Kodim 0265/Pangandaran Gelar Acara Pisah Sambut, Indra Mardianto Gantikan Yusuf Andriyanto

PANGANDARANNEWS.COM  - Bertempat di Makodim di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi, hari ini Kodim 0265/Pangandaran adakan acarap isah sambut Dandim 0625/Pangandaran dari Letkol. Arm Yusuf Andriyanto, SE kepada Letkol. Inf. Indra Mardianto Subroto, M.I.P.(22/09)

Di depan tamu undangan yang hadir, dalam sambutannya Yusuf Andriyanto dengan terharu dan berkaca kaca menyampaikan, saat menjalankan tugas di Kabupaten Pangandaran dan menjadi Dandim yang pertama, ia mengaku banyak pengalaman yang menyenangkan, baik bersama Forkopinda atau pun dengan masyarakat.

"Alhamdulillah selama saya bertugas di Pangandaran komunikasi dan koordinasi bersama instansi lainnya terjalin dengan baik, begitu juga dengan seluruh komponen masyarakat," ungakapnya.

Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, mengatakan, hanya sekitar satu tahun lebih bisa bersama Dandim pertama Pangandaran. 

Padahal menurut Jeje, ia masih senang bekeeja-sama dengan Yusuf Andriyanto, namun karena ia harus bertugas di tempat lain maka harus rela berpisah walau bersedih.

"Ibaratnya sedang sono-sononya, tiba-tiba harus alih tugas, namun karena ini adalah satu pembinaan dan menjadi tugas maka saya ucapkan selamat bertugas ditempat yang baru ," kata Jeje.

Atas nama masyarakat Jeje juga menyampaikan terimakasih selama bersama-sama membangun Kabupaten Pangandaran, dan tentu segala kebaikan dan kerja kerasnya akan dikenang oleh seluruh masyarakat.

 "Kita doakan agar Pa Yusuf  bisa berkarier dengan baik," ucap Jeje.

Seperti diketahui, jabatan Dandim yang semula dijabat Letkol ARM Yusuf Andriyanto S.E di gantikan oleh pejabat Dandim Letkol INF Indra Mardianto Subroto S.IP., M.IP yang merupakan seorang perwira menengah TNI AD dari lulusan SEPA PK TNI tahun 2004. 

Letkol INF Indra Mardianto Subroto merupakan pria kelahiran Cimahi 23 Maret 1979, setelah dilantik menjadi perwira angkatan darat awal karirnya berkiprah di satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mulai dari menjabat Komandan Peleton di grup 1 Kopassus, ADC Wakasad, Komandan Detasemen di Batalyon grup 3 sandi Yudha Kopassus.

Ia juga pernah bertugas di Pusdiklatpassus Batujajar, dan terakhir sebagai Komandan Sekolah Calon Bintara di Rindam XVIII /Kasuari sebelum mendapatkan surat perintah (sprint) sebagai Dandim 0625/Pangandaran. 

Pengalaman Letkol inf Indra Mardianto Subroto sebagai perwira infanteri baret merah ini pernah melaksanakan penugasan diantaranya satgas Pamtas RI-PNG, Satgas Cegah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Satgas Pembebasan Sandra Pilipna Selatan, Latma dan India.

Dalam penjelasan singkatnya setelah acara sertijab, Letkol Inf Indra MS yang biasa disapa “Moro” menyampaikan, dalam menjadi Dandim 0625 Pangandaran ia mengatakan akan meneruskan program pejabat sebelumnya serta memperbaharui sedikit demi sedikit baik kemampuan sumber daya maupun pembangunan fasilitas Kodim, sehingga ke depannya mampu sejajar dengan Kodim lainnya dijajaran Kodam III/siliwangi.

"Mengingat keberadaan Kodim 0625/Pangandaran terbilang masih muda," ungkapnya.(Tn)

Walau Belum Diresmikan, Taman Dadaha Kota Tasik Langsung Dipadati Pengunjung

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Walau masih dalam proses pembangunan, taman yang ada di Dadaha Kota Tasikmalaya sudah ramai didatangi pengunjung.

Seperti disampaikan pengunjung asal Ciamis, Dedi, berburu mencari wisata murah bisa menjadi alternatif untuk melepas penat di ahir pwkan karena sibuk bekerja pada hari-hari lainnya.

Dedi mengaku berawal dari temannya yang memberitahu serta merekomendasikan adanya taman baru di Kota Tasikmalaya, tepatnya di kawasan Taman Dadaha.

"Saya pun langsung mengajak keluarga untuk datang kesana," ungkapnya.(21/09)

Kata Dedi,  memang biasa terjadi jika ada tempat main baru pasti akan langsung ramai pengunjung. Namun jika sudah lama, pengunjung pun semakin berkurang. 

"Mudah-mudahan masyarakat Kota Tasikmalaya dan pengunjung lainnya bisa menjaga serta merawatnya, terutama menjaga kebersihannya," ucap Dedi.  

Dari pantauan PNews, memang benar sejak pagi hari hingga menjelang sore bahkan sampai malam hari taman tersebut banyak dikunjungi masyarakat.

Di area taman Dadaha ini juga dilengkapi dengan taman bermain untuk anak-anak, sehingga membuat suasana semakin ramai.

Walau belum diresmikan, ternyata taman Dadaha ini sangat diminati warga dan mereka mengaku senang dengan adanya taman Dadaha ini, karena selain tanpa biaya masuk di taman Dadaha ini bisa menjadi wahana bermain anak.(anwarwaluyo)

 

Festival Yanlik, Upaya Pemkab Pangandaran Tingkatkan Layanan Masyarakat

PANGANDARANNEWS.COM - Upaya perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran terus dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

Seperti disampaikan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, ia menjelaskan, program pestival ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik untuk mempermudah pelayanan dan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Dalam proses pelayanan publik ini, kata Dodo, petugas datang langsung baik dengan cara jemput bola atau turun langsing ke tiap-tiap kecamatan.

"Seperti sekarang yang dilalsanakan di Kecamatan Mangunjaya," kata Dodo kepada sejumlah wartawan saat menghadiri Program Festival  Layanan Piblik ( YANLIK ), bertempt aula Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya. (21/09)

Dodo mengatakan, dalam kegiatan ini Pemkab Pangandaran melibatkan 6 dinas, diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas KB, Dinas Kesehatan, Perajakan PBB (Bapenda), Dinas Perijinan, dan kantor Samsat (Bapenda Provinsi Jawa Barat).

Ia menambahkan, kegiatan ini akan terus dilaksanakan, apalagi sekarang dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 11 yang rencananya akan di gelar di lima titik yang dibagi di setiap wilayah daerah pemilihan (dapil)

"Program ini merupakan program bupati Kabupaten Pangandaran," ucapnya. (Tn)

Meriahkan HUT RI ke 78 Ketua DPRD Pangandaran Hadiri Jalan Sehat Desa Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM  – Dalam rangka ikut meriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke 78 Republik Indonesia, tampak ribuan masyarakat mengikuti Jalan Sehat  Desa Pangandaran, yang turut

dihadiri Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin,H.M.M beserta Istri, Kepala Desa Pangandaran Adi Fitriadi, Ketua TP PKK Hj Ida Nurlaela Wiradinata,  owner perusahaan property Green Villas Pangandaran dan ribuan warga Pangandaran, bertempat di Lapang Baru Samudera Parapat Pangandaran.(26/08)

Usai kegiatan Asep Noordin,H.M.M mengaku  bangga melihat antusias para peserta jalan sehat tahun ini, dan ia pun berharap kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan beragam hal positif.

“Contohnya  ya seperti jalan sehat ini,” kata Asep.harapnya.

Menurutnya dengan kesuksesan kegiatan Jalan Sehat yang diprakarsai oleh Pemdes Pangandaran kerjasama dengan pihak-pihak pendukung, Asep mengaku sangat mendukung serta berterimakasih kepada seluruh peserta jalan sehat  dan elemen masyarakat lainnya. 

“Alhamdulillah jalan sehat pagi ini sangat luar biasa, ini terlihat dari antusias para peserta yang mengikuti kegiatan ini, semoga semangat ini menjadi spirit bagi kita untuk mengisi kemerdekaan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Desa Pangandaran, Adi Fitriadi mengatakan, kegiatan jalan sehat dengan rute sejauh 3 Kilometer dan mengambil lokasi di wilayahnya ini rutin digelar setiap perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kata Adi, ini merupakan kegiatan rutin Pemdes Pangandaran di HUT RI yang bertujuannya untuk olah raga bersama dan memeriahkan Agustusan.

Selain dalam rangka memeriahkan hari kemrdekaan, moment ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan warga. 

“Panitia juga menyediakan berbagai door prize menarik untuk peserta yang didukung penuh oleh Green Villas Pangandaran,” terangnya. (hiek)

Terkait Perda Pajak Dan Retribusi, Pandum Fraksi PPP DPRD Pangandaran Layak Untuk Disahkan Pada Tahap Selanjutnya

PANGANDARANNEWS.COM – Dalam Rapat Paripurna DPRDPangandaran beberapa waktu laluFraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan Pandangan Umum (pandum) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dibacakan Ketua Fraksi PPP, Asikin.(18/08)

Menurut Asikin, Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis penting dan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan tersebut harus memiliki dasar hukum di antaranya Peraturan Daerah (Perda).

Sebuah Perda, imbuh Asikin,  tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategi dari sebuah produk Perda antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

“Kami dari Fraksi PPP telah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan dari Bupati Pangandaran tentang Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” jelas Asikin.

Kata Asikin Fraksi PPP memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan agar pengelolaan keuangan daerah yang baik maka harus taat asas dan filosofi, kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembinaan yang lebih baik dan optimal, akuntabilitas tersebut termasuk dalam perbaikan dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami memandang perlu adanya kepastian hukum dan legal standing sebagai payung hukum dalam penentuan arah dan kebijakan daerah termasuk di dalamnya tentang kepastian hukum arah kebijakan fiskal daerah meliputi bidang perencanaan anggaran dan pengalokasian anggaran yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” tegasnya.

Berdasarkan pemikiran yang matang, komprehensif dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dan layak untuk disahkan pada tahap selanjutnya.

Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini, menurutnya, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas dan nyata juga bertanggung jawab. Dan pajak daerah ini dipungut berdasarkanPERDA dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

“Pajak dan retribusi daerah ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah,” ungkapnya.(hiek)

Ketua DPRD Pangandaran Sebut Penerbangan Kertajati-Nusawiru Akan Dongkrak Ekonomi Pangandaran

Asep Noordin HMM

PANGANDARANNEWS.COM - Rencana pembukaan penerbangan dari Bandara Kertajati ke Bandara Nusawiru Kabupaten Pangandaran akan berdampak luar biasa pada kunjungan wisatawan, yang selanjut juga akan berimbas pada perekonomian warga 

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kab Pangandaran Asep Noordin kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD, menurutnya membuka penerbangan baru dari Kertajati ke Nusawiru merupakan langkah strategi pemerintah yang sangat baik.

Asep mengatakan, dalam strategi dalam pengembangan sebuah destinasi wisata ada tiga ppaktor penujang, diantaranya  ada atraksi, amenitas dan aksesibilitas. 

“Dan dalam hal ini Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan BIJB Kertajati memiliki sudut pandang yang sama dengan membangun aksesibilitas," ucapnya.(28/08)

Bukan hanya akses darat saja, Asep menilai, ini juga akan membangun akses udara seperti membuka penerbangan dari Kertajati ke Nusawiru,untuk memudahkan wisatawan datang ke Pangandaran begitu sangat penting.

"Saya kira dengan membuka penerbangan skala nasional saja, pariwisata Pangandaran akan terangkat dengan baik," imbuhnya.

Dngan perkembangan aksesibilitas ke Kabupaten Pangandaran, Ia juga berharap adanya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai sarat mutlak pengembangan daerah pariwisata, Tiga S yaitu senyum, sapa dan salam harus ada. lalu yang tak kalah penting alamnya juga harus dijaga agar lestari. 

Konsep pembangunannya pun menurutnya harus berwawasan ekologi, masyarakat maupun seluruh stakeholder juga harus dibangun untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap wisatawan sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat ekonominya.

Kata Asep ada sekira 4 hingga 5 juta jumlah kunjungan wisata ke Pangandaran yang mayoritas pengunjung yang sama, sehingga ingin menarik mereka dengan jumlah yang banyak salah satunya dengan even atraksi yang berskala nasional. Dan impact atau pengaruh dari adanya penerbangan Kertajati Nusawiru akan terasa begitu kentara, untuk geliat ekonomi juga akan sangat  terpengaruh..

“Mereka yang punya kepentingan bisnis di pangandaran  juga akan lebih dipermudah aksesnya,” ungkap Asep.(hiek)

DPRD Kabupaten Panfandaran Dorong Pemda Prioritaskan Penanganan Limbah Hotel Dan Restoran

PANGANDARANNEWS.COM – Masalah limbah khususnya yang ada di kawasan wisata memang harus segera ditangani, Pantai Pangandaran ini yang dijual salah satunya karena keindahan pantai dan area berenang.  Sehingga jika aliran limbahnya tidak segera ditangani, maka hal ini bisa mempengaruhi wisatawan yang datang berkunjung.

Seperti disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM, ia meminta kepada Pemkab Pangandaran untuk menuntaskan soal limbah hotel dan sekitar kawasan wisata pantai.

Asep mengatakan, hal itu bisa dikaitkan dengan regulasi tentang bangunan gedung yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung terkait sanitasi, ipal, dan sertifikat layak fungsi.

"Perda ini memang direkomendasikan pada usaha perhotelan maupun restoran yang harus mempunyai Instalasi Pembuangan Limbah (red-IPAL)," kata Asep, usai mengikuti upacara HUT RI ke 78 di alun;alun Parigi.(17/08)

Menurutnya saluran air yang ada di pantai Pangandaran tidak sesuai fungsinya, krena ia mempunyai pungsi utamanya untuk saluran air hujan. Akan tetapi saluran itu dimanfaatkan untuk pembuangan limbah oleh hotel dan restoran sehingga menjadi tercemar, dan hal ini Ini harus jadi perhatian pemda.

Asep juga meminta Pemda Kabupaten Pangandaran bertindak tegas untuk melakukan langkah-langkah penanganan limbah di pantai, karena sangat ironis disatu sisi gencar menjual pantai dan laut untuk berenang namun pada sisi alinnya saluran air limbah ini mengalir ke pantai.

Asep juga mengatakan, sebetulnya ada 6 titik pembuangan limbah di pantai Pangandaran yang bermuara ke laut, sementara di zona berenang ada 3 titik. Dan ini bukan hanya kotor tetapi sudah berbau menyengat dan dikhawatir laut pun dicemari ekoli.

“Dalam hal ini DPRD mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penertiban," katanya.

Kendati demikian, Asep menilai  DED Ipal sementara sudah dibuatkan di setiap saluran air yang bermuara ke pantai, namun karena masalah anggaran sebelum pandemi tahun 2019, perencanaannya pun jadi tertunda.

"Namun karena hal ini menjadi sebuah persoalan atau isu yang bisa mempengaruhi wisatawan, maka pengolahan limbah ini harus menjadi program prioritas untuk dilaksanakan pemda," tegasya.(hiek)

Pada Rapat Paripurna Dengan DPRD, Bupati Pangandaran Sampaikan Laporan Rancangan Kebijakan KUA PPAS Tahun 2024

PANGANDARANNEWS.COM  – Bertemmpat di ruang paripurna, DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa waktu lalu menggelar Rapat Paripurna dalam agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 yang disampaikan Bupati Pangandaran.(04/08)

Dalam kesempatan tersebut Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyampaikan, pelaksanaan program kerja tahunan pemerintah daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan merupakan salah satu wujud dalam upaya pencapaian visi Kebupaten Pangandaran. 

Tahapan awal proses penganggaran atas perencanaan tahunan ini, kata bupati, adalah penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Barat serta rencana kerja Pemda Pangandaran.

“Pada penyusunan APBD Pangandaran tahun 2024 ini seperti diketahui kita tengah dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan tantangan,” ungkap bupati.

Menurutnya pada pelaksanaan Pilkada mendatang percepatan pemenuhan target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang menjadi mandatori spending serta kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan sebagai konsekuensi perjalanan pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

“Kondisi ii tentu akan menjadi bagian dari kebijakan belanja daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2024,” imbuhnya.

Bupati mengatakan, selanjutnya kebutuhan pendanaan untuk mengakomodir kebutuhan belanja juga dihadapkan pada kemampuan pendanaan yang bersumber dari pendapatan daerah sangat terbatas, dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/pmk.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuann umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 berdampak pada pengurangan kemampuan alokasi transfer umum yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Hal ini ujar bupati tentu menyebabkan penurunan kemampuan pendanaan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat yang merupakan biaya tetap (fixed cost) dari komponen belanja operasi yang wajib dan tidak dapat dihindari, dan kondisi tersebut mengharuskan menggunakan alokasi pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang alokasinya semakin terbatas setelah dikurangi alokasi mandatori spending yang ditetapkan wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga hal tersebut, menurut bupati akan berdampak pada alokasi belanja urusan SKPD yang sangat ketat, sehingga kesungguhan seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memahami dan sangat siap untuk mencapai target-target kinerja pemerintah dan mewujudkan pelayanan masyarakat.

“Kebutuhan pendanaan pembangunan kita memang tidak sedikit, sehingga upaya kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat melalui dana transfer baik yang bersifat umum maupun khusus menjadi tuntutan kompetensi dan kapasitas penting bagi setiap pejabat pada OPD,” jelasnya.

Upaya penyelarasan program,  perbaikan indikator, penyajian data-data yang komprehensif dan komunikasi serta kolaborasi sebut bupati, merupakan kunci untuk menarik sebesar-besarnya dana pembangunan ke Kabupaten Pangandaran.

Berbagai event wisata dari mulai event lokal, nasional bahkan internasional semakin mengambil manfaat dari ketersediaan infrastruktur destinasi wisata Pangandaran yang berdampak pada jumlah kunjungan wisata.

Tak hanya itu, bupati menyebut, pembangunan jalan lingkar pantai yang membentang dari pelabuhan Pangandaran sampai Pantai Madasari hingga tahun 2022 dan terus berlanjut hingga tahun 2023, telah menjadi salah satu mercusuar pembangunan pangandaran yang telah menarik mata dunia.

“Kita memahami dan menyadari pembangunan destinasi wisata bukan hanya tidak murah namun juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan,” pungkasnyanya. (hiek)

Selain Beras, Beberapa Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Tradisional Pangandaran Alami Kenaikan

PANGANDARANNEWS.COM - Naiknya harga beras di pasaran menjadi salah satu keluhan masyarakat (baca:emak-emak) saat ini, pasalnya sudah beberapa minggu ini  harga tersebut tidak juga turun.

Seperti disampaikan salah seorang ibu muda yang ditemui PNews di Pasar Tradisional Desa Pananjung, ia menuturkan untuk beras medium saat harganya sekitar Rp 14 ribu per kilo gramnya, mungkin bisa lebih harga untuk jenis di atasnya.

"Saya kurang tahu, karena saya selalu membeli beras medium saja," ungkapnya.(19/09)

Ia mengaku mendengar kabar harga gabah di petani pun mencapai Rp 70-75 ribu/100 kg, padahal saat ini padi masih melimpah karena musim panen baru saja berlalu.

Namun ia tidak begitu peduli hal itu, karena menurutnya mungkin karena akibat harga pupuk mahal atau hal lainnya.

"Lagi pula sekali-sekali bolehlah petani senang, jangan terus-terusan merugi karena harga pupuk mahal," imbuhnya.

Ternyata kenaikan harga-harga kebutuhan rumah-tangga ini tidak hanya berasa saja, sejumlah komoditi lainnya pun mengalami kenaikan harga.

Seperti dikutip dari laman media sosial Diskopdagin Kabupaten Pangandaran, data hasil pantauan yang dilakukan di tiga pasar tradisional (pasar Kalipucang, Pangandaran dan Parigi), harga kebutuhan pokok per tanggal 18 September 2023 mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan, beberapa kenaikan dan penurunan harga barang kebutuhan pokok di ketiga pasar tersebut diantaranya,

-Cabe hijau, semula Rp20 ribu/kg naik menjadi Rp22 ribu/ kg
-Cabe rawit, semula Rp20 ribu/kg menjadi Rp22 ribu/ kg
-Daging Ayam ras, terjadi penurunan harga, semula Rp36 ribu/kg menjadi Rp35 ribu/kg
-Telur ayam ras, semula Rp26.500/kg menjadi Rp26 ribu/ kg. (hiek)

Dalam Kunjungannya Di Pangandaran Agun Gunandjar Menyebut, Pemilu Harus Menjadi Ajang Perbaikan

PANGANDARANNEWS.COM - Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, bertempat aula Gedung Dakwah kecamatan Mangunjaya Dr. Agun Gunandjar Sudarsa yang didampingi anggota DPRD Pangandaran Ade Ruminah, SH dan calon anggota DPRD Pangandaran daerah pemilihan (dapil) 2 Ali Nurhakim serta jajaran kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, anggota DPR RI dari Partai Golkar, disambut ratusan konstituennya.(17/09)

Usai acara, kepada sejumlah wartawan alam Agun mengatakan, kunjungannya ke dapil mulai dari Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran yang dipusatkan di Kecamatan Mangunjaya ini merupakan sebuah kewajibannya untuk mendengar, menyerap dan menampung aspirasi rakyat.

"Termasuk juga melakukan literasi edukasi serta perkembangan kehidupan politik ekonomi di tengah tengah kehidupan masyarakat," ucapnya.

Tak hanya itu, menurutnya kedatangan le dapil ini juga untuk memberikan informasi perkembangan situasi negara yang saat ini sedang menghadapi tahun tahun politik.

"Dan dalam menghadapi tahun politik ini saya berpesan kepada masyarakat, di pemilu nanti carilah peminpin yang baik, dengan cara menjadikan diri kita lebih baik," Ungkapnya.(Tn)

Nahas, Tiga Pekerja Proyek TPT Di Desa Ciliang Tewas Tertimbun Material Tembok

PANGANDARANNEWS.COM  - Kejadian mengenaskan menimpa 3 orang pekerja yang sedang mengerjakan Pekerjaan jalan di Jalan Bojongmalang, Dusun Tanjungsari, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.(18/09)

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Ciliang Su'id membenarkan ketiga pekerja yang tewas sedang melakukan penggalian tanah disamping (Tembok Penahan Tanah) TPT sekitar pukul 08 : 00 lebih.

"Mereka baru saja beberapa menit melakukan penggalian, tiba-tiba temboknya langsung roboh," jelas Su'id.

Kata Sui'd, dua pekerja atas nama Parno dan Suib merupakan warga setempat, sedangkan seorang lagi bernama Miskun (mandor proyek) warga Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran.

Su'id menjelaskan, para pekerja melakukan penggalian sekitar 1 meter dalamnya, sementara tembokan itu menggantung si atasnya kemungkinan langsung roboh dan menimpa ketiga pekerja tersebut.

'Ketiganya meninggal dunia di lokasi," jelasnya.

Kata Su'id, warga pun langsung melakukan evakuasi, dua korban langsung dimakamkan dan satu lagi dipulangkan ke keluarganya di Pangandaran.

Seperti diketahui perbaikan  TPT ini merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran yang dikerjakan pihak ketiga.

Sementara dari hasil penyelidikan, petugas polisi Polres Pangandaran masih melakukan pemeriksaan atas peristiwa musibah ini.

Mendengar kejadin tersebut, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata pun datang langsung ikut meninjau ke lokasi kejadian.(hiek)

Pandangan Umum Fraksi PKB Dan Fraksi Kerja Atas Penjelasan Bupati Tentang Rancangan Perubahan KUA Serta Perubahan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023, Ini Paparannya

Haer, S.PdI

PANGANDARANNEWS.COM - Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pangandaran menerima draft rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun  anggaran 2023, maka fraksi PKB setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian pandangan umum fraksi PKB atas penjelasan Bupati Pangandaran tentang rancangan KUA serta perubahan PPAS Kabupaten Pangandaran tahun  anggaran 2023, dalam sambutannya yang dibacakan Ketua Fraksi PKB Haer S.PdI dalam rapat pandangan umum fraksi-fraksi, bertempat di ruang paripurna DPRD Pangandaran.(07/09)

Ia juga menyampaikan terimakasih pada pimpinan sidang paripurna atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pandangan umum fraksi PKB terkait penjelasan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata tentang penyampaian rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS tahun  anggaran 2023.

“Demikianlah pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa dan kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian, semoga semua hal yang kita lakukan senantiasa bermanfaat serta ada dalam limpahan rahmat dan maghpiroh Allah, aamiin,” tuturnya. 

Masih di tempat yang sama, Fraksi Kerja (Keadilan Indonesia Raya) dalam pandangan umumnya terkait draft rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran tahun  anggaran 2023 yang dibacakan Ketua Fraksi Kerja H. Endang Ahmad Hidayat menyampaikan, pihaknya memahami bahwa dinamika tantangan yang dihadapi dalam membangun suatu daerah akan selalu ada. 

Endang Ahmad Hidayat

Namun, Endang menyebut  hal tersebut bukanlah sebuah alasan untuk tidak memberikan yang terbaik serta  berupaya untuk  mewujudkan cita-cita dalam mensejahterakan rakyat, sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang terprogram dan terukur sehingga terjadi akselerasi pembangunan masyarakat seperti yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan bupati terkait  adanya penurunan realisasi pendapatan daerah yang berdampak pada melemahnya PAD sehingga mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian hingga perubahan beberapa program yang benar-benar prioritas, namun menurut Endnag, pihaknya mendukung semua kebijakan dan langkah yang diambil demi tercapainya optimalisasi program-programtersebut.

Ia menambahkan, selanjutnya, Fraksi Kerja juga mengapresiasi adanya perbaikan yang dicapai Pemkab Pangandaran, salah satunya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi penurunan angka kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta sektor lainnya seperti yang tertulis dalam laporan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA ) tahun anggaran 2023. 

Endang juga berharap dokumen KUPA dan PPAS tahun anggaran 2023 yang telah dibuat ini melalui pertimbangan dan pengkajian mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memaksimalkan pelayanan publik dan memenuhi asas kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran secara luas, karena hal tersebut dinilai menjadi salah satu langkah nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Untuk kelancaran pembangunan daerah kami Fraksi Kerja menyepakati bahwa rancangan KUP serta PPAS-p tahun anggaran 2023 ini dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Endang.(hiek)

Fraksi Golkar dan PAN DPRD Pangandaran Sepakat Rancangan Perubahan KUA Serta PPAS Tahun Anggaran 2023 Dibahas Di Tingkat Selanjutnya.

Ade Ruminah SH

PANGANDARANNEWS.COM - fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran di tahun politik ini, semoga Pemda dan DPRD  Kabupaten Pangandaran mampu terus bekerja sama untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti disampaiakn Ketua Frkasi Gokkar Ade Ruminah, S.H dalam sambutannya, rancangan perubahan KUA serta PPAS tahun 2023 yang telah dijelaskan bupati pangandaran, Fraksi Partai Golkar menerima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

“Demikian pandangan umum kami terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan hadirin atas kepercayaan kepada fraksi kami untuk memberikan kesempatan dalam rapat ini,”ujar Ade.(07/09)

Hal senda disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sambutan yang dibacakan Ketau Fraksi PAN, Hamdi, pihaknya sangat memahami bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan menteri dalam negeri.nomor 13 tahun 2006 pasal 155 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam hal ini kepala daerah bertugas memformulasikan hal-hal yang strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai manifestasi musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Hamdi

Hamdi mengatakan, Fraksi PAN memandang bahwa peraturan perundang – undangan yang mengatur penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023, semata-mata didasarkan pada kepentingan yang urgensi pada situasi dan kondisi terhadap kesejahteraan masyarakat pada umunya.

Fraksi PAN juga , kata Hamdi sangat memahami betul bahwa sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rancangan perubahan KUA  dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023 ini untuk dibahas selanjutnya oleh panitia anggaran DPRD serta ditetapkan dalam suatu nota kesepakatan. 

“Oleh karena itu, sebelum lebih lanjut membahas dan menyepakati hal tersebut Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada  bupati  yang telah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2023 ini,” kata Hamdi.

Dengan penjelasn yang sudah dipaparkan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, maka Fraksi PAN dapat memahami dan menerima penjelasan tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. 

“Demikian pandangan umum kami, atas segala kekurangannya kami mohon maaf dan atas segala perhatiannya kami haturkan terimakasih,” ucapnya.(hiek)

Pandangan Umumf Fraksi Persatuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2024, Ini Paparannya

Asikin

PANGANDARANNEWS.COM - Akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat yang tersurat dalam pp nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Persatuan H. Asikin,  S.Ag dalam sambutannya dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang  Rancangan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (RAPBD) tahun 2024 beberapa waktu lalu, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD.(07/09)

Asikin mengatakan, pihaknya berharap APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 harus mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran target, khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta terjadi dampak terhadap perubahan sosial pasca pandemi covid 19 yang pastinya mempunyai dampak terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

“Setelah mengamati dan menganalisis RAPBD kabupaten pangandaran tahun 2024 dan pemaparan yang disampaikan oleh pak Bupati, kami sangat menyetujui rancangan Perda tentang RAPB tahun anggaran 2024 dan layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya tentunya dengan memberikan sedikit masukan dan saran,” ujarnya.

Beberapa usulan dan masukan yang disampaikan Fraksi Persatuan untuk meningkatkan PAD serta untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran menjadi destiasni wisata berkelas dunia, kata Asikin, antara lain perlunya pembentukan badan usaha milik daerah yang dimanage dengan profesional, akuntabel dan transparan dan restukturisasi regulasi dan aktualisasi tentang retribusi salah satunya parkir liar yang masih marak dititik-titik tertentu, seandainya bisa dikelola dengan baik pasti akan meningkatkan pad dari sektor retribusi.

“Selain itu harus dilakukan optimalisasi program pemberdayaan ekonomi kreatif yang berbasis kerakyatan, seperti seni, kuliner, fashion dan lainnya, karena dengan mendorong sektor ekonomi kreatif ini akan membentuk komunitas masyarakat mandiri secara ekonomi, sehingga akan mengurangi angka pengangguran usia produktif,” ungkapnya.(hiek)