wisata alam body rafting CITUMANG PANGANDARAN

wisata alam body rafting CITUMANG PANGANDARAN

DPRD Gelar Seminar Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2023, Berikut Paparan Ketua DPRD Pangandaran


PANGANDARANNEWS.COM
– Beretempat di ruang paripurna, beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar seminar Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2023 yang dihadiri seliruh Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Derah Kabupaten Pangandaran, para staf ahli, para asisten, para kepala SKPD dan pejabat lainnya di lingkup Pemrintah Daerah abupaten Pangandaran.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin HMM menyampaikan, ada empat naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2023, diantaranya 1. Pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah terlantar. Kedua penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Ketiga, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan keempat penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Keempat raperda tersebut kata Asep, telah tercantum dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 3 oktober 2022 dengan surat keputusan DPRD  nomor : 188.4/kpts.31-dprd/2022.

Naskah akademik ini ungkap Asep, merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

“Dasar hukum rancangan peraturan daerah usulan dprd, dan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, adalah : pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 26, dan pasal 133, serta lampiran ii peraturan dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.,”jelas Asep.(31/07)


Raperda tentang pendataan dan pemanfaatan dan pengelolaan tanah terlantar, menurut Asep, merupakan kebijakan yang dilakukan sebagai upaya dalam penertiban lahan pertanahan baik kawasan hutan maupun non kawasan hutan karena tanah merupakanmodal dasar dalam pembangunan guna  meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, imbuhnya, kawasan hutan dan non kawasan hutan yang belum dimiliki hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha, tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah. di kabupaten pangandaran masih banyak yang perlu dilakukan penataan kembali dan optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan tanah sehingga dengan dibentuknya Raperda ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan, penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar, maka kami memandang perlu adanya pengaturan mengenai penertiban kawasan tanah telantar dan pelaporan tanah telantar.

Raperda tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umumperumahan, dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di kabupaten pangandaran, hal itu dilakukan karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Untuk diperlukan adanya keterlibatan aktif pemda dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Masyarakat penghuni perumahan membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pengembang untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat di daerah, untuk itu penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.

Asep mengatakan, Raperda tentang rancangan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dibentuk tujuannya untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. diperlukan pengaturan

tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah bertanggung melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

“Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangkamemenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelasnya lagi.

Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, dibentuk karena pancasila sebagai idiologi dan dasar negara kesatuan republik indonesia, falsafah bangsa indonesia, pandangan hidup bangsa indonesia, pokok kaidah fundamental negara indonesia, sumber dari

segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa indonesia wajib diamalkan dan dilestarikan alam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, terangnya, bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi bhineka tunggal ika dan kemajuan bangsa berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara tahun 1945.

“Dan uini merupakan salah satu wujud pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Dengan pelaksanaan seminar ini Asep juga berharap semua pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam bentuk saran dan masukan, sehingga dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut betul-betul merupakan pembangunan dalam bidang produk hukum daerah yang nantinya bila sudah ditetapkan keempat perda dimaksud dapat diterima oleh semua pihak baik pemerintah maupun oleh masyarakat sehingga peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.(hiek)

“Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembentukan naskah akademik dan Raperda ini, mudah-mudah ini bisa memberi manfaat bagi kita semua,” pungkasnya. (hiek)


Ketua DPRD Pangandaran Sebut, Pemda Harus Memanfaatkan Kegiatan Pemerintah Pusat


PANGANDARANNEWS.COM
- Rapat pemerintahan di tingkat nasional bisa ditarik ke daerah untuk meningkatkan pemasukan daerah, seperti

di beberapa daerah sudah ada koordinasi seperti itu dimana rapat skala nasional dilaksanakan di masing-nasing daerah.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, saat bincang-bincang dengan sejumlah awak media di sebuah rumah makan di kawasan pantai barat Pangandaran.

"Rapat tersebut nanti diharapkan bisa berimbas pada peningkatan pendapatan pajak daerah," ungkap Asep. (16/7)

Ia mengatakan, dibanding daerah lain Pangandaran memiliki daya tawar yang lebih tinggi dengan keindahan alam yang luar biasa, hotel, restoran dan fasilitas lainnya, dan itu harus dimanfaatkan. Tinggal sekarang bagaimana caranya Pemkab Pangandaran berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan itu, dan ia yakin bahwa ide atau gagasan itu sangat tepat.

Pemerintah pusat sebenarnya sedang mendorong kegiatan-kegiatannya ke daerah, dan ini, menurutnyaharus dimanfaatkan sebaik mungkin karena pemerintah pusat juga sedang berupaya untuk mendorong fiskal daerah.

"Event government ini tentu bisa digeser ke daerah," ucapnya.

Ia juga mengatakan, selain rapat atau event government, festival atau event rutin seperti musik, festival budaya, otomotif, juga harus dimaksimalkan oleh Kabupaten Pangandaran.

"Pemkab Pangandaran harus membuat skala prioritas dalam rangka menggenjot pendapatnya dan mngesampingkan hal yang tidak penting," tegasnya.(hiek)

Perda P2APBD 2022 Ditetapkan, DPRD Berikan Sejumlah Catatan


PANGANDARANNEWS.COM
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pangandaran, beberapa waktu lalu menggelar rapat paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, menurutnya penetapan Perda P2APBD ini merupakan rangkaian akhir dari APBD tahun 2022 yang dimulai dari KUA PPAS,  RAPBD, APBD, LKPJ dan diakhiri dengan penetapan perda.

Ia mengatakan ada beberapa catatan dari penetapan Perda tersebut, baik itu terkait LHP BPK yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Itu berarti penyajian laporan keuangan masih sesuai peraturan perundang-undangan, namun dengan berbagai catatan," ucapnya.(13/07)

Hal tersebut, kata Asep, tentu harus menjadi pembahasan bersama untuk membahas langkah-langkah selanjutnya,  minimalnya agar bisa mempertahankan WDP atau lebih bagusnya kembali menjadi WTP.

Dalam LHP BPK ini, masih kata Asep, bukan hanya soal keuangan saja tapi ada juga tentang aset, tentang Kartu Inventaris Barang pertanahan, aset dan lain-lain, dan semua itu harus dirapihkan kembali.

"KIB ini sangatlah penting karena akan berpengaruh pada laporan BPK, dan BPK juga mempertanyakan pencatatan aset," jelasnya.

Selain itu catatan selanjutnya terkait MoU dengan pihak ketiga yakni penggunaan program Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) untuk peningkatan SDM  jasa pariwisata, dan BPK belum optimal melaksanakan hal tersebut.

Asep menyebut, dari pembahasan semua itu juga diambil kesimpulan bahwa segala persoalan pada tahun anggaran 2022 harus diselsaikan pada APBD perubahan 2023 dan kalau masih kurang di APBD tahun 2024.

"Intinya permasalahan dulu jangan sampai terulang lagi dan harus segera diselesaikan," tegasnya.

Asep menegaskan pihaknya juga mendorong pemerintah untuk membuat Road Map dalam penyehatan APBD, Intinya membuat skema penyehatan APBD dari tahun 2022 lalu dan hal ini mau tidak mau harus dilakukan.

Menurutnya banyak hal yang harus dibahas secara bersama-sama sehingga menjadi sebuah kebijakan yang baik, aehingga hal-hal yang menjadi kekurangan pun harus tercover di APBD perubahan.

Program-program muatan lokal daerah seperti Pangandaran hebat, Pangandaran mengaji, menurutnya harus dikaji ulang apakah akan dilaksanakan atau dirubah sistemnya, dan ini harus dipertanggungjawabkan.

Selain hal tersebut, soal insentif atau tunjangan RT dan RW, bagi hasil desa  dan lain-lain juga harus menjadi perhatian penuh. Lalu soal mengimventarisir potensi daerah juga penting juga mengoptimalkanya dan strategi apa yang harus dilakukan pemerintah.

"Mengurangi hal-hal yang bukan prioritas dan mengutamakan peningkatan pendapatan sangat penting dan optimalisasi potensi pendapatan daerah pun menjadi hal sangat penting," ka
pungkasnya.(hiek)

Untuk Percepatan Ketersediaan Dokumentasi Dan Pengembangan Aplikasi, DPRD Pangandaran Launching JDIH


PANGANDARANNEWS.COM
-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melaksanakan Launching JDIH DPRD yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M, Sekertaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si dan jajaran, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran.(21/07)

Sementara dari Pusat JDIHN yang diwakili oleh Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Emalia Suwartika, Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum Diden Priya Utama beserta jajaran.

Pada kegiatan ini anggota perwakilan dari Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Kanwil Jawa Barat, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, OPD dilingkungan Kabupaten Pangandaran, serta Universitas yang ada di Pangandaran.

Dalam kesempatan tersebut dalam sambutannya Asep Noordin H.M.M menyampaikan beberapa alasan kenapa JDIH harus dikembangkan, salah satunya untuk menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, hingga dapat diakses oleh kalangan masyarakat luas dengan cepat dan mudah.

Pengelolaan JDIH ini kata Asep harus ditata dengan baik salah satunya dari segi dokumentasi maupun tampilan yang disajikan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

"Dengan hadirnya JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep berharap akan mampu meningkatkan pelayanan penyediaan dokumen hukum daerah maupun perundang-undangan lainnya,"ucapnya.

Sementara Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Pusat JDIH Emalia menyampaikan apresiasinya karena awal pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran bisa memberikan inovasi berupa manajemen peraturan parlemen, sehinga
Ema berharap agar pengelola JDIH  dalam membangun JDIH untuk tetap mengikuti aturan yang ada dalam Permenhumkam Nomer 8 Tahun 2019, serta agar terus menjaga semangat pengembangan JDIH dengan memanfaatkan aplikasi baru yang saat ini sudah di launching oleh DPRD Kabupaten Pangandaran.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ini, JDIHN pusat bersama tim penilai JDIH pun melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan JDIH serta website yang yang sudah ada, agar lebih maksimal kedepannya.(hiek)

Setelah Beberapa Tahun Menghilang, Sejumlah Anggota DPRD Pangandaran Berharap Anggaran Pokir Ada Lagi


PANGANDARANNEWS.COM - Selama ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tidak menerima dana aspirasi, walau pun mereka sangat berharap adanya dana aspirasi atau dana pokok pikiran (pokir).

Seperti disampaikan Ketua Komisi IV, Wowo Kustiwa, dari awal memang tidak ada pokir di DPRD Pangandaran padahal ini sangat penting sekali.

Sebagai jabatan politis, ujar Wowo, pokir sangat dibutuhkan DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Tentunya untuk meralisasikan aspirasi dari masyarakat terkait  pembangunan dan lain-lain," ujarnya.(09/07)

Setiap kunjungan ke daerah pemilihan atau melaksanakan reses, menurut Wowo, pokir ini sangat diperlukan karena jika sedang melaksanakan reses tidak jarang ada yang minta untuk bangun ini, bangun itu.

"Kalau tidak ada anggarannya sampaikan saja ke pemerintah," kata Wowo.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Muhamad Taupik, sudah sekitar 3 tahunan memang tidak ada dana aspirasi di DPRD Pangandaran.

Padahal Topik mengaku anggaran aspirasi ini sangat penting karena setiap anggota DPRD memiliki konstituen di daerah pilihan (dapil) masing-masing.

"Saya berharap anggaran aspirasi ini bisa ada lagi," ungkap pria yang juga Ketua DPD Golkar Pangandaran.(hiek)

Tim Evaluasi Penilaian JDIH Pemprop Jabar Kunjungi JDIH DPRD Pangandaran


PANGANDARANNEWS.COM
- Beberapa waktu lalu Tim Evaluasi Penilaian JDIH Tingkat Provinsi Jawa Barat berkunjung ke JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran untuk melakukan penilaian, kedatangan tim ini pun langsung disambut seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.(06/07)

Dalam kunjungan ini Tim Evaluasi Penilaian JDIH Tingkat Provinsi Jawa Barat berkesematan memberikan penilaian dan beberapa masukan untuk JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran, sehingga diharapkan bisa menjadi juara dalam Penilaian JDIH tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat Nasional.

Hasil penilaian dari JDIH Tingkat Provinsi Jawa Barat akan disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. (hiek)

Pemdes Neglasari Salurkan Sejumlah Ternak Sapi Program Ketahanan Pangan Desa


PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS
- Penyaluran hewan ternak sapiu ntuk Desa NeglasariK ecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari anggaran Dana Desa(DD) tahun 2021, merupakan ​​program ketahanan pangan telah dilaksnakan pada tanggal tanggal 4 Agustus 2023 lalu.

Pada acara penyerahan yang turut dihadiri Sekmat Jatiwaras, Babinsa, perangkat desa dan perwakilan masyarakat, Kepala Desa Neglasari Nanang mengaku bersyukur karena penyerahan sapi kepada warga berjalan lancar dan tertib.

Ia juga berharap dengan adanya program ketahnan pangan ini bisa membantu perekonomian warga khususnya dari sektor peternakan dan pertanian.

"Mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat, khususnya pada program ketahan pangan di Desa Neglasari," ungkap Nanang. (25/08)


Nanang menyebut, penyaluran bantuan sapi ternak ini diserahkankan langsung olehnya serta disaksikan perwakilan dari Kecamatan, Bhabinsa, perangkat desa serta masyarakat. kepada masyarakat, dan mudah-mudahan program ketahanan pangan ini bisa memberi manfaat.

"Dan kepada masyarakat penerima manfaat dari program ini diharapkan mampu mengoptimalkan program pemerintah ini," ucapnya.

Masih di tempat yang sama, salah seorang warga penerima bantuan menyampaikan terimakasih kepada Pemdes Neglasari, karena dengan adanya bantuan sapi ternak ini masyarakat merasa terbantu.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan bantuan ini bisa meningkatkan tarap kehidupan ekonomi kami," ujarnya.(andihermawan)

Akibat Banyak Diburu Benihnya, Hasil Tangkapan Lobster Siap Konsumsi Di Pangandaran Menurun Drastis


PANGANDARANNEWS.COM
- Penangkapan Baby Lobster (benih udang lobster) yang dilakukan para nalayan di Kabupaten Pangandaran dianggap menjadi salah satu penyebab kelangkaan udang lobster, karena jenis udang yang selalu dicari para penikmat kuliner sea food kini mulai sulit ditemui di perairan Pangandaran.

Meski harga jual udang jenis ini terbilang mahal, namun sebagian nelayan di Pangandaran memilih menangkap benihnya walau herga jualnya relatif murah jika dibandingkan dengan lobster ukuran siap saji.

Menurut Pelaksana Harian Kabid Perikanan Tangkap  Dinas Kelautan Perikanan Dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran Mega Merdiana, hasil tangkapan lobster siap konsusmi setiap tahunnya mengalami penurunan, terhitung sejak 5 tahun terakhir ini.

"Pada tahun 2017 hasil tangkapan lobster dewasa siap konsumsi sebanyak 4,6 ton dalam setahun, namun pada tahub 2021 tangkapan lobster hanya 1,6 ton saja," terang Mega.(25/08)

Mega menambahkan, di tahun 2022 tangkapan lobster memgalami menurun lagi menjadi 1,2 ton, kemudian pada bulan Juli 2023 hanya 52,79 Kilogran saja.

Udang lobster yang sudah bisa ditangkap dan dikonsumsi, kata Mega, seharusnya mempunyai berat 200 gram hingga 1 kilogram dengan harga jual antara Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta.

Menangkap baby lobster ini memamg lebih mudah dan tidak memerlukan biaya operasional yang besar, sehingga nelayan lebih memilih menangkap baby lobster walau harga jualnya sekitar Rp 3 ribu,  per ekornya.

Namun jika kondisi harga sedang bagus para pengepul baby lobster ini bisa mematok harga hingga Rp 15 ribu per ekor.

"Di Pangandaran sendiri saat ini belum ada pembudidaya lobster," imbuhnya.

Sementara menurut salah seorang nelayan di pantai Batukaras Kecamatan Cijulang yang enggan ditulis identitasnya, ia membenarkan jika perburuan baby lobster hingga saat ini masih terus berlangsung.

"Apalagi jika tidak sedang musim ikan atau sedang langka," ucapnya.(hiek)

Duh! Sampah Menumpuk Di Kawasan Dadaha Tasik Ganggu Aktivitas Olahraga Warga


PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS
- Sudah hampir w mi belum diangkut petugas, selain menimbulkan aroma tak sedap sampah yang berserakan ini pun pemandangan di kawasan yang biasa digunakan warga untuk olahraga ini pune jadi mengurangi keindahan kota.

Seperti disampaikan warga Layungsari, Andi, menurutnya tumpukan sampah yang berserakan ini pun jelas mengganggu aktivitas olahraga masyarakat yang datang ke Dadaha.

"Padahal banyak warga yang sengaja datang kesini untuk jogging, namun jika kondisi Dadaha seperti ini jelas membuat tidak nyaman siapa pun yang datang kesini," kata Andi.(25/08)

Andi mengatakan, siapa pun yang punya kewenangan disini, baik itu dari Dinas Kebersihan Kota Tasik atau pihak UPTD Dadaha hendaknya sigap dan tak membiarkan sampah-sampah berserakan mengotori lingkungan di sekitar Dadaha ini.


Andi mengaku sering datang ke kawasan Dadaha ini saat akhir pekan untuk jogging atau sekedar jalan-jalan bersama keluarga. Namun jika kondisi Dadaha dibiarkan seperi ini, bukan tidak mungkin warga pun jadi segan berkunjung ke Dadaha yang sekarang sudah menjadi ruang publik ini.

"Saya berharap siapa pun yang punya kewenangan hendaknya sigap menyikapi kondisi ini, sebab kini selain menjadi tempat olahraga, Dadaha juga sekarang sudah menjadi ikon Kota Tasik," ucapnya.

Dari pantauan PNews di lokasi, memang benar tampak sampah berserakan di pinggir jalan, mulai dari sampah plastik hingga bekas kemasan minuman ringan.

Namun sayang saat hal ini akan dikonfirmasi, petugas UPTD Dadaha tidak ada di tempat.
(anwarwaluyo)

Dandim 0612/Tasikmalaya Hadir Dan Ikuti Kirab Merah Putih Bhayangkara Ke 77 Se-Priangan Timur


PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS
- Dandim 0612/Tsm Letkol INF Raden Henra sukmadjidibrata S.I.P pagi tadi  menghadiri Apel Kebangsaan dan Kirab Merah Putih Se-Priangan Timur dalam rangka HUT Bhayangkara Ke 77, bertempat di jalan Yudhanegara Kelurahan Yudhanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.(25/08)

Bertindak sebagai penanggung jawab, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP SY.  Zainal Abidin, S.IK serta diikuti sekitar 10.000 anggota Polri, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK,.M.Si, M.M,
,Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Habib Luthfi), Putri Wapres (Hj. Siti Mamduhah), Pj Walikota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E
,Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, S.H, Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Inf  Henra Sukmadjidibrata, S.I.P,
,Danlanud Wiriadinata (Letkol Pnb Adi Putra Buana,S.H.,M.I.Pol
,Danwingdik 600/Kal  Wingdikkal diwakilli Kasiops Skadik 602 Wingdik 600/Kal Mayor Kal Swa Satrya Bhuwana, S.E, Danbrigif Raider 13/Galuh Kolonel Inf Jimmy T.P. Sitinjak, Kasubgar 0612/Tasikmalaya Mayor Adm Henky Dwi Yudha Prayoko, Dandim 0613/Ciamis diwakili Danramil1305/Cihaurbeuti Mayor Inf Miskan)
,Dandim 0625 Pangandaran Letkol Arm. Yusuf Andriyanto,
Dandim 0611/Garut Letkol Czi Dhanisworo S.Sos, Kapolres Kabuaten Tasikmalaya AKBP Suhardi Heri Haryanto S.IK M.M,
Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro, SH., S.I.K., .M.T, Kapolresta Banjar, AKBP Bayu Catur Prabowo, S.H., S.I.K., M.M., Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, SH, SIK, Komandan Batalyon D Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Kompol Iyus Ali Yusuf, S.H
,ketua PC NU Kab.Tasikmalaya Drs.KH.Atam mustam M.SI
,Mantan Ketua MUI Kota Tasikmalaya KH Ate Musodiq Bahrum, para pejabat TNI /Polri Se-Priangan Timur, para Tokoh Agama Se-Priangan Timur, para Tokoh Masyarakat Se- Priangan Timur dan Tamu undangan lainnya, sementara Tausiah Kebangsaan dipimpin Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya Habib Luthfi.

Usai mengikuti kegiatan, Dandim 0612/Tsm Letkol INF Raden Henra sukmadjidibrata S.I.P kepada PNews menyampaikan, ia merasa bersyukur karena saat pelaksanaan kirab cuaca sangat cerah, dan ini  Rahmat Allah untuk kota tasikmalaya.

Kirab bendera ini menurutnya, untuk menunjukan bahwa dalam merah putih selalu tertanam harga diri, kehormatan dan jati diri bangsa.

"Kita  bangga menjadi orang Indonesia dan kita juga harus selalu membekali penerus kita dengan patriotisme dalam membangun bangsa ini," tegasnya.


Dandim mengatakan, saat ini Partai politik boleh banyak tetapi tetap merah putih harus menjadi movasi untuk kemajuan negara, karena ini merupakan tanggung jawab bersama salah satunya dengan kirab merah putih sebagai simbol perjuangkan dan keutuhan negara.

Kirab hari Bhayangkara ke 77 ini, kata Dandim, juga untuk meningkatkan jiwa nasionalisme khususnya di wilayah Priangan Timur atau lebih khusus di Kota Tasikmalaya.

"Sehingga diharapkan para generasi muda bisa lebih meningkatkan jiwa nasionalismenya, dan kirab ini juga bisa mewujudkan sinergitas TNI, Polri dan Masyarakat, "pungkasnya.

Untuk diketahui, route Kirab Merah Putih Bhayangkara ke 77 mulai dari Jl. Yuda Negara – Jl. R Ikik – Jl. Hz. Mutofa – Jl. Tentara Pelajar
– Jl. Dadaha – Finish Stadion Dadaha, dengan jarak tempuh 3.2 Km dalm durasi sekitar 40 M
menit yang dimulai sejak pukul 09.20. (anwarwaluyo)

Sukses Buka Usaha Percetakan, Andi Berobsesi Buka Lapangan Kerja


PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS
- Berawal dengan modal keinginan yang kuat, seorang pemuda lajang, Andi Pratama (20) asala Baregbeg Ciamis mencoba keburuntungan dengan membuka usaha percetakan yang beralamat di jalan raya Baregbeg Ciamis Kota.

Tahun 2019 saat awal membuka usahanya, Andi dengan dari uang jajan yang diterima orang tuanya mulai merintis sedikit demi sedikit usaha percetakannya.

"Saya masih ingat, saat itu awal pandemi covid," ungkapnya.(24/08)

Andi mengatakan, dorongan dan doa' kedua orang tuanya yang membuat usahanya semakin berkembang. Bahkan untuk pengbangan usahanya ini,  ia berencana akan membuka cabang di daerah lain.

Andi mengatakan, ayahnya hanya seorang pedagang asongan kerupuk di Bandung sementara ibunya hanya ibu rumahtangga biasa yang tak berpenghasilan, namun kondisi orang tuanya ini yang membuatnya bertekad untuk bisa sukses dengan usaha yang digelutinya sekarang.

"Alhamdulillah pada awal tahun 2023 lalu saya telah membuka cabang yang kedua," tuturnya.

Selain bisa membantu penghasilan keluarga, Andi juga berharap ke depan usahanya ini bisa menyediakan lapangan kerja untuk teman-temanya yang kebetulan belum mempunyai pekerjaan tetap.

"Menyediakan peluang seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang membutuhkan, ini merupakan obsesi saya," ujarnya.
(anwarwaluyo)

Jaga Kebugaran Dan Eratkan Silaturahmi Seluruh Anggota, Kodim 0612/Tasikmalaya Laksanakan Gowes Bareng


PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS
- Untuk menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh, anggota Kodim 0612/Tasikmalaya melakukan berbagai upaya, salah satunya bersepeda bersama atau gowes bareng.

Seperti disampaikan Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Inf Raden Henra Sukmadjidibrata, S.I.P, gowes bareng ini dilakukan bersama Perwira Staf, seluruh Danramil dan seluruh anggota Kodim melaksanakan gowes bersama.


Selain untuk menjaga stamina agar tetap bugar saat bertugas, kegiatan bersepeda ini kata Dandim merupakan ajang untuk mempererat tali silaturahmi seluruh anggota.

"Olahraga bersepeda juga dapat meningkatkan fungsi organ tubuh, jika bersepeda dilakukan secara rutin juga dapat membakar kalori, lemak dalam tubuh serta menurunkan berat badan serta memperkuat otot-otot persendian serta dapat mengurangi stres dan depresi," ungkapnya.(24/08)

Ia juga berharap agar semuanya diberikan kesehatan dan  kebahagiaan, sehingga mampu melahirkan sebuah kinerja prima.

"Kegiatan olahraga seperti ini akan terus kami laksanakan agar terjalin kekompakan dan suasana kerja yang nyaman dan harmonis,” imbuhnya.(anwarwaluyo-udirustandi)

Diharapkan Bisa Lebih Semangat, Sejumlah Kader Posyandu Desa Mangunjaya Terima Insentif


PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS
- Pada acara pembinaan, sejumlah kader posyandu Desa Mangunjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya menerima insentif.

Menurut Ketua PKK Desa Mangunjaya Ika Rostika, untuk kegiatan pembinaan ibu hamil pada hari yang akan datang yng akan dihadiri 90 kader dari 18 posyandu rencananya akan mendatangkan 3 orang pemateri dari Puskesmas Kecamatan Rajapolah.

"Kegiatan yang akan dtang sekligus untuk pembinaan stunting karena di Desa Mangunjaya mungkin ada sekitar 151 balita," ucap Ika.(22/08)

Sementara Sekretaris Desa Mangunjaya, Wawan berharap pembinaan ini bisa meningkatkan kapasitas kompetensinya dan kader, khususnya keahlian di bidang kesehatan bayi dan keluarga.

Dan dengan diberikannya insentif, kata Wawan, diharapkan bisa meningkatkan semangat kader untuk menjalankan tugas di lapangan.

"Walau pun insentif ini nilainya tak terlalu besar," kata Wawan.

(anwarwaluyo)

Kapolres Pangandaran Sebut Salah Satu Terduga Pelaku Kasus Narkoba, Pelaku Merupakan Pelajar


PANGANDARANNEWS.COM
- Dalam Pers by Rilis yang digelar di halaman Mapolres Pangandaran, Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama mengungkapkan, pihaknya berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran dan penjualan narkoba jenis sabu dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pangandaran.(22/08)

Menurut Kapolres saat yang didampingi Kasat Res Narkoba AKP Juntar Hutasoit mengatakan, penjualan dan pengguna narkoba jenis sabu dan obat-obatan terlarang jenis hexymer dan tramadol melibatkan empat tersangka pelaku yang saat ini sedang ditangani Sat Res Narkoba Polres Pangandaran salah satu pelaku merupakan pelajar SLTA.

Dari 4 kasus tersebut, kata Imara, terduga  penyalahgunaan narkoba dengan tersangka ARR (21) dan RM (31) secara ilegal menjual  sajian farmasi obat jenis Hexymer dan Tramadol sebanyak 182 butir dan 88 butir.

"Kedua tersangka dijerat Pasal 196 Junto 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman hukum 10 sampai 15 tahun," terangnya.

Tersangka pelaku BAS (33), lanjut Imara, menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun, sementara tersangka berinisial FZ (39) dengan sangkaan penyalahgunaan narkotik jenis Sabu dengan ancaman hukum 4 sampai 20 tahun.

"Dari ke empat pelaku ini, dua tersangka merupakan lulusan SMA, sehingga Polres Pangandaran saat ini gencar melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah," ucapnya.

Dari keterangan terduga pelaku, Imara menyebut, tersangka pelaku ARR (21) mengaku terbawa ajakan teman-temannya untuk mengedarkan dan menjual serta mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis Hexymer dan Tramadol dan ia pun mengaku baru pertama kali mengonsumsi serta menjual barang haram ini.

"Untuk untuk mencegah penyelundupan narkoba melalui perairan, Sat Res Narkoba kami juga juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba pada para nelayan dan pelaku wisata," ungkapnya. (hiek)

 

wisata alam CITUMANG BODY RAFTING PANGANDARAN

wisata alam CITUMANG BODY RAFTING PANGANDARAN