» » Ada Apa ? KNPI Pangandaran Pertanyakan Penutupan Akses Liputan Rapat BGN

Ada Apa ? KNPI Pangandaran Pertanyakan Penutupan Akses Liputan Rapat BGN

Penulis By on 10/04/26 | No comments

tampak sejumlah awak media di luar ruang rapat
PANGANDARANNEWS.COM – Menanggapi tindakan penutupan akses peliputan bagi awak media dalam rapat koordinasi dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Hotel Laut Biru Pangandaran, Sabtu (11/4), sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran sekaligus Aktivis Pemuda, Tian Kadarisman, melontarkan kritik pedas terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). 

Seperti diketahui berdasarkan surat undangan resmi nomor 1317/D.TWS/04/2026 dan 1450/D.TWS/WIL.II/04/2026, agenda tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN serta dihadiri oleh mitra dapur (SPPG) dari wilayah Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya.

Menurut Tian, ini sangat ironis dan memalukan. Pejabat yang datang adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, tapi justru mereka menutup diri dari pantauan publik dan pengawasan media. 

"Jika fungsi pengawasan internal mereka saja eksklusif dan tertutup, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa program MBG ini bebas dari penyimpangan?” tegas Tian.(11/04/26)

Tian menyebut, ketidakterbukaan BGN dalam rapat evaluasi ini semakin memperkuat kecurigaan publik di tengah banyaknya sorotan negatif terhadap program MBG. Mulai dari rendahnya kualitas menu di lapangan, isu anggaran motor trail listrik yang fantastis, hingga gaya hidup mewah oknum mitra di media sosial.

Kata Tian masyarakat berhak tahu apa hasil evaluasi terhadap mitra-mitra dapur tersebut, apakah ada sanksi bagi penyedia makanan yang tidak layak? 

"Atau jangan-jangan pertemuan di hotel mewah ini hanya sekadar ajang 'pengamanan' administratif agar semuanya terlihat benar di atas kertas?," ungkap Tian.

Dan tindakan menghalangi tugas jurnalistik bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tegas Tian, adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik. Dan program yang menggunakan anggaran negara dalam skala besar, tentu wajib mengedepankan prinsip transparansi.

Tian menambahkan, jangan gunakan dalih rapat internal untuk menutupi fakta lapangan. 

Pihaknya juga menuntut Deputi BGN untuk berani membuka hasil audit kualitas gizi dan kebersihan dapur mitra kepada publik, serta mendesak pelibatan BUMDes secara nyata agar anggaran ini benar-benar berputar di desa.

"Bukan hanya menguap di hotel-hotel mewah,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, pihak KNPI dan koalisi masyarakat sipil akan terus mengawal jalannya program MBG secara independen.

"Dan jika BGN pusat tetap menutup diri, jangan salahkan jika rakyat bergerak dengan caranya sendiri untuk menuntut transfansi dan utamakan kualitas MBG bagi para pelajar,” tegas Tian lagi. (hiek)

Baca Juga Artikel Terkait Lainnya