PERINGATI HUT TNI KE 74, AL LANAL BANDUNG AJAK PEMDA DAN MASYARAKAT PANGANDARAN TANAM MANGROVE

PARIGI-Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke 74 tahun 2019, Angkatan Laut (AL) menggelar karya bhakti penanaman pohon mangrove serentak di seluruh Indonesia, dan tahun ini dengan mengambil tema “Selamatkan Bumi Untuk Anak Cucu Kita",

Demikian halnya Pangkalan Laut (Lanal) Bandung bekerja sama dengan Pemkab Pangandaran, yang diikikuti sekitar 400 orang terdiri dari anggota TNI Angkatan Laut, pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Ketua dan anggota DPRD, nelayan, pelajar dan masyarakat umum lainnya, melakukan penanaman mangrove yang berlokasi di pantai Bjongsalawe Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi.(7/10)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Danlanal Bandung,Kolonel Laut (P) Sunar Solehuddin SH, Bupati  Pangandaran, H. Jeje Wiradinata,-Wakil Bupati H. Adang Hadari,Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin MM,,Wakil Ketua I DPRD, M. Taufiq, ketua komisi II, H. Endang Hidayat, Kantor Cabang DKP Wilayah Selatan Provinsi Jawa barat, Kepala UPTD PSDKP Wilayah Selatan. Kepala BPDASHL Cimanuk-Citanduy,Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, Rida Nirwana Kristiana, S.Sos., M.Si,-Kasat Pol PP, Drs. Irwansyah S.Sos,KBO patPol Air Polres Ciamis. Ipda Anang Tri Sodikin, SH, Syahbandar Pangandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan Cikidang, Camat Parigi,Kepala SMA N 1 Parigi, Kepala Kwarcab Pangandaran, Plt Kepala Desa Karangjaladri,Ketua Pokwasmas Parigi dan Ketu BRukun Nelayan (RN) Bojongsalawe Parigi.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menyampaikan, menurut hasil dari berbagai penelitian, hutan mangrove mampu menyerap emisi karbon sebesar 4-5 kali lebih besar dari pada hutan daratan.

Dengan demikian, kata bupati, keberadaan hutan mangrove sangat mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 26%, karena penanaman mangrove juga sangat berfungsi untuk menjaga keindahan alam sekaligus memperindah pantai yang berada di sekelilingnya.

"Alam yang senantiasa berkomitmen menjaga kita, sudah sepantasnya juga kita harus menjaga kelestariannya, salah satunya dengan menanam sejuta pohon mangrove ini, “kata bupati.

Masih di tempat yang sama, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Bandung, Kolonel Laut (P) Sunar Solehuddin, S.H, mengatakan, tujuan dari kegiatan penanaman mangrove ini disamping untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dan  masyarakat  juga untuk memupuk kerjasama antara Pangkala Laut (Lanal), pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh masyarakat.

Sunar menambahkan, penanaman mangrove ini juga selain berfungsi untuk menahan abrasi daerah pantai yang diakibatkan gelombang laut juga untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang indah dan asri.

“Dan kegiatan penanaman mangrove ini serentak dilaksanakan tentunya masih dalam rangka rangkaian HUT TNI ke 74 tahun ini. “ungkapnya. (PNews)

PEMPROV JABAR GELONTORKAN Rp. 40 MILYAR UNTUK PEMBANGUNAN BREAK WATER PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pembangunan pemecah ombak (break water) sepanjang 120 meter di kawasan pantai barat Pangandaran, difungsikan untuk bisa menjadi pengamanan pantai, penahan arus ombak \aut, memperluas areal renang , diving, meningkatkan daya tarik wlsatawan baik lokal maupun mancanegara serta bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Demikian disampaikan Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Pemda Provinsi Jawa Barat, Aseng Supriatna, saat acara sosialisasi Pekerjaan break water, di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran.(4/10)

“Pembangunan break water dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 ini seluruhnya menelan anggaran Rp.40 milyar, “terang Aseng.

Untuk pengerjaan fisiknya sendiri, kata Aseng, pihaknya sudah menyiapkan metodenya melalui PCM sehinggapengerjaannya bisa dilaksankan pada bulan oktober ini.

 Lebih jauh Aseng menjelaskan, pada pemecah gelombang ini nantinya dipasang di depan berupa a jack bersudut 8 yang kemudian di belakangnya dibuat balok-balok beton yang berukuran  2 x 2 x 1,5 yang akan disusun, dengan bobot balok tertinggi sekitar 12 ton.

Kajiannya senidiri, ujar Aseng, sudah dilaksanakan tim dari DED (Detail Engineering Design),  Menejmen K ontruksi (MK), tenaga-tenaga ahli agometrik, geolagi, topographi, hidrologi, bathimetri, geotek, pengukuran dan ilmu kelautan yang seluruhnya data laporannya sudah tersaji secara ilmiah.

“Seperti laporannya arus pada kedalaman lepas pantai 200 meter dan jenis tanah yang ada di lokasi juga sudah diketahui dan sudah dikolaborasikan ke dalam perencanaan proyek ini, “terangnya lagi.

Aseng menambahkan, DED pun sudah direview bahkan sudah diperbarui oleh MK dari hasil terakhir pada bulan agustus survey yang dilakukan geologi, geometri dan instansi terkait daya dukung  sipat-sipat gelombang air laut yang ada di lokasi dan lain sebagainya.

“Untuk pembangunan pemecah ombak tahun ini volumenya 120 meter dengan lebar bawah 25-26 meter, “jelas Aseng.

Dengan sisa waktu ke depan sekitar 3 bulan, pihak pelaksana pun mereview dengan metode yang maksimal.

“Dari seluruh anggaran sebesar Rp 40 milyar untuk tahun ini baru dilaksanakan dengan anggaran Rp 16,4 milyar, dan sisanya nanti akan dikerjakan tahun depan. “pungkasnya. (ANTON AS)

WARGA PERTANYAKAN KEKURANGAN VOLUME PEMBANGUNAN TPT DI DESA SUKAJAYA

CIMERAK-Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Rt 02 Dusun Babakan Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, menuai pertanyaan dari sejumlah warga. Pasalnya, anggaran yang tertera di papan proyek tidak sesuai dengan volume pengerjaan yang dilaksanakan TPK.

Menurut salah warga, pembangunan dengan anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 54 juta tersebut ternyata tidak sesuai dengan spespikasi volume pekerjaan seperti yang tertulis di papan kegiatan, sepanjang 50 meter.

Masih kata warga yang enggan ditulis namanya itu, ada kejanggalan dalam pembangunan tersebut, karena warga merasa tidak mungkin pembangunan TPT itu menghabiskan anggaran Rp. 54 juta.

“Kalau memang ada perubahan dari perencanaan awal tentunya itu harus ada persetujuan dari BPD serta  dibuat berita acaranya terus dipublikasikan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan, "ungkapnya. (03/10)

Jika melihat hasil pekerjaan dengan panjang hanya 20 meter seperti yang ada sekarang, imbuhnya, diperkirakan pembangunan tersebut hanya menghabiskan sekitar Rp 20 juta.

Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan warga, karena saat dihubungi PNews, ketua TPK yang merangkap sebagai Kepala Dusun Babakan Jaya, ia tidak bisa menjelaskan secara detail masalah ini karena, menurutnya, kewenangannya ada di bagian perencanaan desa.

“Dikhawatirkan nanti saya salah memberi keterangan pada awak media", ucapnya.

Tidak sampai disitu, saat PNews konfirmasi ke bagian perencanaan Desa Sukajaya,  Dede Wahyu, ia  mengatakan, pembangunan TPT ini memang ada efisiensi dan sisa anggaran akan dilaksanakan lagi pada  perubahan anggaran di bulan oktober.

Dede mengakui, memang pembangunan tersebut hanya menghabiskan Rp 22 juta serta menyisakan  anggaran sekitar Rp. 32 jt, dan sisanya ini masuk pada efisiensi anggaran untuk perubahan.

“Jadi uang sisanya masih ada pada rekening,  mungkin nanti bisa diajukan lagi pada perubahan bulan oktober untuk kegiatan pembangunan lainnya, “jelasnya. (AGE)

TOKOH MUDA M. TAUFAN FIRMANSYAH MASUK BURSA CALON KADES HEGARWANGI

MUHAMMAD TAUFAN FIRMANSYAH SE

TASIKNEWS-Merasa terpanggil untuk ikut membangun desa, Muhammad Taufan Firmansyah SE, siap maju dalam hajat demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.

Taufan yang sudahlolos dalam seleksi pencalonannya pun semakin antusias memantapkan visi dan misinya untuk  menata perubahan masyarakat Desa Hegarwangi yang religius dan membangun perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan  membangun masyarakat yang berkeadilan.

“Insaaloh, jika terpilih saya akan fokus untuk masyarakat desa yang lebih baik, maju dan untuk kesejahteraan. “ungkapnya.

Saat ditemui di rumahnya di Kampung Cigaru1 RT02 Rw 05 Kedusunnan Bantarwaru, Taufan juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa agar manfaat pembangunan yangada di Desa Hegarwangi sepenuhnya bisa  dinikmati warga.

“Kepada seluruh tokoh dan seluruh warga, dengan kerendahan hati saya minta doa’ dan dukungannya pada pilkades yang akan dilaksanakan tanggal 24 oktober mendatang, “imbuhnya. (ANWARWALUYO)

BUPATI PANGANDARAN BUKA TMMD KE 106 KODIM 0613 CIAMIS DI DESA PARAKANMANGGU

PARIGI-Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tahun ini terpilih menjadi lokasi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 untuk wilayah teritorial Kodim 0613 Ciamis, yang dibuka dengan pentas kesenian tradisional, seperti Seni Ibing atau Ronggeng Amen dan lainnya.

Seluruh masyarakat pun menyambut gembira, karena selama tiga puluh hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 31 oktober 2019 para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melakukan berbagai kegiatan bakti sosial, bazar, pembagian sembako, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, donor darah dan pengobatan gratis yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang bertindak menjadi insfektur upacara, dalam sambutannya menyampaikan, TMMD merupakan program kerjasama  yang terpadu serta berkelanjutan antara TNI dan pemerintah untuk ikut membantu dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di daerah.

Bupati juga berharap, kegiatan ini dapat mensinergikan program pembangunan, meningkatkan perekonomian dan juga menjadi ajang untuk mempererat kedekatan warga dengan TNI.
“Kepada seluruh jajaran TNI kami menyampaikan terimakasih, karena TMMD tahun ini digelar di Kabupaten Pangandaran. “ucap Jeje.(2/10)

Sementara Danrem 062 Tarumanegeara, Kolonel Infantri Parwito, mengatakan, selain perang, salah satu kegiatan operasi militer adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan.

Dan pembangunan fisik ini, kata Parwito,  hanya sebagai sarana karena tujuan yang paling utama, bergotong royong dalam kemanunggalan TNI dengan rakyat karena selama kegiatan ini berjalan anggota TNI akan menginap di rumah-rumah warga sehingga tujuan membangun rasa kemanunggalan bersama rakyat pun akan tercipta.

“Pada TMMD di Desa Parakanmanggu ini TNI menurunkan 150 pasukan setingkat kompi, “terangnya.

Hal senada dikatakan Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel., M.M.D.S, ia optimis program TMMD di Pangandaran akan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, karena kegiatan Pra TMMD ini telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 lalu.

Kegiatan Pra TMMD tersebut, imbuh Tri, bertujuan untuk menunjang pelaksanaan TMMD ke 106 Tahun 2019 yang akan dilaksanakan mulai hari ini.

Pembangunan yang dikerjakan pada pelaksanaan TMMD di Kabupaten Pangandaran ini berupa pembangunan fisik, diantaranya gedung olahraga dan jalan lingkungan. “jelas Tri.

Sementara pada sesi akhir upacara pembukaan, Bupati Pangandaran pun berkenan menyerahkan program kegiatan TMMD ini kepada Dandim 0613/Ciamis. (ANTON AS)

LILIH SUPARLIH (GALIH) SIAP MAJU PADA PILKADES MANGUNREJA

LILIH SUPARLIH

TASIKNEWS-Salah seorang calon Kepala Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, Lilih Suparlih  yang akrab disapa Galih, merupakan sosok muda yang mempunyai komitmen membangun desa untuk lebih maju, makmur, sehat dan sejahtera. 

“Saya siap maju pada pilihan kepala desa Mangunreja pada pilkades serentak yang akan dilaksanakan tahun 2019 ini, “ucap Galih.(30/9)

Saat dihubungi lewat telepon celullernya, Galih mengatakan, semoga dengan niatnya yang ikhlas serta tulus ini masyarakat bisa memilihnya untuk bersama-sama memajukan Desa Mangunreja. 

Galih menambahkan, ia menyadari sebagai manusia biasa tentunya banyak kekurangan dan kelemahan, tapi mudah-mudahan dengan ketulusan hati, tekad dan keinginan besarnya untuk bersama-sama masyarakat mampu memajukan desa.

Dengan segala kerendahan hati, Galih meminta doa restu dan dukungan dari keluarga, masyarakat, sesepuh ki sunda, pemuda, tokoh ulama dan mayarkat lainnya.

“Mari bersama-sama kita bangun Mangunreja menjadi desa religius dan trampil yang peduli pada kesehatan warga. “pungkasnya. (ANWARWALUYO)

ATASI KEKERINGAN, BPBD TASIKMALAYA SUPLY AIR BERSIH KE DESA BANTARKALONG

TASIKNEWS-Panjang musim kemarau membuat keadaan di beberapa daerah mengalami kekeringan, tidak sedikit masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih baik untuk keperluan memasak atau pun mandi-cuci.

Seperti yang terjadi di Dusun Cimeretug Rt 17 RW 06 Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, sudah beberapa bulan ini sangat sulit untuk mendapat air bersih karena sumber air dan sumur milik warga di daerah tersebut sudah mengering.

Hal ini ternyata mendapat respon cepat dari Pemkab Tasikmalaya, dengan segera mengirimkan air bersih melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)yang langsung didistribusian langsung pada warga.

Melalui Sekretaris Desa Bantarkalong, Seny, masyarakat pun mengucapkan terimakasih atas sigapnya pemkab untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih.

“Atas nama warga saya mengucapkan terimakasih pada pemkab melalui BPBD yang sudah mengirimkan air bersih untuk warga, “ungkap Seny.(1/10)

Saat ditemui PNews di ruang kerjanya, Seni, juga mengatakan, memang beberapa bulan ini dampak dari musim kemarau panjang sangat dirasakan masyarakat, karena sumur-sumur sudah lama mengering sehingga air untuk kebutuhan rumahtangga pun sangat sulit didapat.

Seny pun merasa bersukur, karena bantuan sekitar 4000 liter air bersih yang langsung didistribusikan BPBD kepada masyarakat ini benar-benar sangat membantu.

“Sekali lagi, atas nama masyarakat kami ucapkan terimakasih kepada BPBD Kabupaten Tasikmalaya. “imbuhnya. (ANWARWALUYO)

AKIBAT PELIMPAHAN ASET BELUM SELESAI, ANGGARAN PERBAIKAN SARANA DI TERMINAL PANGANDARAN TERSENDAT

PANGANDARAN-Keberadaan terminal yang terletak di pusat keramaian untuk saat ini mungkin sudah harus mencari alternatif untuk lokasi baru, sehingga keluar masuk kendaraan umum dari dan ke terminal tidak menambah deretan kemacetan pada hari-hari tertentu.

Seperti yang terjadi di terminal Pangandaran, lokasinya yang berada di pusat menuju kawasan wisata membuat arus lalu-lintas menjadi padat karena laju kendaraan umum dan wisata bersatu pada lajur jalan yang sama sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan panjang yang sulit diurai. Belum lagi ditambah puluhan kendaraan niaga yang akan menurunkan muatannya ke Pasar Pananjung yang letaknya bersebelahan dengan terminal, tak ayal lagi pada waktu-waktu tertentu, baik kendaraan wisata, umum mau pun kendaraan niaga harus antri terjebak dalam kemacetan pada lajur yang sama.

 “Ini harus menjadi perhatian Pemda Kabupaten Pangandaran, “ujar salah seorang warga pengguna jasa angkutan umum.(28/9)

Sementara menurut salah seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di terminal Pangandaran, terminal tipe B ini, sejak tahun 2016 melalui Surat Keputusan (SK) gubernur nomer 550.22/Kep.1197  sudah alih kelola ke Pemerntah Provinsi Jawa Barat, sehingga segala kewenangannya pun sudah bukan lagi di Pemkab Pangandaran.

“Jadi sejak dikeluarkan SK gubernur tersebut, terminal ini termasuk kami sudah kewenangan Pemprov Jabar. “terangnya.(28/9)

Disoal penataan terminal yang terkesan kumuh, ia mengatakan, sebenarnya anggaran untuk perbaikan sarana yang ada di terminal, tahun ini sudah ada di balai. Tapi karena proses pelimpahan asetnya dari Pemkab Pangandaran ke Pemprov Jabar hingga saat ini belum terlaksana sehingga anggaran untuk perbaikan pun belum bisa direalisasikan.

“Tahun 2019 ini saja anggaran untuk pengaspalan belum bisa direalisasikan, sementara untuk tahun 2020 kami juga sudah mengusulkan untuk penataan kios-kios pedagang dan pembangunan mess pegawai, “jelasnya.

Ia juga mengatakan, saat ini ada 7 PNS dan 10 non PNS yang bertugas di UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan (PPP) LLAJ wilayah Garut III Dishub Jabar kordinator terminal Pangandaran, setiap hari bertugas melayani keluar-masuknya kendaraan ke terminal, dengan kisaran jumlah kendaraan bis besar 10 unit, bis sedang 40, bis kecil/elf 4 dan angkutan Pedesaan (angdes) sebanyak 15 kendaraan per harinya.

“Jadi kewenanangan apa pun terkait terminal ini ada di balai dishub pemprov, sementara kami hanya petugas pelayanan saja, “imbuhnya. (PNews)

PERUBAHAN APBD 2019 PEMKAB PANGANDARAN FOKUS PADA RSUD DAN PENATAAN WISATA

PARIGI-Sesuai dengan schedule yang telah dimusyawarahkan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, akhirnya rapeda (Rencana Peraturan Daerah) perubahan APBD tahun 2019 ditetapkan menjadi perda (Peraturan Daerah).

Demikian disampaikan Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M, saat wawancara dengan beberapa awak media di ruang kerjanya.(30/9)

“Proses ini tahapan ini dimulai dari pembahasan di komisi-komisi yang dilanjutkan laporan komisi di Badan Anggaran (Banggar) serta ditindaklanjuti rapat dengan TAPD, “terang Asep.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, lanjutnya,  ada rapat konsultasi dulu dengan pimpinan fraksi yang di dalamnya tentu ada persetujuan atau pandangan umum fraksi dan pandangan akhir fraksi terhadap raperda ini, dan pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui ranperda perubahan APBD 2019 untuk dibawa ke paripurna untuk ditetapkan.

Asep menambahkan, sebelumnya juga ada sinkronisasi dan harmonisasikan pembahasan antara komisi-komisi dengan mitra kerja SKPD dan TAPD melalui rapat  pembahasan perubahan APBD ini.

“Pada intinya, dalam perubahan APBD tahun 2019 ini Pemkab Pangandaran lebih fokus pada pembangunan RSUD dan penataan kawasan pantai barat dan timur, “ujar Asep.

Sementara dalam sambutannya pada rapat paripurna, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menyampaikan penghargaan kepada DPRD, khususnya banggar dan komisi-komisi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan kerja kerasnya sehingga dalam tempo yang relatif singkat melaksanakan pembahasan perubahan APBD tahun 2019 denga teliti, seksama, cermat dan penuh kekeluargaan sehingga perubahan APBD bisa ditetapkan menjadi perda.

“Beberapa pandangansudah disampaikan oleh DPRD, kami menganggap itu merupakan wujud tanggungjawab konstitusional serta akuntabilitas publik dari wakil rakyat pad masyarakat, “ucap bupati.

Dan keputusan yang telah dambil bersama, kata bupati, tentunya didasari seuah pemikiran yang matang untuk kebaikan semua pihak di masa yang akan datang.

Sikap hati-hati serta argumentasi-argumentasi selama pembahasan hingga pada pengambilan keputusan, menurut bupati, merupakan langkah tepat yang perlu didorong  untuk terciptanya APBD yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.

“Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan
APBD ini agar tetap konsisten serta sesuai dengan harapan kita bersama. “kata bupati.

Seperti diketahui, dalam perubahan APBD tahun 2019 ini ada kenaikan pendapatan yang semula sebesar Rp. 1.221.803.683.241,00 bertambah Rp. 282.199.766.299,00 sehingga menjadi Rp. 1.504.003.449.540,00.

Dalam pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah yang semula sebesar Rp.66.887.105.830 berkurang Rp. 8.435.314.624,00, sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 58.451.791.206.

Sementara dalam pengeluaran pembiayaan daerah, semula Rp. 1 milyar bertambah Rp 5 milyar, sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 6 milyar. (PNews)

HINGGA AKHIR SEPTEMBER 2019 SEBANYAK 2977 PELAMAR MASUK KE PANSEL RSUD PANGANDARAN

PANGANDARAN-Data pelamar yang sudah masuk ke panitia seleksi penerimaan pegawai baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega kabupaten Pangandaran hinga akhir bulan september ini sebanyak 2977 orang pelamar.

Demikian diterangkan panitia seleksi (pansel) kasubid pengadaan dan pemberhentian pegawai BKPSDM Pangandaran, Haris Nur Rojat, saat diwawancarai PNews di ruang kerja pansel di jln Karangsari RT 06 RW 05 Desa Pananjung Kecamatan-kabupaten Pangandaran.(30/9)

“Dan sampai hai ini pelamar yang terverifikasi proses pengimputan baru sebanyak 1930 pelamar, “terangnya.(30/9)

Lebih lanjut Haris mengatakan, pelamar yang memenuhi syarat diantaranya memiliki surat tanda registrasi (STR) layak untuk bisa praktek kesehatan dan memiliki sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan jabatan yang dilamarnya, dan itu baru terinput 1300 orang pelamar.

Untuk pengumuman yang lolos verifikasi data terpaksa mundur, tapi, kata Haris, Insyaalloh pada  tanggal 4 Oktober 2019 sudah bisa diumumkan melalui laman www.asnpangandarankab.id.

“Sementara untuk waktu testing kami masih belum tentukan, tapi untuk tempat testing kemungkinan diselenggarakan di gedung baru UNPAD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi. “pungkasnya. (ANTON AS)

ELON RUSLAN BANTAH DIRINYA MENGHINDAR SAAT DIWAWANCARAI MEDIA

PARIGI-Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari fraksi PDI Perjuangan, H. Elon Ruslan, sangat menyayangkan adanya berita terkait dirinya yang dikabarkan menghindar saat mau diwawancarai sebuah media online terkait pemahaman akan tupoksi kinerja dewan, padahal seperti yang ia sampaikan, diirinya tidak merasa menghindar. Namun kalau untuk menerangkan lebih lanjut terkait  pemahaman kinerja dewan, ia mengakui belum bisa menjelaskan secara detail karena dikhawatirkan ada pernyataan yang salah.

"Saat itu saya hanya mengatakan secara umum saja, anggota DPRD punya tugas dan fungsi  penampung aspirasi rakyat, "terangnya.(27/9)

Dikatakan Elon, terkait masalah pemberitaan yang seolah menyudutkannya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai anggota DPRD yang belum mempunyai pengalaman menjadi wakil rakyat,  diakui Elon, ia masih harus banyak belajar dan menyesuaikan diri karena selama ini sebelum terpilih menjadi anggota legislatif ia berlatar belakang pengusaha.

"Saya kan baru 1,5 bulan menjadi anggota DPRD, jadi wajar kalau saya harus banyak belajar dulu tupoksi, “ujar politisi PDIP asal Kecamatan Cimerak ini.

Sementara di tempat terpisah salah seorang warga Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak, Jaelani( 54), membenarkan, wajar bila anggota dewan yang baru 1,5 bulan dilantik belum sepenuhnya bisa mamahami peran, fungsi mau pun tugas seorang anggota legislatif.

"Kita harus jujur karena tidak semua anggota DPRD itu mempunyai latar belakang sebagai politisi murni, diantarnya ada yang dari PNS, Kepala Desa, nelayan, pengusaha dan lain-lain."tegasnya.

Jadi, lanjut Jaelani, wajar saja yang tidak punya latar belakang politisi saat terpilih menjadi anggota dewan harus banyak belajar dulu, baik di internal partainya sendiri atau di DPRD..

“Tapi saya percaya, para wakil rakyat ini paling tidak ada bekal dasar yang diberikan dari masing-masing partainya, “pungjasnya. (AGE)

REAKTIVASI KERETA JURUSAN PANGANDARAN MENUNGGU DUA TAHUN LAGI ?

PANGANDARAN-Usai mengikuti Kegiatan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KOPDAR)  triwulan ke III di hotel Pantai Indah Timur Pangandaran (26/9), saat ditanya progres reaktivasi kereta api jurusan Pangandaran, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kepada PNews, mengatakan, saat ini masih dilakukan kordinasi dan baru beres sampai Banjar.

“Tahun ini jurusan yang ke Garut dulu, "terangnya.

Seperti diketahui, saat ini ada sekitar 1500 Kepala Keluarga (KK) yang menempati bantaran rel kereta api jurusan Pangandaran dan dikhawatirkan terjadi gejolak sosial, menurut Ridwan Kamil, di semua tempat juga selalu terjadi seperti itu, untuk itu ia akan belajar pada PT KAI, bagaimana melakukaj konfensasi dengan cara yang baik seperti di Kabupaten Garut.

“Di garut kan tidak terjadi dinamika, nah nanti cara di Garut kita laksanakan di Kabupaten Pangandaran, “imbuhnya.

Disoal kapan target reaktivasi kereta ke Pangandaran, menurut orang nomer satu di jabar ini, pihaknya kurang hapal karena harus dicek dulu.

“Mungkin kurang dalam dua tahun, “jawabnya singkat. (PNews)

GUBERNUR JAWA BARAT KUMPULKAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Kegiatan  Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KOPDAR)  triwulan ke III tahun 2019, yang melibatkan 27 bupati/wali kota se-jabar. Kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Pantai IndahTimur Kabupaten Pangandaran. (6/9)

Di hadaan 27 kepala daerah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap Kopdar triwulan ketiga ini bisa menjadi momentum penyampaian aspirasi para kepala daerah pada pemprov.
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, kopdar ini dimensi koordinasinya banyak dan rumit, dan mudah-mudahan pada saat kepemimpinannya ini bisa dirutinkan.

“Saya lihat aura dari kepala daerah pun happy dan itu menandakan curhatan kemacetan selama ini bisa diselesaikan satu per satu,"ungkapnya.

Untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalah di daerah, kata Emil, Kopdar akan digelar secara tematik, seperti pada pertemuan kali ini dengan tema tentang keuangan dan pinjaman daerah. Dan ke depannya, setiap per tiga bulan sekali akan dibahas sesuai tema, seperti  tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lainnya.

Masih kata Emil, ada delapan pintu atau sumber dana yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, antara lain, APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Ternyata membangun daerah, ujar Emil, tak lagi selalu harus lewat APBD, karena menurut kajiannya APBD itu hanya 10 persen keharusan membangun dari seluruh yang dibutuhkan.

“Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun, dan hari ini kita ngomong yang pasti-pasti,"imbuhnya.

Dan salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan, lanjutnya, melalui pinjaman bank daerah. Dalam hal ini tentu pihaknya menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman tersebut ke Bank BJB karena saat ini BJB ini memiliki program kredit investasi daerah.

"Kita punya Bank BJB, Bapak-bapak kan pemilik saham di BJB. Jadi BJB Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan dana di BJB tersedia,"terangnya. (PNews)

DENGAN VISI BERKIPRAH MENGEMBAN AMANAH NGABAKTI TUR NGABUKTI, JENI JAELANI SIAP MAJU DI PILKADES CIPANGEN

TASIKNEWS-Bekerja untuk mengemban amanah ngabakti tur ngabukti dengan cara bersatu untuk membangun desa, memperdayakan masyarakat melalui angaran reguler, aspirasi dan jemput bola program-progam yang ada pemerintahan kabupaten, merupakan tugas seorang kepala desa.

Demikian dikatakan salah seorang calon Kepala Desa Cipangen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Jeni Jaelani, dalam obrolan santai dengan PNews di rumahnya. (20/9)

Ia mengatakan, dirinya memperjang jabatan ini dalam persaingan yang akan di selenggarakan nanti 24 Oktober 2019 karena ingin terus berkiprah untuk mengemban amanah dengan membaktikan diri serta berjuang terus dengan trik dan berbagai cara untuk memajukan Desa Cipangen.

“Dan saya pun pada saat pemilihan nanti  siap bersaing secara sehat dengan kandidat kepala desa lainnya, “ungkapnya.

Yang paling penting, kata Jeni, dalam Pilkades nanti seluruh calon harus siap bersaing dengan visi misinya dalam membangun desa, menyelenggarakan rumah tangga Desa serta melaksanakan tugas yang ada di pemerintah desa.

“Itu semua mutlak harus bertanggung jawab kepala desa dalam melaksanakannya tupoksinya. " pungkasnya. (MAMAT R)