Perkuat Tata Kelola PBB-P2, Bapenda Pangandaran Siapkan aplikasi SAPA

PANGANDARANNEWS.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran terus memperkuat tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), melalui digitalisasi layanan dan penguatan peran petugas pemungut. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tata Kelola dan Evaluasi PBB-P2 yang digelar di Kantor Bapenda Pangandaran yang dipimpin langsung Kepala Bapenda Pangandaran, Sarlan, S.IP., didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pegembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Evan A.H. Nasution, S.STP, Kepala Bidang PBB-P2 & BPHTB Yana Rodiana, S.Pi, dengan dihadiri 93 petugas pemungut PBB-P2. (16/09/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bapenda memperkenalkan pengembangan SAPA (Sistem Aplikasi Pembayaran) PBB-P2, bagian dari upaya membangun sistem yang dapat membantu petugas dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan.

Usai kegiatan, Kepala Bapenda Pangandaran, Sarlan, menyampaikan, digitalisasi ini diharapkan membuat pengelolaan PBB-P2 lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengembangan sistem ini, menurutnya, merupakan bagian dari Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang sedang diikuti olehnya.

Ia menjelaskan, mulai tahun 2027 Bapenda akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai tahap persiapan penerapan E-SPPT PBB-P2. Kedepannya di pada 2028, SPPT tidak lagi disampaikan dalam bentuk fisik tetapi dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui website Bapenda Pangandaran. Dan sistem tersebut nantinya memberikan pemberitahuan PBB-P2 tahun berjalan, mencatat bukti pembayaran serta menyediakan dashboard untuk pemantauan.

"Pembayaran tetap dapat dilakukan secara tunai maupun secara nontunai melalui QRIS," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sarlan menyebut, Bapenda Pangandaran mengukuhkan Tim Jaga dan Amankan Target PBB-P2 (Jagat PBB-P2), dan sebanyak lima desa akan ditetapkan sebagai lokasi pilot project untuk penerapan konsep tersebut.

"Diharapkan tim ini nantinya akan mampu menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan pengamanan target penerimaan PBB-P2 dilapangan," imbuhnya.

Sarlan juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh petugas dalam menghadapi perubahan tata kelola berbasis digital, karena selain meningkatkan efektivitas pemungutan penerapan sistem baru juga akan memperhatikan keamanan informasi dan data Wajib Pajak agar tetap terlindungi.

Menurut Sarlan, Kabupaten Pangandaran sebelumnya menjadi salah satu daerah yang mengambil langkah inovatif dalam pengelolaan PBB-P2. Pada 2025 lalu, Pemkab Pangandaran mengalihkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang sebelumnya dilakukan oleh desa menjadi kewenangan Bapenda.

"Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat tata kelola pemungutan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah "ucapnya. (@nton AS)