akreditasi,” kata Yani.

Ia menambahkan, keempat puskesmas yang akan diajukan berikutnya di antaranya Puskesmas Parigi, Langkaplancar, Cikembulan dan Puskesmas Kalipucang.

“Akreditasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,” tambahnya.

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, lanjut Yani,  memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional dan khususnya sub sistem upaya kesehatan perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta mensukseskan program jaminan sosial nasional.

“Untuk penilaian dalam validasi akreditasi ada 776 element penilaian tersebut meliputi SOP, pelayanan, penanganan dan tata ruang,” imbuh Yani.

Puskesmas juga, masih kata Yani, bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. (AGE)

RAKERWIL DEKOPINDA JABAR TAHUN 2017, ADANG HADARI: ”DEKOPINDA DENGAN PEMERINTAH HARUS SINERGIS. “

PANGANDARAN-Sebagai organisasi nir laba seharusnya dekopin bisa lebih banyak bergerak, namun hal itu tidak dapat dilakukan tanpa dorongan organisasi itu sendiri. Disamping itu, perlu juga dilakukan komunikasi dengan eksekutif sehingga akan terjalin keselarasan dan kesusasian dengan agenda perjuangan dekopin.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke 2 Dekopinwil Jawa Barat tahun 2017 bertempat di Hotel D’Blize Pangandaran.(15/3).

“Antara Dekopida dengan Pemerintah harus ada sinergitas untuk mendorong akslerasi pembangunan koperasi yang ada di daerah. “ungkap Adang.

Menurut Adang, ada dua sumber untuk mendokong program tersebut, pertama koperasi berbasis kemadirian dan koperasi dengan berbasis supporting pemerintah. Koperasi pun harus bisa mengembangkan kerjasama mutual dengan berbagai pihak.

“Koperasi harus mengembangkan upaya-upaya strategis yang memoderenisasi usaha koperasi itu sendiri. “imbuh Adang.

Masih kata Adang, koperasi harus dibangun dengan dasar “hati kita” dan bukan pesanan siapa pun. Dalam koperasi memerlukan keikhalasan dalam berbagi peran dan saling bahu membahu.

“Koperasi adalah kita. “kata Adang lagi.

Masih di tempat yang sama, Ketua Dekopinwil Jawa Barat, Drs H. Mustofa Jamaludin menyampaikan, koperasi harus melakukan kolaborasi untuk memajukan koperasi itu senidiri dan koperasi harus sejajar dengan program yang ada di dinasnya di setiap daerah.

“Bantuan untuk dekopinda dan dekopinwil merupakan bantuan yang harus dituntut dan hibah untuk koperasi bisa dilakukan berturut-turut tiap tahun. “kata Mustofa.

Ditambahkan Mustofa, tahun 2018 seluruh dekopinda di 27 kabupaten/kota harus sudah memilki gedung sendiri.

Sementara ketua Dekopinda kabupaten Pangandaran, H. Ukardi mengatakan, jumlah koperasi yang ada di pangandaran ada 202, dilikuidasi 146 sehingga tersisa tinggal 53 koperasi.
Menurut Ukardi, dekopinda pangandaran merupakan 7 terbaik dari 27 dekopinda di Jawa barat dalam melaksanakan diklat.

Dan di Pangandaran, satu-satunya koperasi di Propinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Bupati dan merupakan koperasi tersehat.

“Dengan aset sekitar Rp 15 milyar, koperasi nelayan Minasari dibawah pimpinan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata menjadi salah satu koperasi kebanggaan masyarakat Pangandaran. “pungkas Ukardi. (hiek)

PERLUNYA PEMAHAMAN TENTANG AKTA JUAL BELI, HIBAH DAN WARIS

PANGANDARAN- Untuk meningkatkan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah, ketentuannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan jabatan PPAT yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Pendidikan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Barat, Julistiawati, SH saat ditemui di sela-sela kegiatan Seminar Perlidungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitan dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli yang dilaksanakan di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.(10/3).

“Sedangkan funsi notaris itu tidak ke masalah pertanahan tetapi lebih pembuatan badan hukum seperti CV, PT, Yayasan atau surat perjanjian kredit dengan bank. “terang Juli.

Ada pun yang bersentuhan dengan masalah pertanahan, lanjut Juli, dalam ikatan jual beli yang dilaksanakan langsung antara penjual dan pembeli.

“Dan itu bisa dijadikan dasar peralihan hak milik yang akan diserahkan ke PPAT. “terangnya lagi.

Masih kata Juli, jadi jangan salah persepsi, sertipikat itu bukan produk PPAT, tanda bukti kepemilikan tanah tersebut tetap dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi untuk mengurus ke BPN itu harus ada akta dan akta tersebut diperoleh dari PPAT.

“Jadi, PPAT itu semacam kepanjangan tangan BPN, “imbuh Juli.

Lebih jauh Juli menerangkan, setelah membeli, menjual atau memberikan hibah, lalu mendatangi PPAT untuk membuat akta jual beli atau akta hibah. Dan pentingnya akta jual beli atau pun hibah tersebut  karena dikhawatirkan nantinya baik si penjual, pembeli atau sipemberi hibah keburu meninggal dan akhirnya tidak bisa dibuatkan aktanya. Sedangkan kalau yang disebut warisan, menurut Juli, si pemberinya harus sudah meninggal. 

“Jadi kalau masyarakat sudah melakukan transaksi jual beli atau pun hibah, segera lengkapi aktanya di PPAT.” Kata Juli. (hiek)..

POLA KERJASAMA PENTAHELIX WUJUDKAN KAWASAN GEO PARK PANGANDARAN

PANGANDARAN-Sebagai wujud upaya Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam berkontribusi mengembangkan wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, ada dua program yang saat ini tengah dilaksanakan. Pertama, penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad-Pangandaran dan kedua, rencana pengembangan kawasan Geopark di Kabupaten Pangandaran.

Dua program tersebut semakin dikuatkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian, unsur Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, serta dengan pelaku bisnis yang laksanakan hari senin, 13 Maret 2017 di Kampus sementara PSDKU Unpad-Pangandaran Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.

Acara tersebut dihadiri langsung Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, RI Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD, CA., Menteri Pemuda dan Olahraga RI H. Imam Nachrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Barat Ir. H. Ahmad Heryawan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan pejabat kedaerahan, Walikota Sukabumi, Direktur PT. Biofarma, Rektor Institut Pertanian Bogor, serta Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad serta segenap pimpinan Unpad.

Penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MOU), antara lain yang dilakukan antara Menristekdikti dengan Menpora terkait peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program kepemudaan dan olahraga, Menristekdikti-Gubernur Jabar-Bupati Pangandaran terkait penyelenggaraan PSDKU Unpad di Pangandaran, Menristekdikti-Gubernur Jabar-Walikota Sukabumi terkait penyelenggaran PSDKU IPB-Sukabumi dan MOU Bupati Pangandaran-Rektor Unpad-Direktur PT. Biofarma terkait kerja sama riset untuk pengembangan Biodiversity Cultural Diversity and Geo Diversity Rintisan Pengembangan Geopark di Pangandaran.

Terkait PSDKU Unpad sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan wilayah Jawa Barat khususnya daerah Priangan Timur, program kerjasama sama Unpad dengan Pemkab Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Pangandaran menyediakan lahan seluas 20 ha yang berlokasi di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi untuk pembangunan kampus Unpad di Pangandaran. Dan selama pembangunan berlangsung, aktivitas perkuliahan untuk sementara waktu dilaksanakan di daerah Cikembulan Kecamatan Sidamulih.

Unpad mulai menyelenggarakan kegiatan akademik di Pangandaran pada tahun ajaran 2016/2017. Ada lima program studi yang dibuka di Pangandaran. Diantaranya Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Perikanan, Peternakan dan Keperawatan.

Pembukaan PSDKU Unpad-Pangandaran ini juga sangat diapresiasi oleh Gubernur. Pada saat peresmian kampus Agustus 2016 lalu, Gubernur mengaku kagum melihat proses pendirian PSDKU Unpad-Pangandaran. Meski baru direncanakan setahun lalu, PSDKU Unpad-Pangandaran sudah dapat menerima mahasiswa baru dengan  jumlah pendaftar PSDKU yang cukup banbyak.

Sementara pemkab pangandaran pun melalui Bupati H. Jeje Wiradinata berharap, kehadiran Unpad di Pangandaran dapat mendorong pembangunan dan membawa Pangandaran sejajar dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat dan Indonesia.

Sementara terkait rencana pengembangan Geopark Pangandaran, ada beberapa potensi seperti bentang alam, keragaman hayati, dan budaya di Kabupaten Pangandaran yang layak menjadi wilayah Geopark Global versi UNESCO.
Berdasarkan data Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Unpad, wilayah Kabupaten Pangandaran yang terdiri atas 10 kecamatan ini secara geologi umumnya terdiri atas batuan gamping/karst yang bersifat klastik (sedimentasi). Kondisi ini menjadi pembeda dengan kawasan karst Gunungsewu di sepanjang Yogyakarta, Wonogiri dan Pacitan yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO. Selain itu, di pangandaran pun terdapat banyak geosite (situs geologi), kenakeragaman hayati serta keragaman budaya.

Untuk wilayah Pangandaran sendiri, pemprop Jabar merencanakann akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berbeda dengan KEK lainnya karena KEK Pangandaran nantinya juga menjadi kawasan penyokong kegiatan Geopark.

Untuk semua program tersebut, pengembangan kawasan geopark tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Melalui pola kerja sama Pentahelix yang melibatkan  5 unsur, seperti unsur akademisi, pelaku bisnis, pemerintahan, masyarakat dan media, diharapkan perwujudan kawasan geopark akan terwujud. Pola kerja sama Pentahelix ini juga menjadi langkah Unpad dalam peningkatan kualitas pendidikan pasca menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum. ***

KUNJUNGAN DUA MENTERI TEGASKAN, UNPAD TETAP ADA DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Kunjungan kerja yang dilaksanakan dua kementerian, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi ke Kabupaten Pangandaran (13/3), disambut hangat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Kedatang dua menteri tersebut dalam rangka penandatangan MOU penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad Pangandaran dan Pengembangan Word Class Geopark di Pangandaran.

Gubernur Ahmad Heryawan yang didampingi rektor UNPAD Bandung, Tri Hanggono Achmad,   Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta, Wakil Bupati H. Adang Hadari, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan serta  jajaran pemerintahan Kabupaten Pangandaran menyambut rombongan bertempat di kampus UNPAD Pangandaran di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.(13/3).

Dalam sambutan singkatnya, Menpora Imam Nahrawi menyampaikan, kedatangannya dengan menristekdikti ke pangandaran dalam rangka menjalankan intruksi poresiden agar semua lembaga dan kementerian tidak boleh jalan sendiri-sendiri.

“Baik lembaga atau kementerian harus bersinergis antara satu dengan lainnya. “ungkapnya.

Disampaikan Nahrawi, pihaknya senang karena Gubernur Jawa Barat serius menjadikan daerahnya sebagai simbol baru kebangkitan olahraga nasional.

“Nantinya Pangandaran jangan hanya terkenal dengan kecantikan pantainya, tapi olahraganya pun harus bernuansa pariwisata, “kata Nahrawi.

Sementara sambutan yang disampaikan Menristekdikti, Mohamad Nasir mengungkapkan, penandatanganan MoU hari ini untuk merealisasikan pengembangan SDM di Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini sebenarnya sudah dibicarakan tahun lalu bersama Gubernur Jabar tentang keinginan menyelesaikan peningkatan APK Jawa barat yang masih rendah di perguruan tinggi.

“Sehingga kami pun terus mendorong PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama-red) agar masyarakat di Jawa Barat bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi," ucap Nasir.

Ditambahkan Nasir, kerjasama kementeriannya dengan Menpora berkaitan dengan pengembangan sarana olahraga untuk bidang aquatik yang sekaligus untuk pengembangan kedokteran olahraga.

“Diharapkan ke depan, UNPAD mempunyai jurusan dokter olahraga. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengapresiasi pembukaan PSDKU Unpad-Pangandaran. Pada saat peresmian kampus Agustus 2016 lalu, Heryawan, mengaku kagum melihat proses pendirian PSDKU Unpad-Pangandaran.

“Dengan hanya perencanaan 1 tahun, PSDKU Unpad-Pangandaran sudah dapat menerima mahasiswa baru dengan  jumlah minat pendaftar cukup besar.”kata Heryawan.

Hal senada dikatakan rektor UNPAD, Tri Hanggono Achmad, pihaknya mulai menyelenggarakan kegiatan akedemik di Pangandaran pada tahun 2016/2017.

“Ada lima prodi yang di buka, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Perikanan, Peternakan dan Keperawatan. “terang Tri.

Sementara Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata dalam sambutannya atas nama pemerintah dan masyarakat Pangandaran menyampaikan rasa terimakasih dan berharap kehadiran UNPAD di Pangandaran dapat mendorong pembangunan dan membawa Kabupaten Pangandaran sejajar dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Masih kata Jeje, kedatangan dua menteri hari ini juga mempertegas bahwa UNPAD akan tetap akan tetap di Pangandaran.

“Diharapkan dengan adanya UNPAD, APK yang tadinya hanya 8 %, ke depan minat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi masyarakat Pangandaran akan terus meningkat. “ujar Jeje.

Terkait rencana pengembangan Geopark, menurut Jeje, di Pengandaran mempunyai beberapa potensi seperti bentang alam, keragaman hayati dan budaya yang layak menjadi wilayah Geopark Global versi Unesco.

“Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Pangandaran sangat mungkin untuk dibangun geofark tersebut diisini. “imbuh Jeje. (hiek)

PROGRAM BEDAH RUMAH GIBAS DAPAT APRESIASI WARGA MANGUNJAYA.

MANGUNJAYA-Gerakan sosial yang dilakukan Ormas Gibas mendapat apresiasi warga, karena ormas tersebut sudah menunjukan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu dengan melakukan bedah rumah.

Inisiatifnya, dengan mengumpulkan dana untuk membantu memperbaiki rumah milik  Suad salah seorang warga RT 07 RW 10 Dusun Sukaraja Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjya Kabupaten Pangandaran, membuat rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak.

“Saya terharu dengan kegiatan sosial anak-anak gibas, dengan melibatakan seluruh masyarakat dan tokoh setempat memperbaiki tempat tinggal saya. “ungkap pemilik rumah, Suad.(12/3).

Dikatakan Suad, sebetulnya ia sudah mengajukan prigram rutilahu, hingga sudah 3 kali mengirimkan data namun sampai saat ini belum terealisasi.

Menurut Ketua Gubas Kecamatan Mangunjaya, kepedulian ini semoga menjadi bahan cerminan bagi ormas-ormas lain untuk peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini  juga sebagai wujud keperdulian kami terhadap masyarakat kecil. “ungkapnya. (Toni  T).

KAJATI: “MASYARAKAT JANGAN MEMBERI PELUANG BERBUAT PUNGLI…”

PANGANDARAN-Saber pungli, sebagai target pemerintah agar pelayanan publik betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat tentunya ini perlu konsistensi dan komitmen bersama baik dari pemangku kepentingan juga bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan pelanggaran hokum.

Demikian dikatakan  Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukardi, SH,M.Hum usai memberikan ceramah pada acara seminar Perlidungan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kaitan dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.

“Yang namanya melanggar hukum itu kan banyak, saya kira semua pejabat paham hukum. “ungkap Sukardi.(10/3).

Ditambahkan Sukardi, harus diciptakan bagaimana bekerja sesuai tupoksinya, bagaimana sistem layanan kepada masayarakat agar terus diperbaiki agar terhindar dari persoalan-persoalan hukum, termasuk dukungan dari media.

“Saya menghimbau kepada masyarakat, jangan memberikan peluang untuk berbuat pungli agar bisa terhindar dari persoalan hukum. “imbuh Sukardi.

Masih di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, saber pungli di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu.

Menurutnya, sebagai Kepala Daerah sering mengatakan pada jajarannya agar hati-hati dalam bekerja, jangan sekali-kali memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Karena jika terjadi pelanggaran, maka asfek hukumnya berat dan harus ditanggung sendiri. “kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, ketika memberikan pembukaan acara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ada yang lupa disampaikan, kalau mau investasi ke pangandaran biaya nol kecuali yang berkaitan dengan retribusi dan pajak, dan prosesnya pun  mudah.

“jadi, silahkan jika ada yang mau berinvestasi di Pangandaran kami akan bantu dengan segala kemudahan. “pungkas Jeje. (hiek)

BUPATI PANGANDARAN BUKA SEMINAR PERLINDUNGAN IPPAT

PANGANDARAN-Peran PPAT sangat besar dalam pembangunan Indonesia, khususnya di bidang legalitas pertanahan, karena akte yang dibuat PPAT itu otentik.

Demikian disampaikan ketua Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Syafran Sofyan SH SpN M.Hum dalam acara seminar Perlidungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitan dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli yang dilaksanakan di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.(10/3)

“kepada masyarakat, jika ada yang berhubungan dengan tanah dan bangunan, maka hubungi PPAT. “terang Syafran.

Dalam seminar yang digelar selama dua hari (10-11/3) yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukardi, SH,M.Hum, Kepala BPN Ciamis, Riswan, Sekda Pangandaran ,Mahmud, SH, MH, Pengda IPPAT provinsi dan Pengda Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Basri Jayasantana ini, Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun berkenan membuka acara  tersebut.

Dalam sambutannya Bupati Pangandaran, menyampaikan, Pemerintah Daerah banyak kepentingan dengan organisasi profesi IPPAT. Menurutnya, Pangandaran sebagai Daerah Otonomi baru (DOB) diibaratkan orang gunung yang kurang begitu paham dengan surat-surat tanah.

“Jelas dengan adanya PPAT akan sangat membantu masyarakat untuk mengurus surat tanah milik warga. ” ucap Jeje.

Jeje menambahkan, keberadaan PPAT di Kabupaten Pangandaran diharapkan bisa membantu masyarakat, betapa pentingnya memiliki sertipikat tanah.

“Karena sertipikat tersebut satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang mendapat legetimasi dari pemerintah. “imbuh Jeje.

Menurut Jeje, bagaimana menyadarkan warga akan pentingnya kepemilikan sertipoikat sebagai bukti legal kepemilikan tanah, setiao tahun pemda pun melaksanakan penyerahan SPPT.

“Disamping terus disampaikan sosialisasi pentingnya ada asfek legal mengenai azas hukum tentang tanah yang dimilki masyarakat. “lanjutnya.

Lebih jauh Jeje menyampaikan, PBB Pangandaran 10 tahun yang lalu jelas sangat berbeda dengan sekarang. Nilai transaksi (tanah-red) di Pangandaran  sudah sekitar Rp. 50 juta tapi NJOPnya sebagai dasar perhitungan PBB masih kecil sekali.

Tapi kalau ada transaski biasanya pajaknya lebih dulu ditanyakan pada pembelinya, mau masukin berapa. Seharusnya berasarkan nilai transaksi itu dan ini akan menguntungksan PAD.

“Saya akan minta pertimbangan dan nasehatnya dari PPAT mengenai kondisi ini, “imbuh Jeje lagi.

Disoal rencana pembartuan NJOP, Jeje menyampaikan, tahun 2018 dan sekarang sedang disiapkan matrixnya.

Jika selama terjadinya konflik hampir di tiap daerah tentang pertanahan, Jeje menjelaskan, semuanya harus disinkronisasikan dengan tata ruang dengan baik, dan sesuatu tentunya tidak akan langsung is ok, tapi tetap ia akan melaui  proses.

“Dan lama-lama masyarakat juga akan paham kok... “kata Jeje.(hiek)..

AHF DAN DINAS KESEHATAN PANGANDARAN GELAR SOSIALISASI HIV/AIDS

PARIGI –AIDS Healthcare Foundation (AHF), sebuah organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS dengan kantor pusatnya Kamboja, sudah resmi mendapat persetujuan prinsip dan operasional dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dukungan AHF pada tahap pertama akan berlangsung hingga tahun 2019 meliputi sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan akses layanan HIV/AIDS seperti tes HIV dan pengobatannya oleh kelompok - kelompok masyarakat. Selain itu, AHF Indonesia juga akan memprioritaskan penyediaan layanan HIV / AIDS yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Seperti baru-baru ini, AHF melakukan program kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran. Hadir pada acara tersebut, team monev AHF untuk Asia Tenggara, team dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan kepala UPT Kesehatan Parigi.

Dalam acara yang digelar di aula Puskesmas Parigi (09/03) ini, dibahas bagaimana cara  penanggulangan masalah HIV/AIDS yang mulai mewabah dan penanganan para penderita HIV positif yang menurut data di Dinas Kesehatan, penderita yang ada di Kabupaten Pangandaran sampai bulan Februari 2017 mencapai 46 penderita dan dari yang aktif melakukan pengobatan hanya 22 penderita.

Salah satu tim monev asia, Mr. Cheng menjelaskan, tidak ada vaksin untuk mencegah HIV dan tidak ada obat untuk AIDS tapi hanya bisa melindungi diri agar tidak terinfeksi.

“Satu-satunya cara untuk mencegah terinfeksi HIV adalah dengan menghindari kegiatan yang meningkatkan risiko tertular HIV karena pada dasarnya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati", jelasnya.

Ditambahkan Mr. Cheng, cara-cara yang paling umum untuk terinfeksi HIV, berhubungan seks tanpa kondom dan penggunaan berbagi jarum atau alat suntik lainnya.

Jika seseorang terinfeksi HIV, lanjut Mr. Cheng, ia bisa menularkannya dengan cara-cara tersebut.

“Jika kedua pasangan terinfeksi dan tetap lakukan hubungan seks, maka anda bisa tertular jenis virus HIV lain yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh obat-obatan yang anda konsumsi", tambahnya.

Sementara menurut salah satu team dari dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, Aan Hermawan  mengatakan,  ini sesuatu program yang luar biasa dalam meminimalisir penularan HIV/AIDS disuatu daerah,  AHF selalu siap membantu dalam penanganan HIV/AIDS yang sangat mematikan ini.

“Semoga program ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan bagi para penderita HIV/AIDS di Pangandaran", katanya.  (AGE)

PUJI ASTUTI, WARGA PADAHERANG KORBAN PEMBACOKAN MALING

PADAHERANG-Nasib malang menimpa Puji Astuti (25) warga Gunung Putri Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang menjadi korban pembacokan kawanan perampok.

Menurut keterangan Kepala Desa Sukanagara, Tarso, kejadian berawal saat korban tertidur di rumahnya sekitar pukul 01.30 dini hari mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya (10/03). Merasa curiga korban pun  terbangun, tapi sebelum sadar betul korban yang baru terbangun tersebut tiba-tiba mendapat serangan perampok dengan bacokan parang sehingga korban pun mengalami luka di bagian keningnya.

“Karena kaget dan ketakutan, korban pun spontan berteriak meminta tolong dan seketika kawanan maling pun melarikan diri , “ungkap Tarso.

Setelah masyarakat tahu apa yang terjadi, korban pun segera mendapat petolongan warga dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat.

“Alhamdulilah korban selamat, hanya mengalami luka di bagian kepalannya. “terang Tarso.

Dan tidak lama berselang pelaku perampokan yang teridentifikasi bernama LSM dan  temannya DK berhasil ditangkap warga di daerah Jawa Tengah. Menurut keterangan pelaku,  sebelum ia melakukan kejahatan di Padaherang pelaku pun melakukan pencurian speda motor di daerah Rawa Apu.

“sekarang pelaku sudah diamankan di Polsek Padaherang.”terang Tarso lagi.

Setelah mendengar pelaku berhasil ditangkap, masyarakat yang geram dengan ulah pelaku pun berbondong-bondong mendatangi polsek Padaherang dan meminta Polisi agar  mengeluarkan pelaku untuk di hakimi masa. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan,  petugas Polsek Padaherang pun segera membawan pelaku ke Polres Ciamis dan kini kasusnya pun di tangani Polres Ciamis. *(Toni T).