PADA PERUBAHAN RPJMD 2016-2021, PEMKAB PANGANDARAN PERTAJAM TARGET PROGRAM

PANGANDARAN-Pasca disetujuinya Rancangan Awal RPJMD oleh DPRD pada rapat pariopurna beberapoa lalu, Pemkab Pangandaran segera menggelar Musawarah Rencana Pembangunan (Musrembang)  Perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

Kasubid  Perencanaan  Pembanguan Daerah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat,  Hendri Winoto, SE, M.Si saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat tersebut, menyampaikan, mengatakan pihaknya segera akan mengakomodir rancangan awal perubahan RPJMD tersebut, walau pun sebenarnya  tidak ada perbedaan yang signifikan dengan RPJMD sebelumnya.

“Dalam RPJMD perubahan sekarang sasaran dan target programnya leih dipertajam lagi. “ungkapnya. (1/8).

Dikatakan Hendri, selama visi misi tidak dirubah, perubahan tetap bisa dilakukan. Karena, menurutnya, hampir semua daerah pun sekarang lebih memfokuskan pada sasaran dan target program.

Selain Kabupaten Pangandaran, lanjut Hendri, beberapa daerah di Jawa Baratm seperti Kabupaten Tasik dan Kabupaten Karawang akan melaksanakan perubahan RPJMD.

“Sementara Kabupaten Bandung dan Kota Tasik sudah melaksanakan perubahan. “terang Hendri.

Sementara tahapan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran prosesnya sendiri masih sangat panjang. Setelah dibawa ke provinsi nanti akan dikembalikan ke Pangandaran lagi untuk dibahas, lalu masuk kepada tahap akhir dan disetujui.

sementara Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan, perubahan RPJMD ini sangat penting, karena akan menjadi acuan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Memang ada beberapa pasal yang diubah, tapi ini hanya penajaman terhadap program serta tingkat efesiensi anggaran saja. :”kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, sementara untuk laporan kinerja yang kurang bagus nantinya bisa diselaraskan pada perencanaan dan capaian kinerja dalam rancangan perubahan RPJMD ini, sehingga kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan nantinya bisa jelas dan terukur.

Saat ini, kata Jeje Pemkab Pangandaran sedang melakukan efesiensi belanja pada pos-pos tertentu, ini dimaksudkan untuk menuntaskan berbagai pembangunan infrastruktur an dan skala perioritas program lainnya.

“Sekarang kita utamakan dulu pelayanan pada masyarakat, dan ternyata belanja pegawai kita saat ini masih dibawah 50 persen. “imbuhnya. (PNews)