Dalam rapat melibatkan seluruh RT, RW, BPD dan Kepala Dusun yang dipimpin langsung oleh kepala desa ini bertujuan untuk evaluasi terkait realisasi penerimaan PBB sekaligus pembinaan perangkat desa dari kecamatan, yang diwakili Sekmat Karangnunggal, Bapak Dedi M.
Dedi pun berharapa kepada masing-masing RT, Kadus dan Kolektor PBB, untuk bisa memacu pencapaian penerimaannya, salah satunya dengan cara tertib administrasi.
Dedi juga mengatakan, mengingat hingga bulan oktober 2019, realiasi PBB SPPT dari wajib pajak (WP) yang diserahkan ke desa baru mencapai 70 persen atau Rp 57 juta dari target Rp. 77 juta.
“Dan walaupun sekarang sudah lunas tentunya perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam rangka memacu peningkatan tahun berikutnya,” tuturnya.
Selain itu, Dedi mengharapkan agar desa segera melaporkan terkait PBB ke Kecamatan sehingga bisa segera dievaluasi dan dimonitor, karena PBB juga menjadi tugas bersama.
“Tiap desa diharapkan bisa melaporkan hasil PBB ke Kecamatan, kemudian SPPT PBB yang kembali harus diverifikasi ke lapangan”imbuhnya.
Sementara menurut Kepala Desa Cikupa, Yudha Heryadhi, dalam paparannya menyampaikan terkait pemahaman pentingnya PBB.
Yudha menjelaskan, penyebab rendahnya penerimaan PBB tahun 2019, karena sebagian besar objek pajak banyak yang tidak merealisasikan kewajiban SPPT-nya, dan banyak SPPT yang tidak diakui pemilik sehingga kembali lagi ke desa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPD Cikupa, mengatakan, secara keseluruhan kewajiban PBB menjadi tanggungjawab bersama, sehingga setiap permasalahan yang ada pasti bisa menyelesaikan demi kemajuan semua.
“Mari kita berempug menyelesaikan setiap permasalahan serta DHKP yang ada di RT, kadus dan kolektor dicrosscek lagi. “jelasnya. (ANWARWALUYO)
