PEMKAB PANGANDARAN AKAN LELANG 3 JABATAN ESSELON II

Drs. Muhlis

Pemkab Pangandaran akan membuka open bidding untuk tiga setara kepala dinas (esselon II) sesuai Undang-undang nomer 5 tahun 2014 tentant lelang jabatan di instansi pemerintahan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis,  kepada PNews di ruang kerjanya.(6/8)

“Ketiga kekosongan esselon tersebut, antara lain, dinas kominfo, dinas pertanian dan sekretarian DPRD. “ terang Muhlis.

Muhlis menambakan, siapa pun boleh mengikuti lelang jabatan tersebut asal sudah memenuhi persaratan sesusai ketentuan yang berlaku, dan ASN yang akan mengikuti sebelumnya harus diajukan dulu ke  Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi.

“KASN tersebut ada di Kementarian PAN di Jakarta. “imbuh Muhlis. (ANTON AS)

PEMKAB PANGANDARAN GELAR WORKSHOP SISKEUDES PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PARIGI - Sembilan puluh tiga kepala desa yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran mengikuti workshop evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes yang bertempat di aula Setda kabupaten Pangandaran. (6/8)

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, H. Adang Hadari, team BPK pusat, Agung Kurniawan dan Iskandar Novianto, Kapolres Ciamis, AKBP. Bismo Teguh Prakoso, juga Agun Gunanjar Sudarsa dari komisi XI DPR RI, para camat dan semua kapolsek se-Kabupaten Pangandaran.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) ini diperuntukkan untuk kebutuhan pengelolaan keuangan desa.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya sangat mengapresiasi acara tersebut terlebih karena tujuan utama dengan adanya aplikasi siskeudes, aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

 “Jika pemerintahan desa dapat menyelenggarakan tata kelola administrasi dan keuangan desa dengan baik dan akuntabel, diharapkan persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan, pasti dapat dihindari” tegasnya.

Menurut Jeje, hal ini menunjukkan bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Pangandaran akan selangkah lebih maju . Sebab, lanjutnya,  aplikasi siskeudes ini dapat mengurangi penyimpangan maupun pelanggaran yang akan berdampak pada persoalan hukum.

Usai membuka secara resmi acara tersebut, Bupati Pangandaran berkesempatan memberikan cinderamata berupa pelakat kepada pihak BPKP, Kapolres dan Anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa.

Sementara dikatakan pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah- BPKP Pusat, Novianto,  workshop ini dilaksanakan agar sistim pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bisa partisipatif, transparan dan akuntabel.

"penggunaan siskeudes merupakan sebagai panduan yang bisa digunakan untuk penggelolaan dana bantuan desa agar lebih bermanfaat dan tepat Sasaran", tandasnya. (AGE-ANTON)

AGUN GUNANJAR: “DENGAN APLIKASI BARULAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN SUDAH BAGUS”

PANGANDARAN-Kini pengelolaan keuangan Dana Desa bisa semakin terukur, tertib dan terhindar dari potensi penyalahgunaan keuangan, karena sekarang di desa-desa sudah menggunakan metode elektronik.
Demikian disampaikan anggota DPR RI komisi XI, Agun Gunandjar Sudarsa, usai pertemuan dengan 93 kepala dan sekretaris desa se-Kabupaten Pangandaran di aula setda.(6/8)

“Jadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban penggunaan DD nantinya sistemnya akan semakin bagus. “kata Agun.

Agun menambahkan, hal ini menjadi penting agar para kepala desa dalam mengaplikasikan penggunaan DD itu tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan tapi karena sudah memiliki pemahaman yang utuh tentang  bagaimana mengelola yang ada di desa masing-masing.

“Jika sudah begitu, maka manfaatnya  akan semakin dirasakan oleh rakyat. “imbuhnya

Dalam kegiatan yang diikuti seluruh desa, kecamatan dan polsek, dengan pembicara dari BPK dan BPKP, menurut Agun, sistim administrasi keuangan desa sekarang tidak bertele-tele lagi, tapi lebih tertib dan pertanggungjawabannya jelas. Sehingga seperti tidak seperti jaman dulu,  kepala desa ditanya kop surat, stempel dan buku rekening.

Disoal selama ini aplikasi laporan keuangan yang ada di desa, jawab Agun, yang berubah itu bukan aplikasinya justru sistim sekarang ini untuk mengatasi berbagai banyaknya aturan-aturan yang tumpang tindih antara aturan satu dengan aturan lainnya, artinya sistim keuangan yang sekarang ini merupakan solusi bagi desa.

Tadi disampaikan oleh kapolres, tidak usah ragu dan takut sepanjang dalam penggunaan DD itu benar dan sesuai aturan
“Dan saya akan menjadi orang pertama yang akan mengambil sikap dan bertindak tegas kalau ada desa menggunakan keuangan yang ada di desa bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan pribadi, itu tidak ada maaf. “tegas politisi Partai golkar ini.

Agun juga mengatakan, dalam kunjungan rutin ke desa-desa, potensi desa dengan aplikasi seperti itu semakin transparan dan akuntabel, sehingga hingga saat sudah 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran melaporkan  sudah menerapkan aplikasi tersebut dan itu artinya sudah baik. (hiek)

AISYAH PUTRI DAN RIDWAN NUGRAHA BERHASIL JADI PINILIH MOKA 2018 PANGANDARAN

PANGANDARAN-Akhirnya Aisyah Putri asal Kecamatan Pangandaran dan Ridwan Nugraha perwakilan dari Kecamagtan Cijulang berhasil lolos menjadi pinilih Mojang-Jajaka (moka) dalam pasanggiri Moka Kabupaten Pangandaran tahun 2018 setelah bersaing ketat menyingkirkan rekan-rekannya dari 10  kecamatan, yang digelar minggu malam di kawasan pantai barat Pangandaran.(5/8)

Disusul wakil 1, Kintan dari Kecamatan Cijulang dan Riyadul Ulum asal Kecamatan Langkaplancar. Sementara wakil 2 diraih Yulinisa asal Kecamatan Parigi dan Kelvin perwakilan Kecamatan Pangandaran.

Dalam sambutannya Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, menjadi juara dalam setiap perlombaan bukanlah satu-satu tujuan. Tapi dari sebuah ajang komfetisi  diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan serta bisa berbagi pengalaman bersama teman-teman dari kecamatan lain, merupakan wujud kebersamaan sebagai generasi muda untuk mengisi pembangunan dari sisi budaya dan lainnya.

“Juaranya bukan pinilih saja, kalian semua menjadi juara. “ucap Jeje. (PNews)

DIBANTU WARGA, KARANG TARUNA GIRI SAKTI SIRNAJAYA BEDAH RUMAH NENEK SAPNAH

TASIKNEWS - Kegembiaraan terpancar diraut wajah tuanya yang telah keriput, Sapnah ( 83).  Pasalnya rumah yang selama ini ditempati janda jompo tersebut  kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan beratap rumbia berdinding anyaman bamboo serta kayu-kayu  yang sudah lapuk tidak bisa menahan beban sehingga tampak doyong. Kini setelah ruman Nenek Sapnah diperbaiki KarangnTaruna, terlihat lebih nyaman dan tampak megah, hingga ia pun tidak khawatir lagi jika sewaktu-waktu rumahnya roboh.

Tempat tinggal Nenek Sapnah yang berlokasi  Kampung Pasir Rt 14 RW 06 Kedusunan Pasir, Desa Sirnajaya, Kecamatam Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya selama ini luput dari perhatian pemerintah. Tidak hanya rumah nenek Sapnah, setiap tahunnya pihak Pemerintah Desa Sirnajaya mengajukan bantuan pada rumah tidak layak huni namun belum ada perhatian pihak pemkab.

Seperti dituturkan Ketua Karang Taruna Giri Sakti, Suhada,S.Pd, proposal pengajuan hampir setiap tahun terus diupayakan pemerintah Desa Sirnajaya, namun entah kenapa hingga saat ini Pemkab Tasikmalaya belum memberikan respon, hingga akhirnya karang taruna dengan dibantu warga lainnya berinisiatif untuk memperbaiki rumah warga yang dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan penghuninya.

"Biaya perbaikan rumah Ibu Sapnah sendiri diperoleh dari hasil swadaya masyarakat yang dipelolori KarangTaruna Giri Sakti, dan Insaaloh keinginan kegiatan sosial Bedah rumah bagi warga tidak mampu di tiap kedusunan menjadi agenda Karang Taruna,"terang Suhada. (RUSDIANTO / HERMANSYAH)

GELAR AUDENSI UPT PKM PUSKESMAS SUKARAJA DENGAN ORMAS GASIBU DEADLOCK

TASIKNEWS-Rencana untuk menggelar audensi di Puskesmas (PKM) Kecamatan Sukarja dengan ormas Gasibu Macan Putih Tanggal 30/7 lalu urung di laksanakan dengan alasan Kepala UPT PKM, Ijang Budiana, sedang menghadiri acara di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, kegagalan ini tentunya membuat kecewa pihak Ormas Gasibu Macan Putih.

Menurut Ketua Gasibu Macan Putih, Rolies Siregar, pihaknya menerima pemberitahuan dari PKM terkait audensi yang dilayangkan baik secara tertulis dan lisan yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Mutu PKM Sukaraja, H. Aceng Bastari , meminta agar audensi bisa di laksanakan pada bulan september mendatang mengingat padatnya acara Kepala PKM Sukaraja.

"Namun kami meminta agar auden bisa minggu depan."tegas Rolies ( 2/8).

Rolis mengatakan, tujuan auden sendiri untuk meminta oenjelasan pihak PKM tentang tupoksi dokter atau perawat  dan terkait dengan pelayanan terhadap pasien yang sifatnya Urgen.

Rolis menambahkan, kasus meninggalnya seorang pasien bernama Nana Permana ( 40)  warga Tambakbaya Desa Margalaksana, ditenggarai gara- gara adanya keterlambatan dalam penanganan pasien, karenakan menurut salah seorang petuga PKM saat itu sibuk mencari kunci tabung gas oksigen.

"Jangan hanya gara-gara tidak adanya kunci tabung gas oksigen sehingga terlambat menangani pasien yang mengakibatkan pasen tidak dapat tertolong, jelas ini sebuah keteledoran. " tegasnya lagi.

Hingga berita ini di tulis ( 3/8) hingga kini belum ada titik temu kapan gelar audensi dilaksanakan. *** ( RUSDIANTO )

PENARIK BECAK PANGANDARAN MENGELUH KINI HARUS BERSAING DENGAN SEPEDA MATIC

PANGANDARAN-Para penarik becak di jalan-jalan utama pariwisata di Pangandaran kini mengeluh terkait minimnya penghasilan mereka dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan hidup yang kian melonjak.

Wisatawan nampaknya kini lebih tertarik dengan kendaraan sejenis sepeda bermesin (matic), karena hanya dengan Rp. 50 ribu per jam dapat berkeliling pantai barat dan timur hingga ke Pasar Pananjung. Selain praktis, sepeda yang bermesin tenaga listrik ini pun sangat efisien, cepat dan busa digunakan berboncengan, sama halnya dengan kafasitas muatan becak yang memuat dua orang, maka tidak heran jika hal ini sangat dikeluhkan para penarik angkutan roda tiga ini.

"Saya sekarang sengaja memodifikiasi beca saya menjadi bentor, dengan menggambungkan mesin pada beca saya agar selain bisa menjanghkau lokasi jauh juga bisa lebih cepat disbanding tenaga kayuhan kaki. “ujar salah seorang penarik bentor di kawasan pantai barat, Udin.(3/8)

Udin berharap, semakin ramainya arus kunjungan wisata ke Pangandaran bisa meningkatkan penghasilannya.
Menurutnya, jika sedang ramai wisatawan ia dapat menghasilkan sekitar Rp 100-200 ribu dalam satu hari.

“Tapi kalau hari biasa saat sepi pengunjung tidak jarang pulang ke rumah tidak membawa uang. “terangnya. (HARIS F)

FESTIVAL SENI BUDAYA PANGANDARAN 2018 JUMHARI: “JIKA BUDAYA HARUS ADA NILAI JUAL, INI TUGAS PEMDA..”

PANGANDARAN-Saat kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizward beberapa waktu lalu ke, pernah mengatakan, ia tidak khawatir tentang kelesatarian budaya di Pangandaran. Pasalnya, menurut Deddy, para budayawan Pangandaran sangat mencintai dan punya keinginan kuat untuk melestarikannya.

“Saya menyaksikan sendiri para pelaku seni budaya disini sangat setia pada budaya dan tradisi mereka. “kata Deddy saat itu.

Apa yang dikatakan Deddy Mizward memang ada benarnya, terbukti saat Pemda Pangandaran melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat menggelar Festival Seni Budaya Pangandaran di panggung terbuka pantai barat, (3-4/8), mendapat respon positif dari masayarakat pelaku budaya yang hadir dari tiap-tiap kecamatan.

Saat diminta tanggapannya, Kepala BPNB jabar, Jumhari, budaya yang ada di Kabupoaten Pangandaran selain bisa menjadi jati diri masayarakat, tentunya bisa menjadi nilai tembah pada pengembangan pariwisata.

Dikatakan Jumhari, selain menjadi tontonan, budaya juga sarat dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal sekaligus menjadi tuntunan terutama untuk generasi  muda yang bisa mengajarkan bagaimana bekerjasama, bergotong-royong, saling menghormati serta terrseli juga asfek estetika.

“Budaya juga bisa membawa masyarakat lebih damai membangun hubungan manusia dengan manusia, dengan tuhan dan dengan alam. “kata Jumhari.

Kebetulan pangandaran jadi daerah tujuan wisata, kata Jumhari, nantiny selain menikmati keindahan alam wisatawan pun bisa melihat kekayaan khasanah budaya Pangandaran, karena ketika wisata alam disatukan dengan wisata budaya tentunya akan menjadi nilai jual lebih.

Disoal sudah layakkah potensi budaya yang ada di Pangandaran dijual, menurutnya, tentu saja ini bisa menjadi pelengkap wisata.

Tapi menurut Jamhuri, nantinya bisa dipilah, mana yang bisa menjadi wisata budaya dan mana yang menjadi penanaman nilai-nilai luhur tradisi sehingga tidak dikotomi bahwa seni harus dijual.

“Tapi ia bisa menjadi cara kita melakukan pembinaan, pembangunan karakter dan jati diri karena bagaimana pun kalau kita bicara ronggeng gunung tentu ingatan masdyarakat akan  dihubungkan dengan Pangandaran. “imbuh Jamhuri.
Jamhuri menambahkan, jika budaya harus punya nilai jual, tentunya ini menjadi tugas pemerintah daerah.

“Karena kami hanya melihat dari sisi bagaimana cara penanaman nilai tapi kalau seni budaya ini harus punya nilai jual ini tentunya tugas dinas pariwisata yang ada di daerah. “ pungkas Jumhari, (PNews)

BERSAMA MASYARAKAT, KADES CIKUPA RESMIKAN YAYASAN AL FITROH

TASIKNEWS-Pentingnya nilai-nilai keagamaan harus tertanam pada anak sejak usia dini harus menjadi tanggungjawab bersama, karena ini akan membentuk moral dan etika anak di kemudian hari.

Demikian disampaikan Kepala Desa Cikupa Kecamatan karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Yuda Heryadi, dalam sambutannya saat meresmikan Yayasan Al Fitroh di Dusun Ciguha (1/8) yang turut dihadiri ketua MUI Kecamatan Karangnunggal, Ustadz Aa, tokoh agama, tokoh masyarakat  dan masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini dengan disaksikan bersama-sama kita resmikan yayasan ini, dan mudah-mudahan Yayasan Al Fitroh ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. “tutur Yuda. (ANWAR WALUYO)

IRONIS, TERMINAL TIPE A TASIKMALAYA SEPI CALON PENUMPANG

TASIKNEWS-Sungguh ironis, terminal tipe A Indihiang Tasikmalaya yang katanya paling megah di wilayah Priangan Timur pada kenyataannya terminal tersebut sepi.

Menurut beberapa pedagang yang menempati kios-kios, ini disebabkan ada beberapa pol bis yang berfungsi sama, dengan tempat duduk di ruang tunggu penumpang dan fasilitas penunjang lainnya layaknya di sebuah terminal.

“Keberadaan pol bis budiman dan primajasa sudah menggantikan fungsi terminal yang ada di by pass. “ungkapnya.(25/7)

Ia menambahkan, jika keadaan seperti ini dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin lambat laun terminal milik Kementerian Perhubungan ini secara perlahan tidak akan berfungsi lagi.

Para pedagang juga mempertanyakan sikap Pemkot Tasikmalaya yang terkesan tidak peduli dan tutup mata, padahal ratusan pedagang di komplek terminal banyak yang menggantung hidupnya disana.

“Banyak teman kami sesama pedagang yang gulung tikar karena sepi pembeli, apakah pemkot tidak punya keberanian untuk memfungsikan lagi terminal ini dengan menutup pol-pol yang layaknya terminal..? ”ungkapnya lagi. (ANWAR WALUYO)

PADA PERUBAHAN RPJMD 2016-2021, PEMKAB PANGANDARAN PERTAJAM TARGET PROGRAM

PANGANDARAN-Pasca disetujuinya Rancangan Awal RPJMD oleh DPRD pada rapat pariopurna beberapoa lalu, Pemkab Pangandaran segera menggelar Musawarah Rencana Pembangunan (Musrembang)  Perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

Kasubid  Perencanaan  Pembanguan Daerah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat,  Hendri Winoto, SE, M.Si saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat tersebut, menyampaikan, mengatakan pihaknya segera akan mengakomodir rancangan awal perubahan RPJMD tersebut, walau pun sebenarnya  tidak ada perbedaan yang signifikan dengan RPJMD sebelumnya.

“Dalam RPJMD perubahan sekarang sasaran dan target programnya leih dipertajam lagi. “ungkapnya. (1/8).

Dikatakan Hendri, selama visi misi tidak dirubah, perubahan tetap bisa dilakukan. Karena, menurutnya, hampir semua daerah pun sekarang lebih memfokuskan pada sasaran dan target program.

Selain Kabupaten Pangandaran, lanjut Hendri, beberapa daerah di Jawa Baratm seperti Kabupaten Tasik dan Kabupaten Karawang akan melaksanakan perubahan RPJMD.

“Sementara Kabupaten Bandung dan Kota Tasik sudah melaksanakan perubahan. “terang Hendri.

Sementara tahapan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran prosesnya sendiri masih sangat panjang. Setelah dibawa ke provinsi nanti akan dikembalikan ke Pangandaran lagi untuk dibahas, lalu masuk kepada tahap akhir dan disetujui.

sementara Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan, perubahan RPJMD ini sangat penting, karena akan menjadi acuan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Memang ada beberapa pasal yang diubah, tapi ini hanya penajaman terhadap program serta tingkat efesiensi anggaran saja. :”kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, sementara untuk laporan kinerja yang kurang bagus nantinya bisa diselaraskan pada perencanaan dan capaian kinerja dalam rancangan perubahan RPJMD ini, sehingga kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan nantinya bisa jelas dan terukur.

Saat ini, kata Jeje Pemkab Pangandaran sedang melakukan efesiensi belanja pada pos-pos tertentu, ini dimaksudkan untuk menuntaskan berbagai pembangunan infrastruktur an dan skala perioritas program lainnya.

“Sekarang kita utamakan dulu pelayanan pada masyarakat, dan ternyata belanja pegawai kita saat ini masih dibawah 50 persen. “imbuhnya. (PNews)

WARGA CIPATUJAH TASIKMALAYA KELUHKAN KONDISI JALAN

TASIKNEWS-Ini tentang seorang keluhan seorang warga Ciranca Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Encep, yang sudah lama mendambakan infrastruktur jalan di daerahnya bisa diperbaiki.

Menurutnya, baik pemerintah desa mau pun Pemkab Tasikmalaya terkesan tutup mata dan telinga melihat kondisi jalan yang sudah hampir 20 tahun tak tersentuh roda pembangunan.

“Kapan ya kami bisa menikmati jalan aspal yang licin dan bagus ..”ungkapnya kepada PNews.(31/7)

Padahal, menurut Encep, banyak potensi yang bisa dihasilkan dai Cipatujah. Selain pariwisata keindahan alam pantai dan hasil laut, sumber daya alam, seperti palawija, kayu pun secara ekonomis bisa membantu tingkat perekonomian masyarakat.

“Kami juga sangat prihatin saat ada warga sakit harus menggotong dengan bambu untuk menuju puskesmas Karangnunggal dengan jarak 20 km. “tuturnya lagi.

Tapi kalau sarana transportasinya seperti ini, lanjut Encep, jalur pengiriman hasil bumi dari daerah ke kota pun akan tersendat.

“Padaha kami juga taat bayar pajak tiap tahun, tapi tetap saja kondisi jalan di daerah kami tak kunjung diperbaiki. “imbuhnya. (ANWAR WALUYO)

BEBERAPA ALIGATOR YANG DITEMUKAN DI PANGANDARAN AKAN DIMUSNAHKAN BKIPM

Beberapa ikan jenis Aligator berhasil diamankan petugas dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) di wilayalah Kabupaten Pangandaran.

Menurut kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) Kabupaten Pangandaran, Rida Nirwana Kristiana, S.Sos, M.Si, ikan yang dilarang jenis alligator ini milik masyarakat yang dirawat sejak kecil saat masih dalam akuarium.

Rida menambahkan, dalam masalah ini pihaknya hanya menjadi fasilitator saat petugas dari BKIPM mendfatangi beberapa warga yang diketahui mempunyai ikan tersebut.

“Dan masyarakat pun secara suka rela mau menyerahkan ikan tersebut ke petugas dari BKIPM. “kata Rida.(1/8)
Dikatakan Rida, kini ikan-ikan tersebut ada di kantornya menunggu keputusan dari BKIPM, kapan akan dimusnahkan. Karena menurut Rida, segala urusan terkait masalah ini bukan menjadi kewenangan dinasnya.

Rida juga mengatakan, memang jenis ikan alligator yang ditemukan di Pangandaran merupakan salah satu dari tiga jenis yang dilarang beredar di perairan Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomer 41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Dua jenis lainnya adalah ikan  arapaima dan piranha. :”imbuhnya. (PNews)

MASYARAKAT PANGANDARAN MENUNTUT PEMKAB PANGANDARAN SEGERA TERBITKAN ATURAN TENTANG MIRAS

PANGANDARAN-Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia pariwisata, kini peredaran miras pun semakin  marak. Hal ini tentunya membuat sebagian masyarakat khususnya daerah yang secara langsung bersentuhan dengan aktivitas wisata, seperti Desa Pangandaran, Pananjung, Wonoharjo di Kecamatan Pangandaran dan Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih merasa miris. Pasalnya, banyak ditemukan anak-anak di bawah usia dewasa secara terbuka banyak mengkonsumsi jenis minuman beralkohol ini.

Menurut Ketua MUI Kecamatan Pangandaran, Drs. Anwar Hidayat, pihajknya banyak mendapat masukan dan tekanan dari masyarakat agar MUI segera mengambil sikap.

"Ini sudah pada taraf mengkhawatirkan. “ungkapnya.(30/7)

Bukan hanya ke MUI saja, kata Anwar, masyarakat pun bahkan ada yang mengeluhkan masalah ini pada Front Pembela Islam (FPI), tokoh masyarak dan agama agar segera ada tindakan konkrit upaya antisipasi peredaran miras secara bebas yang dianggap telah melampaui batas.

Salah seorang pengurus FPI Pangandaran, Maman Nugraha membenarkan, banyak masyarakat yang mengeluhkan maraknya peredaran miras di Pangandaran ke FPI.

"Kami sangat mengapresiasi keinginan warga karena  ini memang demi kemaslahatan bersama dan kemajuan generasi muda kita. “tegas Maman.

Menurut Maman, dalam data yang ia punya hanya empat hotel saja yang mempunyai izin penjualan miras dan selebihnya ilegal dan perlu ada penangan dari pihak terkait, khususnya pemerintah daerah.

MUI Kecamatan Pangandaran dan Forum Peduli Umat Islam (FPUI) Pangandaran segera akan  menagih janji Bupati Pangandaran dan audens dengan DPRD agar secepatnya menerbitkan aturan peredaran miras.

Dalam Musyawarah MUI dan beberapa elemen masyarakat serta perwakilan majelis taklim, Muhammadiyah dan FPI di wilayah Kecamatan Pangandaran yang digelar di sebuah rumah makan di kawasan pantai Pamugaran (30/7), sepakat akan segera melayangkan surat ke Pemkab Pangandaran agar secepatnya merespons masalah ini.

"Kami akan menagih janji bapak bupati yang pernah menyampaikan akan menindaklanjuti perihal miras ini. “ ungkap pengurus MUI Kecamatan Pangandaran, Nana Nashirin S.Pd.I (HARIS F)