SURYA DARMA: “TIDAK BOLEH ADA BANGUNAN DI HARIM SUNGAI..”

CIJULANG-Setelah digabungkannya bidang kebersihan ke Lingkungan Hidup, menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Surya Darma, SH, MH, selain melanjutkan program lingkungan hidup yang sudah berjalan, pihaknya pun segera akan memperioritaskan penertiban di sepanjang harim laut pantai barat Pangandaran.

“begitu juga dengan bangunan-bangunan yang ada di sempadan sungai Cjulang hingga green canyon. “kata Surya.(23/1).

Ditambahkan Surya, ia tidak akan mentolelir setiaop bangunan yang ada di pinggiran sungai harus segera ditertibkan.

“Dan masalah kebersihan pun baik sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata dan limbah hotel dan restoran  ke depan tidak boleh ada lagi yang mengalir ke pantai. “imbuhnya. (Anton  AS).

PENGELOLA OW WONDERHILL JOGJOGAN BERHARAP PERUBAHAN STATUS TANAH.

PARIGI-Destinasi wisata Wonderhill Jogjogan yang terletak di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kini sudah semakin banyak dikunjungi oleh wisata domestik maupun mancanagara. Bahkan Jogjogan pun tidak jarang menjadi buruan wisatawan yang ingin berpetualang di alam liar.

Demikian dikatakan pengelola wisata Wonderhill Jogjogan, H. Ade Mulyadi dan Hernayadi mengomentari keberadaan tempat wisata yang dikelola dengan rekan-rekannya.

Menurut Ade, kunjungan Obyek Wisata (OW) Jogjogan semakin hari sekarang semakin meningkat seiring pemberitaan tentang OW ini baik melalui sosial media atau dari mulut ke mulut pengunjung yang pernah datang.

“Status tanah Jogjogan berada di tanah negara, kendala itu juga yang membuat kami masyarakat pengelola tidak begitu leluasa dalam pengembangan obyek wisata ini. “Ungkap Ade.(20/1). 

Ade yang mantan Kepala Desa Cintaratu lebih jauh mengatakan, pihaknya sebagai pengelola di lapangan berharap status lahan tersebut bisa dialihkan ke Pemerintahan Desa Cintaratu sesuai kesepakatan anatar pemda dan desa. Sehingga sampai hari ini, menurut Ade, pihaknya sebagai pengelola wisata pun belum punya SOP pengelolaan wisata juga sarana kelengkapan wisata.

“Jika semuanya belum terpenuhi, maka kami pun sulit untuk pengurusan asuransi bagi wisatawan. “imbuh Ade.

Ade pun berharap, atas nama seluruh pengelola OW Jogjogan, pihak terkait bisa segera menangani  agar destinasi Wonderhill Jojogan aman untuk dikunjungi dan nyaman dalam pengelolaanya. (Anton  AS).

DEDI, S.IP PJS KADES, PIMPIN PEMBANGUNAN DESA PANGKALAN

LANGKAPLANCAR-Sebagai Plt. Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Dedi, S.Ip, dalam masa jabatan yang baru 3 bulan, menuturkan, ia akan melaksanakan beberapa program pembangunan yang ada di desa.

Menurutnya, beberpa pembangunan infrastruktur  di desanya dalam anggaran tahun 2017 seperti, rabat beton jalan Cigangsa-Cigorowek sepanjang kurang lebih 3 km, pembangunan lapangan sepak bola di Dusun Pangkalan, pembangunan pasar desa pangkalan dan pembangunan Kantor Desa.

“Semua pekerjaan itu sudah masuk dalam rencana pembangunan Desa Pangkalan tahun 2017. “ungkap Dedi.(25/1).

Dedi pun berharap, pencairan baik Dana Desa (DD) atau Alokasi dana Desa (ADD) tahun ini tidak terlambat, sehingga semua pembangunan di desanya pun bisa tepat waktu.

“Dan nantinya pembangunan yang ada di desa Pangkalan pun akan segera bisa dinikmati warga. “tambah Dedi. (ANTON  AS).

DHARMA WANITA HARUS BISA MENGISI PEMBANGUNAN BANGSA

PARIGI - Kegiatan Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Dinas KBP3A berlangsung meriah, Acara yang digelar di aula.desa Parigi (26/01), dihadiri Hj.Ida Nurlaela Wiradinata, sebagaI ketua PKK dan penasehat DWP Kabupaten Pangandaran, Wakil ketua PKK, Hj.Endah Surtinah Hadari, Hj.Neneng Mahmud, sebagai ketua DPW dan Kadis KBP3A Kabupaten Panngandaran, Tavian Soekartono,SE.

Di depan 50 peserta DWP yang hadir, ketua DWP Kabupaten Pangandaran, Hj.Neneng Mahmud menyampaikan, Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina para istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan kegiatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta tidak terkait dengan kekuatan politik manapun tetapi hak berpolitik anggota tetap dihormati.

“Jadi pada intinya tujuan organisasi DWP untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945", jelasnya.(26/1).

Ditambahkan Neneng, kegiatan yang dilaksanakan DWP mempunyai tujuan dengan mengutamakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pengurus dan anggota.

“Dankegiatan pun disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, kesempatan organisasi, juga bisa menjaga citra yang baik sebagai istri pendamping aparat pemerintah di tengah masyarakat yang dinamis", tambahnya.

Sementara, Hj.Ida Nurlaela Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengatakan, ia menekankan agar peran isteri PNS harus bisa memberi motivasi kerja terhadap suami, menerima apa adanya, juga diharapkan bisa berperan aktif dalam semua kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

" Sebagai Dharma Wanita Persatuan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat juga berperan aktif di masyarakat, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat ini sering terjadi kekerasan terhadap perempuan juga anak dibawah umur di masyarakat sekitar kita, seperti.kasus di Padaherang baru baru ini, yang begitu membuat kita prihatin", ungkapnya.

Ida menambahkan, anggota DWP  juga harus bisa memotivasi suami dengan cara sederhana, yang secara tidak langsung itu sangat membantu dalam semangat berkarier suami.

“Dan kita juga harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, dan yang lebih penting kita harus bisa menerima apa adanya dalam hidup ini dalam menjaga keutuhan kita dalam berumah tangga" pungkas Ida. (AGE).

KAMPUNG KB, INOVASI STRATEGIS CIPTAKAN KELUARGA SEJAHTERA

CIGUGUR - Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran menggelar acara kegiatan pembentukan  kampung KB di wilayah kecamatan Cigugur, tepatnya di dusun Cisalak Timur, desa Bunisari ( 26/01), sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi  dinas KB Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu ditempat yang sama.

Menurut Kabid Pengendalian Penduduk Penyuuluhan dan Pergerakan, Drs.Noor Djaman, kampung KB merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplemantasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK ) secara utuh di lini lapangan, juga sebagai model miniatur pelaksanaan program KKBPK diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai instansi terkait.

Ditambahkan Noor, Program KKBPK akan dilaksanakan secara konprehensif, selain itu kami juga akan melakukan  lintas sektor untuk mengisi Kampung KB dengan program, karena ini terkait dengan salah satu nawacita Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran.

“Kalau program KB jalan, lanjut Noor,  maka akan dipadukan dengan program semua lintas sektor seperti dinas kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, sosial, PU, pertanian, dan lain-¬lain," ungkap Noor Djaman.

Hal senada dikatakan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A, Budi Mastoro,S.IP, mengatakan, program pembentukan kampung KB.lebih diutamakan diwilayah yang masih minim kesadaran dan partisipasi terhadap program  KB, seperti di Dusun Cisalak Timur Desa Bunisari Kecamatan Cigugur, hanya 40% saja warganya yang sudah ber-KB, dan sisanya harus perlu diberi pemahaman lebih lanjut.

"Undang Undang no.52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai payung hukum Kampung KB", jelas Budi.

Ditambahkannya lagi, jika Kampung KB sudah dikeroyok dengan intervensi berbagai program dan berhasil, maka akan menjadi ikon bagi desa-¬desa yang lain. Menurut Budi, pihaknya juga akan terus mengevaluasi program di Kampung KB setiap triwulan.

“Dan diharapkan dalam 1 tahun progresnya bisa naik, jika ada masalah maka akan dicarikan solusi untuk perbaikan Kampung KB ditahun-¬tahun yang akan datang", tambahnya.

Sementara menurut Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran, Tavian Soekantoro,SE, berharap masyarakat bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Ia pun berharap masyarakat bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB, sehingga manfaat program KB dan program lintas sektor bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita juga bisa melaksanakan salah satu program Nawacita Presiden, dalam menciptakan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB", pungkasnya. (AGE).

MULAI PEBRUARI, OW PANGANDARAN BERLAKUKAN E-TICKETING

PANGANDARAN-Untuk meminimalisir “kebocoran” tiket pariwisata di kabuPaten Pangandaran, Pemda berencana mulai bulan pebruari 2017 akan memberlakukan sistem e-ticketing di setiap tol gate obyek wisata (OW).  Nantinya, di pintu masuk OW, akan disimpan sejenis sensor yang akan otomatis membuka pintu masuk saat disentuh.

“Untuk program ini kami menggandeng perusahaan asuransi yang selama ini bekerjasama dengan kami. “ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin usai mengikuti auden dengan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari yang dihadiri perusahaan Asuransi Saran Lindung dan peserta auden lainnya di gedung Tourist Information Center (TIC) Pangandaran.(25/1).

Ditambahkan Undang, untuk program E-ticketing ini Pemkab Pangandaran tidak mengeluarkan anggaran karena seluruhnya dibiayai dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan asuransi.

“Perusahaan asuransi ini kan sudah lama bekerja sama dengan kita. “ungkapnya lagi.

Menurut Undang, pihaknya akan segeran melakukan sosialisasi pada masyarakat agar saat diberlakukan system e-ticketing, masyarakat pangandaran sudah paham.

“Sementara masalah teknis, kami pun masih terus melakukan pembahasan dengan perusahaan asuranasi. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, kepada awak media, Wakil Bupati, H. Adang Hadari menyampaikan, jika ini untuk meminimalisir “kebocoran” tiket wisata, maka “jalan-jalan tikus” yang selama ini menjadi salah satu berkurang PAD di sektor pariwisata pun harus segera dibenahi.

“Saya kira ini bukan hanya masalah PAD saja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan pada pengunjung dan masyarakat pangandaran. “kata Adang. (hiek)

SEMPAT LUKAI TANGAN, PERAMPOK BERHASIL GONDOL RP.30 JUTA MILIK KORBAN

PANGANDARAN-Pencurian disertai kekerasan terjadi menimpa Engkus Kusnadi warga RT 07 RW 01 Dusun Parapat Desa Pangandaran Kecamatan Kabupaten Pangandaran  mengakibatkan ia menderita luka ditangannya akibat sabetan senjata tajam kawanan pencuri yang menyatroni rumahnya, dan kawanan maling tersebut pun berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah milik korban .

Menurut keterangan saksi, Muhamad Iskandar (48) sekaligus kakak korban, masuk rumahnya sekitar pukul 03.00 rabu dini hari (25/1) lewat dak lantai dua rumahnya dengan memanjat pohon jambu yang ada di depan rumah korban.

“Kebetulan rumah saya berdampingan dengan rumah korban. “ungkap Iskandar.(5/1).

Menurut Iskandar, ia kaget saat itu keponakannya (anak korban), Puspa (25) menelpon dirinya bahwa di rumahnya sudah terjadi perampokan dan tangan kiri ayahnya terluka bacokan senjata tajam.

“Saya pun bergegas ke rumah kakak saya dan mendapati kakak saya dalam keadaan tersungkur dengan ceceran darah di lantai dan mengerang kesakitan. “imbuh Iskandar.

Setelah melihat kondisi korban, lanjut Iskandar, iapun disuruh kakaknya memeriksa lemari tempat menyimpan uang yang dibungkus plastik.

“Setelah saya cek, keadaan isi lemari sudah acak-acakan dan uang sebesar 30 juta yang disimpan kakak saya pun sudah hilang. “tuturnya lagi.

Setelah mengecek keadaan isi rumah lainnya, menurut Iskandar, ia pun bergegas membawa kakaknya ke Puskesmas Pangandaran untuk mengobati luka ditangannya.

“Saat belum pingsan, kakak saya mengatakan, kawanan perampok itu ada dua orang. “terang Iskandar.

Menurut pengakuan korban, saat ditemui di Puskesmas usai menjalani pengobatan, malam itu ia mendengar suara mencurigakan dari ruangan bawah. Dengan mengendap-ngendap, masih kata korban, ia pun lantas turun melalui tangga dan langsung memergoki pelaku yang belakangan menurut korban berjumlah dua orang. Mungkin karena kaget kepergok, maling pun langsung mengayunkan pisau belatinya dan mengenai lengan korban.

“setelah melukai saya, maling pun kabur, dan melarikan diri," ujarnya.

Sementara hingga berita ini ditulis, menurut pihak kepolisian Polsek Pangandaran, pihaknya belum lengkap menerima pelaporan terkait kejadian tersebut.

"Motifnya apa, kami masih mendalaminya karena belum ada pelaporan langsung dan belum ada barang bukti dalam peristiwa tersebut. “Kata Kapolsek pangandaran, Suyadi.
Tapi menurut bawahannya, Kanit Reskrim Iptu Yaya Koswara setelah melakukan olah TKP, tidak ditemukan ada kerusakan pada bagian rumah korban.

Istri korban yang pada saat kejadian sedang dalam perjalanan pulang dari dari Jakarta, setelah menbdengar berita tersebut langsung menjenguk suaminya yang sedang terbaring di ruang inap. (hiek)

HUJAN DAN ANGIN PUTING BELIUNG TERJANG LANGKAPLANCAR

LANGKAPLANCAR-Hujan deras dan petir disertai angin puting beliung menerjang sebuah desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupoaten Pangandaran sore kemarin (24/1), akibatnya sebuah rumah warga hancur  tertimpa pohon kelapa.

Jamal (44), seorang warga menuturkan, sore itu hujan deras mengguyur desanya dengan awan hitam menyelimuti langitdisertai kilatan petir terus menerus membuat suasana semakin mencekam saat tiba-tiba angin puting beliung menerjangdan merubuhkan  beberapa pohon.

“Banyak pohon tumbang akibat sapuan puting beliung yang datang dengan tiba-tiba. “ungkapnya. (24/1).

Akibat dari terjangan angin puting beliung  tersebut, lanjut Jamal, sebuah rumah milik E Suryaman-Narsih warga Dusun Cibunar Rt 06 Rw 06, ambruk tertimpa sebuah pohon kelapa yang roboh tercerabut dari akarnya.
Dihubungi melalui telpon celuller, Kaur Kesra Desa Bangunjaya, Herman membenarkan kejadian tersebut yang menimpa salah seorang warganya.

“Beruntung tidak ada korban luka apalagi jiwa, hanya kerugian harta benda hanya satu rumah milik  Suryaman dan beberapa perabotan rumah tangga. “kata Herman.

Ditambahkan Herman, pihak desa akan sore itu juga langsung melakukan langkah-langkah evakuasi dan penangan musibah.

“Kami langsung datang ke lokasi bencana, mudah-mudahan tidak ada korban lainya. “ ungkap herman. (ODS)

MAS TO, HASILKAN KEINDAHAN KARYA UKIR

CIJULANG- Seni merupakan satu ungkapan jiwa yang dilukiskan lewat karya nyata yang bisa melahirkan satu kepuasan si pembuatnya walau itu memerlukan waktu lama dan keahlian khusus dalam mengerjakannya.

Seperti yang dilakukan Mas To (42), salah satu seniman ukir asal Jepara yang kini bekerja disalah satu los kayu milik H.Makmur di Blok Taal Dusun Haurseah Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Mas To sudah 20 tahun bergelut dengan seni ukir kayu, hampir tiap bulan tidak pernah sepi dari pesanan. Hingga tidak heran, saat permintaan ukirannya membludak, tidak jarang ia pun membatasi pesananya.

“Dengan berat hati saya kadang-kadang tidak menerima pesanan, karena harus disesuaikan dengan kemampuan produksi saya. “ Ungkapnya.(20/1).

Menurutnya, sudah 20 tahun ia menggeluti profesinya sebagai tukang ukir. Bagi Mas To, masalah upah tidak terlalu dipikirkan, saat ia bisa menyelesaikan sebuah karya sesuai dengan yang dikehendaki si pemesan, ada kepuasan tersendiri yang didapatnya.

Pekerjaan yang digeluti selama ini, menurut mas To, memang membutuhkan waktu juga keahlian dalam pengerjaannya. Apalagi jika ia harus mebuat sebuah cerita legenda dalam karya ukirannya, tidak jarang menurut Mas To, ia harus bisa berimajinasi sebelum pengerjaan dimulai.

“Tapi saya senang menerima pesanan yang menantang tersebut dengan bahan kayu dan akarnya hingga harus jadi satu ukiran yang menggambarkan sebuah cerita atau legenda", katanya.

Dalam berkarya Mas To punya prinsip, hasil ukiran kayu yang bagus sudah pasti
pemesan pun akan puas.

Masalah harga, masih kata Mas To,  relatif. Tergantung tingkat kerumitan dalam pengerjaanya karena satu karya bisa saja memerlukan waktu satu minggu, satu bulan atau sampai dua bulan bahkan lebih.

“Tapi Alhamdulillah, semua pemesan rata rata puas dengan hasil pekerjaan saya", ucap Mas To.

Seperti yang sedang dikerjakan sekarang, dengan bahan dari kayu mahoni, si pemesan ingin melukiskan alam dalam bentuk kerdil, karena kebetulan dia pencinta tanaman bonsai. Pekerjaan ini dipastikan bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan.

“Saya perkiraan upahnya nyampai Rp. 15 juta sampai finishing dan sudah diberi obat anti lapuk agar ukiran kayu tersebut awet", pungkas Mas To. (AGE)

AKIBAT TUMPANG TINDIH ADMINITRASI DESA BATUKARAS ? SPPT KELUAR TAPI LETER C TIDAK ADA

CIJULANG - Kepemilikan hak atas tanah di wilayah Desa Batukaras Kecamatan Cijulang  Kabupaten Pangandaran perlu dipertanyakan keabsahannya. Pasalnya, ada sebidang tanah di area wisata pantai Batukaras, tepatnya di blok Sumur Batok lahan milik Haer Jai seluas 5420 M3 seperti yang terttulis di SPPT tahun 2016 lalu. Tapi anehnya setelah dicek di leter C atas namanya, tidak ditemukan.  Juga pada DHDOP (daftar wajib pajak tetap) pun tidak terdaftar, bahkan yang paling parah lagi di buku peta blok yang dimilki desa pun tanah tersebut tidak ada.

"Saya bingung, kenapa pemerintahan Desa Batukaras bisa seperti ini, apakah ada mafia tanah yang sengaja bersekongkol dengan aparatur desa? SPPT bukti pembayaran PBBnya keluar dari perpajakan, tapi kenapa di leter C pemilik tidak ada ? dan pada daftar wajib pajak juga tidak ada dan di peta blok pun tidak ada, jadi dari mana dasar keluarnya SPPT tersebut?", ujar salah seorang warga, Agus.(21/01).

Kalau memang itu ada fisik nya, lanjut Agus, pihak desa seharusnya bisa menyelidiki keberadaan tanah tersebut, jangan hanya diam saja.

Menurut Agus, tanah tersebut memang awalnya milik Haer Jai, klantas oleh anaknya dijual ke Angga (37) lewat perantara, Yayang.  Tapi ketika mau disertifikatkan, BPN butuh riwayat tanah tersebut dari desa, ternyata catatan tanah tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemerintahan Desa Batukaras.

“Sepertinya administrasi soal tanah tersebut ribet dan berbelit-belit. “ungkapnya lagi.


Ketika dihubungi lewat telepon celullernya, kepala desa Batukaras, menjelaskan, tanha tersebut ada di lokasi seperti yang terttulis di buku peta blok desa.

“Yang jelas tanah itu ada, cuma belum ada pembaruan data", katanya singkat.

Salah seorang tokoh masyarakat Batukaras yang juga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari fraksi PDIP, Ucup Supriatna, sangat menyayangkan adimnistrasi pertanahan yang ada di desanya kurang tertib.

Ucup pun menghimbau kepada warga atau siapa saja yang berkepentingan, jika akan membeli tanah disekitar kawasan pantai indah Batukaras, hendaknya berhati hati, telusuri dulu siapa pemilik sah tanah tersebut. Jangan terburu buru karena rayuan si penjual atau calo dengan iming-iming harga murah, terus cek dulu ke desa surat-surat tanah tersebut lantas cek fisik dilapangan, apakah tanah tersebut benar-benar ada atau fiktif.

“Saya sering mendengar hal seperti ini, ada suratnya, pokoknya hati-hati jika ingin membeli tanah disini, saya berharap mudah-mudahan di kemudian hari kejadian ini jangan sampai terulang lagi", tandas Ucup.
Tidak lupa Ucup pun mengingatkan kepada semua aparatur Pemetrintahan Desa Batukaras hendaknya lebih profesional dalam bekerja untuk melayani masyarakat jangan sampai warga jadi korban karena kinerja desa yang tidak baik. (AGE)

UNTUK MENAMBAH DAYA TARIK PENGUNJUNG, OW BATUHIU BUTUH TAMBAHAN SARANA WISATA

PARIGI - Mendengar nama obyek wisata pantai Batuhiu, untuk wisatawan yang sering berkunjung ke pangandaran mungkin sudah tidak asing lagi. Jauh sebelum Pangandaran menjdai Daerah otonomi Baru (DOB) saat masih wilayah kabuoaten Ciamis, destinasi wisata ini sudah menjadi maskot pariwisata diwilayah selatan Jawa Barat seperti halnya pantai indah Pangandaran dan Batukaras. Tapi sayang, dari dulu hingga sekarang Batuhiu tidak banyak berubah, baik dari penataan lokasi maupun penambahan destinasi wisatanya, seolah monoton dan membosankan.

Untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, Kompepar Batuhiu yang diketuai Jajat Sudrajat melakukan rapat audensi di aula Setda Kabupaten Pangandaran dengan dinas Pariwisata (20/1), yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Wisata, Soni Agusman, SH. Turut hadir dalam audens tersebut Asda II, Drs.Apip Winayadi dalam pembahasan inventarisasi permasalahan Obyek Wisata (OW) Batuhiu.

Dalam audens berbagai persolanpun dibahas, seperti usulan kompepar Batuhiu dalam rangka peningkatan pasilitas tempat wisata.

Disampaikan Jajat, perlunya alat penerangan dilokasi OW Batuhiu, seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan tangga menuju lokasi wisata yang sudah rusak, lampu taman, SPK petugas kebersihan juga pagelaran budaya dalam kaitannya dengan wisata budaya.

"Kami pihak dari Kompepar Batuhiu, berharap pasilitas penerangan jalan dan taman segera bisa direalisasikan, juga pagar pembatas segera diperbaiki dan perlu adanya drainase yang baik di Batuhiu", jelas Jajat.(20/01).

Ditambahkan Jajat, optimalisasi petugas dinas perhubungan di toll gate untuk mengatur dan menata lokasi parkir serta masalah pengelolaan sampah yang sering menjadi masalah harus segra  ditindak lanjuti dengan disediakannya fasilitas tempat pembuangan sampah di setiap sudut tempat wisata dan penambahan personil kebersihan.

"Penggunaan keuangan 20% dari bagi hasil ke Pemerintah Desa Ciliang penggunaannya harus transparan dan optimal untuk pemeliharaan dan penataan pariwisata di Batuhiu jangan terkesan semaunya saja", kata Jajat.

Menanggapai hal tersebut, Kabid Destinasi, Soni Agusman menjelaskan,  perihal tekhnis yang diajukan Kompepar Batuhiu harus lewat SKPD tekhnis seperti BPLH, Dinas PU, dan Dishub. Sementara dari Dinas pariwisata sendiri tidak bisa mengeluarkan anggaranuntuk hal itu.

“Kami hanya bisa merekomendasikan saja ke dinas terkait, dan khusus untuk usulan atraksi seni budaya yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu, kami sangat mendukung", jelasnya.

Dan untuk pengadaan lampu taman yang perkiraan sekitar 50 buah, menurut Asda II, Apip Wanayadi, pihaknya masih khawatir kalau nanti sudah terpasang tidak ada pihak yang akan memelihara dan mengawasi keberadaanya.

“Ini masalah keamanan lampu tersebut, dikhawatirksan ada tangan jahil yang sengaja merusaknya, jadi ini harus benar benar kondusif dulu, “tegas Apip. (AGE).

MENTERI SUSI KECEWA, MASIH BANYAK SAMPAH DAN LIMBAH DI PANTAI PANGANDARAN

PANGANDARAN – dalam kunjungan ke kampung halamannya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti merasa kecewa adanya pencemaran laut di perairan pangandaran Jawa Barat.

Menurut Susi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentunya tidak hanya bisa berdiam diri saja, perlu ada langkah pasti dan mengupayakan supaya masalah – masalah yang ada bisa diselesaikan sesegera mungkin, terutama masalah sampah.

Susi juga mengatakan,  Pemerintah Daerah seharusnya dengan otoritas dan kekuasan harus bisa menangani masalah tersebut untuk kemaslahatan bersama.

“Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan atau dijadikan upaya penyelesaian masalah yang ada terutama untuk masalah pencemaran laut.” Ungkap Susi.(14/1).

Dalam rangka kegiatan ulang tahun Susi Air, perusahaan anggota kabinet asal pangandaran ini, , Menteri Susi menyempatkan diri untuk melihat keindahan Pantai Pangandaran. Namun dirinya mengaku sangat kecewa dan sedih, pasalnya hampir di sepanjang pantai sudah tercemar limbah hotel, rumah makan dan plastik.

“Saya berenang ke tengah laut,  karena saya kalau renang memang lebih suka di tengah dengan harapan tidak ada sampah, tapi ternyata sampai perairan dalam pun sampah plastik di mana-mana,”ujarnya.

Susi menambahkan, ia masih melihat hotel, restoran, penginapan dan perumahan penduduk yang membuang air limbahnya ke laut, padahal hal itu akan berdampak buruk pada lingkungan dan mencemari perairan sehingga nantinya akan mengurangi nilai jual pantai Pangandaran pada wisatawan.

"Ini kalau tidak cepat diantisipasi akan berdampak sekali pada wisatawan asing atau domestik yang berkunjung kesini dan hal ini akan berdampak langsung menurunnya kunjungan wisatawan karena perairannya kotor", tambahnya.

Susi berharap, keseriusan Pemda untuk penanganan persoalan tersebut dan kepada wisatawan maupun warga harus diberi kesadaran bagaimana memelihara lingkungan yang baik termasuk di kawasan pantai dfan laut.

"Saya berharap kepada semua masyarakat dan semua wisatawan untuk ikut peduli pada  kesehatan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik di area wisata di sepanjang pantai." pungkasnya. (AGE).

STOP, KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN..!

PARIGI - Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pangandaran,  menjadi perhatian serius pemda. Dari beberapa kejadian kasus pelecehan seksual pada anak dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), semuanya membuat prihatin masyarakat.  Hal ini harus secepatnya ditindaklanjuti oleh dinas terkait, sehingga kasus sejenisnya tidak terulang kembali.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata usai melakukan kunjungan kerja dan ekspose Dinas KBP3A di Aula Desa Parigi, Kamis (19/1).

“Saat ini Pemkab Pangandaran sedang berkonsentrasi dalam upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. “ungkapnya.

Menurutnya, penurunan laju pertumbuhan penduduk dan penurunan angka kelahiran bayi itu yang paling penting, namun data yang ada di dinas terkait masih belum valid dan terinci, masih sulit memperoleh data riil berapa masa subur, di mana saja dan kondisinya bagaimana.

“Untuk itu kita minta data tersebut secara akurat dan secepatnya tersedia,”kata Jeje.

Khusus masalah perlindungan perempuan dan anak, lanjut Jeje, harus mulai dibangun kesadaran di tempat  anak itu berada, seperti di di sekolah, madrasah dan lain-lain.

“Anak-anak harus diberi pemahaman dan pendidikan agar mereka peka jika ada hal-hal yang terjadi di luar ketentuan untuk segera melakukan komunikasi baik dengan guru atau pun orang tua.”paparnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tavian Soekartono, S.E, pada awak media  mengatakan, secara umum kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat dua faktor utama, faktor kultur dan struktur. Keduanya saling mempengaruhi dan saling memperkuat sehingga penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen bersama untuk secara sungguh-sungguh, sistematis dan berlanjut dalam penanggulangan nya.

"Faktor kultur ini bermula dari nilai-nilai dan norma-norma yang menempatkan laki-laki sebagai pihak pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan atau power, serta merupakan pihak yang mengevaluasi dan memonitor segala yang dimiliki dan dilakukan ditangani perempuan", ucapnya

Sementara faktor struktural yang dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Tavian, berasal dari institusi atau lembaga yang dibangun untuk menyelenggarakan kehidupan bersama.

Jadi kesimpulannya, lanjut Tavian lagi,  kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Selain itu, penyebab kekerasan adalah kultur dan struktur, hal ini perlu penyadaran kesetaraan dan keadilan sifat dan prilaku bagi setiap orang sehingga kekerasan terhadap orang dapat dihapuskan. Juga kontroversi penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan dengan memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum.

Masih kata Tavian, perlunya pendampingan terhadap perempuan para korban kekerasan paling tidak harus mencakup empat tahap yaitu penyadaran, penyembuhan, perlindungan. Hal ini untuk mengantisipasi kekerasan pada perempuan dan anak yang masih relatif tinggi di  Pangandaran.

“Untuk tahun ini kita targetkan penurunannya hingga 0,2%,” pungkas Tavian.( AGE).

DAK BELUM CAIR, PEMDA PANGANDARAN GUNAKAN SILPA

PARIGI -Banyaknya keluhan para kontraktor terkait terlambatnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK), Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, S.Pd.,M.Pd yang ditemui PNews di ruang kerjnya mengatakan, pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan dengan pemda. Hasil pertemuan tersebut, menurut iwan, DPRD telah sepakat dan meminta agar pemkab segera menyusun draf APBD Perubahan 2017, sehingga utang Pemkab Pangandaran kepada rekanan bisa dibayar menggunakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2016.

Masih kata Iwan, terhambatnya pencairan DAK dari Kementerian Keuangan dan belum terbayarkan kepada rekanan atau pengusaha, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terpaksa harus mengeluarkan anggaran dari silpa 2016 sebesar Rp.26 milyar.

“Utang kepada rekanan harus segera dibayar tetapi tetap harus melalui mekanisme dan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku. “Kata Iwan. (17/1).

Mengingat APBD 2017 telah disahkan, lanjut Iwan lagi, maka membayarnya melalui Perda APBD Perubahan 2017 sehingga harus melalui APBD perubahan.

Hal tersebut, menurut Iwan,  sesuai dengan Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang penyusunan APBD, maka akan dianggarkan kembali melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD 2017.

Caranya, lanjut Iwan, pihak organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ulang. Selanjutnya di APBD Perubahan 2017 nanti dialokasikan dana untuk bayar utang di OPD yang berutang,  sehingga dana APBD 2017 terpangkas Rp 26 miliar karena  diambilkan dari SILPA yang sebesar Rp 64 miliar.

"Yang penting masyarakat jangan sampai dirugikan", tandas Iwan.  (AGE).