Terkait Kebijakan Gubernur Jabar Yang melarang Sekolah Melaksanakan Study, Ini Komentar Ketua DPRD Pangandaran
PANGANDARANNEWS.COM – Isyu larangan study tour yang diberlakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran karena akan berdampak pada potensi pemasukan daerah.
Asep Noordin
Seperti disampaikan Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin beberapa waktu lalu, meskipun Gubernur Jabar ini melarang study tour namun diperkirakan dampak larangan tersebut tidak akan terlalu signifikan terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Study tour ini kan biasanya dilaksanakan pada akhir semester,atau tepatnya beberapa kali saja dalam setahun," ungkapAsep. (06/05/225).
Namun ia mengaku Pangandaran merupakan salah satu destinasi favorit untuk kegiatan study tour baik dari sekolah yang ada di mau pun dari daerah lain, hal ini tentu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran.
"Yang berwisata ke Pangandaran kan bukan hanya anak sekolah dari Jawa Barat saja, sehingga kita tidak terlalu khawatir larangan itu berdampak pada perekonomian Kabupaten Pangandaran," terangnya.
Ia mengatakan, kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan study tour siswa sekolah ini kemungkinan besar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa.
"Dan seperti kita ketahui, walau pun study tour tidak diwajibkan namun terkadang anak yang tidak ikut merasa minder juga," jelasnya.
Asep berharap hendaknya pemerintah daerah dapat mencari solusi atau alternatif lain untuk menggantikan manfaat edukatif dari study tour, dengan mencari formulasi konsep study tour yang lebih baik dan tidak membebani masyarakat atau orang tua siswa.
"Kami berharap, pak Gubernur bisa mencari formulasi baru, bagaimana konsep study tour yang lebih baik dan tentu tidak membebani ekonomi orang tua," tandasnya.(hiek)
