Hati-hati penipuan modus baru, CATUT NAMA PEJABAT PANGANDARAN UNTUK MEMINTA UANG PROYEK

CIJULANG – Hati-hati, kini ada modus baru penipuan yang menimpa salah seorang Kepala SKPD di Pemkab Pangandaran.
Seperti dialami Kepala Dinas Kesehatan, Drg. Yani Ahmnad marzuki, ia menjadi korban penipuan dengan modus pencatutan namanya untuk meminta sejumlah uang kepada rekanan yang mengerjakan proyek di dinasnya.

menurut Yani, ia menjadi korban dengan modus, seseorang telah mengatasnamakan dirinya dan jabatannya sebagai Kepala Dinas untuk meminta sejumlah uang dari rekanan.

"Dengan mengatasnamkaan KepalanDinas Kesehatan OPangandaran, penelpon tersebut meminta uang kepada rekanan yang mengerjakan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Langkaplancar," terang Yani.

dikatakan Yani, hal tersebut diketahuinya setelah rekanan itu sudah mentransfer uang sebesar Rp.60 juta melalui rekening salah satu bank.

Dengan modus, pelaku mengatakan bahwa ia akan berangkat ke Bandung untuk suatu urusan. Padahal, menurut Yani, dirinya tidak ada rencana ke Bandung dan tidak pernah menyruruh seseorang untuk meminta uang kepada rekanan.

Merasa namanya sudah dicemarkan, Yani pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bupati, namun sayangnya sampai hari ini pelaku penelephon gelap tersebut belum ditemukan.

"Ini menjadi pelajaran bagi saya juga untuk pejabat lainnya di lingkup pemerintah Pangandaran. “ungkap Yani.

diperoleh informasi, masih kata Yani, ternyata melakukan aksi penipuannya bukan hanya meminta pada satu rekanan saja. Bahkan beberapa rekanan lainnya pernah mengalami hal serupa, namun tidak pernah melayaninya. (hiek)

PULUHAN WARGA RN KELUHKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BOJONGSALAWE

PARIGI-Puluhan nelayan Parigi Kabupaten Pangandaran yang tergabung dalam aliansi nelayan dan Rukun Nelayan (RN) beberapa hari lalu rame-rame mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan keluhannya, masalah yang terjadi pekan lalu terkait adanya kecelakaan nelayan di lokasi pembangunan pelabuhan di pantai Bojongsalawe Kecamatan Parigi.

Menurut nelayan yang diterima komisi II, sebenarnya keluhan ini sebelumnya sudah disampaikan ke pihak syahbandar, namun kurang mendapat respon, maka nelayan pun berinisiatif menggelar auden ke DPRD.

“Seharusnya syahbandar bisa menjadi mitra nelayan. “ungkap salah seorang peserta audens.

Masih kata salah seorang peserta audens, pihaknya berharap jeritan dan teriakan nelayan bisa disampaikan ke pihak yang berkompeten agar pemasangan tiang pancang pelabuhan di Bojongsalawe dihentikan, karena sudah mengakibatkan kecelakaan bagi nelayan yang melaut.

“Ini dialami sendiri oleh ketua RN, Dudung. “ungkapnya lagi.

Para peserta pun sepakat meminta agar Dinas Kelautan Pangandaran bisa segera  menyelesaikan persoalan ini, karena dikhawatirkan akan ada lagi korban-korban lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut, komisi II pun berjanji akan segera membantu untuk segera memecahkan persoalan ini serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera dicari penyelesaiannya.

Sementara menurut kepala Syahbandar Pangandaran, Fachrudin, pembangunan pelabuhan di Bojongsalawe yang menelan anggaran sebesar Rp 28, 27 milyar ini memang baru tahap pemasangan tiang pancang.
Menurut Fachrudin, sebenarnya pihaknya sudah menyampaikan hal ini serta kordinasi dengan pusat.

“Waktu hari minggu diberi tahu ada kecelakaan nelayan, keesokan harinya saya pun langsung melaporkan hal ini ke pusat. “terang Fachrudin.

Laporan yang ia terima langsung dari RN, menurut Fahrudin, akan terus dikaji serta dilakukan pendalaman untuk bahan laporan selanjutnya ke pusat.

“Dan kami pun siap memberi bantuan kepada nelayan yang mendapat musibah karena tiang pancang pelabuhan tersebut, walau tidak maksimal. “ungkap Fachrudin. (Toni  T)

WAKIL BUPATI PANGANDARAN SERAHKAN BANTUAN KE PONDOK PESANTREN DAN MESJID

MANGUNJAYA-Salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam bidang keagamaan sekaligus sebagai syiar, belum lama ini Pemkab Pangandaran menyerahkan bantuan hibah keagamaan yang diserahkan langsung Wakil Bupati, H. Adang Hadari dalam acara Taraweh Keliling (tarling) bertempat di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya.

Dalam acara penyerahan bantuan yang turut dihadiri Ketua MUI, Ketua Baznas Pangandaran, Drs. Hendri dan beberapa kepala SKPD, Wakil Bupati berkenan menyerahkan hibah ke dua pondok pesantren dan 12 mesjid dengan total keseluruhan bantuan mencapai Rp 690 juta.

Dalam sambutannya, Adang Hadari menyampaikan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu tempat-tempat ibadah dan pesantren sebagai tempat menuntut ilmu agama yang biasa digunakan masyarakat sebagai syiar agama islam.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat agar kegiatan keagamaan di Kabupaten Pangandaran terus hidup dan berkembang sesuai yang kita harapkan. “kata Adang.(12/7).

Dalam acara tersebut, Wakil Bupati pun berkenan menyerahkan santunan untuk 15 anak yatim piyatu serta penyerahan secara simbolik kepada penerima rutilahu program unggulan baznas Kabupaten Pangandaran yang ada di Kecamatan Mangunjaya.(Toni T)

WARGA KESAL GAS ELPIJI 3 KG SELALU BERMASALAH, HARGANYA MAHAL, SUSAH DIDAPAT ISINYA PUN KURANG

PARIGI - Masyarakat pengguna gas elpiji 3 kg di Kabupaten Pangandaran merasa prihatin dengan mahalnya harga gas tersebut ditambah lagi kondisi segel tabung yang longgar dan mudah dicopot tidak seperti biasanya begitu kuat bila akan dibuka, ditenggerai segel tersebut merupakan segel palsu.

Seperti dialami salah seorang warga Dusun Karangkamal Desa Margacinta Kecamatan Cijulang,  Isah, (67), beberapa kali dirinya membeli tabung gas elpiji 3 kilogram DENGAN kondisi segel yang tidak seperti biasanya.

Menurut Isah, ia sangat kecewa dengan peredaran gas elpiji 3 kilogram dengan harganya yang mahal, barangnya susah didapat bahkan di tempatnya membeli harganya mencapai Rp 24 ribu.

Selain itu Isah juga menyesalkan, karena akhir-akhir ini banyak peredaran gas elpiji 3 kilogram yang  takarannya tidak sesuai, karena baru saja dipakai beberapa hari sudah habis.

"Padahal penggunaan sebelum-sebelumnya dengan sekarang sama, tapi kok sekarang cepat habis," ungkap Isah.

Isah menduga gas elpiji 3 kilogram yang ia beli saat ini tidak sesuai dengan takaran, apakah segel yang longgar dan mudah copot itu akibat dari ulah oknum nakal untuk mengurangi isinya   atau rusak di perjalanan saat pengiriman dari agen ke pangkalan,

“Sebagai konsumen jelas saya tidak mau dirugikan dengan hal tersebut, sudah mahal, susah didapat ditambah sekarang isinya kurang. “kata Isah.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd pun merasa berang dengan munculnya masalah gas elpiji 3 kilogram yang selalu saja menjadi  persoalan dan menyengsarakan masyarakat sebagai konsumen.

"Jika masyarakat ada yang merasa dirugikan dengan peredaran gas tersebut, saya harap  segera lapor ke pemerintah setempat," kata Iwan.(13/06)

Iwan juga menegaskan, dan jika memang ada dugaan selama ini terjadi di masyarakat benar, ia mendorong agar masyarakat melapor ke polisi untuk menempuh jalur hukum karena ini sudah menjadi perbuatan pidana.

"Terus terang saya jengkel dengan persoalan peredaran gas elpiji yang selalu bermasalah, kasihan dong masyarakat yang jadi korban," ungkapnya. (AGE)

INI KATA KETUA DPRD PANGANDARAN TENTANG KETERLAMBATAN PENCAIRAN “PANGANDARAN HEBAT”

PARIGI-Banyaknya keluhan dari SMA/SMK Negeri tentang keterlambatan pencairan program Pangandaran Hebat yang sudah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran langsung direspon ketua DPRD, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd.

Iwan pun membenarkan jika keluhan keterlambatan pencairan anggaran itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Menurutnya, waktu ia menghadiri undangan acara perpisahan ke beberapa SMA dan SMK negeri beberapa minggu lalu, memang banyak kepala sekolah yang mengeluhkan soal itu.

“Untuk meminta kepada orang tua siswa sudah tidak boleh sedangkan menunggu anggaran belum cair, apalagi sekarang untuk biaya perpisahan. “kata Iwan.(12/6)

Saat ditemui PNews di ruang kerjanya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini lebih jauh mengatakan, mekanisme anggaran program “Pangandaran Hebat” itu sudah jelas, dana yang berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran ditransfer dulu ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pedidikan provinsi karena sekarang SMA/SMK negeri sudah menjadi tanggungjawab pemprov.

“Lain lagi untuk SMA/SMK swasta, ini bisa langsung dari Dinas Keuangan ke sekolah masing-masing. “terang Iwan.

Iwan juga mengatakan, seharusnya Dinas Pendidikan Pangandaran lebih intens lagi berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sementara Dinas keuangan bertugas hanya membayarkan saja sesuai dengan ketentuan.

“Harusnya Kepala Dinas Pendidikan yang paling sering kordinasi ke provinsi, apalagi jika ada kekhawatiran dana yang sudah ditransfer ke provinsi itu hangus, dan berarti ke depan tidak boleh lagi ada program seperti ini. “imbuhnya lagi.

Ditambahkan Iwan, saat ia hadir pada acara perpisahan beberpa SMA/SMK diperoleh informasi, semua sekolah mengakui dengan anggaran BOS SMA/SMK ini, setiap siswa akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp 2 juta per tahun, jumlah tersebut merupakan gabungan dari BOS pusat dan provinsi, dan jika ditambah dari dana program Pangandaran Hebat, maka kebutuhan sekolah pun sudah bisa terpenuhi.

“Pokoknya untuk standar sekolah di Kabupaten Pangandaran itu sudah cukup tanpa harus ada pungutan apa pun. ”jelas Iwan lagi.

Dan sekarang, lanjut Iwan, seluruh SMA/SMK yang ada di Kabupaten Pangandaran seluruhnya mengeluhkan tentang keterlambatan proses pencairan dana pendidikan yang berasal dari program “Pangandaran Hebat” ini. Dan kejadian ini memang baru terjadi tahun ini pasca SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Mungkin karena mekanismenya masih baru, jadinya banyak kelemahan dan kekurangan di sana-sini.

“Saya berharap dinas teknis, yaitu Dinas Pendidikan dan Keuangan harus lebih sering kordinasi dengan propinsi, dan ke depannya tidak boleh ada pencairan yang terlambat. “tegasnya.

Iwan juga mengatakan, secepatnya ia akan segera menugaskan komisi I yang membidangi pendidikan untuk segera melihat langsung ke lapangan agar diketahui pokok masalahnya. (AGE)

MASIH MENUNGGU SURAT GUBERNUR, PANGANDARAN HEBAT BELUM TEREALISAI

PANGANDARAN - Lambatnya pencairan dana pendidikan dari program “Pangandaran Hebat” untuk SMA/SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran, dikeluhkan beberapa sekolah karena hingga saat ini masih belum jelas serta belum adanya kepastian kapan realisasinya.

Seperti diketahui, program “Pangandaran Hebat” yang rencananya akan diberikan per semester ini merupakan program yang digulirkan Pemkab Pangandaran dalam dunia pendidikan untuk meringankan beban masyarakat khususnya dalam masalah biaya pendidikan.

Menurut Kepala SMAN I Parigi, H.Eman Hermawan, pihak sekolah sangat mengharapkan dana tersebut bisa segera cair karena ini menyangkut berbagai kegiatan yang ada di tiap-tiap sekolah saat ini yang semuanya menyangkut biaya pendidikan.

"Saya berharap anggaran program Pangandaran Hebat ini bisa cepat cair, karena ini untuk  memenuhi segala kepentingan yang saat ini mulai dibutuhkan sekolah", ungkapnya.

Ditambahkan Eman, ketika ia mengetahui untuk pencairan dana program Pangandaran hebat sampai saat ini belum disetujui di tingkat provinsi, ia merasa kecewa, karena saat ini sudah memasuki bulan juni akhir semester pertama januari-juni yang seharusnya saat pertama mulai digulirkannya program ini.

Ketika diminta tanggapannya, Sekertaris Dinas Disdikpora Kabupaten Pangandaran, H. M. Agus Nurdin, S.Pd, M.Pd membenarkan adanya keterlambatan pencairan dana program Pangandaran Hebat untuk SMA dan SMK Negeri. Tapi menurut Agus, semuanya harap bisa mengerti dan bersabar karena ini merupakan program baru di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi.

"Alhamdulillah, kami bersama DPPKAD Kabupaten Pangandaran sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan Provinsi untuk secepatnya bisa melaksanakan proses pencairannya karena memang waktu yang mulai mepet", jelasnya.(12/06)

Dikatakan Agus, dalam koordinasi tersebut diperoleh keterangan, sebelum pencairan dana program ini harus ditempuh dulu sembilan syarat, salah satunya harus ada surat permohonan dari gubernur tanpa bisa diwakili.

“Hingga saat ini kedelapan syarat sudah ditempuh dan tinggal satu syarat lagi, yaitu surat permohonan dari gubernur, dan menurut informasi Pa Gubernurnya saat ini sedang melaksanakan umroh. “jelas Agus.

Agus juga mengatakan, pihaknya optimis akhir bulan Juni program Pangandaran Hebat untuk pendidikan gratis di Kabupaten Pangandaran ini bisa segera dicairkan.

"Sementara untuk SMA dan SMK swasta sudah tidak ada masalah dalam proses pencairannya.",tambah Agus (AGE)

KABAR GEMBIRA UNTUK WARGA MANGUNJAYA, PADAHERANG DAN KALIPUCANG, BAYAR PAJAK KENDARAAN BISA di Sa-Desa CIGANJENG

PADAHERANG-Warga tiga kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Padaherang, Mangunjaya dan Kecamatan Kalipucang sekarang tidak usah repot lagi dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan dengan mendatangi kantor Samsat yang ada di Kecamatan Pangandaran. Selain jaraknya yang relatif jauh, warga pun harus ngantri jika datang langsung ke kantor Samsat Pangandaran.

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan, beberapa hari lalu kantor Samsat sekarang sudah membuka terobosan baru dengan membukan kantor Samsat Desa (Sa-Desa) yang berlokasi di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang untuk malayani warga di tiga kecamatan tersebut.

Saat ditemui salah seorang petugas Samsat, Bripka Supiyan mengatakan, salah satu pertimbangan  Tunggilis dipilih menjadi lokasi keberadaan Sa-Desa, karena Desa Tunggilis terletak di tengah-tengah lokasi paling ujung wilayah kerja Samsat Pangandaran.

“Ini semacam jemput bola untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraannya. “ungkap Supiyan.

Ditambahkan Supiyan, fungsi Sa-Desa ini sama, untuk melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan (STNK) motor dan mobil, dan dengan dibuka setiap hari kerja,  masyarakat Mangunjatya, Padaherang dan Kalipucang sekarang tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Samsat Pangandaran.

“Kecuali untuk kendaraan dengan plat kuning mobil umum karena ada asuransi untuk penumpangnya, maka pengurusan pajaknya masih tetap harus di Samsat Pangandaran. ”terang Supiyan.

Masih kata Supiyan, selain Sa-Desa, Samsat Mobil Keliling pun masih tetap berjalan yang sekarang khusus untuk pelayanan wilayah selatan.

“Sa-Desa merupakan inovasi pertama Samsat Pangandaran, dan mudah-mudahan ke depan bisa diperluas lagi ke wilayah lainnya karena selain untuk memudahkan layanan pada masyarakat, juga bertujuan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah. “pungkas Supiyan. (isis Koswara)

GELIAT PEMBANGUNAN DI DESA PANYUTRAN LIBATKAN ANTUSIAS WARGA

PADAHERANG-Desa Panyutran, salah satu dari 14 desa di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara geografis terletak  pada dataran tinggi pegunungan dengan kondisi jalan, baik yang menuju ke desa lain atau ke ibu kota kecamatan sangat memprihatinkan.

Pada tahun 2017, dengan memanfaatkan Dana Desa (DD), Panyutran terus menggeliat dalam program pembangunan desanya.

Menurut Kepala Desa Panyutran, Dasto, program DD tahun ini akan diperioritaskan pada perbaikan infrastruktur jalan yang ada di desanya.

“Dari keseluruhan jalan yang ada di desa kami, baru 30 % saja yang kondisinya baik. “terang Dasto.(12/6)

Seperti yang sudah ada dalam program kegiatan pembangunan desa, lanjut Dasto, tahun 2017 ini sekitar Rp 120 juta dialokasikan pada pembangunan 570 meter jalan di Dusun Balater, dengan rincian Rt 20 sepanjang 270 meter, Rt 21 kebagian 150 meter dan Rt 22 dengan panjang jalan 150 meter.

“Semuanya memakai jalan rabat beton. “jelasnya.

Masih kata Dasto, pihaknya sangat mengapresiasi antusias warganya yang bisa terlibat langsung pada pembangunan desa. Tidak hanya kaum pria, ibu-ibu pun nampak tak segan-segan untuk turun langsung  dalam pengerjaan pengcoran jalan di tiap-tiap RT.

“Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah puasa ramadhan, warga tetap semangat ikut dalam proses pengecoran. “kata Dasto.

Sementara salah seorang warga, Diah (32) mengatakan, ia sangat berterimakasih dengan adanya perbaikan jalan di lingkungannya karena memang sudah bertahun-tahun jalan ini belum mendapat perbaikan sehingga jika datang musim hujan, jalan pun akan licin dan terkadang membahayakan warga.

“Mudah-mudahan dengan kondisi jalan yang sudah bagus bisa melancarkan tranfortasi warga desa saat akan menjual hasil panen kami. “ungkapnya. (Isis Koswara)

MEMPRIHATINKAN, JALAN SENILAI Rp 720 JUTA TAK BERTAHAN SATU TAHUN

CIMERAK-Pembangunan jalan dengan teknik lapen pada proyek pengerjaan jalan kabupaten Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Pangandaran, dinilai kwalitas pengerjaannya sangat rendah hingga hasilnya pun berumur pendek atau cepat rusak.

Demikian dikatakan salah seorang pengamat pembangunan jalan dan jembatan asaL Kecamatan Langkaplancar, Dani Hamdani, ST. Menurutnya, salah satunya proyek peningkatan jalan Pareang-Cikondang di Kecamatan Cimerak yang dibangun pada bulan oktober hingga desember 2016 silam, saat ini kondisinya sudah memprihatinkan.

"Dengan teknik lapen memang tidak menjamin akan bertahan lama tapi bila dikerjakan dengan baik dan profesional paling tidak akan bertahan selama 2 hingga 3 tahun", ujarnya.(9/6)

Bila bicara teknis, lanjut Dani, memang banyak faktor yang mempengaruhi satu hasil, namun jika pengerjaannya dilakukan dengan profesional, maka bisa dipastikan hasilnya pun harus baik.

“Tidak ada alasan lain, jika memang rekanan mengerjakan proyek jalan tersebut,” tegasnya lagi.

Dani pun sangat setuju apa yang disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, rekanan harus bekerja profesional agar menghasilkan pekerjaan yang berkwalitas.

“Dan diharapkan bupati pun nantinya berani memberikan sanksi kepada para rekanan yang terbukti dalam pengerjaan hasilnya buruk untuk tidak diikut sertakan pada proyek berikutnya. “pungkasnya.
(Budi Setiawan)

TAHUN 2017 PEMBANGUNAN JALAN GUNAKAN HOT MIX DAN BETON, Dani Hamdani : "Keinginan Bupati Pangandaran Tergantung Keseriusan Rekanan".

CIMERAK- Keinginan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata untuk membangun jalan kabupaten dengan menggunakan rabat beton dan hotmix untuk tahun 2017 ini sekaligus menghapus lapen, dimaksudkan agar awet dan tahan lama sangat diapresiasi masyarakat.

Namun, menurut salah seorang pengamat pembangunan jalan dan jembatan, Dani Hamdani, ST, keinginan positif bupati itu tergantung keseriusan rekanan dalam pelaksanaanya. Pasalnya, sekuat apapun keinginan bila tidak didukung keseriusan dan profesionalitas pelaksananya (rekanan) niscaya tak akan terwujud.

Apa yang dikatakanj Dani tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya, ada beberapa proyek anggaran tahun 2016 yang tidak sinkron dengan keinginan pemerintah. Seperti jalan yang menghubungkan Desa Cimerak hingga Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

“Tiga rekanan yang jadi pelaksana peningkatan jalan hotmiks tahun anggaran 2016 tersebut ternyata 2 diantaranya menunjukan hasil yang tidak baik kualitasnya, proyek yang dikerjakan antara bulan oktober hingga desember 2016, namun baru beberapa bulan saja sudah ambrol", ujar Dani sambil menunjukan foto jalan dimaksud.(9/6).

Dijelaskan Dani, ratusan titik sepanjang jalan tersebut saat ini sudah bolong-bolong dan jadi genangan air dan bahan materialnya pun berhamburan, padahal jika dihitung, jaklan tersebut  baru 7 bulanan umurnya.

“Keinginan dan kebijakan Bupati meniadakan lapen dan hanya menggunakan teknik betonisasi dan hotmix dengan maksud agar kuat dan tahan lama dinilainya sangat baik dan solutif, namun keinginan ini harus dibarengi dengan niat dan komitmen yang sama dari para rekanan. “imbuh Dani.

Meskipun persoalan pembangunan infrastruktur itu sangat kompleks, lanjut Dani, bentuk pengawasan merupakan hal yang paling penting untuk meminimalisir kesalahan. (Budi setiawan)

BOLEHKAH KENDARAAN DINAS DIPAKAI DI LUAR KEDINASAN ? SAAT LIBUR BANYAK KENDARAAN DINAS KELUAR PANGANDARAN

PANGANDARAN - Pengguna kendaraan dinas di Kabupaten Pangandaran banyak yang berasal dari luar daerah, hal ini tentunya mengundang pertanyaan serta menjadi sorotan dari berbagai kalangan.

Seperti dikatakan salah seorang aktivis kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama (STITNU) Al-Farabi Kabupaten Pangandaran, Rahmat Hidayat mengatakan, penggunaan kendaraan mobil dinas sebaiknya digunakan untuk keperluan kedinasan saja.

"Kami mengamati, hampir sebagian besar kendaraan dinas pejabat Pangandaran banyak yang berasal dari luar Pangandaran. “kata Rahmat.

Menurut Rahmat, ia sering mengamati saat ahir pekan atau hari libur kerja, pejabat para pengguna aset pemerintah tersebut banyak yang membawa kendaraan dinasnya untuk pulang ke luar dari Kabupaten Pangandaran.

"Dengan banyaknya kendaraan dinas yang dibawa pulang tersebut jelas ini akan menimbulkan cemburu sosial di masyarakat Pangandaran sendiri,"tambahnya.

Untuk itu, Rahmat berharap, saat libur kerja sebaiknya kendaraan dinas ini tidak dibawa pulang pejabat yang berasal dari luar Kabupaten Pangandaran.

Sejatinya, kendaraan dinas itu dibeli dari uang rakyat, sehingga jangan sampai ada pejabat yang menggunakan kendaraan negara untuk kepentingan keluarga diluar kedinasan.

Ditempat terpisah Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran, Ade Kurnia mengatakan, sebenarnya tata cara penggunaan kendaraan dinas telah diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016.

"Dalam regulasi tersebut dijabarkan, pengguna aset kendaraan mobil dinas ini diperuntukan pejabat eselon II dan eselon III, sedangkan untuk kendaraan dinas motor diperuntukan pejabat eselon IV," kata Ade.

Menurut Ade, dan hingga saat ini pengguna aset dinas baik kendaraan mobil dan motor di Pangandaran tidak ada persoalan dan terjaga dengan baik.

"Sepengetahuan kami tidak pernah terjadi penyalahgunaan kendaraan dinas karena pejabat pengguna aset pun ada kesepakatan untuk menjaga aset dengan baik,"jelasnya. (AGE)

HATI-HATI, SEKARANG BANYAK BEREDAR GAS ELPIJI 3 KG BERISI AIR

CIJULANG - Apa jadinya bila seorang pengusaha sudah berpikir keuntungan semata tanpa memikirkan orang lain, dengan jalan mendolimi masyarakat sebagai konsumen demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Kejadian ini terjadi saat salah seorang warga Dusun Cicurug Desa Cibanten Kecamatan Cijulang, Nani Sumarni terheran-heran saat medapati tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang ia beli dari warung ternyata berisi air, dan ini dialaminya minggu lalu selama 3 kali pembeliannya berturut-turut.

"Minggu lalu kami sekeluarga pergi ke Banjar, sekalian sambil membawa tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kilo gram yang rencananya akan membeli gas di daerah Parigi,"terang Nani.

Sesampainya di salah satu pangkalan di daerah Parigi, masih tutur Nani, ia pun lantas menukarkan tabung gas kosong tersebut dengan tabung gas elpiji yang tersedia di pangkalan, dan sesampainya di rumah tabung pun lalu dipasang pada kompor gas. Tapi betapa herannya, saat melihat jarum pada regulator tidak bergerak sama sekali dan tidak mengeluarkan bercakan api serta bau gas sedikit pun.

Nani pun baru sadar, setelah dicek tabung gas elpiji tersebut ternyata isinya air, karena dari bobot dan suara tabung saat digoyangkan berbeda dengan tabung gas elpiji yang lainnya.

"Dan kejadian ini saya alami 3 kali secara berturut-turut," jelasnya.

Nani berharap, Pemkab Pangandaran bisa segera menindak tegas pengusaha licik seperti akibatnya yang ia alami sendiri, agar masyarakat pun akan merasa aman sebagai konsumen.(AGE)

JEJE WIRADINATA: “PEMBORONG DI BAWAH STANDAR SEBAIKNYA DICORET SAJA..”

PARIGI–Kepada seluruh pengusaha mitra kerja pemda, diharapkan dalam pengerjaan 500 km infrastruktur jalan pada anggaran tahun 2017 ini benar-benar memperhatikan kwalitas dan hasil kerja yang optimal serta bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sehingga hasilnya pun bisa bertahan lama dinikmati warga.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di hadapan Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda Mahmud, SH MH, Wakil Ketua DPRD, Adang Sudirman, Ketua Komisi III, Wowo Kustiwa, Kepala SKPD dan 20 dari 60 rekanan yang diundang dalam rapat percepatan penyerapan anggaran bertempat di aula setda.

“Saya minta rekanan bekerja sesuai spek dan bahan yang dipakai pun harus bagus karena pengerjaan jalan ini, sampai tahun 2017 baru 35 % dari total panjang jalan kabupaten “ungkap Jeje.(8/6).

Jeje juga mengatakan, pemborong yang di bawah standar kualitas sebaiknya dicoret saja, dinas terkait jangan segan segan menindaklanjuti apabila ada rekanan yang tidak benar dalam pengerjaan proyek. Baik pengusaha atau dinas harus berkomitmen untuk bisa mengawasi serta mengevaluasi mumpung sekarang masih dalam proses awal.

“DAK sebesar Rp 29 milyar yang sampai saat ini belum dibayar karena kesalahan kita di tahun 2016 lalu, ini jangan sampai terulang kembali ditahun ini. "tegas Jeje.

Ditambahkan Jeje, sebaiknya rekanan bisa pro aktif dalam penyerapan anggaran, terutama untuk bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara dalam perbaikan infrastruktur jalan, menurut Jeje, target tahun 2018 perbaikan jalan kabupaten bisa mencapai 80 %, dan tentunya untuk semua itu diperlukan dukungan dari berbagai elemen dan semua pihak.

“Khususnya kepada para rekanan sebagai mitra kerja pemerintahan, harus mempunyai rasa memiliki dengan melaksanakan pengerjaan yang berkualitas, jangan sampai jalan yang dibangun setahun yang lalu pada tahun berikutnya sudah hancur lagi, makanya kami prioritaskan untuk tahun ini  pada pengerjaan rigit beton agar bisa bertahan minimal 5 tahun sampai 10 tahun", tegas jeje.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo kustiwa, menurutnya, komisi III siap untuk mengawasi kinerja rekanan yang melaksanakan pekerjaan pada anggaran tahun 2017 ini.

"Pekerjaan yang tidak ada papan proyek juga kantor direksi kit akan kami pertanyakan, sebab seperti di tahun 2016 lalu ada proyek yang tidak pasang papan proyek, sehingga saat kami ditanya masyarakat, itu proyek apa, kami tidak bisa menjawab", jelas Wowo. (Anton  AS)

WARGA RESAH, SERING TERJADI KECELAKAAN LALIN AKIBAT DUMP TRUK PENGANGKUT PASIR

PANGANDARAN- Masyarakat mulai merasa resah dengan ativitas dump truck pengangkut pasir  melintasi jalan utama di Kabupaten Pangandaran yang terkesan ugal-ugalan sehingga banyak menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Seperti dituturkan salah seorang warga Dusun Haurseah Kecamatan Cijulang, Agung Jaya Purnama (38). Menurutnya, ia merasa tidak nyaman dengan antrian dump truk terutama malam hari yang selalu lewat di depan rumahnya, pasalnya pengendara truk pasir tersebut sepertinya ugal-ugalan dalam menjalankan kendaraannya.

"Jelas ini sangat mengganggu pengendaran lain sehingga truk tersebut sudah banyak memakan korban kecelakaan lalu lintas", jelasnya.

Agung juga mengatakan, jalan hot mix yang bagus ini merupakan pasilitas umum bukan untuk memfasilitasi ratusan dump truk pengangkut pasir. Seharusnya kejadian 2 tahun lalu bisa dijadiklan pelajaran, dengan lalu lalang truk bermuatan pasir ini yang mengakibatkan jalan cepat rusak lagi.

“Kalau jalan sudah hancur yang rugi kan tetap masyarakat banyak. “ungkapnya lagi.

Dikatakan Agung, kapasitas truk pengangkutan pasir dari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ini dinilai telah mempengaruhi kerusakan jalan karena beban kendaraan tersebut selalu melebihi tonase kekuatan jalan.

Hal senada dikatakan warga Desa Ciliang Kecamatan Parigi, Sudrajat, aktivitas truk pengangkut pasir sangat membahayakan pengguna jalan lain. Sudah banyak korban kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia disebabkan karena kelalaian sopir truk pengangkut pasir, dan disanyalir kejadian itu karena kebanyakan sopir truk tersebut dalam menjalankan kendaraannya ugal-ugalan dan melakukan konvoy dengan pengangkut pasir lainnya.

"Kami minta Pemda Pangandaran segera turun tangan melakukan pengendalian truk-truk tersebut agar keselamatan pengguna jalan bisa lebih terjamin," kata Sudrajat.

seperti diketahui, pasir yang diangkut dari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya ini dikirim ke Kabupaten Cilacap Jawa Tengah melalui jalur jalan utama di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran dan Kecamatan Kalipucang.

sementara di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Haryono, S.Sos mengaku telah mengetahui dan membenarkan adanya keluhan sejumlah warga terhadap aktivitas truk pengangkut pasir ini serta permintaan agar Pemda Pangandaran bisa secepatnya mengatasi masalah ini.

"Kami sudah merencanakan akan melakukan pengendalian truk-truk tersebut, “ungkapnya.

Ditambahkan Haryono, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pihak Samsat dan Polri untuk menertibkan truk pengangkut pasir ini.

"Rencananya kami akan menggelar operasi pada seluruh kendaraan yang melintas di jalur nasional di Kabupaten Pangandaran, termasuk truk pengangkut pasir," tambahnya. (AGE)