BUPATI APRESIASI F-BKK MAMPU JADI SOLUSI TENAGA KERJA DI KABUPATEN PANGANDARAN
Demikian disampaikan Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (F-BKK) Kabupaten Pangandaran, Finsa M saat menyampaikan sambutannya dalam acara Rapat Kerja dan Penandatanganan MOU F-BKK Pangandaran, bertempat di sebuah hotel di kawasan pantai barat.(11/1)
Menurut Finsa, F-BKK diharapkan menjadi sebuah solusi paling tidak untuk siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan.
“Alhamdulillah, selama ini lulusan SMK yang tergabung dalam F-BKK, 60 % bisa diterima kerja, 20 % melkanjutkan pendidikan dan selebihnya masih nganggur, dan hari ini pun sudah ada 6 perusahaan yang siap membuat MOU dengan kita, “ucapnya.
Sebelum memfasilitasi untuk bisa masuk ke perusahaan, F-BKK memberikan pelatiha pra kerja (soft skill) agar setelah bekerja di perusahaan tenaga kerja yang ada di F-BKK bisa menjadi tenaga handal dan tidak menjadi karyawan biasa saja.
“Saya juga berharap untuk hal ini ada kolaborasi yang baik antara F-BKK dengan pemerintah daerah, “ucapnya lagi.
Pada kesempatan yang lain, Ketua MKKS Kabupaten PPangandaran, H. Yadi Mulyadi mengatakan, ada 31 SMK di Kabupaten Pangandaran, 6 SMK negeri dan sisanya swasta.
Oleh karena mind set yang ada di masyarakat bahwa lulusan SMK bisa langsung kerja, tapi karena factor persaingan dan lainnya maka kata Hadi, F-BKK harus bisa menjadi jembatan antara lulusan dengan pihak perusahaan.
Hadi mengatakan, paling tidak ada tiga fase sistem pembelajaran yang diterapkan di SMK, pertama kunjungan kerja industri dimana pada fase ini siswa bisa melihat dan melihat langsung apa yang ada di sebuah perusahaan (industri). Kedua, praktek kerja industri, pada tahap ini siswa langsung bekerja sungguhan, dan terakhir siswa diuji dari apa yang pernah doilihat, didengar dan di kerjakan langsung di lapangan.
“Dan faktore penunjang lainnya yang tak kalah p[enting, kami harus menyediakan sarana dan penunjang lainnya agar saat siswa masuk diperusahaan mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya, “kata Hadi.
Sementara menanggapi ini, dalam sambjtannya Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, salah satu tujuan pemekaran Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis, meningkatkan kualitas pendidikan, disamping program lainnya seperti kesehatan, infrastruktur dan penataan kawasan pariwisata.
Indikator keberhasilan pembangunan di daerah, salah-satunya mengurangi jumlah angka pengangguran khususnya dari lulusan lembaga pendidikan.
“Dan hingga tahun ini pengangguran di Kabupaten Pangandaran terus menurun sampai 5,08 %, dan ini merupakan keberhasilan kita dibanding kabupaten-kota lainnya di Jawa Barat, “ungkap Jeje.
Tapi Jeje berharap, ke depan para lulusan SMK tidak hanya berorientasi hanya pada mencari lapangan kerja saja, melainkan harus mampu menciptakan lapangan kerja, salah satunya dengan usaha mandiri.
“Saya juga suka bingung banyak yang datang ke saya untuk bisa menjadikan anaknya pegawai, malah tidak pernah ada yang minta modal untuk usaha. “ujar Jeje.
Sebagai daerah tujuan wisata, menurut Jeje sangat banyak yang bisa dikerjakan di Pangandaran, antara lain menjadi pengusaha UMKM yang bergerak pada sektor usaha wisata atau pun usaha lainnya.
Menurut Jeje, ia merasa iri saat melihat di obyek wisata banyak pedagang baso, makanan ringan dan pedagang lainnya ternya bukan warga Pangandaran. Tentu hal ini harus disikapi dengan bijak, bagaimana warga Pangandaran mampu menangkap peluang usaha yang ada di tempat tinggalnya sendiri.
“Kami sangat menyambut baik apa yang dikerjakan F-BKK, karena ia bisa menjadi solusi dalam mengurangi angka pengangguran di Pangandaran, “pungkas Jeje. (PNews)
