KEPALA DESA PURBAHAYU KELUHAN KONDISI AULA DESANYA

PANGANDARAN -Kepala desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran, Sarotun. keluhkan aula desa yang sudah lapuk dimakan usia, ruangan yang berukuran 9,20 x 11 m persegi ini, menurutnya, sudah seharusnya diperbaiki.

“Ini dibangun sekitar tahun1982 dan hingga kini belum mendapat perbaikan sehingga kayu-kayunya pun sudah banyak yang lapuk dan keropos. “ungkap Sarotun.(26/3)

Menurut Sarotun, karena alasan tidak ada anggaran untuk pembangunannya, maka ruang aula pun dibiarkan seperti sekarang dan masih digunakan, dan diperkirakan untuk biaya perbaikannya butuh dana sekitar Rp. 400 juta.

Dan, menurut Surotun, ini sudah diajukan untuk rehab total serta masuk pada skala prioritas musrembang desa, kecamatan dan kabupaten.

“Mudah-mudahan anggarannya untuk perehaban ini segera turun tahun ini, " Pungkasnya.
(HARIS F)

KEDATANGAN HDCI KALI INI DI MANGUNJAYA UNTUK RESMIKAN MESJID DAN SALURKAN BANTUAN

PANGANDARAN-Kedatangan kembali Harley Davidson Club Indonesia ( HDCI) ke Dusun Sindang Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran disambut hangat warga desa, pasalnya kedatangan kali ini akan meresmikan 2 masjid dan 1 mushola yang di bangun bulan yang dibiayai dari donatur anggota HDCI.

Kegiatan sosial ini sudah menjadi agenda rutin yang di laksanakan para biker HDCI, bahkan bukan hanya di Pangandaran saja, bakti sosial  para pencinta motor gede (moge) ini kerap dilakukan seperti di daerah Tangerang, Bogor hingga Kota Jakarta yang menjadi pusat program sosial HDCI.

Ketua Bidang Sosial HDCI, Hendrik, mengatakan, tujuan kunjungan yang ke 2 kalinya ke Desa  Mangunjaya ini setelah beberapa bulan ke belakang menyalurkan bantuan pembangunan mesjid dan mushala.

“Selain akan membagikan penyaluran bantuan ke pakir miskin, kedatangan kami kali ini juga sekaligus untuk peresmian masjid Al Ikhlas yang sudah selesai tahap pembaungannya. “ungkap Hendrik.(4/3)

Hendrik menambahkan, kebetulan anggota HDCI, H. Puloh ada yang berasal dari Mangunjaya tersentuh hatinya saat melihat kondisi mesjid yang ada tempat kelahirannya sudah tidal layak dipakai., sehingga club pun seakat untuk menyalurkan bantuan kesini.

“Dana ini murni hasil donator seluruh anggota HDCI. “terangnya.

Hal senada dikatakan anggota lainnya, Sunarto, dua mesjid dan 1 mushala yang sudah diperbaiki beberapa bulan lalu ini merupakan rangkaian agenda bakti sosial HDCI.

“Ini benar-benar hanya salah bentuk kepedulian kami ke Mangunjaya. “tuturnya.

Dalam acara peresmian mesjid, HDCI pun berkesempatan membagikan 120 buah bingkisan sembako untuk sejumlah anak yatim dan kaum jompo serta 171cendera mata untuk anak sekolah. 

Sementara, Kepala Desa Mangunjaya, Furqonudin, sangat mengapresiasi gerakan sosial yang dilakukan para biker di desanya.

Menurut Furqon, sapaan akrabnya, atas nama warga desa mengucapkan terimakasih atas kepedulian HDCI yang sudah membantu pembangunan mesjid dan bantuan kemanusiaan untuk anak yatim dan kaum jompo di desanya.

“Akhirnya kami hanya bisa mengembalikan pada Tuhan, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kebaikan kiita semua, amien. “tutur Furqon. (TN)

KADIN PANGANDARAN BUKA PUSAT OLEH-OLEH KHAS PESISISR

PANGANDARAN-Ketua Kamar dagang dan Indutri Kabupaten Pangandaran, H. Teddy Sonjaya, S.Ip meresmikan Pusat Oleh-oleh Pesisir Pangandaran yang berlokasi di Jl.Baru Bulak Laut Depan Pasar Wisata Pangandaran.(24/3).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan, Drs. Tedi Garnida, MM, Kepala Pariwisata dan Kebudayaan, Drs.H.Undang Sohbarudin, Sekteratis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan,  Wawan Kustaman, S.Pd.,MM, PHRI, HPI, Asosiasi travel ATAP, BRI, Kompepar, BNI, komunitas Estetika, Hipmi  dan tamuundangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Kadin Pangandaran H. Teddy Sonjaya, menyampaikan harapannya agar para pelaku Uusaha Menengah Kecli dan Mikro (UMKM) yang ada di Pangandaran, tidak hanya menjadi penonton saja dalam perekonomian di Pangandaran, tapi harus bisa menjadi pelaku langsung agar tingkat kesejahteraan pun bisa terangkat dan lebih sejahtera.

“Tempat ini bukan tempat politik atau aliran lainnya, tapi ini murni untuk para pelaku UMKM agar bisa memasarkan produknya disini. “ungkap Teddy.

Teddy juga berharap, ke depan pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan keberadaan para pelaku UMKM, baik dalam pembinaan, pelatihan atau lainnya. 

Sementara dalam sambutannya, Kepala Pariwisata dan Kebudayaan, Drs.H.Undang Sohbarudin, mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi atas upaya mendirikan pusat oleh-oleh ini, dan diharapkan dengan adanya pusat oleh-oleh pesisir ini, produk yang dihasilkan para pelaku UMKM Pangandaran bisa lebih dikenal.
Tempat ini juga, kata Undang, merupakan salah satu asset yang bisa menunjang pariwisata Pangandaran, tentunya dengan daya tarik dari semua asfek.

“Dari sisi ekonomis, 5 juta wisatawan yang setiap tahunnya ke Pangandaran, tentu akan memberikakan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. “kata Undang.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan, Drs. Tedi Garnida, MM, menuturkan, untuk menghadapi tantangan bagaimana cara meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pelaku UMKM, tentu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, semua SKPD harus peduli dan ada di dalamnya, dan intinya sekarang bagaimana cara mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut.

Penyerapan tenaga kerja dari 9 ribu UMKM yang ada di 86 desa, lanjut Tedi, ini juga tentunya hal yang  sangat menggembirakan.

Pemerintah Daerah melalui dinasnya, masih kata Tedi, berusaha memfasilitas serta memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan yang akan menjadi bekal pelaku UMKM, baik dalam proses produksi atau pun pemasaran.

“Dan minggu ini juga ada 30 orang yang diberangkatkan untuk pelatihan kewirausahaan di Bandung. “jelasnya lagi. (hiek)

HEBAT..! PRODUK UMKM PANGANDARAN TAMPIL DI JCC

JAKARTA - Sejumlah produk unggulan dari Kabupaten Pangandaran, seperti kerajinan hata, batok kelapa dan kayak tampil di Jakarta Convention Center (JCC) pada acara Telkom Craft 2018.(22-25/3)

Ketiga produk yang dipamerkan di tingkat nasional ini tidak begitu saja bisa tampil, karena produk-produk yang akan dipamerkan harus lulus uji kurasi panitia penyelenggara. Dan setelah dinyatakan produk asal Pangandaran ini dianggap khas, punya keunikan dan beda dengan produk-produk dari daerah lainnya, maka ketiga jenis kerajinan tersebut pun bisa tampil bersama produki unggulan dari daerah lainnya.

Seperti dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pangandaran, H. Teddy Sonjaya, pihaknya mengaku senang melihat geliat dunia UMKM di Kabupaten Pangandaran berani tampil dan bersaing dengan produk dari luar daerah, walau pun diakui, para pengrajin Pangandaran harus belajar lebih keras agar bisa sejajar dengan para kompetitor yang sudah sejak lama ada dan saat ini menguasai pasar.

Dan tentunya, lanjut Teddy, ajang ini tentunya kesempatan bagi UMKM Pangandaran untuk mengukur diri untuk mencari inspirasi dari para peserta lain.

“Kita tidak boleh bangga dengan hasil yang saat ini di anggap baik di antara program pengembanga  produk lain di tingkat Nasional RKB (Rumah Kreatif BUMN-red),tetap harus belajar banyak,” ujar Teddy yang turut hadir ke Jakarta mendampingi para peserta.

Dikatakan Teddy, pihaknya sangat berterimkasih pada pihak-pihak yang telah mendukung, antara lain Bank BNI, Rumah Kreatif BUMN Pangandaran, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pangandaran dan Dinas Tenaga Kerja Industri dan Transmigrasi UMKM Kabupaten Pangandaran, sehingga bisa hadir menjadi delegasi UMKM Kabupaten Pangandaran di ajang Telkom Craft 2018.
Even ini sangat strategis sekali untuk pengembangan UMKM, seperti disampaikan Dirut PT Telkom Indonesia Tbk, Alex Sinaga, pada sambutannya. Menurut Alex, ajang Telkom Craft tahun kedua ini diikuti 400 UMKM dari seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut, 200 UMKM merupakan binaan Telkom, 150 binaan BUMN lain dan sisanya mewakili asosiasi dan komunitas.

Masih kata Alex,  lebih dari 3 ribu produk dipamerkan dalam pameran ini, seperti, produk fashion, kerajinan dan makanan, dan ekspo ini memproyeksikan 25 ribu orang akan mengunjungi kegiatan ini.

“Dan UMKM yang tampil tahun ini lebih banyak jumlahnya, mreka yang hadir ini telah melewati pembinaan melalui program RKB di seluruh Indonesia,”terang Alex.

Pada even tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarmo, berkenan membuka Pameran Telkom Craft 2018, serta dimeriahkan sejumlah artis nasional, seperti Judika dan grup musik Gigi. (P-News)

WARGA KARANGSALAM PANANJUNG RAMAI-RAMAI GALAKAN JUMAT BERSIH

PANGANDARAN-Warga Dusun Karangsalam Rw 01 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran kembali hidupkan jum'at bersih. Seluruh warga pun turun sigap ke jalan membersihkan lingkungan, seperti halaman rumah, selokan dan tempat - tempat kotor terutama akses jalan menuju rumah-rumah warga.

Seperti dikatakan salah seorang warga, program ini sebetulnya sudah lama ada, tapi entah kenapa lama-lama semakin jarang dilakukan.
“Dan sekarang kami coba dihidupkan lagi, karena kami merasa perlu menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama dan gotong royong," tuturnya. (23/3)

Dengan komando para ketua RT di Rw setempat, seluruh warga pun mulai lagi menghidupkan gerakan jumat bersih ini, karena dengan kesadaran tentang kebersihan, warga pun menganggap merasa perlu program ini terus berjalan.
“Walau dengan kesibukan masing-masing tidak semua warga dapat ikut serta, tapi paling tidak program yang terkait lingkungan bersih dan sehat ini jelas-jelas sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. “imbuhnya.

Jum'at bersih sebetulnya sudah jauh-jauh hari dianjurkan pemerintah daerah dengan tujuan agar setiap warga memiliki rasa tanggung jawab pada lingkungan sekitar. (Tn-Haris)

PROGRAM E-WARONG UNTUK DISTRIBUSI TEPAT SASARAN PENERIMA PKH

PARIGI - Bertempat di aula Desa Karangbenda Kecamatan Parigi (21/3), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD)Kabupaten Pangandaran menggelar sosialisasi dengan mengadakan evaluasi pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera (rastra) triwulan 2018. Dalam acara yang dihadiri Asda II, Apip Winayadi, petugas dari bulog Ciamis, Yayan serta 93 kepala desa ini dimaksudkan agar bantuan tersebut bisa diberikan kepada warga yang benar-benar berhak menerima.

Pada kesempatan itu juga dibahas program e-warong (elektronik warung gotong royong),
yaitu sitem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai guna mencegah distribusi yang tak tepat kualitas dan kuantitasnya.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas SPMD, Dani Hamdani, S.Sos, MM, program ini nantinya bisa mengganti program rastra yang biasa 10kg/ kepala keluarga (KK) diganti dengan uang non tunai sebesar R,110 ribu per bulannya.

"Setiap bulan masyarakat penerima akan mendapatkan Rp.110 ribu yang tidak bisa diuangkan, tetapi hanya bisa digunakan untuk pembelian empat kebutuhan bahan pangan, seperti beras, gula, minyak goreng dan terigu di e-warong, ", ungkapnya.

Dikatakan Dani, pada e-warong, warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan rastra, akan mendapatkan kartu sebagai bukti penerima program tersebut yang bisa digunakan berbelanja ke warung yang ditunjuk, untuk memilih barang yang ingin dibeli, dengan bermodal kartu program dan nomor pin yang dimiliki masyarakat, transaksi pun bisa langsung berjalan.

Masih kata Dani, program e-warong tersebut rencananya akan dimulai pada semester dua tahun ini, pada bulan Juli 2018, dan rencananya program e-warong ini akan bermitra dengan Bank BNI.

“Saya berharap agar BUMDes bisa ikut berperan, karena ini bisa menambah PADes di tiap-tiap desa dan memberikan pelanayan baik pada masyarakat kurang mampu. “imbuh Dani.

Dani juga menyampaikan, dana yang akan bergulir untuk program e-warong di Kabupaten Pangandaran ini per tahunnya ada sekitar Rp.42 milyar untuk 250 KK penerima PKH di masing-masing desa. (AGE)

PEMDA PANGANDARAN CABUT SKB DENGAN CIAMIS TENTANG BPR BKPD

PARIGI-Pemerintah Kabupaten Pangandaran akhirnya melayang nota pencabutan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan Pemda Kabupaten Ciamis tentang kerjasama BPR BKPD yang akan dikerjasamakan menjadi PT BPR Surya Galuh.

Menurut Kabag Hukum Setda pangandaran, Jajat Supriayadi, SH, MM, setelah dipertimbangkan akhirnya Pangandaran mencabut surat kesepakatan antara pemda pangandaran dengan Ciamis  yang dibuat beberapa tahun lalu, dengan beberapa pertimbangan yang pada intinya surat tersebut sudah tidak sesuai lagi.
“Surat tersebut sudah kami kirim ke Ciamis dengan tembusan ke bakorwil dan pemprop Jawa Barat. “terang jajat.(21/3)

Jajat lebih jauh mengatakan, untuk persoalan pemindahan asset BPR BKPD Pangandaran, Cijulang dan asset lainnya yang sampai saat ini belum pindah, berharap pemda Ciamis tidak menunda-nuda lagi, karena selain ini akan mempengaruhi penilaian BPK, karena ini juga merupakan amanat undang-undang yang harus disepakti bersama antara Pangandaran dan kabupaten induk, Ciamis. 

Jajat juga mengatakan, jika Ciamis tetap bersikukuh mempertahankan BPR BKPD dan asset lainnya yang belum diserahkan, Pemda pangandaran pun berkordinasi dengan pemerintah propinsi Jawa Barat.

“Biarlah persoalan ini langsung ditangani pemprop saja. “kata Jajat.

Perihal BPR BKP yang ada di Kecamatan Pangandaran dan Cijulang, pemda Ciamis pernah meminta agar Pemda Pangandaran membuat surat pernyataan permintaan pemindahan kedua BPR tersebut. Tapi setelah dipertimbangkan, menurut Jajat, permintaan itu tidak dipenuhi, karena pemindahan asset itu sudah diatur di undang-undang nomer 21 tahun 2012.

Tapi saat itu, lanjut Jajat, Ciamis tetap pada pendiriannya pada SKB yang sudah ditandatangani Bupati - Ketua DPRD Ciamis dan Pangandaran, hingga Ciamis pun (mungkin) mempunyai alasan, kenapa sampai saat ini kedua BPR tersebut belum diserahkan, dan memang surat itu tidak terbatas waktu berlakunya.

“Nah untuk kepentingan itulah sekarang Pemda Pangandaran membuat surat pencabutan SKB itu sehingga dengan sendirinya surat kesepakatan itu pun akan gugur karena salah satu pembuat kesepakatan telah menarik diri.”imbuh Jajat.

Disoal kapan BPR akan diserahkan, Jajat menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu langkah apa yang akan diambil pemda Ciamis, apakah akan segera menyerahkan kedua BPR dan asset lainnya yang belum pindah ke Pangandaran atau tetap pada pendiriannya hingga persoalan ini akan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian.

“dan seperti saya katakana tadi, jika memang masih belum ada jalan keluar, kami pun akan membawa urusan ini ke Pemprop atau ke pemerintah pusat, seperti apa yang pernah dikatakan Pa Bupati, “tegas Jajat. (hiek)

INI KATA ASEP NOORDIN TENTANG BPPD PANGANDARAN

Asep Noordin

PANGANDARAN-Badan Promosi Pariwisata daerah (BPPD) merupakan sebuah badan yang strategis di wilayah yang punya potensi pariwisatanya cukup besar, seperti Kabupaten Pangandaran.
Demikian disampaikan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDIP, Asep Noordin, H.M.M saat diminta komentarnya tentang rencana Pemerintah Daerah membentuk BPPD.

“Pembentukan BPPD bukan hanya diamanatkan Undang-undang 10 tahun 2009, sebetulnya kita juga sudah punya perda tentang penyelenggaraan pariwisata dan di dalam perda tersebut memang tersirat ada pasal yang mengatur tentang pembentukan BPPD. “ungkap Asep.(17/3)

Asep yang ditemui di sebuah rumah makan sea food di kawasan Pasar Ikan Pantai Timur Pangandaran, lebih jauh mengatakan, terkait siapa saja nanti yang akan mengisi BPPD, disana sudah jelas formasinya, antara lain, perwakilan asosiasi kepariwisataan 4 orang, asosiasi profesi 2 orang, wakil asosiasia penerbangan 1 orang dan dari pakar/akademisi 2 orang.

“Harapannya, BPPD ini harus bisa menjadi ujung tombak dalam promosi pariwisata daerah, sehingga anggotanya harus paham apa yang harus dipromosikan, dijual dan seterusnya. “lanjut Asep.

Selain itu, masih kata Asep, BPPD juga harus memiliki rencana strategi bagaimana mengembangkan, mengemas dan menjual pariwisata, karena destinasi wisata di Pangandaran sangat banyak, tetapi pemerintah melalui BPPD harus fokus destinasi mana di tahun ini yang akan dijual atau dibenahi, sehingga seluruh SKPD dan elemen-eleman yang ada pun bisa fokus ke titik yang sama.

Disoal siapa saja yang nantinya yang menduduki BPPD, menurut Asep, itu ada mekanismenya, hanya elemen-elemennya sudah ditentukan.

Menurutnya,m ia tidak akan menyebut nama, tetapi diharapkan siapa saja yang mengisi BPPD nanti, tentunya yang memang mempunyai kemauan, visinya jelas, inovasi, karena untuk hal-hal teknis itu bisa dilakukan akademisi atau dari menggunakan jasa para pakar IT, bahkan bisa kerjasama dengan  lembaga-lembaga  yang memang punya kemampuan di bidang itu. Dan BPPD ini harus berimbang, harus betul-betul menggunakan ilmu informasi yang tinggi, harus menggunakan IT canggih, harus membuat web, menyediakan data-data kepariwisataannya yang lengkap dan seterusnya.

“Memang BPPD harus lebih mengedepankan tentang IT. “imbuh Asep lagi.

BPPD, lanjut Asep, harus mempunyai kemampuan, kemauan dan mempunyai visi pariwisata ke depan, dan yang paling penting lagi harus mempunyai inovasi yang cukup baik sehinga perlu langkah-langkah strategis bagaimana mengangkat sebuah destinasi.

Selain meningkatkan citra kepariwisataan, masih kata Asep, BPPD juga harus fokus untuk mengangkat satu destinasi sampai destinasi itu sukses, dan seterusnya tentu itu ini akan bergilir ke destinasi mana yang akan digarap BPPD selanjutnya, sehingga ukurannya jelas, keberhasilannya jelas dan sebagainya.

Ukuran keberhasilan BPPD bisa ditentukan salah satunya, meningkatkan kunjungan, salah satu valuenya itu berapa nanti mampu menjual dan menghadirkan wisatawan.

“Nah itu kan tergantung dari apa yang kita lakukan. “kata Asep.

Menurutnya, potensi wisata yang dimilki Kabupaten Pangandaran sangat luar biasa , hanya ini memang perlu langkah-langkah, baik dalam pengemasan satu destinasi, display destinasi dan strategi. Itu sangat penting, jangan sampai salah jual, artinya, BPPD ini walau pun lebih ke bidang promosinya tapi harus berani masuk ke dalam, apalagi destinasi yang baru-baru sekarang ini mayoritas berada di wilayah kawasan hutan dan tentunya ini harus ada langkah-langkah untuk menyamakan sudut pandang dengan Perum Perhutani, desa atau pengelola destinasi.

“Ini kan infrastrukturnya harus dibangun dengan baik, karena saya lihat selama ini masih belum terbangun dengan baik. “pungkasnya. (hiek)

AUDENS KOMPEPAR DENGAN DPRD DAN PEMDA UNTUK OW BATUHIU

PARIGI-Menindaklanjuti pertemuan beberapa waktu lalu, Kelompok Penggerak Pariwisata (kompepar) Obyek Wisata (OW) Batuhiu Desa Cilinang Kecamatan Parigi kembali menggelar audens dengan pimpinan dan anggota DPRD serta beberapa kepala SKPD terkait, di ruang Badan Musyawarah (bamus) DPRD Kabupaten Pangandaran.(20/3)


Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Adang Sudirman, turut dihadiri ketua Komisi I, H. Jajang Ismail, Ketua komisi II, H. Endang Ahmad Hidayat, Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa, Sekda Pangandaran, Mahmud, SH, MH, Kepala Dinas pariwisata, PU, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perhubungan dan Kepala Bappeda.

Ketua Kompepar, Jajat, dalam pertemuan tersebut pun menyampaikan kondisi sekarang yang ada di area OW Batuhiu yang nyaris tanpa sarana penunjang pariwisata. Dan yang lebih miris lagi, lanjutnya, ia  merasa heran, pasalnya di Peraturan Gubernur (pergub) Jawa Barat, nama Batuhiu tidak tercantum seperti tujuan wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Bukan kami iri dengan obyek pantai Pangandaran, tapi kami benar-benar merasa tidak diurus pemerintah daerah, padahal tiket kelas Batuhiu sama dengan harga tiket di obyek wisata Pangandaran. “ungkap Jajat.

Dari perolehan retribusi parkir, sampah dan tiket wisata, lanjut Jajat, OW Batuhiu bisa menghasilkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) hampir Rp 1 milyar. Dan ini memposisikan Batuhiu menjadi ranking ke 3 hasil PAD diantara tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Bayangkan, untuk keperluan di Batuhiu, selama ini kami tidak jarang mengandalkan hasil patungan para pedagang. :”imbuh Jajat.

Mendengar keluhan para pelaku wisata tersebut tersebut, seluruh ketua komisi pun langsung bereaksi dengan mempertanyakan sikap dinas terkait selama ini ke obyek wisata Batuhiu.

Baik masalah penanganan pariwisata, sampah atau parkir pun jadi sasaran pertanyaan para anggota legislatif pada masing-masing dinas yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.

“Pokoknya untuk hal-hal yang langsung bisa ditangani dengan segera, setelah pertemuan ini bisa dipenuhi. “tegas Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa yang diamini rekan komisi lainnya.

Wowo menambahkan, kalau pun tidak bisa menggunakan anggaran yang ada di SKPD, diharakan Dinas pariiwisata dan Kebudayaan bisa mengalokasikan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ke tiga ke Batuhiu.

Di tempat yang sama, Sekda Pangandaran, Mahmud, mengatakan, pihaknya akan segera akan mencari tahu kenapa nama Batuhiu tidak tercantum pada pergub yang diterbitkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2017 lalu.
Sementara kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, H. Undang Sohbarudin, mengatakan, ada 3A yang harus terpenuhi di obyek wisata, antara lain, akses, atrkasi dan akomodasi.

“Kalau akses, sekarang jakan di batuhiu sudah mulus, begitu pun aktraksi, tapi di Batuhiu ini beklum ada sarana akomodasi seperti yang ada di obyek Pangandaran. “jelasnya.

Jika sekarang ada kesan hanya obyek wisata Pantai Pangandarn saja yang ditata, menurut Undang, karena Pangandaran merupakan “kandang”, jadi kandangnya dulu dan nanti yang lainnya.

Dan seperti sudah disampaikan Pa Bupati, imbuh Undang, Batuhiu akan segera dibuat masterplannya dulu, agar penataannya benar-benar biusa tepat sasaran dan professional.

“Pa Bupati menginginkan masterplan Batuhiu ini tidak tanggung-tanggung. “ujarnya. (hiek)

UNTUK MENSAHKAN PERDES APBDes 2018, PEMDA SEGERA TUNJUK PJS KADES SUKARESIK

Kabag Hukum, Jajat Supriadi

Setelah didakwa pasal korupsi, mantan Kepala Desa (Kades)Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Ikin Asikin, S.Pd, tanggal 13 nopember tahun 2017 lalu Pengadilan tinggi pun menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta atau subsider 1 bulan penjara.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran segera melakukan langkah-langkah agar roda pemerintah desa dan pelayanan pada masyarakat bisa berjalan normal seperti biasa.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Pangandaran, Jajat Supriadi, SH.,M.Si, Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan, pada pasal 43, Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 42 diberhentikan oleh bupati/wali kota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan di pasal 46 ayat 1, masih kata Jajat, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasa 43 tidak lebih satu tahun, bupati atau walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.

“Pada ayat 2nya, pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya sebagai kepala desa. “terang Jajat.

Jadi untuk menjabat Kepala Desa Sukaresik, lanjut Jajat, ini harus PNS yang ditunjuk oleh pemda yang akan menjabat sampai pemilihan kepala desa mendatang.

Menurut salah seorang warga, Atong (56), ini harus segera dilakukan karena sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sukaresdik.

“Anggaran pembangunan yang ada di desa tentunya tidak bisa dipergunakan jika APBDes Sukaresik belum disahkan dengan perdes yang harus ditandatangani Ketua BPD dan kepala desa. “ungkap Atong.

Saat dikonfirmasi ke bagaian pemerintahan Setda Pangandaran, perihal menjadi lamanya proses pengangkatan PJS Kades Sukaresik, menurut salah seorang petugas, karena salinan putusan pengadilan baru diterima bulan pebruari tahun 2018.

Dan surat salinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukaresik tersebut sampai ke bagian pemerintahan baru kemarin tanggal 19 maret, sehingga langsung dibuat draft untuk SK mengangkatan pejabat Kepala Desa Sukaresik yang akan ditandatangani bupati.

“Tapi karena Pa Bupati untuk dua-tiga hari mendatang ini masih tugas luar ke Jakarta, kemungkinan SK ini bisa ditandatangani bupati minggu depan. “terangya. (Anton AS)

MENDAPAT DUKUNGAN SPP JABAR, CAK IMIN SIAP MAJU DI PILPRES 2019

KALIPUCANG - Bertempat di pantai Karapyak Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, acara deklarasi dukungan kepada Ketua PKB, Muhaemin Iskandar yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin untuk Cawapres 2019 dihadiri ribuan masyarakat petani, nelayan dan buruh. Hadir juga pada kesempatan tersebut, Agus Tiana Sekjen Serikat Petani Pasundan(SPP), dan rekan-rekan organisasi pergerakan lainnya.

Dalam pidatoi politiknya Cak Imin menyampaikan, ia engan dukungan penuh para petani, nelayan dan buruh Pangandaran, mengaku semakin percaya diri untuk maju mewujudkan cita-citanya menjadi cawapres RI di ajang Pilpres tahun 2019 nanti.

"Saya begitu terharu dengan banyaknya yang hadir saat ini, baik dari masyarakat petani, nelayan dan buruh, dengan dukungan seperti ini saya semakin percaya diri dalam niatan saya untuk tampil di pilpres 2019 mendatang sebagai Cawapres", jelasnya. (20/03)

Ditambahkan Cak Imin,  ia juga harus bisa amanah kepada rakyat untuk  tetap bisa  memperjuangkan hak-hak rakyat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup yang lebih baik.

Menurutnya, masyarakat sering melupakan nilai-nilai ajaran Bung Karno, Gus Dur, ajaran kerakyatan dan nilai-nilai perjuangn para petani.

Dalam deklarasi tersebut, Sekjen organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP), salah satu LSM terbesar di Jawa Barat, Agus Tiana, manyatakan dukungannya sekaligus menghibahkan sertifikat tanah seluas satu hektar di Jalan Raya Ciamis-Cirebon, yang kalau dinilai dengan uang, sekitaran Rp. 2 Milyar kepada Cak Imin sebagai simbol dukungan.

"ini saya hibahkan langsung kepada Cak Imin hasil perjuangan saya selama 17 tahun sampai saya sempat masuk penjara dua kali dalam memperjuangkan tanah tersebut dari pemerintah untuk menjadi hak milik rakyat", ungkap Agus Tiana.

Agus menambahkan, tanah seluas satu hektar tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung “Muhaemin Centre”.

“Dan nantinya di gedung itu akan duijadikan pusat pengabdian, pelayanan dan pembelaan rakyat,” pungkasnya. (AGE)

DPRD PANGANDARAN URUNG LAPORKAN SOENAN BOZES KE POLISI

PARIGI - Bertempat di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Pangandaran, Rd.BeniSetiyo Nugroho, pemilik akun media sosial (medsos) facebook, Soenan Bozes, meminta maaf kepada ketua dan seluruh anggota atas pernyataannya di media sosial tanggal 8 maret lalu, karena komentarnya di medsos itu terkesan memojokan lewat ujaran kebencian yang membuat kaget dikalangan pengguna face book, dan permintaan maaf tersebut pun langsung ditanggapi positif oleh ketua dan anggota DPRD lainnya.

Seperti diberitakan beberapa media lokal sebelumnya, rencanya DPRD sepakat akan menperkarakan kasus ujaran kebencian yang dianggap sudah melanggar UU ITE kepada pihak kepolisian, namun adanya niat baik dari Beni untuk meminta maaf serta mengakui itu semua murni karena kekhilapannya, para wakil rakyat pun  akhirnya tidak jadi meneruskan masalah tersebut ke jalur hukum.

"Sebenarnya waktu saya menerima pesan lewat WhatsApp dari saudara Budi (perwakilan Pewarta Kabupaten Pangandaran-red), secara pribadi saya akan memaafkan Soenan Bojes, tapi karena ini menyangkut lembaga DPRD, saya pun tidak bisa memutuskan sendiri. “ujar Iwan.(19/3)

Dikatakan Iwan, setelah menggelar rapat internal dengan anggota dan beberapa perwakilan fraksi, terkait tindakan apa yang akan dilakukan DPRD atas ujaran kebencian Soenan Bozes, secara kelembagaan DPRD pun bersedia memaafkan dengan sarat jangan melakukan lagi hal yang sama di kemudian hari.

“Kami dan seluruh anggota DPRD tidak anti kritik, namun tolonglah dalam penyampaian bahasa nya bisa lebih santun atau malah menurut saya lebih baik datang saja ke kantor kami", ungkap nya.

Setelah saling bermaafan dengan berjabat tangan antara Soenan Bozes dengan ketua dang anggota DPRD yang hadir, di depan Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan,  Beni alias Soenan Bozes pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat pernyataan di atas segel. (AGE-ANTON AS)

LAUT KITA HANYA PERLU BERSIH TANPA SAMPAH DAN LIMBAH

Jika mau jujur, sumber kehidupan sebagian masyarakat Pangandaran berasal dari laut, dengan menjadi nelayan, perhau pesiar, pondok wisata, pedagang dan lainnya, itu baik langsung atau pun tidak, berasal dari laut.

Tapi sayang, terkadang masyarakat Pangandaran suka melupakan, anaknya bisa menjadi sarjana, punya kendaraan, rumah dengan perabotan mewah, semuanya dihasilkan dari laut.

Ada benarnya apa yang pernah diucapkan salah seorang warga Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran, Jajang Nurjaman.  Menurutnya, jika mau jujur, selain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hampir sebagian masyarakat hidup dari hasil usaha dari laut.

“Baik menjadi nelayan atau menjadi pelaku wisata, semuanya itu karena Pangandaran mempunyai laut. “ujarnya.

Ditambahkan Jajang, setiap minggu atau hari libur sepanjang tahun, berapa uang orang Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tasikmalaya, Jawa Tengah, bahkan uang dari luar negeri yang dikirim  ke Pangandaran.

“Pertanyaanya, apa yang sudah diberikan warga Pangandaran ke laut ? laut kita hanya memerlukan bersih tanpa sampah berserakan dimana-mana ” tegas Jajang.

Merubah mind set menjadi masyarakat wisata itu memang sulit jika tidak dibarengi niat untuk bersama-sama ngarumat dan ngamumule. Dan kalau hanya sekedar untuk membersihkan limbah dan sampah yang berserakan di pantai dan laut, itu tidak perlu senbuah komunitas, tidak  perlu seminar, work shop. Karena yang diperlukan hanya kesadaran pribadi atau bersama-sama untuk sebuah gerakan positif, baik itu dumali dari rumah atau pun lingkungan sekitar.

Kebiasaan menjadi masyarakat wisata tentunya agak berbeda jika dibanding dengan masyarakat yang bukan berada di daerah tujuan wisata, walau pun kebutuhan akan kebersihan itu tetap diperlukan. Selain bersih, masyarakat Pangandaran pun harus ramah, nyaman, aman dan lainnya sesuai yang ada pada Sapta Pesona.

“Sapta Pesona harus menjadi referensi selurh warga Pangandaran. “imbuhnya.

Yang terpenting, lanjut Jajang, harus jujur bahwa laut sudah bisa memberikan segalanya pada kehidupan masyarakat  Pangandaran.

Selebihnya apa yang harus dilakukan masyarakat, masih kata Jajang, tugas masyarakat harus bisa berperan menjadi masyarakat wisata yang bisa membuat wisatawan yang tadinya berniat 1 malam menjadi 2-3 malam atau lebih.  

“Caranya bagaimana ? ya itu tadi, berperan aktif menjadi pelaku sapta pesona. “pungkasnya. (hiek)

PENTINGNYA LITERASI MEDIA PADA PELAJAR JAMAN NOW

PANGANDARAN-SMA Negeri 1 Pangandaran menjadi salah satu tempat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menggelar Pemahaman Leterasi Media Bagi Lembaga Pendidikan. Ini penting, karena even ini merupakan sebuah gerakan sosial masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat betapa pentingnya memahami, menggunakan dan menilai media secara utuh, benar dan tepat.

Kecerdasan masyarakat untuk memposisikan media mutlak dibutuhkan saat ini, pasalnya media tidak bebas nilai, bahkan cenderung mempunyai nilai dan logika sendiri yang dengan sendirinya dapat mempengaruhi sikap, karakter dan pandangan masyarakat.

Dalam kegiatan yang bertemakan Jabar Cerdas Menonton Televisi, diikuti 85 siswa, 15 orang guru juga turut dihari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Pangandaran atas nama pemerintah daerah.

Menurut salah seorang pemateri, DR. Dedeh Fardiah, M.Si, media mempunyai sisi positif dan negatif yang bisa mempengaruhi pola hidup dan merubah budaya.

“Dan tentu saja sisi positifnya kita bisa mendapatkan informasi, hiburan yang secara otonom masyarakat bisa menilai, menganalisis dan menentukan sikapnya pada tontonan tersebut. “kata Dedeh.(15/3)

Dalam upaya leterasi media, kata Dedeh, KPID Jawa Barat bersama seluruh elemen, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, guru, regulator dan lembaga penyiaran  harus berperan aktif, khususnya dalam pendampiungan terhadap anak saat menonton dan mendengar media.

Dikatakan Dedeh, media merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam menyampaikan sebuah informasi pada masyarakat. dan menyadari tidak semua media selalu berisi pesan-pesan yang baik, dan ikut berdampak pada pola prilaku dan pemikiran kita nantinya, maka masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cara mengolah suatu informasi dengan baik dengan berfikir kritis terhadap informasi yang didapatkan, baik itu dari siaran televisi maupun radio.

“Dengan begitu masyarakat sebagai pihak penerima informasi dapat terhindar dari tayangan-tayangan yang dapat merusak moral dan pencitraan karakter suatu bangsa. “terang Dedeh.

Sementara sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, DR. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd, , disamping menyampaikan cara bijak dalam menonton televisi, dihadapan siswa dan sebagian guru SMAN 1 Pangandaran, ia pun menyampaikan materi bagaimana cara cerdas menggunakan gadget.

Menurut Agus, jaman now, perkembangan teknologi sudah demikian pesat, termasuk beberapa perangkat elektronik. Dan gadget merupakan alat elektronik yang lebih cepat bisa menyajikan teknologi terbaru dibandingkan dengan perangkat elektronik yang lain.
Selain digunakan sebagai alat telekomunikasi, lanjut Agus, dengan gadget juga masyarakat bisa mengetahui kabar terbaru di berbagai belahan dunia hanya dengan hitungan detik. Dalam sosial media (sosmed), gadget juga bisa mempertemukan beberapa teman yang telah lama tidak pernah bertemu.

“Tentunya dengan cerdas menggunakan gadget, kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan baru dan mengikuti berbagai komunitas di beberapa sosmed. ”tuturnya.

Masih kata Agus, kehadiran teknologi sesungguhnya bisa memudahkan aktivitas siswa, bukan malah mengubah pola keseharian menjadi kurang produktif dan hanya terfokus pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena tidak jarang juga ada pelajar yang menggunakan gadget secara berlebihan malah cenderung tidak memberi efek manfaat.

“Jadi kalau kita hitung, berapa jam kita belajar, bermain, bermain gadget dan seterusnya, semuanya harus mulai kita ménage dari sekarang. “ujar Agus.

Agus menambahkan, kemajuan teknologi gadget tidak harus disikapi dengan penolakan karena adanya efek negatif, namun bagaimanan dalam penggunaannya yang baik bagi siswa baik di lingkungan sekolah atau di rumah akan menumbuhkan perilaku kesadaran dan literasi digital guna membentuk generasi era milenial. Pembiasaan penggunaan gadget menjadi media belajar dilakukan dengan cara siswa menemukan ilmu pengetahuan melalui gadget, dengan kemudahan-kemudahan ini siswa pun akan terbiasa menggunakan gadget sebagai sumber belajar.

“Misalnya siswa mendapat tugas mencari lagu-lagu daerah di Indonesia, dengan gadget ini sangat mudah bisa ditemukan siswa, karena gadget ini sangat baik dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang menyenangkan. “imbuh Agus. (ANTON AS)